Denpasar, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali secara resmi melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Bali pada Rabu (1/7/2026). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jalan Surapati No. 1, Denpasar ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan “Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Bali”.

Penandatanganan ini dihadiri langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, beserta jajaran komisioner, yakni Anak Agung Gede Raka Nakula, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, dan Luh Putu Sri Widiastini. Selain itu, hadir pula Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama dan jajaran struktural, fungsional madya, serta staf di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Bali untuk menyaksikan dan memfasilitasi momen penting ini.

Dalam kesempatan ini, hadir pula perwakilan dari perangkat daerah terkait, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali.

Perjanjian kerja sama ini merupakan landasan krusial bagi KPU dalam mempersiapkan tahapan Pemilu dan Pemilihan ke depan. Sinergi ini dirancang untuk memastikan adanya kolaborasi lintas instansi yang solid, mulai dari sisi pendidikan pemilih, ketertiban umum, hingga dukungan sarana dan prasarana.

Dengan disetujuinya perjanjian ini, KPU Provinsi Bali kini memiliki payung hukum dan pola kerja sama yang lebih jelas dengan Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu agar dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan kondusif di wilayah Provinsi Bali.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dan PKS ini menjadi penanda kesiapan kedua lembaga dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan demokrasi di masa depan, dengan mengedepankan semangat kolaborasi demi suksesnya pesta demokrasi yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Bali. (gs/bi)

Medan, Sumut, baliilu.com – Walikota Denpasar sekaligus Wakil Ketua Bidang Perkotaan dan Budaya Dewan Pengurus Pusat APEKSI, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Rapat Pleno serangkaian gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVIII Tahun 2026, yang berlangsung di Grand City Hall, Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).

Berbagai program kerja dan rekomendasi dari masing-masing pengurus Komisariat Wilayah I-VI APEKSI, menjadi agenda inti yang dibahas dalam sidang pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat APEKSI, yang juga Walikota Surabaya, Eri Cahyadi didampingi Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, dan Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.

Beberapa usulan dan rekomendasi yang dimaksud meliputi berbagai persoalan dan isu strategis yang ada di masing-masing wilayah perkotaan. Antara lain, soal pengelolaan sampah, mitigasi bencana, penguatan fiskal dan keuangan daerah, penyederhanaan tata kelola pemerintahan hingga persoalan sumber pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pada kesempatan itu, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menekankan Rakernas APEKSI adalah momentum untuk membahas isu strategis perkotaan, serta komunikasi penyelesaian permasalahan yang dialami setiap kota.

“Apeksi merupakan wadah strategis guna memperkuat posisi pemerintah kota dalam pengambilan kebijakan nasional. Dengan semangat kolaborasi, kita dapat merumuskan solusi atas persoalan perkotaan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif dan berkelanjutan,” ujar Jaya Negara.

Jaya Negara juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Walikota Medan beserta jajarannya yang telah mendukung kelancaran sidang pleno Rakernas XVIII APEKSI 2026 dan menjadi tuan rumah yang ramah dan baik.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Pusat APEKSI, Eri Cahyadi mengatakan, pemerintah kota saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi.

“Kita diciptakan bukan untuk berkeluh kesah. Tapi kita diciptakan untuk terus berinovasi, membangun kekuatan kita dengan bersinergi antara satu kota dengan kota yang lainnya,” kata Eri Cahyadi.

Untuk itu, ia menegaskan APEKSI tidak boleh hanya menjadi forum penyampaian persoalan daerah, tetapi harus mampu melahirkan solusi dan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat.

Menurut Eri, tantangan pemerintah daerah tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri. APEKSI harus menjadi ruang kolaborasi agar setiap kota dapat saling belajar, berbagi inovasi, serta memperkuat kapasitas satu sama lain.

Direktur Eksekutif, Alwis Rustam menjelaskan, selain Rapat Pleno, rangkaian Rakernas XVIII APEKSI tahun 2026 yang mengusung tema “Kota Tangguh Bangsa Berdaulat”, ini sendiri diisi beberapa agenda kegiatan. Antara lain, penyelenggaraan juga diramaikan dengan Ladies Program, city tour ke kawasan budaya Kota Medan, kunjungan ke Mal Pelayanan Publik dan Galeri Dekranasda, serta berbagai forum tematik yang mempertemukan perangkat daerah dari seluruh Indonesia.

Seluruh Walikota juga mengikuti olahraga bersama, penanaman pohon, dan peresmian Tugu Kota Tangguh di Taman Cadika sebagai simbol komitmen bersama membangun kota yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

“Sebanyak 88 walikota, 4 wakil walikota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala Bappeda dipastikan hadir dalam Rakernas XVIII APEKSI mewakili 98 kota anggota APEKSI kali ini,” kata Alwis Rustam. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam mengoptimalkan lahan pertanian yang sementara tidak dimanfaatkan kembali membuahkan hasil. Melalui program pemanfaatan lahan bera, Dinas Pertanian Kota Denpasar sukses melaksanakan panen jagung manis varietas Golden Boy di lahan seluas 20 are yang merupakan bagian dari pemanfaatan lahan bera seluas 1 hektare di Subak Intaran Barat, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, pada Kamis (2/7).

Panen tersebut dihadiri Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Dinas Pertanian Kota Denpasar, I GAN Anggreni Suwari, SP., M.Si., perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, jajaran Dinas Pertanian Kota Denpasar, penyuluh pertanian lapangan (PPL), Pekaseh Subak Intaran Barat, serta para petani setempat yang selama ini terlibat dalam pengelolaan lahan.

Kepala Bidang TPH, I GAN Anggreni Suwari, menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan bera merupakan salah satu strategi untuk mengoptimalkan lahan pertanian yang sementara tidak ditanami agar tetap produktif. Selain meningkatkan nilai ekonomi lahan, program ini juga diharapkan mampu menambah pendapatan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

“Program pemanfaatan lahan bera di Subak Intaran Barat dilaksanakan pada areal seluas 1 hektare dengan sistem penanaman secara bertahap. Pola tanam ini diterapkan agar masa panen berlangsung berkesinambungan, sehingga pasokan jagung manis ke pasar tetap stabil dan tidak terjadi penumpukan hasil panen dalam satu waktu,” ujarnya.

Pada panen tahap ini, lahan seluas 20 are mampu menghasilkan sekitar 3,21 ton jagung manis atau setara dengan produktivitas 16,02 ton per hektare. Capaian tersebut menunjukkan bahwa lahan bera memiliki potensi yang sangat baik apabila dikelola dengan penerapan teknologi budidaya yang tepat dan didukung sinergi antara petani, penyuluh, serta pemerintah.

Melalui program ini, Dinas Pertanian Kota Denpasar berharap semakin banyak lahan bera yang dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga keberlanjutan usaha tani, serta memperkuat ketahanan pangan di Kota Denpasar.

“Kolaborasi yang terjalin antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus melahirkan inovasi pertanian yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujarnya. (eka/bi)