Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Jadi Fokus Gathering Pariwisata “Rejuvenate Sanur”

BALIILU Tayang

:

pengelolaan sampah denpasar
NARASUMBER: Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara sebagai narasumber utama dalam kegiatan Gathering Pariwisata bertajuk Rejuvenate Sanur: Sinergi Membangun Pariwisata Denpasar” yang diselenggarakan Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata Kota Denpasar, di Hotel Prama Sanur, Sabtu (28/3). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pengelolaan sampah berbasis sumber menjadi isu utama yang dibahas dalam kegiatan Gathering Pariwisata bertajuk Rejuvenate Sanur: Sinergi Membangun Pariwisata Denpasar” yang diselenggarakan Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata Kota Denpasar, di Hotel Prama Sanur, Sabtu (28/3).

Kegiatan ini menghadirkan Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara sebagai narasumber utama yang memaparkan percepatan pengelolaan sampah berbasis sumber di Kota Denpasar. Selain itu, turut hadir akademisi Prof. Ir. A.A.P. Agung Suryawan Wiranatha yang menyampaikan materi terkait program keberlanjutan pariwisata Sanur serta penanganan isu sampah.

Acara ini juga dihadiri Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Anggota DPRD Provinsi Bali AA Gede Agung Sayoga, S.H., M.Kn., Wakil Ketua I DPRD Kota Denpasar Ir. I Wayan Maryana Wandhira, S.T.M, Wakil Ketua II DPRD Kota Denpasar Ida Bagus Yoga Adi Putra, S.H., M.Kn., Anggota DPRD Kota Denpasar AA Gede Putra Arie Wangsa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Kota Denpasar I Bagus Alit Adhi Merta, SSTP., M.Si dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota I Gusti Ngurah Jaya Negara juga menerima plakat penghargaan dari Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Denpasar dan PHRI Kota Denpasar sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kontribusi, serta pemikirannya dalam mendukung pembangunan pariwisata Kota Denpasar.

Dalam paparannya, Walikota Jaya Negara menegaskan bahwa pengembangan kawasan Sanur sebagai destinasi unggulan tidak terlepas dari tantangan lingkungan, khususnya peningkatan timbulan sampah yang berasal dari aktivitas sektor Horeka (hotel, restoran, dan kafe).

“Pengelolaan sampah berbasis sumber menjadi kunci. Kita harus menyasar langsung pelaku usaha Horeka, karena mereka memiliki peran besar dalam menghasilkan sekaligus mengelola sampah. Gathering ini menjadi momentum untuk sosialisasi sekaligus membangun komitmen bersama,” ujarnya.

Baca Juga  Komposter Bag, Solusi Anti Ribet Sampah Organik Rumah Area Terbatas

Lebih lanjut dijelaskan, Pemerintah Kota Denpasar bersama BPPD Kota Denpasar terus mendorong agar pengelolaan sampah dapat diselesaikan di sumbernya. Di kawasan Sanur, beberapa wilayah seperti Sanur Kaja telah mampu menyelesaikan persoalan sampah di tempat tanpa harus dibawa ke TPA. Sementara itu, di Sanur Kauh juga tengah dikembangkan fasilitas pengolahan sampah dengan dukungan mesin dari Pemerintah Provinsi Bali.

“Harapannya, kawasan Sanur dapat mandiri dalam mengelola sampahnya sendiri, sehingga mampu mendukung pariwisata yang bersih dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Ni Luh Putu Riyastiti menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata Kota Denpasar diarahkan pada prinsip keberlanjutan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Sebagai ibu kota Provinsi Bali, Denpasar memiliki peran strategis sebagai barometer pembangunan, termasuk dalam sektor pariwisata. Kawasan Sanur sendiri menjadi salah satu destinasi unggulan yang terus dikembangkan melalui penataan kawasan dan peningkatan kualitas destinasi.

“Sebagai sektor yang berinteraksi langsung dengan wisatawan dan menghasilkan sampah dalam jumlah besar, Horeka memiliki peran strategis dalam implementasi pengelolaan sampah berbasis sumber, mulai dari pemilahan, pengurangan plastik sekali pakai hingga pengolahan sampah organik,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan sampah berbasis sumber bukan hanya terkait kebijakan penutupan TPA Suwung, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas kehidupan di masa depan.

“Kegiatan ini menjadi momentum untuk mendorong kolaborasi seluruh stakeholder pariwisata dalam mewujudkan pengelolaan sampah berbasis sumber sebagai bagian dari transformasi menuju pariwisata Denpasar yang regeneratif, berkualitas, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, Pemerintah Kota Denpasar juga terus melaksanakan penataan kawasan pariwisata Sanur sebagai bagian dari upaya peremajaan (rejuvenation) destinasi agar tetap berdaya saing. Namun demikian, upaya tersebut harus diimbangi dengan penanganan sampah yang terintegrasi dan melibatkan seluruh pihak.

