Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Temui Gubernur Koster, World Bank Sampaikan 5 Tantangan Utama agar Bali Berkelanjutan dan Tetap jadi Primadona

BALIILU Tayang

:

gubernur koster
TERIMA KUNJUNGAN: Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima Carolyn Turk, World Bank Country Director pada Jumat (22/5) di Jaya Sabha, Denpasar. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali menerima berbagai masukan strategis dari World Bank terkait pembangunan dan keberlanjutan Bali di masa depan. Masukan tersebut disampaikan Carolyn Turk, World Bank Country Director untuk Indonesia dalam pertemuan bersama Gubernur Bali, Wayan Koster pada Jumat (22/5) di Jaya Sabha, Denpasar.

Dalam pertemuan itu, Carolyn mengungkapkan terdapat lima kesenjangan utama yang perlu segera mendapat perhatian serius dari Gubernur Bali. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sektor pariwisata, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar serta kualitas hidup masyarakat Bali.

Lima isu utama yang menjadi perhatian World Bank yakni pengelolaan dan daur ulang air bekas pakai, penanggulangan sampah, mobilitas transportasi, penyediaan air bersih, serta ketersediaan sumber daya listrik di sejumlah wilayah di Bali. Carolyn menilai, apabila persoalan tersebut tidak ditangani dengan baik mulai dari sekarang, maka Bali berpotensi menghadapi berbagai persoalan serius di masa mendatang.

“Kami tidak hanya melihat kondisi Bali saat ini, tetapi juga periode-periode mendatang. Bali saat ini masih menjadi primadona dunia. Tantangannya adalah bagaimana Bali tetap menjadi daerah unggulan hingga tahun-tahun ke depan,” ujar Carolyn.

Sebagai tindak lanjut atas data yang dimiliki oleh World Bank tersebut, pihaknya meminta kepada Gubernur Bali untuk menunjuk tim teknis agar bisa berkolaborasi bersama tim World Bank menggelar diskusi lanjutan untuk membahas berbagai solusi strategis dan langkah penanganan yang dapat diterapkan.

“Hasil pembahasan bersama tim teknis nantinya akan kembali disampaikan kepada Gubernur Bali dalam agenda pertemuan berikutnya,” jelasnya.

Carolyn berharap, Pemerintah Provinsi Bali dapat memperkuat langkah pembangunan berkelanjutan agar pertumbuhan sektor pariwisata tetap berjalan seimbang dengan kebutuhan masyarakat Bali.

Baca Juga  <strong>Gubernur Koster Apresiasi Musisi Bali, Ikut Bergoyang Pesan Lagu ‘‘Megaleng Rindu‘‘</strong>

“Tim analis kami tidak hanya berfokus pada kondisi saat ini, tetapi juga melihat periode-periode mendatang. Bali saat ini masih menjadi primadona dunia. Tantangannya adalah bagaimana Bali tetap menjadi daerah unggulan dan tetap prima hingga tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas berbagai masukan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Bali terkait pembangunan dan keberlanjutan Pulau Dewata di masa depan.

Menurut Koster, berbagai masukan tersebut sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang yang telah dirancang Pemerintah Provinsi Bali melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.

“Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Infrastruktur memang menjadi salah satu perhatian utama kami di Bali karena membutuhkan pendanaan yang sangat besar,” ujar Koster.

Ia menegaskan, infrastruktur menjadi sektor penting yang akan sangat mempengaruhi keberlanjutan pariwisata Bali sehingga harus ditangani secara serius dan terencana. Koster menjelaskan, sejumlah isu terkait masa depan Bali sebenarnya telah masuk dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang dirancang untuk periode 2025 hingga 2125. Haluan tersebut mencakup pembangunan dari berbagai aspek, mulai dari alam, manusia, hingga kebudayaan.

“Haluan ini tidak hanya berbicara tentang manusia, tetapi juga seluruh unsur kehidupan yang diciptakan Tuhan di bumi,” katanya.

Dalam aspek lingkungan, Pemprov Bali terus mendorong terwujudnya alam Bali yang bersih dan sehat melalui berbagai kebijakan, diantaranya pembatasan penggunaan plastik sekali pakai serta pengelolaan sampah berbasis sumber. Langkah tersebut dilakukan agar kondisi alam Bali tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi mendatang.

Sementara dalam aspek manusia, Koster menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah. Menurutnya, masyarakat membutuhkan udara yang bersih, air yang sehat, pangan, sandang, serta papan yang memadai.

Baca Juga  Gubernur Koster Minta Kader Posyandu Data Warga Miskin dan Rumah Tak Layak Huni

“Udara Bali harus bagus. Air bersih dan sehat harus disiapkan. Bali juga harus berdaulat pangan,” ujarnya.

Di sektor energi, Pemerintah Provinsi Bali juga mendorong kemandirian energi bersih demi menjamin ketersediaan energi berkelanjutan di masa depan. Koster menegaskan Bali tidak mengizinkan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan lebih mengutamakan energi bersih. Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Pemprov Bali juga terus mendorong penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di Bali. Selain itu, Pemprov Bali telah menyiapkan program pengolahan sampah menjadi energi listrik bekerja sama dengan Danantara.

Koster menambahkan, pemerintah juga terus melakukan penanaman pohon, mangrove, serta tanaman endemik Bali guna memperluas tutupan hutan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Menurut Koster, seluruh kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan Bali, termasuk melestarikan budaya Bali serta menyiapkan ekosistem penunjang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

“Budaya Bali harus dijaga dan dibangun dengan baik. Ekosistem penunjang kehidupan juga harus disiapkan secara baik dan berkelanjutan,” tambahnya.

