NEWS
Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar di Rapat Paripurna DPRD Badung, Sependapat dengan Beberapa Catatan
Badung, baliilu.com – Setelah mendengar, menyimak, memperhatikan dan menelaah penjelasan Bupati Badung pada pembukaan Sidang Paripurna Kamis, 14 Oktober 2021, terhadap 9 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung menyampaikan pemandangan umumnya di Rapat Paripurna Masa Sidang III DPRD Badung, Selasa (19/10/2021) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Badung.
Rapat Paripurna yang digelar secara hybrid dibuka Ketua Dewan Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M. dihadiri langsung Wakil Ketua Made Sunarta, bersama anggota DPRD Badung. Turut hadir Bupati Badung Giri Prasta, Forkopimda, Sekda Badung Adi Arnawa, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perusda, dan tenaga ahli dewan dan fraksi.
I Gede Suardika yang membacakan pemandangan umum Fraksi Partai Golkar terhadap Ranperda APBD Badung 2022, dimana komposisi rancangan APBD serta rancangan Penjabaran APBD 2021 adalah kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah 66,59 %. Komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja yaitu belanja operasi 82,74%; belanja modal 1,82%, belanja tidak terduga 6,27%, dan belanja transfer 9,16% dari total belanja daerah. Alokasi anggaran pendidikan 20,13% dari total belanja daerah dan alokasi anggaran kesehatan 20,23% dari total belanja daerah.
‘Kami Fraksi Partai Golkar sependapat dengan pemerintah terhadap rancangan APBD Badung anggaran induk tahun 2022. Namun ada beberapa catatan- catatan strategis, saran untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut,’’ ujar Suardika.
Adapun catatan dan sarannya, bahwa sumber pendapatan daerah yang sebagai besar masih bertumpu pada PAD yang bersumber dari pajak pariwisata, dan masih adanya tunggakan pajak menunjukkan belum optimalnya penegakan supremasi hukum di bidang perpajakan. Untuk itu, pemerintah harus lebih tegas kepada aparaturnya untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan profesional.
Terhadap alokasi anggaran pendidikan sebesar 20,13 % yang sudah dan harus memenuhi amanat UU, namun masih terdapat permasalahan yang luput dari perhatian pemerintah, diantaranya status lahan sekolah dasar (SD) Nomor 5 dan Nomor 2 Kuta yang belum milik pemerintah daerah, sehingga berdampak pada bantuan fisik terhadap sekolah tersebut. SMP No.3 Kuta di Kedonganan yang masih kekurangan sarana prasarana.
Dengan dimulainya pembelajaran tatap muka (PTM), dan masih pada kondisi pandemi Covid-19, maka protokol kesehatan merupakan sebuah keharusan, untuk itu di setiap sekolah harus diaktifkan usaha kesehatan sekolah (UKS) dengan berkoordinasi dengan puskesmas terdekat.
‘’Banyaknya masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan dari program keluarga harapan (PKH) belum menerimanya, dan munculnya KK miskin baru akibat pandemi Covid-19, kami mendorong agar Pemerintah Kabupaten Badung memberikan bantuan PKH dan KK miskin baru, dengan melakukan verifikasi data secara objektif di tingkat desa/kelurahan,’’ ujarnya seraya menyebutkan pelayanan kesehatan krama Badung selalu diperhatikan, terlebih lagi bagi krama Badung yang memanfaatkan berbagai fasilitas kartu layanan kesehatan.
Dalam rangka pemulihan sektor pariwisata perlu mendapat perhatian yang lebih terutama sarana prasarananya antara lain lampu penerangan jalan (LPJ) di beberapa ruas jalan banyak yang mati, di sepanjang jalan Kuta Utara, jalan menuju Sawangan Nusa Dua Selatan, Kuta Selatan, perlunya trotoarisasi di daerah Kuta Utara, yang sampai saat ini belum terealisasi.
Peningkatan peranan UMKM terutama bumdes yang ada di desa dan merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa perlu mendapat perhatian, melalui penguatan modal, yang nantinya bisa bersinergi dengan petani ketika menjual hasil pertaniannya, termasuk penyediaan sarana pertaniannya.
‘’Pada sektor pertanian kami mendorong pemerintah, tidak hanya pemberian subsidi pada masa pengolahan pertanian tetapi juga pemberian subsidi pada saat pemasaran hasil pertanian,’’ katanya.
Berkenaan dengan, Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal; Ranperda Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Ranperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; Ranperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2018– 2038; dan Ranperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
Perubahan terhadap lima Raperda tersebut sebagai akibat dari telah diundangakannya, Undang-Undang tentang Cipta Kerja, sehingga dengan demikian maka peraturan di bawahnya harus menyesuaikan dengan peraturan di atasnya.
‘’Berkenanan dengan perubahan nomenklatur yang digunakan maka kami Fraksi Partai Golkar, sependapat dengan perubahan dan penetapan peraturan daerah yang baru,’’ tegasnya.
Sedangkan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sangat penting untuk mereformasi birokrasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel dan lincah. Penyederhanaan eselonisasi birokrasi menjadi 2 level, dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.
‘’Terhadap hal tersebut kami Fraksi Golkar setuju terhadap perubahan atas Perda Nmor 1 tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,’’ ungkapnya.
Terhadap Ranperda Pencabutan Perda Nomor 24 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, UPTD Puskesmas memiliki peranan sangat strategis dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
Oleh karena itu UPTD puskesmas dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. ‘’Berkenan dengan hal tersebut Fraksi Partai Golkar setuju terhadap perubahan peraturan tersebut dengan catatan pelayanan prima perihal kesehatan selalu dikedepankan bagi krama Badung,’’ ujar Suardika mengakhiri pemandangan umum Fraksi Golkar DPRD Badung. (gs)