Baca Juga  Angkat Tema "Menjaga Laut, Menata Wisata Bahari", Dispar dan BPPD Denpasar Gelar Gathering

Kegiatan Gathering Pariwisata ini diikuti oleh sekitar 90 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat Sanur, asosiasi dan pelaku usaha pariwisata, desa adat dan pengelola kawasan wisata, akademisi, komunitas lingkungan, serta perangkat daerah terkait.

Ketua BPPD Kota Denpasar, IB Gede Agung Sidharta menambahkan bahwa sebagian besar hotel besar di Sanur sebenarnya telah menerapkan sistem pengelolaan limbah secara baik dan berkelanjutan.

“Di hotel-hotel sudah ada pengelolaan limbah yang terstruktur, mulai dari limbah dapur, limbah cair, hingga limbah B3. Bahkan minyak jelantah pun sudah dikelola oleh pihak ketiga,” jelasnya.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan pengelolaan sampah berbasis sumber dapat berjalan optimal dan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pariwisata Kota Denpasar yang bersih, berkualitas, dan berkelanjutan. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Pegadaian Area Denpasar 2 Gelar Gathering UMKM Naik Kelas, Dorong Pelaku Usaha Lebih Berdaya dan Berdaya Saing

Published

on

By

pegadaian
GATHERING: Suasana kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta DPMPTSP Gianyar pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar. (Foto Kolase: Hms Pegadaian)

Gianyar, baliilu.com – PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar, dengan melibatkan sebanyak 85 pelaku UMKM.

Deputi Bisnis PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, I Gusti Agung Bagus Sutyatmika, dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Hal tersebut terbukti dari peran penting UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19.

“Pegadaian terus berupaya memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, terutama dalam mendukung kebutuhan permodalan melalui berbagai produk pembiayaan seperti KUR, KUPEDES, dan pinjaman modal usaha. Penyelenggaraan kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antarinstansi pemerintah dalam mewujudkan UMKM yang semakin berkembang dan naik kelas,” ungkapnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putrawan, S.Sos., M.Si., turut menyampaikan harapannya agar kolaborasi yang terjalin dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Ia juga memperkenalkan berbagai fasilitas layanan kemasan yang tersedia di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar, berlokasi di Jalan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu.

Melalui layanan tersebut, pelaku UMKM dapat memanfaatkan konsultasi gratis terkait kemasan dan branding, desain logo dan kemasan, pencetakan stiker, box, dan standing pouch, layanan pengemasan produk makanan kering maupun basah, hingga layanan foto produk. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas tampilan produk agar semakin menarik dan memiliki daya saing di pasar.

Baca Juga  Angkat Tema "Menjaga Laut, Menata Wisata Bahari", Dispar dan BPPD Denpasar Gelar Gathering

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar, Ni Luh Gede Eka Suary, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar atas kolaborasi dalam menghadirkan layanan perizinan langsung kepada pelaku UMKM.

Ia menjelaskan bahwa DPMPTSP Kabupaten Gianyar memiliki inovasi LINK (Layanan Izin Keliling) dengan motto “Hadir Lebih Dekat”. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, hingga penerbitan perizinan secara lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Kehadiran LINK diharapkan dapat memastikan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, memperoleh pendampingan dalam melengkapi legalitas formal usahanya.

Mengusung semangat UMKM BERKELAS (Berdaya, Legal, Naik Kelas), kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan, pendampingan, serta akses layanan yang dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya. Materi disampaikan oleh I Dewa Ayu Sri Antari, SSTP, M.H., selaku Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Gianyar, dengan materi UMKM Berlegalitas, serta Ali Farauzy, Assistant Manager PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, yang memaparkan berbagai layanan modal usaha dari Pegadaian.

Tidak hanya menghadirkan edukasi dan pemaparan materi, kegiatan ini juga menyediakan berbagai layanan langsung bagi peserta. Di antaranya layanan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari DPMPTSP Kabupaten Gianyar, pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, konsultasi kemasan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta konsultasi modal usaha melalui PT Pegadaian (Persero) Cabang Ubud dan Cabang Gianyar.

Melalui kegiatan ini, Pegadaian berharap para pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pendampingan yang tersedia untuk mengembangkan usahanya. Sinergi antara Pegadaian dan instansi pemerintah daerah ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kuat, memiliki legalitas, akses permodalan, serta kualitas produk yang semakin baik.

Baca Juga  Komposter Bag, Solusi Anti Ribet Sampah Organik Rumah Area Terbatas

Sejalan dengan komitmen Pegadaian untuk terus hadir di tengah masyarakat, dukungan terhadap UMKM diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan MengEMASkan Indonesia. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Distribusikan 677 Tong Komposter CSR, Bupati Badung Perkuat Pengelolaan Sampah dari Sumber

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Dispar Denpasar Gelar FKP, Perkuat Layanan Pariwisata Berbasis Budaya dan Ekraf

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Angkat Tema "Menjaga Laut, Menata Wisata Bahari", Dispar dan BPPD Denpasar Gelar Gathering
Lanjutkan Membaca