Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Bunda Literasi Denpasar Dorong Perempuan Berdaya Melalui Literasi

BALIILU Tayang

:

Bunda Literasi Denpasar Jadi Narasumber Bincang Literasi Perempuan
NARASUMBER: Bunda Literasi Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara saat menjadi narasumber kegiatan Bincang Literasi Perempuan "Perempuan Literat, Denpasar Berdaya" yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar di Ruang Audio Visual Gedung Dharma Negara Alaya Denpasar, Jumat (2/10). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Bunda Literasi Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara mengajak perempuan untuk terus meningkatkan kemampuan literasi sebagai bekal dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan perkotaan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Bincang Literasi Perempuan “Perempuan Literat, Denpasar Berdaya” yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar Dalam Rangka Gebyar Literasi Denpasar Tahun 2026 di Ruang Audio Visual Gedung Dharma Negara Alaya Denpasar, Jumat (2/10).

Mengangkat tema “Apa yang Dibaca, Apa yang Ditulis, Apa yang Dilakukan”, kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengalaman mengenai pentingnya literasi bagi perempuan, tidak hanya dalam kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga dalam memahami informasi, mengambil keputusan, meningkatkan kapasitas diri, hingga berkontribusi di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ny. Sagung Antari Jaya Negara mengatakan, pengalaman terjun langsung ke masyarakat juga menjadi proses pembelajaran yang sangat berharga. Menurutnya, dalam menghadapi persoalan di masyarakat, setiap kasus memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda sehingga diperlukan pemahaman yang tepat sebelum mengambil tindakan.

“Saya tahu dari mengerjakan sesuatu, sama seperti ketika kita terjun ke masyarakat. Dari sana kita melihat berbagai persoalan. Saya tidak selalu belajar dari teori, tetapi melihat kasus-kasus yang ada di masyarakat. Dari situ kita belajar bahwa setiap kasus berbeda dan harus disikapi dengan cara yang tepat,” ujarnya.

Ia mencontohkan ketika berhadapan dengan persoalan anak penyandang disabilitas. Menurutnya, diperlukan pemahaman mengenai kondisi dan kebutuhan masing-masing anak agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai.

Dari pengalaman tersebut, dirinya juga belajar untuk selalu bersyukur atas kehidupan yang dijalani sekaligus memahami langkah apa yang dapat dilakukan ketika menemukan persoalan di masyarakat.

Baca Juga  Wawali Arya Wibawa: LPM Mitra Kuat Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat

“Saya bertanya kepada Dinas Sosial, apa yang bisa dibantu oleh Pemerintah Kota. Dari sana saya mendapatkan arahan. Jadi bukan saya yang membantu semuanya, saya hanya membantu membuka jalan. Selanjutnya perangkat daerah memberikan arahan mengenai apa yang bisa dibantu. Dari sana saya juga belajar,” jelasnya.

Menurutnya, menjadi perempuan yang mampu menjalankan banyak peran tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman. Membaca dan belajar tetap penting untuk memperluas wawasan sehingga setiap persoalan dapat disikapi secara lebih tepat.

“Menjadi perempuan super tidak harus selalu membaca teori, tetapi idealnya kita harus membaca. Dari membaca kita menjadi tahu dan bisa melakukan sesuatu dengan benar. Apa yang kita lihat di masyarakat bisa kita selesaikan dengan lebih tepat,” katanya.

Lebih lanjut, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menyampaikan bahwa kota tidak hanya dibangun oleh gedung, pusat perbelanjaan, maupun jalan, tetapi juga oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Dalam konteks tersebut, perempuan memiliki peran penting sebagai benih pertama literasi dalam keluarga.

Literasi perempuan juga tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi berkembang pada kemampuan membaca informasi, menggunakan teknologi, meningkatkan keterampilan, serta mengembangkan potensi diri hingga mampu menjadi perempuan yang berdaya.

“Dari membaca menjadi berdaya. Literasi akan terasa manfaatnya ketika pengetahuan yang kita miliki dapat dihubungkan dengan kesejahteraan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perempuan saat ini menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan peran. Perempuan yang bekerja dituntut profesional, di dalam keluarga dituntut mampu mengelola keuangan, menjadi pendidik sekaligus penjaga moral anak, serta tetap aktif dalam kegiatan adat dan sosial.

Beragam peran tersebut dapat menguras energi fisik dan mental perempuan sehingga diperlukan ruang untuk terus belajar, membaca, mengembangkan diri, dan merawat kapasitas diri.

Baca Juga  Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq Kunjungi SMP Dwijendra Denpasar

Selain itu, pengalaman perempuan juga menjadi bagian penting dari sejarah kehidupan masyarakat yang perlu terus didokumentasikan. Perjalanan perempuan sejak lahir, menikah, menjalani kehidupan keluarga hingga memasuki usia lanjut, termasuk kiprahnya dalam seni dan budaya, merupakan pengetahuan yang berharga bagi generasi berikutnya.

Ny. Sagung Antari Jaya Negara menegaskan bahwa perempuan yang berliterasi tidak hanya mencerdaskan dirinya sendiri, tetapi juga memiliki peran dalam mencerdaskan keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Mengutip pepatah bijak, “Jika kamu mendidik seorang pria, kamu mendidik seorang individu. Namun jika kamu mendidik seorang perempuan, kamu mendidik sebuah bangsa.”

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Cokorda Gede Partha Sudarsana menyampaikan terima kasih kepada Bunda Literasi Kota Denpasar yang telah mengajak perempuan untuk terus meningkatkan kemampuan literasi sebagai bekal dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan perkotaan.

Menurutnya, kegiatan tersebut membuka wawasan perempuan mengenai pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperkaya materi, panitia menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang, yakni Nyoman Wirayuni, S.H., M.M.; Prof. Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si., Wakil Rektor Akademik Undiknas University; serta Prof. Dr. Kadek Aria Prima Dewi, P.F., S.Ag., M.Pd., Direktur Pascasarjana Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja.

Nyoman Wirayuni dan Prof. Dr. Ni Wayan Widhiasthini menyampaikan materi “Perempuan Literat Denpasar Berdaya: Aksi Nyata” serta “Urgensi Literasi Digital Menciptakan Ruang Aman bagi Perempuan”. Sementara itu, Prof. Dr. Kadek Aria Prima Dewi membawakan materi “Perempuan Membaca, Menulis, dan Menggerakkan”.

Melalui kegiatan tersebut, perempuan diharapkan semakin memiliki kesadaran untuk terus membaca, belajar, berkarya, dan mengambil peran di tengah masyarakat. Semangat literasi tersebut sejalan dengan tema Gebyar Literasi Tahun 2026, yakni membangun masyarakat yang berpengetahuan dan sejahtera, serta mendukung visi Pemerintah Kota Denpasar menuju Denpasar Maju (Makmur, Aman, Jujur, dan Unggul). (eka/bi)

Baca Juga  Sekda Alit Wiradana Tutup Sanur Kauh Volley Ball Tournament Ke-IV 2022

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Banggar Dorong Penguatan Infrastruktur Pariwisata untuk Perpanjang Masa Tinggal Wisatawan di Bali

Published

on

By

muhidin
KUNKER: Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin Mohamad Said (kanan) dalam Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026). (Foto: dpr.go.id)

Denpasar, baliilu.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong penguatan infrastruktur pariwisata di Bali untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperpanjang masa tinggal wisatawan. Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai, pengembangan pariwisata Bali tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan jumlah kunjungan, tetapi perlu diarahkan agar wisatawan lebih lama tinggal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Muhidin dalam Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10/2026). Menurutnya, dukungan pemerintah pusat, termasuk melalui kebijakan fiskal, perlu diarahkan untuk memperkuat infrastruktur yang menunjang sektor pariwisata.

“Peringkatan pariwisata di Bali ini khususnya terkait dengan bagaimana memperbaiki infrastruktur. Saya kira begitu Pak Gubernur ya. Jadi kalau itu kita bisa perbaiki, bukan hanya sekadar banyaknya kedatangan. Tetapi bagaimana pariwisata itu bisa lebih lama tinggal di Bali,” ujar Muhidin.

Infrastruktur Topang Pariwisata

Muhidin mengatakan, masa tinggal wisatawan yang lebih panjang dapat memperluas manfaat ekonomi bagi berbagai sektor, termasuk hotel dan UMKM. Karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menciptakan pengalaman wisata yang lebih baik.

“Jadi kalau hanya jumlahnya tetapi tinggalnya kurang, UMKM-nya juga bisa mandek. Hotelnya juga, unit hotelnya juga bisa terbatas. Jadi saya kira inti daripada itu bagaimana merangsang mereka itu bisa senang tinggal di Bali,” jelasnya.

Menurutnya, peningkatan kualitas pariwisata juga perlu didukung dengan tata kelola lingkungan yang baik. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya mengejar pertumbuhan kunjungan, tetapi juga mendukung kenyamanan dan keberlanjutan aktivitas pariwisata.

Muhidin juga membuka kemungkinan adanya insentif khusus bagi pembangunan di Bali. Menurutnya, penguatan infrastruktur dapat mendukung kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian, termasuk melalui peningkatan devisa.

Baca Juga  Peringatan HUT Ke-80 RI di Kota Denpasar

“Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus memberikan mungkin ada sesuatu insentif khusus terkait dengan pembangunan dari Provinsi Bali ini,” katanya.

Ruang Fiskal Daerah Diperkuat

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wijanto mengatakan hubungan pemerintah pusat dan daerah tetap perlu diperkuat melalui dukungan APBN terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Ia menyebut dukungan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar.

Pada tahun 2027, menurut Wihadi, pemerintah daerah dapat mengajukan pemanfaatan DBH kurang bayar dalam bentuk program pembangunan sesuai kebutuhan daerah, seperti jalan, flyover, rumah sakit, maupun infrastruktur lainnya.

“Jadi pembangunan itu jelas ada untuk dana bagi hasilnya. Saya kira, ini sudah mungkin bisa mulai dengan Kementerian Keuangan dibuka ruang untuk komunikasi hal seperti itu,” ujar Wihadi.

Wihadi menambahkan, pemerintah pusat juga menyiapkan sekitar Rp 23 triliun untuk pembiayaan PPPK pekerja paruh waktu. Menurutnya, dukungan tersebut dapat membantu ruang fiskal pemerintah daerah sehingga anggaran dapat diarahkan untuk kebutuhan pembangunan lainnya.

“Dananya itu kalau saya nggak salah Rp 23 triliun yang kita siapkan untuk seluruh PPPK dengan pekerja paruh waktu. Jadi amanlah, fiskalnya Bapak agak terbantu lah sekarang ini,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Banggar Usulkan Skema DBH 2027 Perkuat Fiskal Daerah

Published

on

By

banggar dprri
KUNKER BANGGAR: Tim Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Gubernur Bali beserta jajaran, perwakilan Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia saat kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10/2026). (Foto: dpr.go.id)

Denpasar, baliilu.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong penerapan skema pendanaan inovatif melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai instrumen pembiayaan pada 2027. Skema tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian Kurang Bayar DBH (KB-DBH) pemerintah pusat kepada daerah yang secara nasional telah mencapai sekitar Rp 71 triliun.

Wakil Ketua sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan skema tersebut dirancang untuk membantu menjaga ruang fiskal dan arus kas pemerintah daerah. Hal itu disampaikannya saat memimpin kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10/2026).

Menurut Syarief, mekanisme tersebut memungkinkan kewajiban pembiayaan proyek daerah ditangani melalui lembaga pembiayaan yang ditunjuk pemerintah, dengan kewajiban pokok dan bunga ditanggung pemerintah pusat. Pembayaran tersebut selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian dari penyelesaian akumulasi kurang bayar DBH kepada daerah.

“Skema ini memungkinkan pemerintah daerah tetap menjalankan proyek infrastruktur prioritas melalui lembaga pembiayaan yang ditunjuk pemerintah. Selanjutnya, pemerintah pusat menanggung pokok dan bunga pinjaman tersebut yang diperhitungkan sebagai pelunasan kurang bayar DBH. Dengan demikian, ruang fiskal daerah dapat lebih longgar tanpa menambah beban APBD,” ujar Syarief.

Ia menilai, kelonggaran fiskal tersebut perlu diikuti kesiapan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan berbagai peluang ekonomi. Penguatan infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu dipersiapkan agar daerah mampu menarik dan mengembangkan investasi secara lebih optimal.

Senada, Anggota Banggar DPR RI Danang Wicaksana menyebut bahwa Bali memiliki peluang untuk mengembangkan investasi, termasuk dari investor mancanegara. Karena itu, kesiapan infrastruktur pendukung menjadi bagian penting untuk memastikan kegiatan ekonomi dapat berkembang secara terintegrasi dan efisien.

Baca Juga  Pemkot Denpasar Genjot Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Trotoarisasi

“Jika investor dari kawasan global seperti Dubai dan Singapura bersedia menanamkan modalnya di Bali, maka pemerintah daerah harus bergerak cepat menyiapkan infrastruktur pendukung. Langkah ini penting agar seluruh sektor dapat terintegrasi dengan baik dan memiliki daya saing operasional dengan biaya yang lebih efisien,” kata Danang.

Selain penguatan infrastruktur, Anggota Banggar DPR RI Agus Ambo Djiwa turut menekankan pentingnya mengarahkan penguatan fiskal daerah untuk mendukung ketahanan pangan. Salah satunya melalui dukungan terhadap pengembangan komoditas bawang putih lokal di Bali.

Agus menyampaikan dukungan tersebut dapat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan bibit dan pupuk bagi petani. Upaya itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas bawang putih lokal sekaligus memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

“Kalau Bali membutuhkan lahan untuk pengembangan bawang putih, kami siap mendukung. Kalau diperlukan sampai seribu hektare, kami bisa arahkan dan fasilitasi. Kami siap memberikan dukungan. Karena itu, kami berharap hal ini bisa segera disikapi,” tandasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Transfer ke Daerah Didorong Jadi Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Bali

Published

on

By

wakil banggar dpr ri
KUNKER: Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie (kanan) dalam kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026). (Foto: dpr.go.id)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah transfer pemerintah pusat ke daerah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal bagi masyarakat. Karena itu, kebijakan transfer ke daerah pada 2026 perlu diarahkan pada belanja yang produktif, terukur, dan akuntabel.

Syarief mengatakan transfer ke daerah pada 2026 diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar, daya saing daerah, ketahanan pangan, serta prioritas pembangunan nasional. Hal tersebut menjadi perhatian Banggar DPR RI dalam kunjungan kerja ke Provinsi Bali untuk melihat langsung pelaksanaan APBN, penyaluran transfer ke daerah, efektivitas kebijakan fiskal, pengendalian inflasi, perpajakan, dan pengelolaan keuangan daerah.

“Pada tahun 2026, kebijakan transfer ke daerah semakin diarahkan pada belanja yang produktif, terukur, akuntabel, serta mendukung pelayanan dasar, daya saing daerah, ketahanan pangan, dan prioritas pembangunan nasional,” kata Syarief saat memimpin kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).

Menurut Syarief, efektivitas transfer ke daerah tidak hanya dilihat dari terserapnya anggaran, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan bagi perekonomian dan masyarakat. Karena itu, sinkronisasi kebijakan APBN dan APBD menjadi penting agar dukungan fiskal pemerintah pusat dapat berjalan searah dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Karena itu, kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah transfer pusat benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal bagi masyarakat,” ujar Syarief.

Perlu Selaras dengan Pembangunan Daerah

Dalam kunjungan tersebut, Banggar DPR RI mencermati sejumlah kebutuhan pembangunan di Bali, termasuk infrastruktur, konektivitas, pelayanan dasar, serta penguatan sektor ekonomi. Syarief berharap hasil kunjungan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk memperkuat efektivitas transfer ke daerah sekaligus sinkronisasi APBN dan APBD.

Baca Juga  Wawali Arya Wibawa: LPM Mitra Kuat Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat

“Kami berharap kunjungan kerja ini dapat menghasilkan informasi, evaluasi, dan rekomendasi bagi Badan Anggaran DPR RI, khususnya dalam memperkuat efektivitas transfer ke daerah, sinkronisasi APBN dan APBD, stabilitas ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, serta transformasi pariwisata Bali menuju pariwisata yang semakin berkualitas dan berkelanjutan,” tandas Syarief.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan dukungan anggaran pemerintah pusat dibutuhkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur yang dapat membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hal tersebut juga diperlukan untuk memperluas manfaat pembangunan ke wilayah Bali yang memiliki kapasitas fiskal lebih terbatas.

“Ini yang harus kami atasi di Bali dengan tentunya yang utama adalah infrastruktur untuk memacu pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Koster.

Koster menjelaskan pembangunan infrastruktur tersebut mencakup konektivitas darat, laut, dan udara. Salah satu kebutuhan yang disampaikannya adalah pengembangan infrastruktur pelabuhan, termasuk Pelabuhan Sangsit dan Amed, yang dinilai dapat memperkuat konektivitas sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia menegaskan pembangunan infrastruktur diharapkan tidak sekadar meningkatkan penyerapan anggaran, tetapi juga menciptakan dampak lanjutan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan memperluas pemerataan pembangunan di Bali. (gs/bi) 

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca