SIRAM LADANG PASIR: Saat peninjauan ke petani garam di Desa Kusamba, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali, Cok Ace menyempatkan waktu menyiram ladang pasir dengan menggunakan air laut yang diangkut menggunakan alat tradisional timba, Rabu (3/11).
Klungkung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) kembali blusukan ke pesisir pantai di Bali untuk melihat secara langsung produksi produk garam tradisional lokal Bali yang sedang dikerjakan, khususnya oleh Kelompok Petani Garam Kusamba Sarining Segara di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada, Rabu (Buda Pon, Sungsang) 3 November 2021.
Dalam kunjungannya tersebut, turut juga dihadiri oleh Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster bersama Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Bali Ny. Tjokorda Putri Hariyani Ardhana Sukawati, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta bersama Ketua TP PKK Kabupaten Klungkung Ny. Ayu Suwirta, Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom, Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma, dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali I Made Gunaja.
Blusukan ke tempat pengaraman tradisional lokal Bali yang terus digencarkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster di sepanjang pesisir pantai Pulau Bali ini untuk memastikan kondisi produksi garam tradisional lokal Bali, apakah berjalan lancar atau mengalami hambatan di lapangan? Hal ini dilakukan Gubernur Bali juga untuk mempertegas bahwa: 1). Saat ini Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali, pada Selasa (Anggara Paing, Tolu), tanggal 28 September 2021, sebagai wujud nyata keberpihakan dan komitmen Pemerintah Provinsi Bali terhadap sumber daya lokal dengan berperan aktif untuk melindungi, melestarikan, memberdayakan, dan memanfaatkan Produk Garam Tradisional Lokal Bali sebagai salah satu basis pengembangan perekonomian Bali untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali secara sekala-niskala; dan 2). Mengimplementasikan 6 (enam) sektor unggulan yang tertuang dalam konsep Ekonomi Kerthi Bali, salah satunya di sektor: 1). Kelautan/Perikanan; dan 2).Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi.
Saat kegiatan peninjauannya di Desa Kusamba, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali, Cok Ace menyempatkan waktu menyiram ladang pasir dengan menggunakan air laut yang diangkut menggunakan alat tradisional timba.
Gubernur Koster menilai produk garam tradisional lokal Bali di Kusamba memiliki rasa yang gurih dan berkualitas, meskipun proses pembuatan garam Kusamba harus melalui proses penyaringan air laut hingga penjemuran dengan menggunakan alat tradisional.
Kehadiran Gubernur Bali ke tempat pengaraman di Kusamba, dimanfaatkan oleh Ketua Kelompok Petani Garam Kusamba Sarining Segara, Mangku Wayan Rena untuk menyampaikan aspirasi terkait hambatan yang dialami para petani di dalam memproduksi produk garam, seperti: 1). Para petani merasa merugi, kalau para tengkulak mempermainkan harga garam Kusamba; 2). Petani garam memohon bantuan Palung (Alat tradisional yang terbuat dari batang pohon kelapa utuh yang dibelah dua, dengan memiliki fungsi untuk tempat memproses pengkristalan/penggaraman, red) kepada Gubernur Bali, Wayan Koster untuk meningkatkan produksi garam Kusamba dan agar rasanya tetap terjaga ‘khas’.
BLUSUKAN: Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) blusukan ke Kelompok Petani Garam Kusamba Sarining Segara di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada, Rabu (Buda Pon, Sungsang) 3 November 2021.
“Saya mohon bantuan Bapak Gubernur Bali untuk memberikan Palung ke petani garam Kusamba, karena proses pengaraman yang menggunakan palung akan lebih bagus hasil panennya, seperti memiliki rasa yang gurih,” mohon Mangku Wayan Rena; dan 3). Kelompok Petani Garam Kusamba Sarining Segara juga memohon agar Gubernur Bali, Wayan Koster memfasilitasi terbitnya ijin Indikasi Geografis untuk produksi garam di Kusamba, mengingat garam di Kusamba memiliki potensi yang sangat luar biasa di pasaran.
