Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Temui Gubernur Koster, World Bank Sampaikan 5 Tantangan Utama agar Bali Berkelanjutan dan Tetap jadi Primadona

BALIILU Tayang

:

gubernur koster
TERIMA KUNJUNGAN: Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima Carolyn Turk, World Bank Country Director pada Jumat (22/5) di Jaya Sabha, Denpasar. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali menerima berbagai masukan strategis dari World Bank terkait pembangunan dan keberlanjutan Bali di masa depan. Masukan tersebut disampaikan Carolyn Turk, World Bank Country Director untuk Indonesia dalam pertemuan bersama Gubernur Bali, Wayan Koster pada Jumat (22/5) di Jaya Sabha, Denpasar.

Dalam pertemuan itu, Carolyn mengungkapkan terdapat lima kesenjangan utama yang perlu segera mendapat perhatian serius dari Gubernur Bali. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sektor pariwisata, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar serta kualitas hidup masyarakat Bali.

Lima isu utama yang menjadi perhatian World Bank yakni pengelolaan dan daur ulang air bekas pakai, penanggulangan sampah, mobilitas transportasi, penyediaan air bersih, serta ketersediaan sumber daya listrik di sejumlah wilayah di Bali. Carolyn menilai, apabila persoalan tersebut tidak ditangani dengan baik mulai dari sekarang, maka Bali berpotensi menghadapi berbagai persoalan serius di masa mendatang.

“Kami tidak hanya melihat kondisi Bali saat ini, tetapi juga periode-periode mendatang. Bali saat ini masih menjadi primadona dunia. Tantangannya adalah bagaimana Bali tetap menjadi daerah unggulan hingga tahun-tahun ke depan,” ujar Carolyn.

Sebagai tindak lanjut atas data yang dimiliki oleh World Bank tersebut, pihaknya meminta kepada Gubernur Bali untuk menunjuk tim teknis agar bisa berkolaborasi bersama tim World Bank menggelar diskusi lanjutan untuk membahas berbagai solusi strategis dan langkah penanganan yang dapat diterapkan.

“Hasil pembahasan bersama tim teknis nantinya akan kembali disampaikan kepada Gubernur Bali dalam agenda pertemuan berikutnya,” jelasnya.

Carolyn berharap, Pemerintah Provinsi Bali dapat memperkuat langkah pembangunan berkelanjutan agar pertumbuhan sektor pariwisata tetap berjalan seimbang dengan kebutuhan masyarakat Bali.

Baca Juga  Ketua KONI Badung Made Nariana: Gubernur Koster Tak Menolak Piala Dunia U-20, Namun Menolak Tim Israel Demi Keamanan Bali

“Tim analis kami tidak hanya berfokus pada kondisi saat ini, tetapi juga melihat periode-periode mendatang. Bali saat ini masih menjadi primadona dunia. Tantangannya adalah bagaimana Bali tetap menjadi daerah unggulan dan tetap prima hingga tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas berbagai masukan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bali terkait pembangunan dan keberlanjutan Pulau Dewata di masa depan.

Menurut Koster, berbagai masukan tersebut sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang yang telah dirancang Pemerintah Provinsi Bali melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.

“Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Infrastruktur memang menjadi salah satu perhatian utama kami di Bali karena membutuhkan pendanaan yang sangat besar,” ujar Koster.

Ia menegaskan, infrastruktur menjadi sektor penting yang akan sangat mempengaruhi keberlanjutan pariwisata Bali sehingga harus ditangani secara serius dan terencana. Koster menjelaskan, sejumlah isu terkait masa depan Bali sebenarnya telah masuk dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang dirancang untuk periode 2025 hingga 2125. Haluan tersebut mencakup pembangunan dari berbagai aspek, mulai dari alam, manusia, hingga kebudayaan.

“Haluan ini tidak hanya berbicara tentang manusia, tetapi juga seluruh unsur kehidupan yang diciptakan Tuhan di bumi,” katanya.

Dalam aspek lingkungan, Pemprov Bali terus mendorong terwujudnya alam Bali yang bersih dan sehat melalui berbagai kebijakan, diantaranya pembatasan penggunaan plastik sekali pakai serta pengelolaan sampah berbasis sumber. Langkah tersebut dilakukan agar kondisi alam Bali tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi mendatang.

Sementara dalam aspek manusia, Koster menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah. Menurutnya, masyarakat membutuhkan udara yang bersih, air yang sehat, pangan, sandang, serta papan yang memadai.

Baca Juga  Resmikan Pemugaran Pura Penyusuhan Kubutambahan, Wujud “Ngayah” Gubernur Koster untuk Pelestarian Warisan Budaya Bali

“Udara Bali harus bagus. Air bersih dan sehat harus disiapkan. Bali juga harus berdaulat pangan,” ujarnya.

Di sektor energi, Pemerintah Provinsi Bali juga mendorong kemandirian energi bersih demi menjamin ketersediaan energi berkelanjutan di masa depan. Koster menegaskan Bali tidak mengizinkan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan lebih mengutamakan energi bersih. Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Pemprov Bali juga terus mendorong penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di Bali. Selain itu, Pemprov Bali telah menyiapkan program pengolahan sampah menjadi energi listrik bekerja sama dengan Danantara.

Koster menambahkan, pemerintah juga terus melakukan penanaman pohon, mangrove, serta tanaman endemik Bali guna memperluas tutupan hutan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Menurut Koster, seluruh kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan Bali, termasuk melestarikan budaya Bali serta menyiapkan ekosistem penunjang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

“Budaya Bali harus dijaga dan dibangun dengan baik. Ekosistem penunjang kehidupan juga harus disiapkan secara baik dan berkelanjutan,” tambahnya.

Terakhir, Gubernur Koster menyerahkan souvenir berupa kain endek Bali, arak Bali serta Buku Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 kepada Carolyn.

Hadir pula pada pertemuan ini diantaranya Jessica Ludwig, Sr. Development Specialist World Bank Group, Direktur Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital Bappenas Wahyu Wijayanto, Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Ida Bagus Surja Manuaba. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Deklarasi Damai Calon Perbekel, Wujudkan Pilkel yang Aman dan Demokratis

Published

on

By

Deklarasi Damai Calon Perbekel Gianyar
DEKLARASI DAMAI: Sebanyak 61 calon perbekel dari 26 desa mengikuti Deklarasi Damai Calon Perbekel dalam rangka Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak Tahun 2026 di Balai Budaya Gianyar, Senin (31/8). (Foto: Hms Gianyar)

Gianyar, baliilu.com – Sebanyak 61 calon perbekel dari 26 desa mengikuti Deklarasi Damai Calon Perbekel dalam rangka Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak Tahun 2026 di Balai Budaya Gianyar, Senin (31/8).

Mengusung semangat Abhipraya Nayaka Dharma Rakshaka Desa, yang bermakna tekad mulia untuk mencari pemimpin yang mampu menjaga kebenaran, melindungi, serta memajukan desa. Kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh calon perbekel untuk menyatakan komitmen bersama dalam mengikuti seluruh tahapan Pilkel secara damai, tertib, jujur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan bahwa Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam proses demokrasi di tingkat paling bawah. Pemilihan langsung di tingkat desa menjadi bukti bahwa demokrasi telah berjalan dan diuji mulai dari tingkat paling bawah. “Pemilihan langsung itu meniru pemilihan perbekel. Artinya, demokrasi sudah diuji dari paling bawah,” ujar Mahayastra.

Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Kemajuan desa akan memberikan dampak langsung terhadap kemajuan Kabupaten Gianyar secara keseluruhan. “Karena desa atau siapa pun yang memimpin, kalau desanya maju, kabupatennya juga maju,” ungkapnya.

Mahayastra berharap pesta demokrasi di tingkat desa dapat melahirkan pemimpin yang handal, mampu bekerja dan memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat. Pemimpin terpilih nantinya diharapkan dapat berjalan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Gianyar, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Bagaimana bisa melayani masyarakat, bisa mengabdikan dirinya, totalitas waktu, pikiran dan tenaga. Siapa pun yang menang, saya akan dorong visi dan misinya,” tegasnya.

Ia menekankan, perbekel terpilih nantinya memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pembangunan Kabupaten Gianyar, termasuk dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Baca Juga  Follow Up Kesepakatan DPR RI dan Pemerintah, Gubernur Koster Temui Tiga Menteri, Pastikan Infrastruktur Bali Segera Dibangun

Terkait pelaksanaan tahapan kampanye, Mahayastra mengingatkan seluruh calon agar mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Para calon diharapkan menyampaikan program dan visi-misinya secara baik kepada masyarakat tanpa melakukan kampanye di luar ketentuan. “Kampanye harus sesuai dengan regulasi. Jangan ada black campaign. Kampanyekan program sebaik-baiknya dan pelajari pengelolaan fiskal desa,” pesannya.

Bupati juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga suasana Pilkel tetap aman, tertib dan kondusif. Perbedaan pilihan hendaknya tidak mengganggu hubungan sosial maupun kenyamanan masyarakat. “Proses Pilkel ini jangan sampai mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan. Mari kita jaga bersama agar pesta demokrasi di desa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Lantik Anggota BPSK Kota Denpasar Periode 2026-2031

Published

on

By

Gubernur Koster Lantik Anggota BPSK Denpasar
LANTIK: Gubernur Bali Wayan Koster melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Denpasar Periode 2026-2031 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (31/8/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Denpasar Periode 2026-2031 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (31/8/2026).

Mereka yang duduk dalam keanggotaan BPSK Kota Denpasar periode lima tahun ke depan terdiri dari tiga unsur yaitu pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Anggota yang mewakili unsur pemerintah adalah Luh Hety Veronika, I Made Era Naya Supatha dan Ni Luh Putu Darwati. Berikutnya, Nur Harianto, Ketut Udi Prayudi dan I Made Agus Wirajaya mewakili unsur konsumen. Sementara unsur pelaku usaha diwakili I Gede Jelantik Purwaka, I Wayan Indra Adhi Suputra dan Budiman Antonius Sinaga.

Gubernur Koster dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada sembilan anggota BPSK Kota Denpasar yang baru dilantik. Seluruh anggota BPSK diminta bekerja dengan penuh dedikasi karena lembaga ini punya peran penting di tengah dinamisnya perkembangan interaksi antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam pengamatannya, interaksi antara pelaku usaha dan konsumen tak jarang menimbulkan konflik baik yang timbul akibat sistem maupun karena kasus yang menimpa konsumen. Menurut dia, dalam situasi inilah kehadiran BPSK sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi berimbang yang tak merugikan konsumen, namun tak memberatkan pelaku usaha.

“Harus diatur agar berimbang, tak boleh berat ke konsumen sehingga pelaku usaha menjadi korban. Disinilah pentingnya regulator,” ungkapnya sembari mengatakan bahwa Bali sebagai daerah tujuan wisata sangat membutuhkan lembaga ini.

Mengingat strategisnya peran lembaga ini, Gubernur Koster berkomitmen untuk memberi perhatian berupa peningkatan honor bagi anggota BPSK. “Ini institusi penting yang bertugas melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa yang muncul karena interaksi pelaku usaha dan konsumen. Kita patut apresiasi supaya mampu menjalankan tugas dengan baik,” imbuhnya.

Baca Juga  Menteri LH dan Gubernur Koster Tanam Pohon di Taman Kehati Kesiman

Masih dalam sambutannya, Gubernur Bali dua periode ini berpesan agar BSPK segera membuat rancangan program kerja dalam lima tahun ke depan. Selain itu, lembaga ini juga diminta memetakan potensi permasalahan yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen sehingga ke depannya punya manajemen antisipatif untuk menjaga Bali dari berbagai aspek. Sebagai penutup, Gubernur Koster berharap lembaga ini bisa terbentuk di seluruh kabupaten.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata menambahkan, keberadaan tiga unsur dalam wadah BPSK diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPSK serta menghadirkan proses penyelesaian sengketa konsumen yang objektif, adil, dan berintegritas.

“BPSK diharapkan tidak hanya hadir ketika terjadi sengketa, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan konsumen. Anggota BPSK harus menjalankan tugas secara profesional, independen, objektif, dan menjunjung tinggi rasa keadilan. Serta memetakan potensi masalah serta menyusun program kerja selama 5 tahun ke depan dalam rangka pelindungan konsumen di Provinsi Bali,” urainya.

Ditambahkan olehnya, dengan dilantiknya anggota BPSK ini, masyarakat akan memperoleh akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang efektif, sederhana, cepat, dan berkeadilan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Komitmen Nyata Pemkab Buleleng, Salurkan Rp 516 juta untuk Ngaben Massal Sepanjang 2026

Published

on

By

Serahkan Bantuan Ngaben Massal Buleleng
SERAHKAN BANTUAN: Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra saat menyerahkan bantuan upacara pitra yadnya massal kepada salah satu dari 8 desa adat yang menerima tahun 2026. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Program bantuan pelaksanaan upacara Pitra Yadnya (ngaben) massal yang digagas Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra dan Wakil Bupati Gede Supriatna terus menunjukkan hasil nyata. Sepanjang tahun 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng telah menyalurkan bantuan dengan total Rp 516 juta untuk mendukung pelaksanaan ngaben massal bagi 516 sawa (simbolisasi jenazah) di delapan desa adat.

Kedelapan desa adat yang telah menerima manfaat program ini adalah Ambengan, Depeha, Tambakan, Mengandang, Nagasepaha, Pumahan, Kalianget, dan Mayong. Program ini merupakan salah satu program prioritas yang dijanjikan pasangan Sutjidra-Supriatna sejak masa kampanye Pilkada 2024 lalu, sebagai bentuk subsidi bagi desa adat yang melaksanakan ngaben massal untuk meringankan beban krama (warga adat) sekaligus melestarikan tradisi leluhur. Program ini akhirnya mulai bergulir konsisten sepanjang 2026 dengan bantuan Rp 1 juta setiap sawa, dan jumlah bantuan tidak dibatasi pada setiap penyalurannya.

Dengan total 169 desa adat yang tersebar di Kabupaten Buleleng, Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan skema penyaluran bantuan ngaben massal secara bertahap. Setiap tahunnya, program ini akan mencakup sekitar seperempat hingga seperlima dari keseluruhan desa adat. Bupati Sutjidra menjelaskan bahwa bantuan tersebut secara khusus diperuntukkan bagi sawa yang mengikuti prosesi ngaben massal.

“Sementara upacara ngerapuh tidak termasuk dalam cakupan bantuannya” terang Sutjidra.

Dalam salah satu penyaluran, yakni ke Desa Adat Tambakan, Kecamatan Kubutambahan, pada 23-24 Juli 2026, Wakil Bupati Gede Supriatna menyerahkan langsung hibah senilai Rp 91 juta untuk mendukung Upacara Pitra Yadnya Ngaben Massal yang diikuti 91 sawa. Ia menyampaikan bahwa progam bantuan ngaben merupakan wujud kontribusi dan komitmen melestarikan adat.

Baca Juga  Gubernur Koster Tutup Bulan Bahasa Bali IV 2022, Ke Depan Sasaran Utama Generasi Muda

“Pemerintah Kabupaten Buleleng secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam menjaga, melestarikan, serta memperkuat adat dan budaya di Buleleng,” kata Gede Supriatna saat menyerahkan bantuan.

Ia menambahkan, bantuan tersebut diharapkan turut meringankan beban finansial krama adat yang melaksanakan upacara Pitra Yadnya, sekaligus memperkuat eksistensi lembaga adat sebagai pilar pelestarian budaya Bali.

Selain bantuan pelaksanaan ngaben massal, Pemkab Buleleng juga rutin mengalokasikan bantuan tahunan kepada desa adat dan subak untuk mendukung pembangunan infrastruktur, tata kelola kelembagaan adat, serta penguatan aktivitas keagamaan dan kebudayaan berbasis kearifan lokal.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, desa adat, dan subak, Pemkab Buleleng berharap tradisi yang menjadi jati diri masyarakat Bali tetap terpelihara sekaligus mampu mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai budaya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca