Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Terapkan QRIS di Rumah Sakit Pemprov, Gubernur Koster: Transaksi Digital Selaras dengan Tatanan Kehidupan Era Baru

BALIILU Tayang

:

de
TRANSAKSI QRIS: Gubernur Bali Wayan Koster dalam acara Penerapan Tatanan Kehidupan Bali Era Baru melalui transaksi QRIS pada Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Bali yang berlangsung di Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM), Sanur, Denpasar, Jumat (24/7-2020).

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik penggunaan transaksi QRIS (QR Code Indonesia Indonesian Standard) pada rumah sakit pemerintah di Pulau Dewata. Sebab hal ini bagian dari bertransaksi secara digital yang selaras dengan Tatanan Kehidupan Era Baru sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

Demikian terungkap saat Gubernur Koster menyampaikan sambutannya saat acara Penerapan Tatanan Kehidupan Bali Era Baru melalui transaksi QRIS pada Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Bali yang berlangsung di Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM), Sanur, Denpasar, Jumat (24/7-2020).

“Saya berharap program QRIS ini cepat berjalan di Provinsi Bali menembus instansi-instansi yang memang membutuhkan transaksi cepat yang bukan saja cepat, namun menurut saya aman dan modern. Satu tata kehidupan yang baru kita jalankan sekarang sebagai satu gaya hidup disiplin kita di Bali,” ujarnya.

Dikatakan Gubernur Koster, pada saat ini bukan lagi menuju Bali Era Baru tetapi sesungguhnya sudah masuki Bali Era Baru. Karena pandemi Covid-19, semua pihak dituntut belajar akan berbagai hal baru termasuk beradaptasi pula terhadap kebiasaan baru dalam bertransaksi. 

“Itu memang betul-betul kita diberikan pengetahuan di dalam menjalankan kehidupan dengan satu tatanan yang baru, satu gaya baru, satu model baru. Hari ini kita dapat pelajaran baru lagi, dimana bertransaksi secara digital, dana aman,” ungkapnya.

Untuk itu ia menyatakan sangat mendukung terhadap penerapan QRIS yang dilakukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, sebagai lembaga keuangan perbankan milik pemerintah daerah yang berperan menjadi motor penggerak serta pembangunan perekonomian Bali.

“Saya sangat mendukung, karena Pemprov Bali ada sahamnya di sana. Makin maju BPD, makin bagus. Makin banyak dapat bagian untuk ke APBD Provinsi Bali. Saya mengamati BPD sekarang makin bagus, makin maju tata kelolanya. Dalam konteks ini, kita akan memulai aktivitas perekonomian di Bali. Bapak Presiden (Joko Widido) sudah memberikan arahan pada tanggal 15 Juli yang lalu agar pada triwulan ketiga ini, harus dilakukan operasi yang lebih progresif dalam menghidupkan perekonomian di seluruh Indonesia melalui pemerintah daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota agar mulai ada dinamika kehidupan masyarakat di bidang ekonomi,” terangnya.

Ditambahkan Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini, Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli lalu, dengan secara resmi membuka sejumlah objek wisata untuk masyarakat lokal Bali.

Selanjutnya tahap kedua akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli dengan aktivitas diperluas terhadap sektor pariwisata untuk wisatawan Nusantara. Kemudian apabila semua berjalan lancar,  maka tahap ketiga akan dilaksanakan tanggal 11 September 2020 dengan dibukanya pariwisata Bali untuk turis mancanegara.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya menyampaikan bahwa Rumah Sakit Bali Mandara saat ini menjalankan pembayaran secara tunai dan nontunai diintegrasikan dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS). Menurutnya, empat rumah sakit Pemprov Bali telah melaksanakan SIM RS dengan seluruh layanannya terintegrasi  antara satu dengan lainnya. Mulai dari pendaftaran di poliklinik, radiologi, laboratorium, kamar operasi dan seterusnya. Sehingga pembayaran atau transaksi dapat dilihat secara real time.

“Tentu dengan QRIS akan semakin memudahkan pembayaran di rumah sakit. Dengan pembayaran nontunai ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi rumah sakit karena akan mengurangi less contact antara petugas dan pengguna. Tentu sistem pembayaran akan lebih mudah dan lebih aman karena dengan dengan protokol kesehatan saat ini tentu kita akan mengurangi kontak dengan pasien, dengan petuga,” terangnya.

Direktur Utama I Nyoman Sudharma dalam sambutannya menyampaikan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 terdapat 14 sektor kegiatan dalam rangka penerapan Tatanan Kehidupan Era Baru. Seluruh rumah sakit di bawah Pemprov Bali telah terintegrasi dalam sistem pembayaran nontunai. Ia mengatakan dengan penggunaan QRIS sebagai transasksi digital akan lebih akuntabel dan pengelolaan keuangan pemerintahan menjadi semakin lebih baik.

“Paling tidak kami bisa memberikan support dalam mendukung pemerintah daerah untuk mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dan selama ini seluruh kabupaten/kota, saya lihat mendapatkan predikat itu,” ucapnya.

Pada kesempatan ini, ia menyampaikan bahwa BPD Bali merupakan bank kedua yang mendapatkan izin untuk penerapan QRIS per tanggal 18 Desember 2019 lalu. Sudharma berharap ke depan transaksi seperti ini bisa berjalan dengan baik mengingat BPD Bali saat ini juga melaksanakan program pemulihan ekonomi dengan memberikan program restrukturisasi kredit kepada nasabah-nasabah UMKM yang bertujuan untuk membangkitkan kembali ekonomi Bali.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan bahwa penerapan QRIS di rumah sakit pemerintah di Bali merupakan yang pertama di Indonesia. Dikatakan Trisno, QRIS menjadi alat transaksi digital yang cepat, mudah, murah dan handal.

“Penerapan QRIS di Rumah Sakit milik pemerintah di Bali ini, saya rasa merupakan yang pertama di Indonesia. Transaksi dengan QRIS akan menguntungkan semua usaha, baik lembaga-lembaga, usaha milik daerah, maupun juga UMKM. Karena sistemnya transparan dan langsung masuk. QRIS BPD Bali itu uangnya langsung masuk, kalau bank lain masih harus menunggu beberapa hari baru masuk uangnya,” ungkapnya.

Untuk itu, Ia mendorong BPD Bali untuk terus meningkatkan jumlah merchant menggunakan QRIS dalam transaksinya agar perekonomian Bali bisa kembali menggeliat.

Tatanan Kehidupan Bali Era Baru Melalui Transaksi QRIS kali ini diterapkan pada 4 (empat) Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Bali. Yakni RS Bali Mandara, RS Mata Bali Mandara, RS Jiwa Provindi Bali dan RS Puri Raharja. Selain itu juga diserahkan secara simbolis Alat Pelindung Diri (APD) kepada keempat rumah sakit ini.

Hadir pada kesempatan ini, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Elyanus Pongsoda.

Seperti diketahui, QRIS  atau QR Code Indonesia Indonesian Standard adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia, di mana satu QR Code dapat dipindai oleh seluruh aplikasi yang menyediakan pembayaran dengan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS. (*/gs)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

Harga Properti Residensial Bali Triwulan III Tetap Meningkat Sejalan dengan Kinerja Ekonomi yang Solid

Published

on

By

Indeks Harga Properti Residensial Bali Triwulan III 2026 Naik
Infografis harga properti residensial Provinsi Bali. (Foto: Hms BI)

Denpasar, baliilu.com – Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia Provinsi Bali mengindikasikan harga properti residensial di pasar primer pada Triwulan III 2026 tetap meningkat, meskipun dengan laju yang lebih terbatas dibandingkan periode sebelumnya. Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Bali tercatat tumbuh sebesar 0,78% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,02% (yoy). Kenaikan harga terutama terjadi pada rumah tipe kecil (luas bangunan <36 m²) yang tumbuh sebesar 0,98% (yoy), sementara harga rumah tipe menengah dan tipe besar tumbuh lebih moderat, masing-masing sebesar 0,70% (yoy) dan 0,73% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa permintaan terhadap hunian, khususnya pada segmen rumah berukuran kecil, tetap terjaga di tengah normalisasi pasar properti residensial.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan bahwa kenaikan harga properti residensial pada Triwulan III 2026 terutama dipengaruhi oleh meningkatnya biaya pembangunan. Sebanyak 81,3% responden menyatakan kenaikan harga bahan bangunan sebagai faktor utama yang mendorong kenaikan harga rumah, diikuti oleh peningkatan upah tenaga kerja yang disampaikan oleh 46,9% responden. Selain itu, peningkatan biaya perizinan, kenaikan harga energi dan transportasi, serta penambahan fasilitas pendukung kawasan perumahan turut memberikan tekanan terhadap biaya pembangunan dan harga jual properti.

