Denpasar, baliilu.com
– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, Senin (10/8-2020),
berhasil menangkap lagi tiga kapal illegal
fishing di laut utara Natuna di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711.
Ketiga kapal satu paket tersebut berbendera Vietnam terdiri dari kapal lampu
untuk menentukan arah, kapal pengangkut, dan kapal penangkap purse sein atau
pukat cincin.
‘’Ketiga kapal ini berhasil dilumpuhkan oleh anak-anak kita, putra-putra terbaik kapten kapal pengawas perikanan Orca III, KP Hiu 11 dan KP Hiu Macan Tutul 02, kapal yang selama ini aktif di tengah laut yang tanpa mengenal henti dan rasa takut untuk menjaga laut kita. Sekarang kapal itu sedang dalam perjalanan menuju Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak,’’ terang Menteri KKP Edhy Prabowo saat konferensi pers illegal fishing di PSDKP Benoa, Denpasar Bali, Rabu (12/8-2020) sore.
KKP: Gelar konferensi pers illegal fishing.
Di depan awak media yang sempat bersama-sama menyaksikan pemutaran
video penangkapan, Edhy Prabowo menyampaikan kebanggaannya atas keberanian
putra-putra terbaik kapten kapal melumpuhkan pelaku illegal fishing dan berpesan jangan pernah menyerah dan lelah untuk
menjaga laut kita. ‘’Saya berpesan, setiap melakukan tugas penangkapan kapal
tetap menjaga keselamatan. Semangat yang kalian baktikan kepada negerimu,
keluargamu menunggu dengan semangat dan selamat,’’ kata Edhy Prabowo berpesan di
depan kapten kapal yang mengikuti konferensi pers secara daring dari Pontianak,
seraya mengatakan pemerintah akan memberikan reward seperti yang sudah dilakukan
sebelumnya.
Edhy Prabowo menjelaskan ketiga kapal tersebut adalah kapal lampu
jenis KH 95758 PS dengan 2 awak kapal, kapal penangkap KH 98168 PS dengan 17
ABK, dan kapal penampung KH 91558 TS dengan 7 ABK sehingga total sebanyak 26
ABK. Kapal ini kini statusnya dalam pemeriksaan, tidak seluruh ABK-nya ditahan,
menyustianya akan dikembalikan seperti biasanya.
Dengan ditangkapnya tiga kapal berbendera Vietnam, Edhy
Prabowo menyatakan sejak diangkat menjadi menteri 8 bulan yang lalu sudah
menangkap 69 kapal asing pencuri ikan yang didominasi kapal ikan berbendera Vietnam
sebanyak 28 kapal, kemudian Malaysia, Filipina, dan Taiwan. Dari 69 kapal ikan
yang ditangkap, ia memprediksi potensi kerugian bisa diukur dari kapasitas
kapal penampung 98 GP jika setengahnya dapat ikan, tinggal mengalikan 69 kapal
yang ditangkap.
Edhy Prabowo menyatakan terhadap pelaku illegal fishing ini, Indonesia tetap mengedepankan proses hukum dan
HAM untuk menunjukkan bahwa Indonesia tetap mengikuti kaidah hukum internasional
yang berlaku.
‘’Kapal ini akan kita proses hukum bersama kapal yang lain saat
ini sedang menuju Pontianak. Kita berharap sejak awal saya menjadi Menteri KKP kapal
ini disita negara akan kita berdayakan, kita gunakan, kalau dia masih bagus dan
efektif. Apakah diserahkan ke sekolah perikanan, diserahkan ke lembaga penelitian
atau koperasi. Yang jelas intinya hari ini kita berhasil menangkap kapal ini
kita berharap bermanfaat buat masyarakat Indonesia,’’ ujarnya.
MENTERI KKP EDHY PRABOWO
Namun Menteri Edhy Prabowo mengatakan untuk menuntaskan persoalan illegal fishing, ke depan akan bertemu dengan pemerintah Vietnam dan negara tetangga lainnya yang kapalnya kita tangkap. ‘’Kita kan negara ASEAN, kita ingin hubungan ini harmonis jangan sampai main kucing-kucingan seperti ini. Kita akan ajak bicara maunya seperti apa, apa investasi bersama,’’ ujarnya menegaskan.
‘’Untuk ASEAN dulu saya pikir, saya akan bertemu dengan
dubes mereka direncanakan setelah 17- an, untuk menawarkan berbagai opsi
kerjasama supaya hal ini tak perlu terjadi. Bagi kami kompromi dengan negara tetangga
jauh lebih penting dari pada kuat-kuatan. Tapi jika dak mau ya.. sudah kita akan
kuat kuatan juga,’’ tegasnya.
Edhy Prabowo juga menyampaikan konsep penenggelaman kapal
jika kapal pencuri ikan lari atau melawan dan sudah ada satu yang tenggelam di
tengah laut. ‘’Kita tak akan tinggal diam, bahkan kita akan memperkuat kemampuan
kapal pengawas kita dengan persenjataan . Saya koordinasi dengan aparat
terkait. Termasuk angkatan laut yang senantiasa memihak, membela kita, Bakamla,
Polariud. Jadi di tengah laut kita sudah tidak ada lagi siapa yang kuat. Di tengah
laut adalah bagaimana sama-sama mengawal mengamankan negara,’’ ujarnya.
Edhy Prabowo tidak yakin kapal-kapal ikan asing rusak , kecuali
terbengkalai di pelabuhan. Di pelabuhan juga banyak sisa yang dulu belum
diselesaikan. Sementara untuk menenggelamkan
butuh ongkos. Daripada ongkos menenggelamkan lebih baik pakai servis untuk
modal nelayan.
Untuk memperkuat pengawasan, Edhy Prabowo menginginkan kewaspadaan
ke depan harus ditingkatkan terutama penguatan sektor pengawasan. Ia mengaku
sudah berkoordinasi dengan Pak Menhan, minta bantuan teknologi yang dimiliki
terutama peningkatan kemampuan kapal pengawas. Kemampuan kapal Orca hanya 24 knots.
Ke depan cari kapal yang 35 knots seperti milik Polairud yang sudah punya kapal
dengan kecepatan di atas 35 knots.
Menteri Edhy juga mengungkapkan ada bantuan ibah dari beberapa negara menawarkan
teknologi satelit yang bisa realtime.
‘’Kita punya senjata SMB tapi bisa diaktifkan dengan perangkat organik yang melalui
proses birokrasi,’’ katanya.
Sesuai pesan Presiden Joko Widodo, untuk menjaga laut,
membangun komunikasi dan tidak boleh sejengkal tanah dan sejengkal air dikuasai
asing. ‘’Kami yakin dengan kekompakan dan dukungan semua elemen di negeri ini
menjaga laut tidak begitu sulit dari kami,’’ pungkasnya. (gs)
HADIRI MEPANDES: Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa dalam kesempatan menghadiri pelaksanaan Upacara Mepandes atau Metatah Massal yang digelar Pemerintah Desa Tegal Harum di Balai Banjar Bhuana Merta, Rabu (19/8). (Foto; Hms Dps)
Denpasar, baliilu.com – Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, mengapresiasi pelaksanaan Upacara Mepandes atau Metatah Massal yang digelar Pemerintah Desa Tegal Harum di Balai Banjar Bhuana Merta, Rabu (19/8). Kegiatan yang diikuti 72 peserta tersebut dilaksanakan secara gratis oleh Pemerintah Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat.
Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Anggota DPRD Kota Denpasar Ni Luh Gede Ernawati, pimpinan OPD terkait Pemkot Denpasar, Perbekel Desa Tegal Harum, I Komang Adi Widiantara, serta tamu undangan lainnya.
Wawali Arya Wibawa didampingi Sekda Eddy Mulya di sela-sela kegiatan menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas terselenggaranya Karya Mepandes dan Menek Kelih secara massal tersebut. Menurutnya, pelaksanaan upacara yang digelar Pemerintah Desa Tegal Harum ini tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan kewajiban keagamaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pelaksanaan upacara secara massal ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat. Selain membantu warga dalam menjalankan kewajiban adat dan agama, kegiatan ini juga memperkuat semangat gotong-royong dan menyama braya dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Arya Wibawa.
Lebih lanjut Arya Wibawa menambahkan, Mepandes memiliki makna penting sebagai bagian dari Manusa Yadnya sekaligus bentuk bakti kepada leluhur. Pelaksanaan secara bersama-sama juga menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan dan mendorong masyarakat agar terus menjaga semangat sagilik-saguluk, salunglung sabayantaka dalam kehidupan sosial.
Sementara Ketua Panitia Karya Menek Kelih dan Metatah Massal Desa Tegal Harum, I Made Karsana, mengatakan rangkaian kegiatan telah diawali dengan Upacara Menek Kelih pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara yang berlangsung di Balai Banjar Bhuana Merta tersebut diikuti 52 peserta dan dipuput oleh Ida Pedanda Istri Ngurah dari Griya Gede Aan, Klungkung.
Sementara itu, Upacara Mepandes atau Metatah Massal dilaksanakan pada Rabu 19 Agustus 2026 dengan diikuti 72 peserta. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan Pemerintah Desa Tegal Harum dan tidak dipungut biaya dari peserta.
“Seluruh rangkaian acara dapat diselenggarakan secara gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun dari para peserta. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut sebagai bentuk pelayanan nyata pemerintah desa kepada masyarakat,” ujar I Made Karsana. (eka/bi)
DOA BERSAMA: Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto Kodam IX/Udayana memimpin Doa Bersama Lintas Agama dalam rangka memohon keselamatan dan pemulihan pascabencana gempa bumi, Rabu (19/8/2026), di Lapangan Makorem 163/Wira Satya. (Foto: Pendam IX)
Denpasar, baliilu.com – Di tengah keprihatinan atas bencana gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kodam IX/Udayana menggelar Doa Bersama Lintas Agama dalam rangka memohon keselamatan dan pemulihan pascabencana gempa bumi, Rabu (19/8/2026). Kegiatan yang dipimpin langsung Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto tersebut berlangsung di Lapangan Makorem 163/Wira Satya dan diikuti seluruh personel militer serta PNS se-Garnisun Denpasar.
Pangdam IX/Udayana menyampaikan bahwa doa bersama tersebut memiliki makna yang sangat mendalam. Kegiatan ini bukan sekadar agenda keagamaan, melainkan momentum untuk menyatukan hati dan doa sebagai wujud kepedulian serta solidaritas terhadap masyarakat NTT yang tengah menghadapi musibah.
“Kita berkumpul bukan sekadar untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, tetapi untuk menyatukan hati, pikiran, dan doa sebagai wujud kepedulian serta solidaritas terhadap saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah bencana alam di wilayah Nusa Tenggara Timur,” ujar Pangdam.
Menurut Pangdam, perbedaan agama, keyakinan, dan latar belakang bukanlah penghalang untuk bersatu dalam kemanusiaan. Musibah yang dialami masyarakat NTT merupakan keprihatinan seluruh bangsa Indonesia.
“Di tengah perbedaan agama, keyakinan, dan latar belakang, kita menunjukkan bahwa rasa kemanusiaan dan semangat persaudaraan tetap menjadi kekuatan yang mempersatukan kita sebagai satu bangsa,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pangdam mengajak seluruh peserta memanjatkan doa bagi masyarakat terdampak agar senantiasa diberikan keselamatan, perlindungan, kesehatan, kekuatan, dan ketabahan. Doa juga dipanjatkan bagi para korban meninggal dunia agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan.
Bagi Kodam IX/Udayana, kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana merupakan bagian dari pengabdian TNI. Kehadiran prajurit harus mampu memberikan rasa aman, meringankan beban, serta menghadirkan harapan bagi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan.
Ia juga mengajak pemerintah daerah, seluruh komponen bangsa, tokoh agama, dan masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam penanganan dan pemulihan pascabencana. Kebersamaan dan semangat gotong royong menjadi kekuatan penting agar masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan menata kembali kehidupannya.
Sementara itu, Ketua NU Provinsi Bali H. Mahrusun dalam ceramah kebangsaan mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama mendoakan masyarakat NTT yang terdampak bencana. “Mereka adalah saudara kita dan warga bangsa Indonesia. Mari kita doakan agar diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini,” ujarnya.
Mahrusun juga mengajak seluruh peserta mendoakan prajurit TNI dan Polri, tenaga medis, serta para relawan yang bertugas di wilayah terdampak. Ia berharap seluruh petugas senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan perlindungan selama menjalankan tugas kemanusiaan.
Selanjutnya, doa bersama dipandu secara bergantian oleh tokoh agama Islam, Katolik, Protestan, dan Hindu. Rangkaian doa lintas agama tersebut menjadi simbol persatuan dan kebersamaan dalam memberikan dukungan moral dan spiritual kepada masyarakat NTT yang tengah menghadapi musibah.
Sementara itu, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution menegaskan bahwa doa bersama tersebut merupakan wujud solidaritas keluarga besar Kodam IX/Udayana terhadap masyarakat NTT. Menurutnya, kepedulian terhadap korban bencana tidak hanya diwujudkan melalui bantuan dan kehadiran personel di lapangan, tetapi juga melalui dukungan moral dan doa.
“Saudara-saudara kita di NTT tidak sendiri. Keluarga besar Kodam IX/Udayana terus menunjukkan kepedulian, baik melalui aksi nyata di lapangan maupun dukungan moral. Semoga masyarakat terdampak diberikan kekuatan untuk melewati masa sulit, segera bangkit, dan kembali menata kehidupan mereka,” tegasnya. (gs/bi)
PENANAMAN BAWANG PUTIH: Gubernur Bali Wayan saat mengikuti secara langsung aksi penanaman bawang putih serentak di Banjar Kelodan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Rabu (19/8). (Foto: Hms Pemprov Bali)
Gianyar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungan terhadap gerakan penanaman bawang putih yang diinisiasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional.
Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat mengikuti secara langsung aksi penanaman bawang putih serentak di Banjar Kelodan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Rabu (19/8). Kegiatan di Bali tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan gerakan penanaman bawang putih yang dipusatkan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan diikuti melalui sambungan Zoom.
Dalam kegiatan tersebut, Koster bersama Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya dan jajaran Polda Bali serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait secara simbolis menanam bibit bawang putih di lahan seluas 30 are yang dikelola Kelompok Susbal Kumba, Banjar Kelodan.
“Bagus sekali aksi ini. Saya tentu mendukung,” kata Koster singkat.
Menurut Koster, penguatan produksi bawang putih memiliki arti penting bagi Bali, mengingat komoditas tersebut menjadi salah satu prioritas dalam upaya mewujudkan swasembada pangan daerah.
Gerakan Polri secara nasional tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat produksi bawang putih dari sektor hulu hingga hilir. Penanaman serentak dilakukan di lahan seluas 279,53 hektare yang tersebar di 17 wilayah Kepolisian Daerah (Polda).
Gerakan tersebut berpusat di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dan berhasil mencatatkan Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) sebagai “Penanaman Bawang Putih secara Serentak di Lahan Terluas”.
Secara nasional, penanaman serentak itu diproyeksikan menghasilkan sekitar 2.795 ton bawang putih. Polri juga telah mengidentifikasi potensi pengembangan lahan bawang putih mencapai 2.593,1 hektare yang tersebar di 17 Polda.
Khusus di Sembalun, pengembangan komoditas bawang putih menunjukkan peningkatan signifikan. Luas pertanaman yang pada 2025 baru mencapai sekitar 15 hektare kini berkembang hingga 534 hektare.
Program tersebut tidak hanya diarahkan pada peningkatan luas tanam, tetapi juga membangun ekosistem produksi bawang putih secara menyeluruh. Polri bekerja sama dengan kelompok tani mengembangkan varietas bibit, antara lain Sangga Sembalun dan Lumbu Putih, yang diharapkan mampu beradaptasi pada wilayah dengan ketinggian di bawah 1.000 meter di atas permukaan laut.
Untuk mendukung produktivitas petani, turut disalurkan berbagai bantuan sarana pertanian, di antaranya 90 unit traktor tangan dan traktor roda empat, pompa air tenaga surya, serta belasan ton pupuk.
Dari sisi hilir, juga disiapkan infrastruktur pascapanen berupa gudang berkapasitas 300 ton dengan nilai pembangunan sekitar Rp 1,4 miliar. Hasil panen nantinya akan diserap Bulog untuk membantu menjaga stabilitas harga sekaligus sebagian dapat dimanfaatkan kembali sebagai benih.
Gerakan nasional tersebut dihadiri langsung Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pengembangan bawang putih dalam negeri merupakan bagian dari tantangan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto.
Ia berharap kolaborasi dari sektor hulu hingga hilir dapat meningkatkan produksi bawang putih nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan hal yang sama, ini menjadi tantangan bagi kita semua apakah kita bisa melaksanakan tugas tersebut,” ujar Sigit.
Gerakan penanaman serentak ini sekaligus menunjukkan bahwa upaya mencapai swasembada bawang putih membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari penyediaan lahan dan bibit, peningkatan teknologi pertanian, dukungan sarana produksi, hingga kepastian pasar bagi hasil panen petani.
Bagi Provinsi Bali, dukungan terhadap pengembangan bawang putih menjadi bagian dari langkah memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendorong peningkatan produksi komoditas strategis agar kebutuhan masyarakat semakin banyak dipenuhi dari hasil pertanian dalam negeri. (gs/bi)