Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pemkab Badung Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-turut

BALIILU Tayang

:

opini wtp badung
TERIMA LAPORAN BPK: Bupati Nyoman Giri Prasta saat hadir dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPRD Provinsi Bali sekaligus menerima opini WTP dari BPK RI untuk Pemkab Badung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu (22/5). (Foto Hms Badung)

Denpasar, baliilu.com – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta hadir dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPRD Provinsi Bali dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu (22/5).

Bupati Giri Prasta juga menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2023 yang diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira kepada Bupati/Walikota se-Bali.

Kepala BPK RI Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira mengungkapkan, pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sukses mempertahankan pencapaian opini WTP. Capaian ini tentu tidak lepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

BPK telah memeriksa LKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian intern.

“Untuk itu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali,” jelasnya.

Sementara itu Bupati Nyoman Giri Prasta seusai acara mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2023. “Opini WTP yang diberikan oleh BPK RI merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk selalu taat asas, berpedoman pada regulasi dan tepat waktu. Opini WTP 10 kali berturut-turut ini juga merupakan kerja keras seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Badung serta dukungan dari DPRD Kabupaten Badung dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya,” ujarnya singkat. (gs/bi)

Baca Juga  Badung Pastikan Perayaan Malam Natal Berjalan Aman dan Kondusif

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

WHDI Denpasar Berikan Pelatihan Banten Otonan bagi Ibu-ibu PKK di Lingkungan Taman Sekar, Padangsambian 

Published

on

By

whdi denpasar
PELATIHAN BANTEN: Wakil Ketua WHDI Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa dalam kesempatan pelatihan Banten Otonan Tumpeng Pitu di Balai Banjar Lingkungan Taman Sekar, Kelurahan Padangsambian, Minggu (26/4). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar bersama Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kota Denpasar secara berkelanjutan  menggelar pelatihan pembuatan Banten Otonan Ayaban Tumpeng Pitu yang menyasar para wanita Hindu di Kota Denpasar.

Pelatihan yang dihadiri langsung Wakil Ketua WHDI Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa itu, kali ini digelar di Balai Banjar Lingkungan Taman Sekar, Kelurahan Padangsambian, Minggu (26/4).

Setidaknya, lebih dari 20 orang peserta yang merupakan ibu-ibu PKK Banjar setempat, secara seksama mengikuti setiap materi yang diberikan oleh  narasumber dari WHDI Kota Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut Ketua WHDI Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa didampingi Ketua TP PKK Kecamatan Denpasar Barat, Ny. Prima Dewi Yuswara menyampaikan, pelatihan ini sengaja digelar untuk memberikan pemahaman mengenai makna dan juga tata cara pembuatan Banten Otonan Ayaban Tumpeng Pitu.

Hal ini lantaran jenis Banten Otonan ini sangat dibutuhkan di setiap enam bulan sekali dalam memperingati hari kelahiran secara agama Hindu.

“Pelatihan pembuatan Banten ini dikhususkan  pada pembuatan Banten Otonan Ayaban Tumpeng Pitu. Hal ini agar para peserta yang mayoritas kaum ibu ini paham tidak saja cara membuat banten, tapi juga pengaplikasiannya serta filosofi dari banten tersebut sesuai dengan Sastra Agama Hindu. Tentu saja dengan bimbingan narasumber berpengalaman dari WHDI,” ujar Ayu Kristi.

Sementara Narasumber Pelatihan Banten dari WHDI Denpasar, Ni Wayan Sukerti  menjelaskan materi yang diajarkan dalam pelatihan membuat Banten kali ini adalah Banten Otonan Ayaban Tumpeng Pitu. Banten ini sendiri terdiri dari “Ulun Banten” yakni Pejati, Gebogan, Pengambean, Peras Soda, Dapetan Pokok, dan  juga terdiri dari Sesayut (Sesayut Pebersihan, Sesayut Sida Purna, Sesayut Pageh Urip) dan Tebasan Pemiak Kala, juga Segehan Manca Warna, Bayakaonan dan Prayascita.

Baca Juga  Wabup Suiasa Ikuti Forum Konsolidasi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim 2024

“Pelatihan ini juga sekaligus akan menjelaskan filosofi dari masing-masing komponen banten tersebut serta tata cara pengaplikasian dalam upacara otonan itu sendiri,” jelasnya.

Ditambahkan Sukerti, pelatihan banten kepada masyarakat ini merupakan program rutin tahunan sekaligus menjadi media saling bertukar pikiran dan pengetahuan tentang pembuatan banten.

“Pelatihan pembuatan banten ini juga sebagai media saling bertukar pikiran dan berbagi pengetahuan tentang pembuatan banten,” ucap Sukerti.

Salah satu peserta pelatihan, Anak Agung Inten, menyambut baik dilaksanakannya pelatihan membuat banten di lingkungannya.

“Kegiatan ini sangat membantu kami para ibu-ibu untuk semakin memahami tata cara pembuatan banten dan pengaplikasiannya dalam upacara. Karena kita di Bali tidak pernah terlepas dari kegiatan keagamaan,” ungkapnya. (eka/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Ibu-ibu PKK Kumpulkan Minyak Jelantah Jadi Avtur, Legislator Apresiasi Terobosan Tersebut

Published

on

By

avtur minyak jelantah
KUNKER: Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan dalam Kunjungan Kerja Masa Reses (Kunres) Komisi XII DPR RI ke Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (23/4/2026). (Foto: dpr.go.id)

Yogyakarta, baliilu.com — Inovasi pengelolaan limbah rumah tangga menjadi energi kembali mendapat perhatian. Minyak jelantah yang dikumpulkan ibu-ibu PKK di Semarang dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini diolah di Kilang Cilacap menjadi bahan bakar pesawat (avtur). Hal ini sebagai bagian dari upaya pemanfaatan limbah sekaligus penguatan ketahanan energi nasional.

Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menyebut program tersebut sebagai terobosan yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekaligus ekonomi masyarakat. “Tadi Bapak GM MOR IV menyampaikan bahwa di Semarang, di MOR IV Semarang, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ada ibu-ibu dari PKK yang mengumpulkan minyak jelantah ini yang diolah di Kilang Cilacap untuk dijadikan avtur,” ujar Rokhmat Ardiyan usai mengikuti Kunjungan Kerja Masa Reses (Kunres) Komisi XII DPR RI ke Kota Yogyakarta, DIY, Kamis (23/4/2026).

Lebih lanjut, Legislator Dapil Jawa Barat ini menegaskan bahwa minyak jelantah yang selama ini dianggap sebagai limbah berbahaya kini memiliki nilai tambah ekonomi setelah diolah menjadi energi baru.

“Ini adalah terobosan yang sangat positif, di mana minyak jelantah atau minyak sampah yang bisa menjadi limbah berbahaya, kini diubah menjadi avtur,” jelasnya.

Menurut Rokhmat, keterlibatan masyarakat, khususnya kelompok ibu-ibu PKK, menjadi bagian penting dalam rantai pasok ekonomi sirkular. Selain mengurangi limbah rumah tangga, program ini juga berpotensi membuka sumber pendapatan baru di tingkat lokal.

Dengan demikian, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga mendorong Pertamina untuk terus meningkatkan kinerja dalam menjaga ketersediaan energi nasional, termasuk BBM dan LPG. Hal ini guna memperkuat ketahanan energi Indonesia.

“Harapannya Pertamina meningkatkan kinerja, meningkatkan stok BBM dan LPG, sehingga bisa terwujud ketahanan energi, swasembada energi, dan kemandirian energi,” sebutnya.

Baca Juga  Badung Pastikan Perayaan Malam Natal Berjalan Aman dan Kondusif

Program pengolahan minyak jelantah menjadi avtur ini dinilai sebagai contoh nyata sinergi antara masyarakat, BUMN, dan pemerintah dalam mendukung transisi energi berkelanjutan sekaligus memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Rakercab Pramuka Buleleng 2026, Fokus Susun Program Adaptif dan Dukung Ketahanan Pangan

Published

on

By

Kwarcab Pramuka Buleleng
RAKERCAB: Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Buleleng menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) di Lobi Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng, pada Sabtu (25/4/2026). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Buleleng menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) di Lobi Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng, pada Sabtu (25/4/2026).

Kegiatan ini diikuti jajaran pengurus Kwarcab Buleleng, badan kelengkapan, kwartir ranting se-Buleleng, Dewan Kerja Cabang (DKC), serta Dewan Kerja Ranting (DKR).

Ketua Panitia Rakercab, I Dewa Made Susastra Ginata, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakercab menjadi forum penting untuk memperkuat perencanaan organisasi. Evaluasi program kerja sebelumnya dan penyusunan strategi ke depan menjadi fokus utama.

Ia menjelaskan, Rakercab 2026 mengusung tema penguatan Pramuka Buleleng dalam mendukung ketahanan pangan menuju Indonesia Emas. Forum ini juga menjadi ruang untuk merumuskan solusi atas berbagai kendala dalam pelaksanaan program.

Dalam pembahasan, peserta dibagi ke dalam empat komisi. Komisi A membahas kebijakan strategis, pendirian lembaga atau badan usaha, tata kelola aset, serta inovasi kwartir. Komisi B fokus pada program bina muda, binawasa, kesakaan, satuan komunitas, dan gugus darma.

Selanjutnya, Komisi C membahas aspek organisasi dan hukum, rencana penelitian dan pengembangan, serta program usaha, aset, kreativitas, dan inovasi. Sementara Komisi D mengulas bidang pengabdian masyarakat, bela negara, serta kehumasan dan informatika.

Sementara itu Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat, Bela Negara, dan Lingkungan Hidup Kwarda Bali, I Gede Agus Arjawa Tangkas, menekankan pentingnya transformasi organisasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Kita di pramuka ini hampir setiap hari bertemu lewat zoom, WA group, selalu bicara terkait organisasi yang kita cintai ini. Demi eksistensi organisasi ini, dan tetap relevan di kalangan muda, mau tidak mau kita harus merapat mengikuti digitalisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, program kepramukaan ke depan harus mengedepankan prinsip adaptif, kolaboratif, dan responsif. Menurutnya, tantangan seperti persoalan sampah di Bali perlu mendapat perhatian serius dari Gerakan Pramuka.

Baca Juga  Kunja Menhub RI ke Bali, Sekda Hadiri Rakor Pengamanan Nataru

Selain itu, ia mengingatkan bahwa keterlibatan Pramuka dalam penanganan bencana membutuhkan keterampilan khusus, tidak hanya mengandalkan tenaga dan semangat.

“Karena untuk terjun ke lokasi bencana perlu keterampilan khusus, tidak bisa modal tenaga dan semangat saja, perlu pengetahuan tentang teknik evakuasi,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Buleleng dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Putu Ariadi Pribadi, menegaskan pentingnya Rakercab sebagai forum evaluasi dan perencanaan. Ia menyebut Rakercab 2026 menjadi wadah untuk mensosialisasikan program kerja tahun 2026 sekaligus merancang program kerja tahun 2027.

“Melalui Rakercab 2026 ini adalah wadah demokrasi mensosialisasikan program kerja 2026 dan merencanakan program kerja Kwarcab Buleleng 2027, serta melaksanakan evaluasi terhadap program kerja yang telah terlaksana,” ujarnya.

Pemerintah berharap Rakercab mampu menghasilkan program yang terukur dan sistematis, serta mampu menjangkau lebih banyak anggota Pramuka di Buleleng.

“Karena kami sangat yakin Pramuka menjadi salah satu organisasi yang sangat ideal untuk membentuk generasi muda yang cakap menuju Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.

Melalui Rakercab ini, Kwarcab Buleleng didorong menyusun program yang inovatif, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca