TANDA TANGAN: Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama bersama Gubernur Bali Wayan Koster saat menandatangani berita acara penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Bali TA 2022 dari Ketua BPK RI Dr. Isma Yatun, CSFA., CfrA, Jumat (19/5) saat Rapat Paripurna ke-14 DPRD Bali di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali Renon Denpasar. (Foto: ist)
Denpasar, baliilu.com – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dr. Isma Yatun, CSFA., CfrA menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 kepada Ketua DPRD Bali dan Gubernur Bali.
Penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Bali TA 2022 dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya.
‘‘Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Bali telah berhasil mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10 kalinya. Untuk itu, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Bali atas capaian yang membanggakan ini,‘‘ ujar Ketua BPK RI Dr. Isma Yatun, CSFA., CfrA pada Jumat, 19 Mei 2023 saat memberikan sambutan di depan Rapat Paripurna Ke-14 DPRD Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja 3 Denpasar.
Ketua BPK RI Dr. Isma Yatun, CSFA., CfrA foto bersama Ketua DPRD Bali dan Gubernur Bali usai penandatanganan penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Bali TA 2022. (Foto: ist)
Rapat paripurna yang dibuka Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dihadiri para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Gubernur Bali Dr. Ir. Wayan Koster, M.M, unsur Forkopimda Bali, Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Bali, para Bupati dan Walikota se-Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta jajarannya, Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali beserta Pejabat Struktural dan Fungsional Pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali.
Dr. Isma Yatun lanjut menyampaikan raihan WTP ke-10 ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali beserta jajarannya terhadap output dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Capaian ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
‘‘Selain itu, kami berharap pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan semakin bermakna apabila diikuti dengan peningkatan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di wilayah Bali yang salah satunya dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali yang berada di atas rerata nasional,‘‘ ujarnya.
Pada kesempatan itu, Ketua BPK RI menyebutkan LKPD Pemprov Bali Tahun 2022 memuat informasi keuangan daerah, diantaranya: Realisasi Pendapatan Rp 5,89 triliun atau 105,17% dari target anggaran Rp 5,60 triliun. Realisasi Belanja dan Transfer Rp 6,75 triliun atau 89,52% dari anggaran Rp 7,54 triliun. SILPA sebesar Rp 330,13 miliar atau turun 61,18% dari SILPA tahun lalu Rp 850,34 miliar. Total Aset Rp 13,11 triliun atau meningkat 9,76% dibandingkan Aset tahun lalu Rp 11,94 triliun. Ekuitas mencapai Rp 11,19 triliun atau meningkat 6,41% dari Ekuitas tahun lalu Rp 10,52 triliun.
Ketua BPK RI Dr. Isma Yatun, CSFA., CfrA. (Foto: ist)
‘‘Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, LKPD Provinsi Bali Tahun 2022 telah sesuai dengan SAP, pengungkapan yang memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bernilai material atau berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern yang efektif,‘‘ ujarnya.
Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Provinsi Bali, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang patut mendapat perhatian, antara lain Penganggaran dan Realisasi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Belanja Jasa pada Subkegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Dan Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Pemerintah Provinsi Bali belum sepenuhnya memadai. Atas permasalahan tersebut, pihaknya memberikan 26 rekomendasi perbaikan dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah.
‘‘Kami mengapresiasi kesungguhan Pemerintah Provinsi Bali dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK serta berharap agar Pimpinan serta Anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya,‘‘ ujarnya.
Gubernur Bali Wayan Koster. (Foto: ist)
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mengatakan atas nama pribadi maupun Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, atas segala masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan yang telah dilakukan.
‘’Selama proses pemeriksaan dilaksanakan tentunya kami dapat mengetahui begitu banyak kekurangan dan kealpaan kami dalam menyajikan laporan keuangan selama ini. Untuk menindaklanjuti temuan-temuan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), kami telah menyusun rencana aksi (action plan) agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat sasaran dan tepat waktu. Kami bertekad dan berkomitmen untuk mengikuti segala aturan, sebagai acuan bagi kami untuk dapat menyiapkan laporan keuangan yang lebih baik, akuntabel, terukur, dan terarah di masa yang akan datang,’’ ujar Gubernur Koster.
Sebagaimana kita ketahui bersama, Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, telah dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2023 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, yang turut disaksikan oleh Pemerintah Provinsi Bali, dengan opini seluruhnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). ‘’Kami menyadari pencapaian WTP bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang tak kalah pentingnya adalah keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,’’ ujar Gubernur Koster. (gs/bi)
PENGARAHAN: Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. (Foto: BPMI Setpres/Rusman/presidenri.go.id)
Magelang, Jateng, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026. Acara KPPD ini mengusung tema “Memperkuat peran pimpinan DPRD provinsi/kabupaten/kota guna mendukung Asta Cita menyongsong Indonesia emas 2045.”
Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti secara khidmat oleh seluruh peserta. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan laporan dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia, TB. Ace Hasan Syadzily mengenai pelaksanaan dan tujuan penyelenggaraan KPPD tahun 2026.
“KPPD ini telah berlangsung lima hari Bapak Presiden, sejak tanggal 15 sampai dengan esok hari tanggal 19 April 2026, bertempat di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, tempat para pemimpin nasional ditempa dan digembleng, yang dihadiri oleh 503 Ketua DPRD,” ucap Gubernur Lemhanas.
Setelahnya, turut ditayangkan video dokumentasi kegiatan KPPD yang menggambarkan proses pembelajaran, pembinaan kepemimpinan, serta dinamika interaksi antarpeserta selama mengikuti program.
Dalam pengantar arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kehadiran Kepala Negara didasarkan pada pertimbangan peran strategis dari Ketua DPRD. Forum ini juga menjadi momentum bagi Presiden untuk menyampaikan pandangannya secara langsung kepada para pemimpin legislatif daerah.
“Setelah saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh Ketua DPRD seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung,” ujar Presiden Prabowo.
Bukan hanya sebagai Kepala Negara, tetapi Presiden Prabowo berbicara sebagai sesama anak bangsa. Presiden menyoroti keberagaman latar belakang para peserta, mulai dari daerah asal, suku, pendidikan, hingga partai politik sebagai kekuatan yang menyatukan dalam semangat kebangsaan.
“Sebagai anak bangsa, hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati, saya ingin bicara apa adanya,” tutur Kepala Negara.
“Saya berpendapat sebagai anak bangsa, sebagai patriot, karena saya datang ke sini, saya jumpa saudara-saudara dengan satu praanggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” lanjutnya.
Melalui forum ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya ditentukan di pusat, tetapi justru bertumpu pada kepemimpinan yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat di seluruh daerah. (gs/bi)
TINJAU RENCANA PROYEK: I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), saat meninjau langsung rencana proyek perbaikan jalan di ruas Jalan Kuburan Cina, Kelurahan Baler Bale Agung, Senin (20/4). (Foto: Hms Jembrana)
Jembrana, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus mempercepat peningkatan infrastruktur wilayah sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan berbasis masyarakat. Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), melakukan peninjauan langsung terhadap rencana proyek perbaikan jalan di ruas Jalan Kuburan Cina, Kelurahan Baler Bale Agung, Senin (20/4).
Proyek peningkatan jalan sepanjang 600 meter ini akan menggunakan pengaspalan jenis hotmix. Pengerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada awal Juni 2026 dengan memanfaatkan alokasi anggaran sebesar Rp 900 juta yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali.
Dalam tinjauannya, Bupati menekankan pentingnya aspek teknis untuk kenyamanan pengguna jalan. Rencananya, jalan yang semula hanya memiliki lebar 3,5 meter akan ditingkatkan menjadi 5 meter melalui teknis penutupan saluran drainase menggunakan plat beton di titik-titik kritis. Hal ini dilakukan guna memastikan aksesibilitas kendaraan roda empat tetap lancar saat berpapasan.
“Pembangunan infrastruktur ini harus diimbangi dengan kepedulian lingkungan. Saya mengajak masyarakat agar rutin melaksanakan gotong-royong agar kawasan ini tetap asri dan terawat,” tegas Bupati di sela-sela peninjauan.
Usai meninjau lokasi infrastruktur, Bupati dan Wabup Ipat melanjutkan agenda dengan kegiatan ngampik (berkunjung) ke salah satu rumah warga sekitar. Dalam suasana kekeluargaan yang hangat, Bupati tidak hanya berdialog mengenai kondisi infrastruktur, tetapi juga memberikan edukasi langsung mengenai pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber.
Bupati mengajak warga untuk mulai disiplin memilah sampah dari rumah tangga. Langkah ini kata Bupati penting mengingat kemajuan fisik daerah harus berjalan beriringan dengan kesadaran ekologis masyarakat khususnya persoalan sampah.
“Kesuksesan pembangunan jalan ini tidak akan lengkap tanpa lingkungan yang bersih. Dengan memilah sampah dari sumbernya, kita tidak hanya menjaga kebersihan di Baler Bale Agung, tapi juga membantu keberlanjutan lingkungan di seluruh Kabupaten Jembrana,” tambahnya.
Melalui perpaduan pembangunan fisik dan penguatan kesadaran masyarakat ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana berharap kualitas hidup masyarakat di tingkat lingkungan dapat meningkat, mendukung program kebersihan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Jembrana. (gs/bi)
GROUNDBREAKING: Pemerintah Kabupaten Gianyar bersinergi dengan Asosiasi Penyedia Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) melaksanakan Groundbreaking penataan kabel utilitas dengan sistem penurunan (underground) di Wilayah Kelurahan Ubud, Senin (20/4). (Foto: Hms Gianyar)
Gianyar, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Gianyar bersinergi dengan Asosiasi Penyedia Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) melaksanakan Groundbreaking penataan kabel utilitas dengan sistem penurunan (underground) di Wilayah Kelurahan Ubud, Senin (20/4). Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan Sekda Gianyar I Gusti Bagus Adi Widhya Utama dengan APJATEL yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, untuk memperindah estetika kota.
Penurunan kabel utilitas merupakan inisiasi Bupati Gianyar I Made Mahayastra yang memerintahkan Sekda Gianyar untuk memimpin proses pengerjaannya bersama perangkat daerah terkait. Hal ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan tata ruang kawasan yang lebih rapi, aman, dan estetis di wilayah pariwisata unggulan.
Groundbreaking tersebut menandai komitmen bersama dalam menata infrastruktur utilitas yang selama ini didominasi kabel udara. Penataan ini diharapkan mampu mengurangi kesemrawutan visual, meningkatkan keselamatan publik, serta memperkuat citra kawasan Ubud sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Ketua APJATEL Bali Dodi Simanjutak menyampaikan bahwa relokasi jaringan utilitas bertujuan merapikan kabel fiber optik yang semrawut sekaligus mengurangi jumlah tiang di sepanjang ruas jalan. Kabel udara akan dipindahkan menjadi jaringan bawah tanah, dengan penataan tiang yang lebih efisien, yakni satu tiang di setiap titik.
Program ini dibiayai sepenuhnya secara swadaya oleh masing-masing provider. Sebagai tahap awal, relokasi dijalankan sebagai pilot project di tiga ruas jalan di Kecamatan Ubud, yaitu Jalan Suweta, Jalan Sri Wedari, dan Jalan Tirta Tawar.
“Penurunan kabel juga diharapkan tidak lagi mengganggu aktivitas adat dan keagamaan seperti pelebon atau ngaben, pemasangan penjor, serta pawai ogoh-ogoh, sekaligus memperindah tampilan kawasan,” ujar Dodi Simanjutak.
Dari sisi layanan, relokasi dipastikan tidak mengganggu jaringan telekomunikasi karena telah melalui proses survei, validasi data, dan perencanaan teknis bersama antara mitra APJATEL dan para provider. Justru, langkah ini dinilai mampu meningkatkan keandalan jaringan.
“Selain meningkatkan estetika, pemindahan kabel ke bawah tanah juga mengurangi risiko kecelakaan akibat kabel menjuntai, serta meminimalisir gangguan jaringan yang kerap disebabkan kendaraan besar atau pohon tumbang,” tegasnya.
Pihak APJATEL turut memohon pengertian masyarakat atas potensi gangguan sementara selama proses pekerjaan, khususnya terhadap arus lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan.
Sementara itu, Lurah Ubud, I Made Gian Nanda Suwitra, menyambut baik program tersebut. Ia berharap penataan ini mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat dan pengguna jaringan, sekaligus meminimalisir kecelakaan kerja serta menekan biaya perawatan tiang oleh provider.
Gian juga menilai program ini layak menjadi percontohan di wilayah lain.
“Semoga ini bisa menjadi model untuk mengurangi bentangan kabel, sehingga lingkungan lebih tertata dan estetis,” ujarnya.
Pemkab Gianyar menegaskan penataan utilitas ini merupakan bagian dari upaya penataan kawasan secara menyeluruh, khususnya di daerah strategis pariwisata. Dengan dimulainya proyek ini, Ubud diharapkan menjadi contoh kawasan dengan infrastruktur modern yang tertib, aman, dan berwawasan lingkungan. (gs/bi)