Denpasar, baliilu.com – Memenuhi ketentuan undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Bali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.

Penyerahan dilaksanakan pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali yang dibuka oleh Ketua Dewan I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si, Senin (24/5), di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Renon Denpasar.

Dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali, LHP LKPD TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Bali diserahkan langsung oleh Anggota IV selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA, CFrA dan Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dr. Dori Santosa, SE., MM., CSFA, CFrA. kepada Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si., dan Gubernur Bali Wayan Koster.

Sidang dihadiri oleh para anggota DPRD Provinsi Bali, jajaran Pemerintah Provinsi Bali, dan Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali Dr. Drs. Sri Haryoso Suliyanto, M.Si, CSFA.

Anggota IV BPK RI Dr. Isma Yatun, CSFA, CFrA dalam sambutannya menyampaikan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2020 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Untuk itu, BPK RI memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020. ‘’Akan tetapi, masih terdapat beberapa pemasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali,’’ ungkap Isma Yatun.

Di antaranya, lanjut Isma Yatun memaparkan, pertama, kesalahan penganggaran atas realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal sehingga mengakibatkan realisasi belanja barang dan belanja modal lebih saji atau kurang saji dari nilai yang seharusnya; kedua, penatausahaan, pengamanan, pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah belum sepenuhnya memadai sehingga mengakibatkan tertib kapitalisasi asset tetap gedung, asset tetap berupa buku, asset tetap tanah dan BMD tidak tercatat penggunaannya, tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya, tidak jelas status pemanfaatannya dan tidak jelas status penghapusannya; dan ketiga, pertanggungjawaban belanja hibah dan belanja subsidi belum memadai, sehingga mengakibatkan penggunaan dana tidak sesuai NPHD dan pemanfaatan pupuk subsidi tidak dapat dirasakan secara optimal dan tepat waktu.

Anggota IV BPK RI Isma Yatun mengharapkan, pencapaian opini WTP tersebut dapat diikuti dengan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan memprioritaskan pada program-program yang dibutuhkan masyarakat Bali. Ia mengharapkan sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara agar Pemerintah Provinsi Bali serta DPRD yang memiliki fungsi pengawasan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Di akhir sambutannya, Isma Yatun mengharapkan hasil pemeriksaan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten.

Sementara itu, untuk LHP LKPD TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali diserahkan oleh Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, Dr. Drs. Sri Haryoso Suliyanto, M.Si, CSFA. pada hari yang sama setelah Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali dilaksanakan. Penyerahan dilaksanakan di tempat yang sama Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali. Penyerahan dihadiri oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Bali dan Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto menyatakan, sesuai dengan visi dan misinya, senantiasa untuk turut serta dalam peningkatan tata kelola keuangan yang baik melalui pemeriksaan keuangan, salah satunya pemeriksaan LKPD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan adalah “Wajar Tanpa Pengecualian”.

Disampaikan pula, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah Provinsi Bali, di antaranya: pertama, penatausahaan atas pendapatan daerah belum memadai sehingga mengakibatkan masih terdapat potensi pendapatan daerah yang belum optimal dan kekurangan penetapan pajak daerah; kedua, penatausahaan dana hibah pariwisata tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan masih terdapat penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat atau menerima dana hibah tidak sesuai dengan besaran yang seharusnya; ketiga, pengelolaan belanja tak terduga belum memadai sehingga masih mengakibatkan terdapat penerima bantuan yang mendapat bantuan dari beberapa sumber dana dan di antaranya belum menyampaikan laporan pertanggungjawab; keempat, kesalahan penganggaran atas realisasi belanja barang dan belanja modal sehingga mengakibatkan realisasi belanja barang dan belanja modal lebih saji atau kurang saji dari nilai yang seharusnya; kelima, realisasi belanja premi asuransi kesehatan PBI tidak didukung dengan data yang valid (tidak dilengkapi NIK, telah meninggal dunia dan tidak terdaftar), sehingga mengakibatkan pembayaran iuran PBI membebani anggaran; keenam, pengelolaan dan penatausahaan asset tetap yang belum tertib sehingga mengakibatkan penyajian saldo asset tetap belum mencerminkan informasi yang sebenarnya.

Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Suliyanto mengharapkan sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara agar Pemerintah Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Di akhir sambutannya, Suliyanto mengharapkan hasil pemeriksaan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster, dalam sambutannya atas nama Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, terutamanya Tim Pemeriksa BPK di tengah-tengah situasi pandemi Covid-19 ini telah dapat menyelesaikan pemeriksaan atas LKPD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Bali.

Gubernur menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2020 yang diserahkan kepada DPRD oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada hari ini memuat opini pemeriksaan atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, yang juga menjadi ukuran akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali.

‘’Kami, seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali menyadari bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah kami masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, kami mohon kepada BPK Provinsi Bali untuk tidak henti-hentinya memberikan tuntunan dan bimbingan dalam mengelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga kami mampu meningkatkan kinerja yang berkualitas dan layak memperoleh opini pemeriksaan BPK dengan kategori WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),’’ kata Gubernur Bali.

Gubernur Koster juga menyampaikan berharap besar Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Bali, dapat mempertahankan opini WTP yang telah diraih secara berturut-turut. ‘’Dan pada tahun 2021 ini, kami berharap kembali mendapatkan Opini WTP atas pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2020,’’ harap Gubernur. (gs)