“Dimana saat musim panen tiba, garam ini sudah diminati para tengkulak hingga terjual sampai ke Surabaya, namun belum terjual di berbagai pasar modern. Kemudian saat musim normal, kami bisa memproduksi garam sampai 4 ton dalam jangka waktu 1 bulan yang dikerjakan oleh kelompok kami dengan anggota 17 orang. Mengenai harganya bervariasi kami jual, ada yang dijual per 1 kg itu seharga Rp 20 ribu untuk garam geo membran, ada juga yang dijual sampai Rp 25 ribu untuk garam palung,” jelasnya dihadapan Gubernur Bali sambil mengungkapkan keuntungan yang diraihnya per bulan mencapai Rp 4 juta, dan berharap semoga ada regenerasi di sektor pertanian garam tradisional lokal Bali ini.
Mendengar aspirasi tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menegaskan bahwa akan memberikan bantuan Palung tersebut kepada petani garam di Kusamba, karena kondisinya mendesak. Kemudian di dalam produksinya, Gubernur Bali jebolan ITB ini mengajak Kelompok Petani Garam Kusamba Sarining Segara untuk memasarkan hasil produksinya ke pasar modern dengan branding atau kemasan produk yang bagus. Karena, sekarang sudah ada Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali, yang memungkinkan produk garam tradisional lokal Bali masuk pasar modern, apalagi produknya sudah memiliki Indikasi Geografis (IG).
“Karena ijin Indikasi Geografisnya belum keluar, saya sudah perintahkan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali untuk segera memproses ijin tersebut, agar cepat terbit,” tegas mantan Anggota DPR-RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Sementara itu Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, I Made Gunaja melaporkan hasil koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Bali dihadapan Gubernur Bali. Jelasnya, bahwa untuk ijin Kekayaan Intelektual berupa Indikasi Geografis Garam Kusamba saat ini sedang proses dan sekarang sudah memasuki tahap pemeriksaan subtansi. “Setelah ini selesai, maka sertifikat ijin tersebut sudah bisa diterbitkan,” lapornya.
Sebagai penutup, Gubernur Bali bersama Wakil Gubernur Bali mengingatkan Bupati Klungkung dan Kelompok Petani Garam Kusamba Sarining Segara untuk tidak memberikan ijin kepada pengusaha hotel, villa/restaurant membangun di kawasan produksi garam yang ada di Kusamba. Hal ini ditekankan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster agar lahan produksi garam di Kusamba tetap lestari keberadaannya dan meningkat produksinya.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menilai kondisi pertanian garam Kusamba yang masih tradisional ini memiliki nilai di bidang daya tarik wisata. “Jadi saya setuju kalau kegiatan pertanian garam Kusamba ini berjalan beriringan dengan konsep wisata, karena dulu saya sempat antar tamu kesini dan suasananya sangat menarik karena keunikannya, sehingga cocok sebagai destinasi wisata. Untuk itu, saya mohon dilestarikan gaya arsitektur bangunan produksi garamnya,” ujar Wagub Bali, Cok Ace.
Di akhir acara, Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster bersama Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Bali, Ny. Tjokorda Putri Hariyani Ardhana Sukawati yang didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Klungkung, Ny. Ayu Suwirta menyerahkan bantuan beras kepada Kelompok Petani Garam Kusamba Sarining Segara. (gs)
Infografis pertumbuhan perekonomian Bali triwulan I Tahun 2026. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, perekonomian Bali pada Triwulan I 2026 tumbuh kuat sebesar 5,58% (yoy). Di tengah gejolak geopolitik global, ekonomi Bali mampu tumbuh positif yang menunjukkan ekonomi Bali tetap kuat dan berdaya tahan meskipun kondisi eksternal dipenuhi dengan ketidakpastian.
Perekonomian Provinsi Bali pada Triwulan I 2026 masih tinggi meskipun melambat dari triwulan sebelumnya (5,86%; yoy), sejalan dengan pola seasonal-nya. Capaian pertumbuhan ekonomi tersebut didorong pertumbuhan hampir seluruh lapangan usaha (LU). Merujuk data BPS, LU dengan pertumbuhan tertinggi masih berada pada LU Administrasi Pemerintah yang tumbuh 16,67% (yoy), diikuti LU Industri Pengolahan (8,93% yoy).
Lebih lanjut, LU Pertanian tumbuh menguat sebesar 2,36% (yoy) yang didorong peningkatan kinerja subsektor perkebunan dan peternakan. LU konstruksi juga tumbuh menguat sebesar 4,87% (yoy) didukung tingginya realisasi proyek strategis serta investasi PMA dan PMDN. Sementara itu, LU Akmamin masih tumbuh kuat sebesar 6,44% (yoy), meskipun melambat seiring periode low season dan penutupan beberapa penerbangan karena konflik Timur Tengah. Dari sisi pengeluaran, ekonomi Bali yang tumbuh kuat utamanya didukung pertumbuhan konsumsi pemerintah yang meningkat sebesar 20,28% (yoy) yang bersumber dari realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah.
Komponen dengan pertumbuhan terbesar berikutnya adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 6,78% (yoy). Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,02% (yoy) sejalan dengan aktivitas belanja masyarakat pada momen HBKN Nyepi, Ramadan, dan Idul Fitri, disertai program potongan harga belanja dan insentif Pemerintah. Di sisi lain, ekspor luar negeri tumbuh 2,84% (yoy) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan melambatnya ekspor jasa (kunjungan wisatawan).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa ke depan, Bank Indonesia memprakirakan perekonomian Bali akan meningkat pada triwulan II 2026 seiring meningkatnya kinerja pariwisata yang memasuki pola high season bersumber dari wisatawan mancanegara (utamanya India) dan wisatawan nusantara (liburan sekolah), meningkatnya kinerja pertanian seiring panen raya padi dan hortikultura, kuatnya konstruksi proyek terutama terkait pariwisata dan proyek strategis pemerintah, dan meningkatnya konsumsi rumah tangga seiring dengan HBKN Galungan-Kuningan.
“Melalui penguatan sinergi antara pemerintah, pelaku ekonomi, dan stakeholders terkait, Bank Indonesia berkomitmen mendukung berbagai inovasi serta kebijakan strategis daerah. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional maupun global,” ujarnya. (gs/bi)
Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 4 Mei 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada April 2026 mengalami inflasi sebesar 0,01% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan Maret sebesar 0,50% (mtm), dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional bulan April sebesar 0,13% (mtm). Inflasi didorong kenaikan harga BBM dan LPG nonsubsidi, serta pergerakan harga komoditas global mendorong dinamika pergerakan inflasi secara bulanan di tengah ketersediaan sejumlah komoditas pertanian.
Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan menurun dari 2,81% (yoy) pada Maret 2026 menjadi 2,08% (yoy). Secara spasial, hanya 1 (satu) Kota dari 4 (empat) Kabupaten/Kota IHK di Bali yang mengalami inflasi bulanan pada Maret 2026 yakni Kota Denpasar dengan inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,19% (mtm) atau 2,51% (yoy), namun masih dalam kisaran target 2,5±1%.
Selanjutnya, Kota Singaraja mengalami deflasi bulanan sebesar -0,09% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,51% (yoy), diikuti Kabupaten Tabanan dengan deflasi bulanan sebesar -0,17% (yoy) atau inflasi tahunan sebesar 1,40% (yoy), dan selanjutnya Kabupaten Badung yang juga mengalami deflasi bulanan sebesar -0,17% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 1,41% (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada April 2026 bersumber dari kenaikan harga angkutan udara, beras, minyak goreng, canang sari, dan nasi dengan lauk. Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga cabai rawit, daging ayam ras, sawi hijau, buncis, dan emas perhiasan. Inflasi yang terjaga mendukung daya beli masyarakat di tengah konflik geopolitik global.
Bank Indonesia Provinsi Bali mengapresiasi dan mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar sehingga capaian inflasi Provinsi Bali dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%. Ke depan, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain ketidakpastian cuaca pada peralihan musim hujan ke kemarau yang disertai potensi El Nino, potensi kenaikan harga minyak dan komoditas dunia di tengah ketidakpastian global, serta peningkatan permintaan HBKN Idul Adha dan long weekend yang berpotensi meningkatkan permintaan pangan dari sektor pariwisata.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani menegaskan, dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali senantiasa bersinergi dan berinovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, yang difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu menjaga stabilitas pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat aspek regulasi. Strategi tersebut diimplementasikan utamanya melalui intensifikasi operasi pasar dengan kaidah 3T (tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran), penguatan kerja sama antar daerah baik intra-Bali maupun luar Bali, dan perluasan ekosistem ketahanan pangan hulu-hilir yang inklusif dengan melibatkan BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi, yang diperkuat melalui regulasi pemanfaatan produk pangan lokal oleh pelaku usaha di daerah. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, inflasi tahun 2026 diprakirakan terjaga dalam sasaran 2,5%±1%. (gs/bi)
Infografis perkembangan tenaga kerja Bali. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang mencerminkan kinerja kegiatan dunia usaha di Provinsi Bali pada triwulan I 2026 tetap tumbuh meskipun melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan dunia usaha pada triwulan I 2026 sebesar 17,91%, melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 35,46%.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa melandainya SKDU Provinsi Bali pada triwulan I 2026 utamanya disebabkan oleh penurunan kinerja lapangan usaha (LU) utama seperti Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman (Akmamin) dari – 0,67% pada triwulan IV 2025 menjadi sebesar -8,32% pada triwulan I 2026 dan LU Konstruksi dari 8,88% pada triwulan IV 2025 menjadi -1,78% pada triwulan I 2026.
Erwin menegaskan bahwa faktor musiman perlambatan jumlah kunjungan wisatawan pasca periode libur akhir tahun (low season) memberikan dampak pada sektor pariwisata, perdagangan, dan LU pendukung lainnya. Hal tersebut memberikan efek perlambatan daya beli masyarakat. Normalisasi kinerja sektor pariwisata pasca libur akhir tahun turut tercermin dari data kunjungan wisatawan Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. “Terdapat penurunan kedatangan wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman) pada triwulan I 2026 sebesar 10,85% (qtq) atau dari jumlah kedatangan sebanyak 2,94 juta orang menjadi 2,62 juta orang,” ujarnya.
Selain faktor musiman, sebut Erwin, ketidakpastian ekonomi global turut menahan kinerja usaha seiring dengan adanya kondisi peperangan di wilayah Timur Tengah yang masih terus bergulir sehingga berpengaruh terhadap perubahan jadwal penerbangan. Lebih lanjut, instabilitas geopolitik global juga memberikan efek kenaikan harga plastik yang banyak dipergunakan di berbagai sektor di Bali. Hal tersebut seiring dengan berkurangnya pasokan bijih plastik yang berasal dari Timur Tengah.
Erwin menegaskan bahwa kenaikan harga bijih plastik turut dirasakan oleh pedagang pasar tradisional di tiga wilayah pemantauan harga Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Badung), yang menyatakan rata-rata kenaikan bijih plastik pada bulan April jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya berkisar antara 30%-60% (mtm). Fenomena kelangkaan bahan baku plastik tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha yang sebagian besar menghindari opsi menaikkan harga jual.
Di sisi lain, LU Jasa Keuangan diharapkan mampu memberikan optimisme pada dunia usaha, dengan peningkatan SBT LU Jasa Keuangan sebesar 2,95% (qtq) atau dari 0,27% pada triwulan IV 2025 menjadi 3,22% pada triwulan I 2026. Peningkatan pada LU Jasa Keuangan tidak terlepas dari masih adanya geliat aktivitas ekonomi selama triwulan I 2026 dari rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Nyepi dan Idul Fitri.
Dikatakan, SKDU merupakan survei triwulanan Bank Indonesia yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dunia usaha, memberikan indikasi arah perkembangan perekonomian, serta menyediakan informasi tentang ekspektasi pelaku usaha terhadap perkiraan inflasi. Pelaksanaan SKDU di Provinsi Bali dilakukan terhadap 130 pelaku usaha yang tersebar di seluruh Provinsi Bali dan mewakili 17 kategori lapangan usaha. Metode perhitungan dilakukan dengan saldo bersih tertimbang yakni dengan menghitung selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban meningkat dengan persentase jumlah respons yang memberikan jawaban menurun, dan dengan memperhitungkan bobot masing-masing lapangan usaha. (gs/bi)