NEWS
BPK RI Serahkan LHP Atas LKPD Provinsi Bali 2022 kepada DPRD Bali dan Gubernur Bali
Provinsi Bali Kembali Meraih Opini WTP Ke-10 Atas LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022
Denpasar, baliilu.com – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dr. Isma Yatun, CSFA., CfrA menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 kepada Ketua DPRD Bali dan Gubernur Bali.
Penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Bali TA 2022 dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya.
‘‘Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Bali telah berhasil mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10 kalinya. Untuk itu, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Bali atas capaian yang membanggakan ini,‘‘ ujar Ketua BPK RI Dr. Isma Yatun, CSFA., CfrA pada Jumat, 19 Mei 2023 saat memberikan sambutan di depan Rapat Paripurna Ke-14 DPRD Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja 3 Denpasar.
Rapat paripurna yang dibuka Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dihadiri para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Gubernur Bali Dr. Ir. Wayan Koster, M.M, unsur Forkopimda Bali, Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Bali, para Bupati dan Walikota se-Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta jajarannya, Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali beserta Pejabat Struktural dan Fungsional Pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali.
Dr. Isma Yatun lanjut menyampaikan raihan WTP ke-10 ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali beserta jajarannya terhadap output dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Capaian ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
‘‘Selain itu, kami berharap pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan semakin bermakna apabila diikuti dengan peningkatan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di wilayah Bali yang salah satunya dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali yang berada di atas rerata nasional,‘‘ ujarnya.
Pada kesempatan itu, Ketua BPK RI menyebutkan LKPD Pemprov Bali Tahun 2022 memuat informasi keuangan daerah, diantaranya: Realisasi Pendapatan Rp 5,89 triliun atau 105,17% dari target anggaran Rp 5,60 triliun. Realisasi Belanja dan Transfer Rp 6,75 triliun atau 89,52% dari anggaran Rp 7,54 triliun. SILPA sebesar Rp 330,13 miliar atau turun 61,18% dari SILPA tahun lalu Rp 850,34 miliar. Total Aset Rp 13,11 triliun atau meningkat 9,76% dibandingkan Aset tahun lalu Rp 11,94 triliun. Ekuitas mencapai Rp 11,19 triliun atau meningkat 6,41% dari Ekuitas tahun lalu Rp 10,52 triliun.
‘‘Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, LKPD Provinsi Bali Tahun 2022 telah sesuai dengan SAP, pengungkapan yang memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bernilai material atau berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern yang efektif,‘‘ ujarnya.
Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Provinsi Bali, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang patut mendapat perhatian, antara lain Penganggaran dan Realisasi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Belanja Jasa pada Subkegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Dan Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Pemerintah Provinsi Bali belum sepenuhnya memadai. Atas permasalahan tersebut, pihaknya memberikan 26 rekomendasi perbaikan dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah.
‘‘Kami mengapresiasi kesungguhan Pemerintah Provinsi Bali dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta berharap agar Pimpinan serta Anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya,‘‘ ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mengatakan atas nama pribadi maupun Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, atas segala masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan yang telah dilakukan.
‘’Selama proses pemeriksaan dilaksanakan tentunya kami dapat mengetahui begitu banyak kekurangan dan kealpaan kami dalam menyajikan laporan keuangan selama ini. Untuk menindaklanjuti temuan-temuan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), kami telah menyusun rencana aksi (action plan) agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat sasaran dan tepat waktu. Kami bertekad dan berkomitmen untuk mengikuti segala aturan, sebagai acuan bagi kami untuk dapat menyiapkan laporan keuangan yang lebih baik, akuntabel, terukur, dan terarah di masa yang akan datang,’’ ujar Gubernur Koster.
Sebagaimana kita ketahui bersama, Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, telah dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2023 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, yang turut disaksikan oleh Pemerintah Provinsi Bali, dengan opini seluruhnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). ‘’Kami menyadari pencapaian WTP bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang tak kalah pentingnya adalah keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,’’ ujar Gubernur Koster. (gs/bi)
NEWS
“Karya Ngenteg Linggih“ di Balai Banjar Selat
Bupati Adi Arnawa Ingatkan Warga Optimalkan Ruang Adat dan Budaya