Achris Sarwani menegaskan, di tengah kenaikan harga properti residensial yang relatif terbatas, fundamental perekonomian Bali tetap menunjukkan kinerja yang kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perekonomian Bali pada Triwulan III 2026 tumbuh sebesar 5,85% (yoy), didukung oleh terjaganya konsumsi rumah tangga, meningkatnya investasi, serta berlanjutnya aktivitas pariwisata dan konstruksi. Kondisi tersebut menjadi faktor penopang permintaan properti residensial di Bali dan mencerminkan prospek pasar yang tetap positif. Namun demikian, pelaku usaha properti masih menghadapi sejumlah faktor yang menahan akselerasi penjualan properti residensial primer.

“Hambatan yang paling banyak dihadapi pengembang antara lain keterbatasan ketersediaan lahan, tingginya suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR), beban perpajakan, kenaikan harga bahan bangunan, serta proses perizinan dan birokrasi. Di tengah berbagai tekanan biaya tersebut, pengembang cenderung menerapkan strategi yang lebih selektif dan berhati-hati dalam melakukan ekspansi proyek maupun penyesuaian harga jual guna menjaga daya saing dan daya serap pasar,” ujarnya.

Dari sisi pembiayaan, kata Achris Sarwani, pembangunan properti residensial di Bali masih didominasi oleh penggunaan dana internal pengembang dengan pangsa sebesar 56,3%, diikuti pinjaman perbankan sebesar 37,8%, dana konsumen sebesar 3,8%, dan pembiayaan dari lembaga keuangan nonbank sebesar 2,2%. Sementara itu, dari sisi permintaan, KPR tetap menjadi skema pembiayaan utama pembelian rumah dengan pangsa mencapai 79,3% dari total transaksi. Tingginya peran KPR menunjukkan bahwa perkembangan suku bunga dan akses pembiayaan perbankan masih menjadi faktor penting yang memengaruhi pasar properti residensial di Bali.

Ke depan, ia menegaskan bahwa responden memperkirakan harga properti residensial di Bali masih akan meningkat pada Triwulan IV 2026, baik pada harga tanah maupun harga rumah. Namun, kenaikan harga diperkirakan tetap berada dalam level yang terkendali, sejalan dengan kehati-hatian pengembang dalam menyesuaikan harga di tengah tantangan penjualan dan pembiayaan yang masih dihadapi. Dengan didukung oleh pertumbuhan ekonomi Bali yang tetap kuat, peningkatan aktivitas investasi, serta berlanjutnya pemulihan permintaan domestik, pasar properti residensial Bali diprakirakan tetap tumbuh positif dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara daya beli masyarakat dan biaya Pembangunan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Pasar Properti Komersial Bali Triwulan III Mengalami Penyesuaian

Akibat Perubahan Preferensi Konsumen di Tengah Ekonomi Daerah yang Tetap Tumbuh Kuat

