Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

BPK Serahkan LHP 2023 Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Bali pada Rapat Paripurna Ke-9 DPRD Bali

Dipimpin Ketua Dewan Adi Wiryatama, Seluruh Opini atas LHP Tahun Anggaran 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian

Loading

BALIILU Tayang

:

penyerahan lhp bpk ri bali
RAPAT PARIPURNA: Dari kiri ke kanan, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, Anggota VI BPK RI Prof. Dr. Pius Lustrilanang, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Wakil Ketua I DPRD Bali Sugawa Korry, Wakil Ketua II DPRD Bali Nyoman Suyasa saat Rapat Paripurna Ke-9 DPRD Bali, Rabu (22/5/2024) di ruang sidang Utama Kantor DPRD Bali. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali pada Rabu sore, 22 Mei 2024 menggelar Rapat Paripurna Ke-9 DPRD Bali dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali. Rapat berlangsung di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Renon Denpasar.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, didampingi Wakil Ketua I Sugawa Korry, Wakil Ketua II Nyoman Suyasa bersama segenap pimpinan dan anggota DPRD Bali. Hadir Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, Anggota VI BPK RI selaku pimpinan pemeriksaan keuangan negara VI, Prof. Dr. Pius Lustrilanang, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, para bupati dan pejabat Bupati se-Bali, Walikota Denpasar, para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Bali, para Sekda serta para Inspektur dan Kepala BPKAD se-Bali.

Anggota VI BPK RI selaku pimpinan pemeriksaan keuangan negara VI, Prof. Dr. Pius Lustrilanang pada kesempatan itu menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal. Untuk itu, Lustrilanang menyampaikan selamat kepada Pemerintah Provinsi Bali atas capaian opini WTP tersebut. “Selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Bali atas capaian keberhasilan ini semoga dapat lebih baik lagi untuk tahun-tahun mendatang,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut disampaikan juga Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2023 untuk memberikan dorongan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk meningkatkan fungsi pembinaannya kepada Pemerintah Provinsi Bali dan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah sehingga akan berdampak pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang lebih tertib, transparan dan akuntabel.

Baca Juga  Terima LHP II Tahun 2022, Wagub Bali Apresiasi Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Bali

Di samping itu dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diharapkan Pemerintah Provinsi Bali dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta dapat lebih menekan tingkat pengangguran.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serentak atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira kepada Bupati/Walikota se-Bali. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Bali disampaikan bahwa seluruh Kabupaten/Kota se-Bali telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira menjelaskan, Pemerintah kabupaten/kota se-Bali sukses mempertahankan pencapaian opini WTP. Capaian ini tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang sering muncul yang menjadi perhatian di antaranya pertama, terkait terdapat kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kedua, pemerintah daerah perlu sepenuhnya melakukan pengawasan yang memadai atas penggunaan dana hibah dan penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja hibah oleh penerima hibah. Ketiga, berkaitan dengan penatausahaan dan pemanfaatan pengamanan barang milik daerah yang belum tertib.

Pihaknya juga mengingatkan, agar Pemerintah Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima. Pemerintah Daerah, selain fokus mengejar WTP juga diharapkan dapat merancang program yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Gubernur Koster Resmi Tutup Bali Digifest V 2026, Dorong Kreativitas Digital Bali Tembus Pasar Dunia

Published

on

By

Gubernur Koster Luncurkan Tap QRIS Shuttle Bus Listrik Sanur
LUNCURKAN TAP QRIS: Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi meluncurkan fasilitas Tap QRIS untuk layanan shuttle bus listrik di kawasan Sanur sebelum menutup secara resmi Bali Digital Festival (Bali Digifest) V Tahun 2026 di Ballroom Hotel Prime Plaza Sanur, Denpasar, Sabtu (14/11/2026). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pelaku ekonomi kreatif dan generasi muda Bali untuk terus mengembangkan inovasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta membawa produk kreatif lokal menembus pasar internasional. Pemerintah Provinsi Bali juga berkomitmen memperkuat dukungan terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif digital, termasuk melalui fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI).

Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menutup secara resmi Bali Digital Festival (Bali Digifest) V Tahun 2026 di Ballroom Hotel Prime Plaza Sanur, Denpasar, Sabtu (14/11/2026). Penutupan yang bertepatan dengan Rahina Tumpek Landep tersebut menjadi momentum untuk menegaskan pentingnya kreativitas, inovasi, dan ketajaman pikiran dalam menghadapi perkembangan zaman.

Gubernur Koster menyampaikan bahwa penyelenggaraan Bali Digifest merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai Tumpek Landep dalam kehidupan modern. Secara filosofis, Tumpek Landep dimaknai sebagai momentum mengasah ketajaman pikiran. Nilai tersebut diwujudkan melalui pengembangan karya dan inovasi digital.

Ia mengaku gembira melihat perkembangan Bali Digifest tahun ini yang dinilai semakin maju. Keterlibatan generasi muda dan komunitas kreatif juga semakin kuat, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Gubernur menegaskan bahwa Bali Digifest merupakan wahana yang disediakan Pemerintah Provinsi Bali untuk membangun iklim ekonomi digital, mendorong inovasi, memperkenalkan karya kreatif, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha dan daerah.

Menurutnya, keterlibatan komunitas, asosiasi, dan generasi muda menjadi kekuatan penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Melalui pertemuan lintas sektor dan subsektor, para pelaku kreatif dapat mengenali potensi masing-masing serta membangun kolaborasi yang saling menguntungkan.

Gubernur Koster mencontohkan sejumlah karya yang ditampilkan dalam Bali Digifest V, termasuk perpaduan produk kriya dan musik. Ia menilai karya-karya tersebut menunjukkan bahwa kreativitas dapat berkembang melalui kolaborasi berbagai disiplin ilmu dan bidang usaha.

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Terima LHP Semester II 2024 dari BPK

Ia juga mendorong kolaborasi antara seni dan teknologi, seperti menghadirkan unsur gamelan Bali dalam permainan digital, memadukan tari dan wayang dengan tata visual modern, serta mempertemukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan kreator konten dan fotografer.

“Orang Bali memiliki keunggulan dalam industri kreatif. Kreativitas sudah ada dalam diri kita dan harus terus ditumbuhkembangkan menjadi kekuatan ekonomi,” ujarnya.

Gubernur Koster menyebutkan bahwa sekitar 665 ribu tenaga kerja di Bali telah bekerja di sektor ekonomi kreatif. Potensi tersebut perlu terus dikembangkan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, perluasan akses pasar, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku industri.

Ia berharap produk kreatif Bali tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga mampu menembus pasar internasional.

Harapan tersebut sejalan dengan gagasan menjadikan Bali sebagai superhub bertaraf internasional, sebagaimana disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas. Pengembangan sektor kreatif dan digital juga sejalan dengan konsep Ekonomi Kerthi Bali yang menempatkan kedua sektor tersebut sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, Gubernur Koster mengajak para pelaku kreatif untuk memanfaatkan Bali Creative Box yang disiapkan di sekitar Pura Candi Narmada.

Fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang bagi para pelaku kreatif untuk berkumpul, bertukar gagasan, membangun jejaring, serta mengembangkan peluang pemasaran dan kolaborasi.

Selain pengembangan ekosistem, Pemprov Bali juga terus memperkuat perlindungan kekayaan intelektual bagi para kreator. Melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), pemerintah daerah memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual agar karya kreatif memperoleh perlindungan hukum sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya.

Koster menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung para pelaku kreatif di Bali dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Ia juga berharap Bali Digifest semakin berkembang sebagai wadah untuk berkarya, membangun jejaring, serta menghasilkan manfaat ekonomi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal.

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Serahkan LKPD Unaudited Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster turut menyampaikan rencana pengembangan penyelenggaraan Bali Digifest. Ia berharap dalam dua tahun mendatang kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di kawasan Pesta Kesenian Bali (PKB) di Klungkung dan semakin dikenal hingga tingkat internasional.

Sementara itu, penyelenggaraan Bali Digifest V Tahun 2026 yang berlangsung selama tiga hari menjadi ruang pertemuan bagi kreator, pelaku usaha, komunitas, asosiasi, serta generasi muda untuk menampilkan inovasi dan memperluas kolaborasi di bidang ekonomi kreatif digital.

Salah satu agenda penutupan Bali Digifest V Tahun 2026 adalah penyerahan penghargaan kepada para pemenang kompetisi yang diselenggarakan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali melalui program Bali Digital Innovation (Baligivation).

Sebanyak 85 pemenang dari 11 kategori lomba mendapat apresiasi atas karya dan inovasi yang dihasilkan.

Berbagai kompetisi tersebut mencakup kampanye digitalisasi sistem pembayaran QRIS, lomba mewarnai, AI Web Innovation Challenge, esports, inovasi, ide bisnis dan presentasi bisnis, literasi digital, konten video kreatif, film pendek, film animasi, hingga pengembangan karakter kekayaan intelektual (IP).

Kompetisi tersebut melibatkan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMA/SMK, hingga perguruan tinggi, serta masyarakat umum. Keterlibatan lintas generasi ini menunjukkan tumbuhnya potensi kreativitas digital di Bali.

Rangkaian penutupan Bali Digifest V Tahun 2026 juga dimeriahkan penampilan Kita Poleng melalui pertunjukan yang mengangkat pesan tentang semangat inovasi dan masa depan digital. Cahaya yang dihadirkan dalam pertunjukan tersebut menjadi simbol harapan dan estafet kreativitas kepada generasi muda.

Malam penutupan turut menghadirkan penyanyi Nyoman Paul serta Dek Ulik bersama Widi Widiana sebagai hiburan bagi masyarakat.

Dalam rangkaian acara yang sama, Gubernur Koster juga secara resmi meluncurkan fasilitas Tap QRIS untuk layanan shuttle bus listrik di kawasan Sanur bersama Achris Sarwani dan Direktur Utama Bank BPD Bali Nyoman Sudharma. (gs/bi)

Baca Juga  Wabup Suiasa Terima LHP Semester II 2024 dari BPK RI Perwakilan Bali

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Rencana Tak Layani Pasien BPJS 2027, Komisi IV DPRD Badung Siap Panggil RS Siloam Denpasar

Published

on

By

Ketua Komisi IV DPRD Badung Graha Wicaksana Beri Keterangan
BERI KETERANGAN: Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana memberikan keterangan di sela-sela kegiatan Aksi Kerja Bakti Massal dan Pilah Sampah PDI Perjuangan di depan Tsunami Shelter Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (14/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Badung berencana memanggil manajemen RS Siloam Denpasar (Siloam Hospitals Bali), menyusul informasi mengenai rencana rumah sakit tersebut tidak lagi melayani pasien BPJS Kesehatan mulai 2027 mendatang.

Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana menegaskan pihaknya akan meminta klarifikasi langsung kepada manajemen rumah sakit, jika benar adanya rencana tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, di sela-sela kegiatan Aksi Kerja Bakti Massal dan Pilah Sampah PDI Perjuangan di depan Tsunami Shelter Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, rumah sakit swasta tetap memiliki kewajiban memberikan penanganan pertama terhadap pasien dalam kondisi gawat darurat, termasuk pasien BPJS Kesehatan yang membutuhkan pertolongan untuk menyelamatkan jiwa.

“Kalau mereka tidak menerima pasien BPJS kan berarti mereka melanggar aturan,” kata Graha Wicaksana.

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Graha Wicaksana meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Badung melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kebijakan yang akan diterapkan RS Siloam.

“Sejauh ini kami belum mendapat informasi baik dari pihak rumah sakit maupun dari Dinas Kesehatan. Tentunya bila itu benar, kami melalui Komisi IV DPRD Badung akan memanggil untuk dapat mendengar alasan pihak rumah sakit, namun sejauh ini kami belum mendapat informasi,” kata Graha Wicaksana.

Graha Wicaksana menyayangkan, apabila RS Siloam benar-benar tidak memperpanjang kerja sama pelayanan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi akses masyarakat menengah ke bawah terhadap layanan kesehatan, khususnya warga Badung yang selama ini bergantung pada BPJS.

“Kalau mereka tidak memperpanjang BPJS Kesehatan, ya berarti kan hanya bisa menangani pasien yang menengah ke atas, and the have (yang punya), seperti itu kalau penafsiran saya. Seyogyanya mereka pasien BPJS, bagaimanapun juga masyarakat menengah ke bawah sangat menggantungkan layanan kesehatan kepada BPJS itu,” kata Graha Wicaksana.

Baca Juga  BPK RI Serahkan LHP Atas LKPD Provinsi Bali 2022 kepada DPRD Bali dan Gubernur Bali

Graha Wicaksana menegaskan, keberadaan fasilitas kesehatan di wilayah Badung semestinya turut memberikan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk kelompok ekonomi menengah ke bawah yang membutuhkan akses layanan kesehatan terjangkau.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Badung juga pernah memanggil RS Kasih Ibu dan RSUD Mangusada untuk meminta penjelasan terkait keluhan masyarakat atas pelayanan rumah sakit. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Anom Gumanti Minta Warga Siaga Ingatkan Sampah Kiriman Serbu Pantai Kuta saat Klimaks Bisa Berton-ton

Published

on

By

Ketua DPRD Badung Anom Gumanti Pungut Sampah di Pantai Kuta
PUNGUT SAMPAH: Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti memungut sampah saat mengikuti kegiatan "Aksi Kerja Bakti Massal dan Pilah Sampah PDI Perjuangan" di depan Tsunami Shelter Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (14/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti mengingatkan potensi lonjakan sampah kiriman di Pantai Kuta mulai November 2026.

Untuk itu, Anom Gumanti meminta seluruh elemen masyarakat, khususnya stakeholder pariwisata dan Desa Adat Kuta memperkuat gotong-royong, guna mengantisipasi puncak musim sampah kiriman yang berpotensi datang berton-ton.

Meski sampah kiriman mulai berdatangan, kondisi Pantai Kuta masih terpantau sangat bersih, Sabtu (14/11/2026). Namun, Anom Gumanti mengingatkan kondisi tersebut tidak boleh membuat masyarakat lengah terhadap ancaman sampah kiriman yang bisa mencapai puncaknya dalam waktu mendatang.

“Jadi, sudah sangat jelas, bahwa satu yang harus kita jaga adalah pesan peduli sampah dan selalu merawat pertiwi ini dengan baik,” kata Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, sekaligus Koordinator Kegiatan, saat diwawancarai insan media dalam kegiatan “Aksi Kerja Bakti Massal dan Pilah Sampah PDI Perjuangan” di depan Tsunami Shelter Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, Pantai Kuta merupakan salah satu ikon pariwisata yang menjadi pusat perhatian nasional maupun internasional. Jika kawasan tersebut sampai tercemar sampah bakal berdampak tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi mempengaruhi citra pariwisata Bali di mata internasional.

Oleh karena itu, Anom Gumanti mengajak masyarakat tetap konsisten menjaga kebersihan Pantai Kuta, meskipun harus bekerja keras dan menghadapi kelelahan.

Anom Gumanti juga menyampaikan apresiasi kepada pedagang pantai, elemen masyarakat serta pelaku usaha yang selama ini rutin melakukan pembersihan kawasan pesisir pantai Kuta.

“Itu selalu rutin mereka laksanakan. Walaupun hal itu yang bisa dilakukan, tapi minimal kepedulian atas kebersihan Pantai Kuta ini sudah sangat luar biasa,” kata Anom Gumanti.

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Serahkan LKPD Unaudited Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023

Anom Gumanti berharap kepedulian tersebut dapat digetoktularkan kepada masyarakat luas, terutama warga di wilayah Kuta.

Menurutnya, kegiatan kerja bakti tidak sekadar membersihkan pantai, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

“Jadi, gini, ini khan sudah dilaksanakan rutin ya melalui petugasnya. Saya kira kalau merawat pertiwi itu enggak ada istilah mubazir, itu menurut saya,” tegasnya.

Anom Gumanti juga menyoroti pentingnya pembersihan sampah hingga ke bagian bawah pasir pantai. Sebab, meskipun permukaan terlihat bersih, masih terdapat potensi sampah tersembunyi seperti puntung rokok, plastik, dan berbagai jenis sampah lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Anom Gumanti juga menegaskan PDI Perjuangan menggelar Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 secara serentak di seluruh Indonesia dengan subtema “Merawat Pertiwi”. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemecahan rekor MURI.

Sementara itu, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung melaksanakan “Aksi Kerja Bakti Bersama dan Pemilahan Sampah” secara serentak di enam (6) Kecamatan di Kabupaten Badung.

“Untuk gerakan Pekan Peduli Sampah Nasional dari Partai PDI Perjuangan digelar secara serentak di seluruh Indonesia, bukan hanya di Kuta, sudah pasti, seluruh Bali,” kata Anom Gumanti.

Lebih lanjut, Anom Gumanti menegaskan gerakan tersebut merupakan implementasi pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri agar seluruh elemen masyarakat tidak melupakan pentingnya merawat pertiwi.

“Kita harus jaga pantai ini, kita harus bersihkan pantai ini untuk selalu menjadi the top destination di wilayah Badung yang kita cintai,” kata Anom Gumanti.

Anom Gumanti mengakui aksi memungut sampah mungkin terlihat sederhana dan belum langsung memberikan dampak besar atas kebersihan Pantai Kuta. Namun, menurutnya, gerakan kecil dengan niat tulus dapat menjadi pemantik perubahan perilaku masyarakat.

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Terima LHP Semester II 2024 dari BPK

“Karena inilah satu-satunya aset kita yang memang perlu kita jaga demi kelangsungan pariwisata di Kuta,” pungkasnya.

Turut hadir, Jero Bandesa Adat Kuta bersama Krama Desa Adat Kuta, karyawan hotel, pengemudi dokar serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Hadir pula, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Badung, Nyoman Graha Wicaksana, yang juga Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kecamatan Kuta dan sejumlah kader PDI Perjuangan tingkat kecamatan, kelurahan hingga banjar. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca