Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gianyar Role Model, 1.400 Beasiswa Diluncurkan Dukung Program Gubernur Koster Satu Keluarga Satu Sarjana

BALIILU Tayang

:

Satu Keluarga Satu Sarjana
PELEPASAN: Acara Pelepasan Penerima Beasiswa Gianyar Aman “Satu Keluarga Satu Sarjana” dan Beasiswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dihadiri langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Selasa (9/7) di Kantor Bupati Gianyar. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Gianyar, baliilu.com – Kabupaten Gianyar mencatat sejarah sebagai daerah pertama di Bali yang berhasil menjalankan program beasiswa “Satu Keluarga Satu Sarjana” secara masif dan terstruktur. Sebanyak 1.400 generasi muda Gianyar telah dinyatakan lolos seleksi dan akan melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi dalam dan luar Bali, termasuk kampus unggulan seperti ITB, UGM, IPB, hingga Politeknik Kesehatan Surakarta.

Program ini diluncurkan secara resmi dalam acara Pelepasan Penerima Beasiswa Gianyar Aman “Satu Keluarga Satu Sarjana” dan Beasiswa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dihadiri langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Selasa (9/7) di Kantor Bupati Gianyar.

Skema Transparan dan Nonproyek, Beasiswa Murni untuk Mahasiswa

Dalam sambutannya, Bupati Mahayastra menekankan bahwa beasiswa ini tidak melalui proyek atau tender. Dana dikirim langsung ke rekening mahasiswa, mencakup: UKT (Uang Kuliah Tunggal) dibayar penuh; Uang makan Rp 50.000/hari; Uang kos Rp 1 juta/bulan; serta Bantuan pembelian laptop hingga Rp 15 juta.

Mahasiswa bebas memilih laptop sendiri; bila lebih murah dari plafon, sisa dana dikembalikan ke kas daerah.

“Program ini bukan proyek. Tidak boleh ada mark-up. Satu rupiah pun harus bermanfaat bagi mahasiswa,” tegas Mahayastra.

Gubernur Koster: Gianyar Pionir, Kabupaten Lain Harus Ikuti

Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya memuji langkah progresif Gianyar yang menjadi pelopor program pendidikan afirmatif ini.

“Gianyar luar biasa. Sudah memulai lebih dulu. Sekarang tinggal 8 kabupaten/kota lainnya saya dorong untuk ikut,” tegas Koster.

Ia menyebutkan, jika seluruh kabupaten/kota memberikan 500 kuota saja, ditambah Gianyar 1.000 dan Provinsi 1.000–2.000, maka sedikitnya 6.000 mahasiswa miskin di Bali dapat dibiayai kuliah setiap tahun.

Baca Juga  Kenakan Tenun Endek Warna Merah, Gubernur Koster Sambut Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin

Program ini, lanjut Koster, bukan sekadar pendidikan, tetapi gerakan keadilan sosial dan investasi masa depan Bali.

Gubernur Koster menjelaskan bahwa saat ini angka partisipasi perguruan tinggi di Bali baru 38%, lebih tinggi dari nasional (32%) tetapi masih tertinggal dibanding beberapa daerah lain di Indonesia. Melalui program ini, target ke depan adalah menaikkan angka partisipasi hingga 50% lulusan SMA/SMK melanjutkan kuliah.

Untuk itu, Pemprov Bali telah merancang skema kerja sama dengan 20 PTS besar di Bali untuk memberikan kuliah gratis tanpa pungutan dan dengan PTN, melalui pemanfaatan UKT dan KIP Kuliah dari Kemendikbud, diperkuat bantuan dari APBD Provinsi Bali;  Bantuan biaya kos Rp 1.400.000/bulan untuk mahasiswa penerima beasiswa yang merantau serta verifikasi calon penerima dilakukan langsung ke rumah bukan hanya berdasarkan rekomendasi desa atau banjar untuk menghindari KKN.

Tak hanya kuliah, program ini juga menyasar lulusan SMA/SMK yang memilih jalur vokasi. Tahun ini, 60 orang dibiayai mengikuti pelatihan 1 tahun di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) menggunakan dana APBD Gianyar, setelah sebelumnya 10 orang dikirim lewat CSR BPD Bali.

Program LPK ini diakui Koster sebagai bagian integral dari strategi peningkatan kualitas SDM dan daya saing angkatan kerja muda Bali.

Dari Anak Desa, Kini Memimpin Daerah

Dalam momen penuh inspirasi, Gubernur Koster juga berbagi kisah hidupnya sebagai anak petani dari Buleleng yang harus menjual ayam dan sapi untuk bisa kuliah di ITB.

“Saya dari keluarga yang rumahnya berlantai tanah. Tapi karena semangat dan kerja keras, saya bisa kuliah dan bertahan di Bandung. Kalau saya bisa, anak-anak Bali juga bisa!” serunya disambut tepuk tangan hadirin.

Baca Juga  Sukseskan Kongres AFEBI Ke-10, Panitia Audiensi dengan Gubernur Bali

Kisah tersebut menjadi motivasi kuat dalam merancang dan mendorong program Satu Keluarga Satu Sarjana.

Koster menegaskan, ini bukan soal pencitraan dirinya atau kepala daerah lain. Ini adalah gotong-royong lintas pemerintahan untuk membangun masa depan Bali yang lebih adil dan maju melalui pendidikan.

“Kalau program ini dijalankan serius, maka tahun 2030 kita akan punya puluhan ribu sarjana baru generasi emas Bali yang siap kerja, siap menciptakan lapangan kerja, dan tidak bergantung pada orang tua,” pungkasnya.

Buktikan dengan Prestasi

Salah satu penerima beasiswa, Made Panji Sentana, alumni SMA Negeri 1 Sukawati, yang kini diterima di Program Studi Kedokteran Hewan IPB University, saat diberikan menyampaikan pesan dan kesan mengutarakan rasa syukur dan semangatnya mewakili para mahasiswa baru. Ia menyebut bahwa program beasiswa ini bukan hanya bantuan finansial, tetapi sebuah amanah dan tanggung jawab moral.

“Kami menyebutnya AMAN, Astungkara, Mensyukuri, Aktif, dan Negara,” ujar Panji lugas.

“Beasiswa ini akan kami jawab dengan prestasi. Kami sadar, ini adalah bentuk kepercayaan, dan kami akan berusaha menjadi mahasiswa yang membanggakan Bali dan Indonesia.”

Panji juga menegaskan, dengan dukungan yang luar biasa dari pemerintah, para penerima beasiswa siap menjadi generasi mandiri, produktif, dan berdampak. Ia berharap semakin banyak anak muda Bali yang mendapat kesempatan serupa, dan berjanji akan membawa nama baik daerahnya di tingkat nasional bahkan internasional.

Program Gianyar Aman dan Satu Keluarga Satu Sarjana kini bukan hanya kebijakan lokal. Karena telah menjadi cikal bakal gerakan pendidikan kolektif di Bali, tempat di mana kesempatan meraih masa depan lebih baik terbuka bagi siapa saja, tanpa kecuali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Pegadaian Area Denpasar 2 Gelar Gathering UMKM Naik Kelas, Dorong Pelaku Usaha Lebih Berdaya dan Berdaya Saing

Published

on

By

pegadaian
GATHERING: Suasana kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta DPMPTSP Gianyar pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar. (Foto Kolase: Hms Pegadaian)

Gianyar, baliilu.com – PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar, dengan melibatkan sebanyak 85 pelaku UMKM.

Deputi Bisnis PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, I Gusti Agung Bagus Sutyatmika, dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Hal tersebut terbukti dari peran penting UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19.

“Pegadaian terus berupaya memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, terutama dalam mendukung kebutuhan permodalan melalui berbagai produk pembiayaan seperti KUR, KUPEDES, dan pinjaman modal usaha. Penyelenggaraan kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antarinstansi pemerintah dalam mewujudkan UMKM yang semakin berkembang dan naik kelas,” ungkapnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putrawan, S.Sos., M.Si., turut menyampaikan harapannya agar kolaborasi yang terjalin dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Ia juga memperkenalkan berbagai fasilitas layanan kemasan yang tersedia di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar, berlokasi di Jalan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu.

Melalui layanan tersebut, pelaku UMKM dapat memanfaatkan konsultasi gratis terkait kemasan dan branding, desain logo dan kemasan, pencetakan stiker, box, dan standing pouch, layanan pengemasan produk makanan kering maupun basah, hingga layanan foto produk. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas tampilan produk agar semakin menarik dan memiliki daya saing di pasar.

Baca Juga  Sukseskan Kongres AFEBI Ke-10, Panitia Audiensi dengan Gubernur Bali

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar, Ni Luh Gede Eka Suary, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar atas kolaborasi dalam menghadirkan layanan perizinan langsung kepada pelaku UMKM.

Ia menjelaskan bahwa DPMPTSP Kabupaten Gianyar memiliki inovasi LINK (Layanan Izin Keliling) dengan motto “Hadir Lebih Dekat”. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, hingga penerbitan perizinan secara lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Kehadiran LINK diharapkan dapat memastikan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, memperoleh pendampingan dalam melengkapi legalitas formal usahanya.

Mengusung semangat UMKM BERKELAS (Berdaya, Legal, Naik Kelas), kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan, pendampingan, serta akses layanan yang dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya. Materi disampaikan oleh I Dewa Ayu Sri Antari, SSTP, M.H., selaku Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Gianyar, dengan materi UMKM Berlegalitas, serta Ali Farauzy, Assistant Manager PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, yang memaparkan berbagai layanan modal usaha dari Pegadaian.

Tidak hanya menghadirkan edukasi dan pemaparan materi, kegiatan ini juga menyediakan berbagai layanan langsung bagi peserta. Di antaranya layanan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari DPMPTSP Kabupaten Gianyar, pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, konsultasi kemasan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta konsultasi modal usaha melalui PT Pegadaian (Persero) Cabang Ubud dan Cabang Gianyar.

Melalui kegiatan ini, Pegadaian berharap para pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pendampingan yang tersedia untuk mengembangkan usahanya. Sinergi antara Pegadaian dan instansi pemerintah daerah ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kuat, memiliki legalitas, akses permodalan, serta kualitas produk yang semakin baik.

Baca Juga  Bupati Mahayastra Lepas Penerima Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Sejalan dengan komitmen Pegadaian untuk terus hadir di tengah masyarakat, dukungan terhadap UMKM diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan MengEMASkan Indonesia. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Wabup Agung Mayun Buka Rakor Posyandu Gianyar 2025

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Sahabat Jadi Mitra, Gubernur Koster dan Menteri Pambudy Rumuskan Percepatan Pembangunan Bali Mulai 2026

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Bupati Mahayastra Lepas Penerima Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Lanjutkan Membaca