Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Bunda Literasi Denpasar Dorong Perempuan Berdaya Melalui Literasi

BALIILU Tayang

:

Bunda Literasi Denpasar Jadi Narasumber Bincang Literasi Perempuan
NARASUMBER: Bunda Literasi Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara saat menjadi narasumber kegiatan Bincang Literasi Perempuan "Perempuan Literat, Denpasar Berdaya" yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar di Ruang Audio Visual Gedung Dharma Negara Alaya Denpasar, Jumat (2/10). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Bunda Literasi Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara mengajak perempuan untuk terus meningkatkan kemampuan literasi sebagai bekal dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan perkotaan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Bincang Literasi Perempuan “Perempuan Literat, Denpasar Berdaya” yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar Dalam Rangka Gebyar Literasi Denpasar Tahun 2026 di Ruang Audio Visual Gedung Dharma Negara Alaya Denpasar, Jumat (2/10).

Mengangkat tema “Apa yang Dibaca, Apa yang Ditulis, Apa yang Dilakukan”, kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengalaman mengenai pentingnya literasi bagi perempuan, tidak hanya dalam kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga dalam memahami informasi, mengambil keputusan, meningkatkan kapasitas diri, hingga berkontribusi di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ny. Sagung Antari Jaya Negara mengatakan, pengalaman terjun langsung ke masyarakat juga menjadi proses pembelajaran yang sangat berharga. Menurutnya, dalam menghadapi persoalan di masyarakat, setiap kasus memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda sehingga diperlukan pemahaman yang tepat sebelum mengambil tindakan.

“Saya tahu dari mengerjakan sesuatu, sama seperti ketika kita terjun ke masyarakat. Dari sana kita melihat berbagai persoalan. Saya tidak selalu belajar dari teori, tetapi melihat kasus-kasus yang ada di masyarakat. Dari situ kita belajar bahwa setiap kasus berbeda dan harus disikapi dengan cara yang tepat,” ujarnya.

Ia mencontohkan ketika berhadapan dengan persoalan anak penyandang disabilitas. Menurutnya, diperlukan pemahaman mengenai kondisi dan kebutuhan masing-masing anak agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai.

Dari pengalaman tersebut, dirinya juga belajar untuk selalu bersyukur atas kehidupan yang dijalani sekaligus memahami langkah apa yang dapat dilakukan ketika menemukan persoalan di masyarakat.

Baca Juga  Duta Kesenian Kota Denpasar Borong Beragam Prestasi di PKB XLIV

“Saya bertanya kepada Dinas Sosial, apa yang bisa dibantu oleh Pemerintah Kota. Dari sana saya mendapatkan arahan. Jadi bukan saya yang membantu semuanya, saya hanya membantu membuka jalan. Selanjutnya perangkat daerah memberikan arahan mengenai apa yang bisa dibantu. Dari sana saya juga belajar,” jelasnya.

Menurutnya, menjadi perempuan yang mampu menjalankan banyak peran tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman. Membaca dan belajar tetap penting untuk memperluas wawasan sehingga setiap persoalan dapat disikapi secara lebih tepat.

“Menjadi perempuan super tidak harus selalu membaca teori, tetapi idealnya kita harus membaca. Dari membaca kita menjadi tahu dan bisa melakukan sesuatu dengan benar. Apa yang kita lihat di masyarakat bisa kita selesaikan dengan lebih tepat,” katanya.

Lebih lanjut, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menyampaikan bahwa kota tidak hanya dibangun oleh gedung, pusat perbelanjaan, maupun jalan, tetapi juga oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Dalam konteks tersebut, perempuan memiliki peran penting sebagai benih pertama literasi dalam keluarga.

Literasi perempuan juga tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi berkembang pada kemampuan membaca informasi, menggunakan teknologi, meningkatkan keterampilan, serta mengembangkan potensi diri hingga mampu menjadi perempuan yang berdaya.

“Dari membaca menjadi berdaya. Literasi akan terasa manfaatnya ketika pengetahuan yang kita miliki dapat dihubungkan dengan kesejahteraan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perempuan saat ini menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan peran. Perempuan yang bekerja dituntut profesional, di dalam keluarga dituntut mampu mengelola keuangan, menjadi pendidik sekaligus penjaga moral anak, serta tetap aktif dalam kegiatan adat dan sosial.

Beragam peran tersebut dapat menguras energi fisik dan mental perempuan sehingga diperlukan ruang untuk terus belajar, membaca, mengembangkan diri, dan merawat kapasitas diri.

Baca Juga  Wawali Arya Wibawa Hadiri Upacara Pasupati Pusaka dan Pujawali di Merajan Tangkas Kori Agung Sinawa

Selain itu, pengalaman perempuan juga menjadi bagian penting dari sejarah kehidupan masyarakat yang perlu terus didokumentasikan. Perjalanan perempuan sejak lahir, menikah, menjalani kehidupan keluarga hingga memasuki usia lanjut, termasuk kiprahnya dalam seni dan budaya, merupakan pengetahuan yang berharga bagi generasi berikutnya.

Ny. Sagung Antari Jaya Negara menegaskan bahwa perempuan yang berliterasi tidak hanya mencerdaskan dirinya sendiri, tetapi juga memiliki peran dalam mencerdaskan keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Mengutip pepatah bijak, “Jika kamu mendidik seorang pria, kamu mendidik seorang individu. Namun jika kamu mendidik seorang perempuan, kamu mendidik sebuah bangsa.”

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Cokorda Gede Partha Sudarsana menyampaikan terima kasih kepada Bunda Literasi Kota Denpasar yang telah mengajak perempuan untuk terus meningkatkan kemampuan literasi sebagai bekal dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan perkotaan.

Menurutnya, kegiatan tersebut membuka wawasan perempuan mengenai pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperkaya materi, panitia menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang, yakni Nyoman Wirayuni, S.H., M.M.; Prof. Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si., Wakil Rektor Akademik Undiknas University; serta Prof. Dr. Kadek Aria Prima Dewi, P.F., S.Ag., M.Pd., Direktur Pascasarjana Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja.

Nyoman Wirayuni dan Prof. Dr. Ni Wayan Widhiasthini menyampaikan materi “Perempuan Literat Denpasar Berdaya: Aksi Nyata” serta “Urgensi Literasi Digital Menciptakan Ruang Aman bagi Perempuan”. Sementara itu, Prof. Dr. Kadek Aria Prima Dewi membawakan materi “Perempuan Membaca, Menulis, dan Menggerakkan”.

Melalui kegiatan tersebut, perempuan diharapkan semakin memiliki kesadaran untuk terus membaca, belajar, berkarya, dan mengambil peran di tengah masyarakat. Semangat literasi tersebut sejalan dengan tema Gebyar Literasi Tahun 2026, yakni membangun masyarakat yang berpengetahuan dan sejahtera, serta mendukung visi Pemerintah Kota Denpasar menuju Denpasar Maju (Makmur, Aman, Jujur, dan Unggul). (eka/bi)

Baca Juga  Pemkot Denpasar-BPN Denpasar Tanda Tangani Nota Kesepahaman Tentang Sinergi Intregasi Data PBB P2 dan BPHTB

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Buka Turnamen Tenis Meja Beregu Bendesa Adat Pagan Cup

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Wawali Arya Wibawa Hadiri Upacara Pasupati Pusaka dan Pujawali di Merajan Tangkas Kori Agung Sinawa

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Sekda Alit Wiradana Apresiasi Lomba Baca Puisi SD Se-Bali
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Tabanan Pimpin Upacara Serah Terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai

Published

on

By

Bupati Tabanan Sanjaya memimpin upacara serah terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai
SERAH TERIMA PATAKA: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian napak tilas perjuangan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai dalam mengenang semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila, Danrindam IX/Udayana, Dandim 1619/Tabanan, Kapolres Tabanan, perwakilan Bupati Badung melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ketua LVRI Kabupaten Tabanan, Ketua PEPABRI Kabupaten Tabanan, jajaran OPD beserta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, unsur TNI-Polri, serta para peserta upacara.

Rangkaian upacara diawali dengan laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan penghormatan pasukan dan lantunan Mars Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai. Suasana khidmat semakin terasa saat Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai memasuki lapangan upacara, disusul penghormatan pasukan dan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Bupati Tabanan.

Selanjutnya, dilaksanakan pembacaan Surat Kapten J.B.T. Konig dan Surat Pemimpin Dewan Perjuangan Bali I Gusti Ngurah Rai sebagai bagian dari pengingat sejarah perjuangan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan. Momentum tersebut menjadi pengingat akan keberanian, keteguhan, serta semangat pantang menyerah yang diwariskan oleh para pejuang.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan persiapan dan pelaksanaan serah terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima. Seluruh rangkaian berlangsung tertib dan penuh penghormatan sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai sejarah dan perjuangan para pahlawan.

Baca Juga  Pemkot Denpasar-BPN Denpasar Tanda Tangani Nota Kesepahaman Tentang Sinergi Intregasi Data PBB P2 dan BPHTB

Setelah pembacaan doa dan rangkaian penghormatan, Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai meninggalkan lapangan upacara. Kegiatan dilanjutkan dengan lagu Hymne Taman Pujaan Bangsa Margarana, sebelum Bupati Tabanan selaku Inspektur Upacara meninggalkan mimbar dan upacara dinyatakan selesai.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Bupati Tabanan secara resmi melepas Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai yang ditandai dengan pelepasan bendera. Prosesi pelepasan ini menjadi simbol keberlanjutan perjalanan napak tilas dalam membawa pesan perjuangan, patriotisme, dan semangat kepahlawanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai perjuangan I Gusti Ngurah Rai senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk menjaga persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mengisi kemerdekaan melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, termasuk dalam mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca