PRAJURU DESA ADAT: Dari kiri, Bandesa Adat Kedonganan sekaligus Manggala Badan Pengawas LPD Kedonganan Dr. Wayan Merta, Kepala LPD Kedonganan I Ketut Madra, Sekretaris Sabha Desa Adat Kedonganan Putu Suwendra, Badan Pengawas LPD Desa Adat Kedonganan Kadek Suparta. (Foto:ist)
Badung, baliilu.com – Meski setahun lebih pandemi Covid-19 berlangsung, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedonganan tetap dapat berbagi daging dan beras menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan.
Saat banyak LPD tempat lain tidak dapat bergerak, LPD Kedonganan mampu memberikan 10 ton lebih daging babi dan ayam. Begitu juga 29 ton beras kepada krama desa adat dan nasabah.
Sebagai lembaga melakukan usaha di sektor keuangan, lembaga keuangan milik desa ddat ini dikatakan memang tidak berorientasi pada keuntungan perusahaan semata, melainkan condong pada kemanfaatan.
“Jadi konsep LPD ini lebih condong pada labda atau kemanfaatannya, bukan profitnya tapi benefitnya dalam menopang kehidupan adat budaya agama masyarakatnya,” sebut Wayan Merta, Bendesa Adat Kedonganan, Senin (12/4).
Wayan Merta juga mengatakan pencapaian LPD Desa Adat Kedonganan tidak hanya lantaran jiwa tanggung jawab sosialnya kepada nasabah dan krama, baik krama wed (asli) maupun krama tamiu (pendatang), namun juga diakui tanggung jawab spiritual segenap pengurusnya dari dahulu.
“Para pengurus LPD ini saat itu maupasaksi (berjanji, red) di Pura Dalem, apa isinya, kita tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, tapi juga kepada beliau, sehingga membuat kami tidak berani macem-macem,” ungkapnya.
“Itu yang mensupport kita luar biasa, sehingga sesidan-sidan (sebisa mungkin), biar bagaimanapun berusaha agar bisa tetap survive,” tandasnya.
Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra saat ditemui di sela-sela pembagian daging dan beras mengatakan tidak ingin desa adat termarjinalisasi. Dan budaya selalu dikatakan menghabiskan dana.
Suasana pembagian sembako di LPD Kedonganan
“Bagaimana ke depan nasib adat dan budaya kita menjadi motivasi saya bersama Jro Bendesa, dan prajuru lainnya membangun LPD. Tidak ingin adat ini termarjinalisasi, dan budaya selalu dikatakan menghabiskan dana, tapi dari LPD ini dapat membiayainya,” ujar I Ketut Madra.
“Hanya dengan LPD, Adat dan Budaya Bali ini akan kuat, itu yang saya yakini dan memotivasi. Tidak ada lembaga keuangan lain yang mampu seperti LPD. Mau tidak mau LPD ini harus dikuatkan, LPD harus berhasil,” imbuhnya.
Dengan komitmen tersebut, tak heran masyarakat pun sepenuh hati mendukung, salah satunya tidak menarik dana di LPD untuk keperluan yang dirasa tidak terlalu penting di tengah pandemi ini. Hal tersebut sangat mendukung kondusivitas perputaran dana dikelola LPD.
Mengingat, sebagian besar usaha ekonomi kramanya di sektor atau berkaitan erat dengan sektor pariwisata yang terpuruk dan berdampak sangat luas, sehingga LPD harus memberikan keringanan bagi krama nasabahnya yang usahanya terdampak.
“Krama kita hanya menarik dana jika ada keperluan yang benar-benar penting saat pandemi ini. Bahkan mereka bilang ‘ampure’ saat terpaksa menarik dana. Kalau di bank, orang kalau mau tarik dana mereka tidak peduli bagaimana kondisi bank,” sebutnya.
Perlu diketahui, pembagian daging ini untuk nasabah dan krama sendiri merupakan kegiatan rutin LPD Desa Adat Kedonganan serangkaian menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan setiap 6 bulan sekali ini untuk melestarikan tradisi mepatung di Desa Adat Kedonganan.
Terdiri dari voucher senilai Rp 150 ribu daging, beras 10 kg, bagi krama yang memiliki saldo simpanan berjangka sebesar Rp. 200 juta sampai dengan kurang dari Rp 300 juta.
Voucher senilai Rp 200 ribu daging, beras 10 kg, sedangkan bagi krama yang memiliki saldo simpanan berjangka sebesar Rp. 300 juta sampai dengan kurang dari 500 juta.
Dan voucher senilai Rp 250 ribu daging, beras 10 kg, bagi krama yang memiliki saldo simpanan berjangka sebesar Rp. 500 juta ke atas dimana saldo tersebut wajib mengendap minimal 1 tahun.
Sedangkan bagi krama tamiu yang memiliki pengendapan tabungan sebesar di atas Rp. 10 juta dan deposito di atas Rp 50 juta diberikan daging 3,5 kg dan beras 10 kg. Total krama tamiu yang mendapatkan manfaat tersebut sebanyak 1.405 krama.
Adapun jumlah dana yang dikeluarkan untuk pembagian ini sebesar Rp. 677 juta lebih dengan total daging babi dan ayam sebanyak 10 ton lebih dan 29 ton beras yang bersumber dari program menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan. (Tim BK)
AMANAT: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan amanat pada Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 1 Juli 2026. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev/presidenri.go.id)
Bogor, Jabar, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi penegakan hukum untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam amanatnya pada Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 1 Juli 2026.
“Negara kita adalah negara hukum. Karena itu hukum harus kita tegakkan. Hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah,” ucap Presiden.
Selain itu, Kepala Negara menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat dan tidak boleh digunakan untuk membela kepentingan kelompok tertentu.
“Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum,” lanjut Presiden.
Lebih lanjut, Presiden juga menekankan bahwa perlindungan hukum harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang paling lemah. “Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut menegaskan bahwa Indonesia terus membangun kehidupan demokrasi dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap kritik. Namun demikian, Presiden mengingatkan bahwa kualitas demokrasi harus tetap dijaga.
“Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing. Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia,” ucapnya.
Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mengedepankan persatuan dan kerukunan. Dalam hal ini, Presiden menegaskan bahwa Polri memiliki peran sebagai penjaga demokrasi yang dewasa.
“Polri harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa. Menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai. Dan pada saat yang sama, menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara,” pungkasnya. (gs/bi)
PIMPIN UPACARA: Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 di Lapangan Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 1 Juli 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)
Bogor, Jabar, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 di Lapangan Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 1 Juli 2026. Presiden Prabowo tiba di Lapangan Satuan Latihan Korbrimob sekitar pukul 07.35 WIB.
Rangkaian upacara dimulai dengan masuknya Komandan Upacara ke lapangan, dilanjutkan dengan masuknya Lambang Kesatuan Polri Tri Brata serta penghormatan kepada Lambang Kesatuan Polri Tri Brata. Bertindak selaku Komandan Upacara yakni Irjen Pol. Suhendri.
Sekitar pukul 07.55 WIB, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden menuju mimbar kehormatan. Presiden kemudian menerima laporan Perwira Upacara Brigjen Pol. Gatot Mangkurat Putra P.J., sebelum menuju mimbar upacara selaku Inspektur Upacara, didampingi oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Prosesi upacara diawali dengan penghormatan kebesaran, laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, serta pemeriksaan pasukan. Presiden Prabowo kemudian memimpin mengheningkan cipta, dilanjutkan dengan pengucapan Tri Brata sebagai pedoman hidup anggota Polri.
Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia dan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya kepada sejumlah satuan dan personel Polri. Presiden turut menganugerahkan Pangkat Kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah purnawirawan.
Usai rangkaian penganugerahan, Presiden Prabowo menyampaikan amanat selaku Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menyampaikan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Tema peringatan tahun ini, ‘Polri untuk Masyarakat’ adalah sangat tepat, ini adalah jati diri, ini adalah arah pengabdian, ini adalah dan harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bhayangkara,” ujar Presiden.
Setelah upacara pokok, Presiden Prabowo didampingi Panglima TNI menuju ke depan pasukan untuk menerima Penganugerahan Medali Keamanan dan Keselamatan Publik atau Loka Praja Samrakshana yang disematkan oleh Kapolri. Prosesi tersebut dilanjutkan dengan foto bersama Presiden dengan pasukan.
Rangkaian peringatan kemudian dilanjutkan dengan sejumlah peragaan kemampuan dan keterampilan personel Polri. Presiden dan Wakil Presiden menyaksikan penampilan Drum Corps Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian, kolone senapan, peragaan penyelamatan sandera, terjun payung, serta aksi trail cross jumping dan smoke bomb.
Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden juga menyaksikan defile pasukan yang melintas di hadapan mimbar upacara. Defile tersebut menampilkan kesiapan, disiplin, serta soliditas jajaran Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Setelah rangkaian upacara dan defile, acara dilanjutkan dengan syukuran Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026. Dalam prosesi syukuran tersebut, Presiden Prabowo melakukan pemotongan tumpeng yang kemudian diberikan kepada Kapolri.
Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 menjadi momentum bagi Polri untuk terus memperkuat komitmen pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Peringatan ini mencerminkan semangat Korps Bhayangkara dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan mendukung pembangunan Indonesia. (gs/bi)
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir. (Foto: Hms Polri)
Bogor, Jabar, baliilu.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (1/7). Mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, peringatan tahun ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, usia ke-80 bukan sekadar perjalanan waktu bagi institusi Polri, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Hari Bhayangkara ke-80 memiliki makna yang sangat penting. Delapan puluh tahun bukan sekadar perjalanan usia sebuah institusi, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Momentum ini menjadi refleksi untuk memperteguh semangat dan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum yang berkeadilan,” ujar Johnny.
Menurutnya, melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Polri terus memperkuat transformasi menuju institusi kepolisian yang modern, profesional, transparan, dan semakin dipercaya masyarakat.
Johnny menegaskan bahwa tema “Polri untuk Masyarakat” dipilih karena masyarakat merupakan kekuatan utama Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Tema ‘Polri untuk Masyarakat’ sangat relevan karena kami menyadari bahwa kekuatan sejati Polri adalah masyarakat. Oleh karena itu, orientasi kepada masyarakat menjadi komitmen dalam setiap pelaksanaan tugas, baik pelayanan publik, perlindungan, pengayoman, maupun penegakan hukum yang berkeadilan,” katanya.
Ia menambahkan, Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh insan Bhayangkara untuk terus menghadirkan Polri yang semakin profesional, humanis, dan adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan keamanan yang terus berkembang. (gs/bi)