Terakhir, Gubernur Koster menyerahkan souvenir berupa kain endek Bali, arak Bali serta Buku Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 kepada Carolyn.

Hadir pula pada pertemuan ini diantaranya Jessica Ludwig, Sr. Development Specialist World Bank Group, Direktur Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital Bappenas Wahyu Wijayanto, Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Ida Bagus Surja Manuaba. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Presiden Prabowo Lantik Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai KSAD di Istana Negara

Published

on

By

Presiden Prabowo Lantik KSAD Tandyo
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pengangkatan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai KSAD didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/TNI/Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo secara langsung memimpin pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh Jenderal Tandyo Budi Revita. Pengucapan sumpah tersebut menjadi penegasan komitmen KSAD yang baru untuk menjunjung tinggi konstitusi, menjaga kehormatan prajurit, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sapta marga dan sumpah prajurit dengan sebaik-baiknya,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan sumpah jabatan.

Usai pengucapan sumpah, rangkaian pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Prosesi tersebut berlangsung khidmat dan disaksikan oleh para pejabat negara serta tamu undangan yang hadir.

Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menggantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang sebelumnya menjabat sebagai KSAD dan kini mendapat penugasan baru sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Jenderal TNI Tandyo merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991.

Lahir di Surakarta pada 21 Februari 1969, Jenderal TNI Tandyo memiliki pengalaman panjang dalam pengabdian dan kepemimpinan di lingkungan militer.

Baca Juga  Aksi Kolektif Bali Bersih Sampah di Jimbaran, Menteri LH dan Gubernur Koster Serukan Wajib Pilah Sampah dari Sumber

Dalam jabatan barunya, Jenderal TNI Tandyo menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah yang melibatkan TNI Angkatan Darat. Menurutnya, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, mulai dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, hingga ketahanan pangan, menjadi perhatian utama yang harus segera ditindaklanjuti oleh jajaran TNI Angkatan Darat.

“Tentunya ini akan menjadi PR dari Angkatan Darat untuk bisa mempercepat, khususnya untuk operasionalisasi apakah itu KDKMP, apakah itu sekolah rakyat, apakah itu ketahanan pangan yang menjadi tugas dari Bapak Presiden akan segera kita selesaikan,” ujar Tandyo dalam keterangannya usai pelantikan.

Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, dan undangan lainnya. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hadir sebagai saksi dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Lantik Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI Merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil

Published

on

By

Presiden Prabowo Lantik Wakil Panglima TNI
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 105/TNI Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Keputusan Presiden tersebut dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Wahyu Yudhayana.

Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan, yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh khidmat, menegaskan komitmen untuk mengemban amanah dengan tanggung jawab dan integritas.

“Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dengan sebaik-baiknya,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, acara dilanjutkan dengan penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan oleh Presiden Prabowo. Acara dilanjutkan penandatanganan berita acara.

Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.

Usai pelantikan, Maruli mengatakan bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil merupakan gagasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Menurutnya, gagasan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat perekonomian masyarakat di wilayah-wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih. Sementara, terkait dengan tugasnya sebagai Wakil Panglima TNI, Maruli menegaskan bahwa tugas utamanya adalah membantu Panglima TNI dalam menjalankan tugas.

Baca Juga  Koster-Giri Linier dengan Sanjaya-Dirga

“Ini jadi badannya nanti dari badan nasional pengelola perbatasan jadi sekarang pengelola perbatasan dan daerah terpencil. Itu nanti tugas saya. Kalau wakil Panglima ya jelas wakil Panglima dan membantu Panglima,” ujar Maruli kepada awak media.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut para pimpinan lembaga negara, jajaran menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih, dan para undangan lainnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kapolri Suyudi Ario Seto Kunjungi MA, Perkuat Kolaborasi Penegakan Hukum

Published

on

By

Kapolri Kunjungi Mahkamah Agung
KUNJUNGI MA: Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengunjungi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia di Gedung Balairung MA, Jakarta, Rabu (14/10/2026), untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). (Foto: Hms Polri)

Jakarta, baliilu.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengunjungi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia di Gedung Balairung MA, Jakarta, Rabu (14/10/2026), untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system).

Kapolri hadir bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri dan disambut langsung oleh Ketua MA RI Sunarto beserta jajaran hakim agung.

Suyudi mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bentuk silaturahmi sekaligus koordinasi sebagai pejabat baru untuk memperkuat hubungan antarlembaga penegak hukum dalam pelaksanaan tugas ke depan.

“Ini adalah bentuk koordinasi sekaligus juga silaturahmi sebagai pejabat baru agar kita semua bagian dari criminal justice system ini bisa lebih solid, lebih kuat, dan lebih koordinatif dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas ke depan,” ujar Suyudi.

Ia berharap, penguatan sinergi tersebut dapat mendukung terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Indonesia tetap aman dan kondusif.

“Semoga apa yang menjadi harapan masyarakat, hukum yang berkeadilan bisa terwujud. Situasi masyarakat, kondisi kamtibmas di Indonesia bisa aman, lancar, dan kondusif,” kata Suyudi.

Melalui kunjungan ini, Polri menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan MA dan lembaga penegak hukum lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang profesional, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Hormati Budaya, Konjen Australia Resmikan Papan Nama Aksara Bali, Jo Stevens: Dukung Gubernur Koster Lestarikan Budaya
Lanjutkan Membaca