Loading

Published

on

By

Indeks Harga Properti Komersial Bali Triwulan III 2026 Terkontraksi
Infografis Indeks Harga Properti Komersial Provinsi Bali. (Foto: BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Indeks Harga Properti Komersial Provinsi Bali pada Triwulan III 2026 terkontraksi sebesar -6,16% (yoy), lebih dalam dibandingkan Triwulan II 2026 yang terkontraksi sebesar -4,99% (yoy). Perkembangan tersebut mencerminkan berlanjutnya proses penyesuaian harga pada beberapa segmen properti komersial di tengah dinamika permintaan dan pasokan. Penurunan harga terutama terjadi pada segmen hotel, perkantoran sewa, dan ritel sewa, sementara harga apartemen sewa masih tumbuh tinggi sebesar 23,18% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan, kondisi tersebut mencerminkan beragamnya kinerja antarsegmen properti komersial sejalan dengan perubahan preferensi konsumen dan strategi pelaku usaha dalam menjaga daya saing pasar. Di tengah penyesuaian pada sektor properti komersial, fundamental perekonomian Bali tetap menunjukkan kinerja yang kuat.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, ekonomi Bali pada Triwulan III 2026 tumbuh sebesar 5,85% (yoy), didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap solid, investasi yang meningkat, serta berlanjutnya aktivitas pariwisata dan konstruksi. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelemahan harga properti komersial lebih mencerminkan proses penyesuaian pasar dan perubahan preferensi pelaku usaha maupun konsumen pada beberapa segmen properti, dibandingkan pelemahan aktivitas ekonomi secara umum.

Dari sisi permintaan, kata Achris Sarwani, Indeks Permintaan Properti Komersial Provinsi Bali pada Triwulan III 2026 menurun sebesar -3,52% (yoy), terutama dipengaruhi oleh berkurangnya permintaan pada segmen perkantoran sewa, hotel, dan apartemen sewa. Penurunan permintaan perkantoran sewa terjadi seiring meningkatnya preferensi terhadap ruang kerja yang lebih fleksibel dan efisien. Sementara itu, pada segmen hotel dan apartemen sewa, permintaan dipengaruhi oleh tingginya persaingan antarpenyedia akomodasi serta perubahan pola perjalanan wisatawan. “Meskipun demikian, aktivitas pariwisata Bali tetap terjaga sebagaimana tercermin dari masih meningkatnya kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap kuat, sehingga menjadi modal penting bagi pemulihan permintaan properti komersial ke depan,” ujarnya.

Di sisi lain, sebut Achris Sarwani, pasokan properti komersial Bali tetap berada dalam tren yang positif. Hal ini tercermin dari Indeks Pasokan Properti Komersial yang tumbuh sebesar 5,89% (yoy), terutama didorong oleh peningkatan pasokan ritel sewa dan hotel. Bertambahnya pasokan pada kedua segmen tersebut menunjukkan optimisme pelaku usaha terhadap prospek ekonomi dan pariwisata Bali dalam jangka menengah hingga panjang. Peningkatan pasokan ini juga sejalan dengan kinerja sektor konstruksi yang masih tumbuh kuat dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2026.

Ke depan, kata Achris Sarwani, kinerja sektor properti komersial Bali diprakirakan membaik, didukung oleh momentum libur Natal dan Tahun Baru, penyelenggaraan berbagai kegiatan MICE, serta tetap kuatnya aktivitas pariwisata domestik dan mancanegara. Pertumbuhan ekonomi Bali yang terjaga, meningkatnya investasi, dan berlanjutnya pembangunan infrastruktur juga diharapkan menjadi faktor pendorong permintaan ruang usaha dan akomodasi komersial. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan perbankan dan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pembiayaan sektor properti melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), sehingga dapat mendorong pengembangan sektor properti yang sehat, produktif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan ekonomi Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Balinomics Bank Indonesia Rekomendasikan Langkah Taktis Dorong Pemerataan Ekonomi Bali Utara–Selatan

Published

on

By

Forum Diskusi Balinomics Bank Indonesia di Buleleng
BALINOMICS: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali saat menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi Strategis BALINOMICS pada Kamis, 5 November 2026 bertempat di Kantor Bupati Buleleng. (Foto: ist)  

Buleleng, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali kembali menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi Strategis BALINOMICS pada Kamis, 5 November 2026 bertempat di Kantor Bupati Buleleng. Penyelenggaraan kegiatan Balinomics di Buleleng merupakan salah satu perwujudan semangat mendorong penguatan ekonomi di Bali Utara. Forum dibuka oleh Bupati Buleleng yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kabupaten Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni. Forum BALINOMICS kali ini mempertemukan perwakilan instansi vertikal seperti Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bali, OPD Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng, perwakilan akademisi dari Universitas Pendidikan Ganesha, media, dan perwakilan asosiasi pengusaha.

Dalam pembukaannya, Putu Ayu menyampaikan bahwa tantangan ekonomi Bali saat ini yakni masih terkonsentrasinya aktivitas ekonomi di Wilayah Bali Selatan. ”Ke depan, pengembangan Bali Utara sangat esensial yang sejatinya merupakan bagian dari strategi penguatan ekonomi Bali secara keseluruhan, agar manfaat pembangunan yang dapat dirasakan di seluruh wilayah Bali,” tutur Putu Ayu. Putu Ayu menekankan tiga strategi utama untuk mendorong pemerataan ekonomi Bali Utara dan Bali Selatan yakni Penguatan Konektivitas Bali Utara–Selatan, (ii) Pengembangan Pariwisata Bali Utara yang Berkualitas dan Berkelanjutan, (iii) Peningkatan Nilai Tambah Sektor Kelautan, Perikanan, dan Pertanian Melalui Hilirisasi.

Lebih lanjut, Kepala Perwakilan Provinsi Bali, Achris Sarwani dalam sambutannya menyampaikan bahwa Forum Balinomics kali ini merupakan penyelenggaraan keempat di tahun ini yang berfokus pada perumusan strategi taktis untuk mendukung pemerataan ekonomi Bali Utara dan Selatan. Achris menyebutkan kinerja perekonomian Bali tahun 2026 tetap kuat dengan pertumbuhan yang diprakirakan berada pada batas atas kisaran 5,4–5,9% (yoy). Namun demikian, potensi ekonomi Bali belum sepenuhnya optimal karena aktivitas ekonomi masih sangat terkonsentrasi di Bali Selatan. Hal ini tercermin dari, kontribusi PDRB Wilayah Bali Selatan (Daerah Sarbagia) mencapai 58% terhadap PDRB Bali. Realisasi penanaman modal juga terkonsentrasi di Daerah Sarbagia mencapai Rp 30,49 triliun (pangsa 81,64%) sepanjang 2026. Pada Balinomics kali ini, Achris menegaskan pentingnya penciptaan nilai tambah komoditas unggulan daerah sebagai langkah pemerataan ekonomi, termasuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Untuk itu pada Balinomics kali ini terdapat sharing dari pengusaha yang telah sukses meningkatkan nilai tambah komoditas lokal unggulan.

Sharing session disampaikan oleh Founder & CEO PT. Haldin Pacific Semesta, PT. Talasi Tru Origin, Alisjahbana Haliman. Ali menyampaikan Bali memiliki berbagai komoditas unggulan daerah yang sangat dibutuhkan oleh pasar domestik dan internasional, mulai dari kopi, rumput laut, anggur, dsb. Ketersediaan produk lokal menjadi modal untuk meningkatkan value ekonomi melalui strategi substitusi impor. Sebagai contoh, Ali menyebutkan mapple syrup yang selama ini banyak diimpor, dapat disubstitusi dengan aren syrup. Namun Ali menegaskan yang masih menjadi PR untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas lokal adalah penguatan value chain, mulai dari jaminan mutu, keberlanjutan supply, dan perluasan market.

Sejalan dengan Ali, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bali, Dedy Arief Hendriyanto memaparkan komoditas perikanan Bali telah mampu bersaing di pasar global seperti ikan tuna, udang, dsb yang selalu dijaga mutunya, namun perlu juga untuk dilakukan perluasan pasar ekspor. Turut hadir, Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng, menyampaikan harapan kedepannya dapat dibangun satu ekosistem pertumbuhan Bali Utara sehingga lebih banyak nilai ekonomi yang tinggal di Bali Utara.

Penguatan konektivitas fisik, digital, pariwisata, serta penguatan value chain komoditas lokal menjadi langkah taktis untuk pemerataan ekonomi Bali Utara dan Bali Selatan. Ke depan, melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan mitra kerja, BALINOMICS dapat menjadi katalis penguatan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan Bali yang tumbuh lebih merata, produktif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pemerataan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan akan menjadi fondasi penting bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berdaya tahan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca