Denpasar, baliilu.com – Setelah digunakan selama puluhan tahun tanpa perbaikan besar, wantilan Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Bali akhirnya tahun ini direhabilitasi Pemerintah Provinsi Bali dengan mengalokasikan anggaran Rp 2,62 miliar. Bangunan yang berada di sisi tenggara itu diperbaiki sekaligus untuk menambah kapasitas wantilan yang selama ini kerap digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk menerima masyarakat dan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi.

Sekretaris DPRD Bali, I Ketut Nayaka, mengatakan wantilan tersebut dibangun bersamaan dengan kompleks Gedung DPRD Bali dan mulai ditempati pada 1988. Setelah sekitar 38 tahun, bangunan tersebut dinilai perlu mendapat perbaikan.

“Memang kita tahun ini ada perbaikan berbagai wantilan karena wantilan ini sudah 38 tahun belum pernah diperbaiki,” ujar Nayaka kepada awak media, Rabu (9/9) di kantor setempat.

Nayaka menyampaikan, rehabilitasi tidak hanya menyasar bagian bangunan yang mengalami kerusakan, tetapi juga menata untuk meningkatkan kapasitas dan kenyamanan pengguna. Sejumlah bagian yang diperbaiki antara lain plafon, lantai, serta finishing kayu yang kondisinya masih memungkinkan untuk dipertahankan.

Selain itu, proyek tersebut mencakup pelebaran selasar. Selasar akan dilengkapi atap kaca dan bagian bawahnya menggunakan material metal cutting untuk mengurangi panas. Konsep tersebut diharapkan membuat area wantilan terlihat lebih modern dan tetap nyaman digunakan.

“Tujuan utamanya memperbaiki, karena bangunannya sudah lama. Kemudian supaya bisa juga menampung lebih banyak ketika teman-teman atau masyarakat menyampaikan aspirasi,” ucapnya.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, rehabilitasi wantilan di Jalan Dr. Kusuma Atmaja Nomor 3, Niti Mandala Renon, Denpasar, memiliki nilai kontrak sebesar Rp 2.623.951.514. Proyek bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dengan masa pelaksanaan 135 hari kalender.

Surat pesanan proyek tercatat bertanggal 7 Agustus 2026. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Adi Suta Hutama, sedangkan konsultan pengawas dipercayakan kepada CV Studio Kotak.

Nayaka mengatakan nilai kontrak tersebut berada di bawah pagu anggaran yang sebelumnya disiapkan sekitar Rp 3,5 miliar. Proses pengadaan dilakukan melalui sistem kompetisi atau mini-kompetisi. Setelah proses evaluasi dan verifikasi, penawaran yang dinilai paling efisien ditetapkan sebagai pemenang.

“Kalau dari anggaran sekitar Rp 3,5 miliar itu, kontraknya sekitar Rp 2,62 miliar. Kalau tidak salah, kurang lebih 135 hari,” jelasnya.

Ia berharap pekerjaan dapat rampung pada tahun anggaran 2026 dan tidak sampai melewati akhir Desember. Selama proses rehabilitasi berlangsung, masyarakat maupun kelompok yang hendak menggunakan wantilan untuk menyampaikan aspirasi akan diberi pemakluman karena lokasi masih dalam tahap pengerjaan.

Setelah rehabilitasi rampung, wantilan tetap akan difungsikan sebagaimana sebelumnya. Selain mendukung kegiatan internal DPRD, fasilitas tersebut juga dapat digunakan masyarakat sesuai kebutuhan.

“Kalau sudah selesai, itu memang untuk kegiatan-kegiatan kita, termasuk masyarakat juga bisa menggunakan seperti sebelum-sebelumnya,” pungkasnya. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Tim Pembinaan Kepegawaian dan Penegakan Pelanggaran Disiplin ASN atau Tim Disiplin Pemkab Badung kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap terjaga. Kali ini, sidak menyasar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rabu (9/9/2026).

Sidak tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Bupati Badung dalam memperkuat disiplin dan akuntabilitas kinerja ASN. Tim Disiplin Pemkab Badung mengecek presensi sekaligus keberadaan fisik pegawai untuk memastikan kepatuhan terhadap jam kerja dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Kegiatan ini dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Badung I Wayan Wijana, Inspektur Kabupaten Badung, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

I Wayan Wijana mengatakan hasil verifikasi presensi dan pengecekan langsung di lokasi menemukan empat pegawai di DPUPR yang diduga melanggar ketentuan jam kerja.

“Sementara di BPKAD tidak ditemukan pelanggaran disiplin. Sejumlah pegawai yang tidak hadir terkonfirmasi memiliki keterangan sah secara administratif karena sakit,” katanya.

Sidak tersebut, lanjut Wijana tidak hanya menyasar persoalan kehadiran pegawai. Ada dua hal utama yang menjadi perhatian, yakni kepatuhan terhadap jam kerja dan efektivitas pelayanan publik di masing-masing instansi.

“Pelanggaran jam kerja, seperti datang terlambat atau pulang lebih awal tanpa alasan sah, berimbas langsung pada penilaian kinerja individu serta pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) secara otomatis,” ujarnya.

Sidak juga menjadi bagian dari upaya mengubah pola pikir atau mindset ASN sebelum Pemkab Badung memperketat sistem absensi berbasis teknologi.

Pemkab Badung kini tengah mengembangkan Sistem Informasi Presensi Mobile berbasis pemindaian wajah atau facial recognition.

“Sistem tersebut nantinya terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja digital milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo),” terang Wijana.

Di sisi lain, para pimpinan perangkat daerah diminta memastikan efisiensi dan kualitas pelayanan publik tetap terjaga. Menurut Wijana, disiplin ASN merupakan salah satu fondasi penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, transparan, dan nyaman.

Pihaknya memastikan sidak serupa akan terus dilakukan secara insidental dan acak di seluruh OPD. Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat disiplin sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Pemerintah Kabupaten Badung terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta penegakan integritas aparatur secara berkelanjutan,” tegasnya. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster memberikan sambutan pada acara Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026, melalui paparan bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi” bertempat di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung pada Selasa (8/9). Ia menegaskan bahwa aksi iklim di Bali tidak hanya merupakan respons terhadap perubahan iklim, tetapi menjadi bagian integral dari pembangunan Bali yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Gubernur Koster menjelaskan, Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi landasan filosofis dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, baik secara niskala maupun sekala.

Dalam kerangka tersebut, aksi iklim Bali dibangun melalui keseimbangan antara Manusia Bali, Alam Bali, dan Kebudayaan Bali. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan Bali.

Manusia Bali diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan yang berkelanjutan. Alam Bali dijaga melalui perlindungan hutan, ekosistem pesisir, mangrove, padang lamun, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sementara Kebudayaan Bali menjadi fondasi nilai, tradisi, dan kearifan lokal dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam.

Gubernur Koster menyampaikan bahwa Bali saat ini telah memiliki aset iklim yang nyata dan dapat menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi hijau. Di sektor energi terbarukan, Bali telah memiliki sekitar 45 MWp PLTS terpasang, sebanyak 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat, serta 302 unit SPKLU yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.

Pada sektor blue carbon, Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove, dengan 88 persen berada dalam kategori lebat, serta sekitar 1.307 hektare padang lamun. Potensi ini dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi blue carbon credit dengan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bali juga memiliki potensi besar dalam karbon pertanian. Sekitar 52.909 hektare sawah telah menerapkan sistem pertanian organik, atau sekitar 82 persen dari total sawah, yang menjadi modal penting dalam pengembangan soil carbon dan biodiversity credits.

Di sektor kehutanan, Bali memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan, yang terdiri atas sekitar 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi. Aset tersebut menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan fungsi ekosistem dalam menyerap karbon.

Menurut Gubernur Koster, berbagai aset tersebut bukan sekadar angka atau potensi ekologis, tetapi dapat dikembangkan menjadi aset ekonomi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat Bali, sepanjang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola yang baik, dan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali membuka tiga peluang kolaborasi karbon yang dinilai bankable, yaitu: Blue Carbon, melalui pengembangan mangrove dan padang lamun; Solar Energy, melalui pembangunan PLTS skala besar; dan Agricultural Carbon, melalui pengembangan pertanian organik dan soil carbon.

Untuk PLTS skala besar, Bali membuka peluang pengembangan dengan target tahap pertama sekitar 300 MWp, yang selanjutnya dapat dikembangkan hingga 700–1.200 MWp. Pengembangan ini diarahkan untuk mendukung transisi energi sekaligus menciptakan peluang renewable energy certificate dan carbon credit.

Gubernur Koster menegaskan, Bali membutuhkan kolaborasi dengan investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Namun, kolaborasi tersebut harus tetap berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali sehingga memberikan kepastian, menjaga kepentingan masyarakat, serta memastikan manfaat ekonomi dari pengembangan karbon dapat kembali kepada Bali.

Aksi iklim Bali dengan demikian tidak berhenti pada upaya mengurangi emisi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan peluang ekonomi baru, memperkuat ketahanan lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali ke depan harus tetap berpijak pada prinsip ekonomi hijau, keberlanjutan, dan keseimbangan antara manusia dengan alam.

“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian garis besar pesan Gubernur Koster.

Melalui pendekatan tersebut, Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi bukan hanya filosofi pembangunan, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun Bali yang hijau, mandiri, berkelanjutan, dan memiliki daya saing global.

Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA) Rob Raffael Kardinal mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang telah membangun fondasi kebijakan dan memiliki berbagai aset nyata untuk dikembangkan dalam ekosistem karbon dan keanekaragaman hayati.

Menurut Rob, Bali memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu contoh pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berbagai potensi seperti mangrove, padang lamun, pertanian organik, energi terbarukan, dan kawasan hutan dapat dikembangkan melalui kolaborasi multipihak dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat.

“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel. Kami melihat Bali bukan hanya memiliki potensi untuk menghasilkan carbon credit, tetapi juga dapat menjadi contoh bagaimana carbon credit dan biodiversity credit dikembangkan dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rob.

Rob menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, investor, lembaga standar, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk memastikan potensi tersebut dapat diwujudkan menjadi proyek yang konkret, terukur, dan memiliki standar yang dapat diterima secara internasional.

“Kami siap mendorong kolaborasi dan mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis, baik nasional maupun internasional. Harapannya, apa yang dikembangkan di Bali dapat menjadi model yang tidak hanya bermanfaat bagi Bali dan Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai wilayah dan negara lain,” tambahnya. (gs/bi)