Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Presiden Jokowi Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera

BALIILU Tayang

:

de
LUNCURKAN: Presiden RI Joko Widodo secara resmi meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera pada, Jumat (Sukra Pon, Medangsia), 3 Desember 2021 di Kura-Kura Bali, Denpasar dan disaksikan secara langsung oleh Menteri Bappenas Suharso Manoarfa bersama Gubernur Bali Wayan Koster. (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com – Presiden RI Joko Widodo secara resmi meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera pada, Jumat (Sukra Pon, Medangsia), 3 Desember 2021 di Kura-Kura Bali, Denpasar dan disaksikan secara langsung oleh Menteri Bappenas Suharso Manoarfa bersama Gubernur Bali Wayan Koster.

Momen bersejarah di era kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster yang akan membawa ekonomi Pulau Bali tidak tergantung pada satu sektor pariwisata saja, dalam kesempatan itu turut juga dihadiri oleh Duta Besar Negara Sahabat, Menteri Koordinator, para Menteri di Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, hingga bupati/walikota se-bali, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, rektor, akademisi dan pelaku usaha.

Ekonomi Kerthi Bali merupakan gagasan Gubernur Bali Wayan Koster yang telah ditulis secara lengkap dan terinci dalam Buku “EKONOMI KERTHI BALI Membangun BALI ERA BARU”, yang diluncurkan pada tanggal 20 Oktober 2021.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan di masa pandemi beberapa negara terjadi kelangkaan energi, kelangkaan pangan, inflasinya mengalami kenaikan yang tinggi. Karena pandemi juga kelangkaan kontainer baik untuk dalam negeri maupun untuk yang ekspor semua negara mengalaminya.

“Sebelumnya hal ini tidak terprediksi dan tidak diperkirakan. Kemudian karena pandemi, beberapa minggu terakhir ini terjadi yang namanya kenaikan harga produsen. Jadi hati-hati ini, sehingga yang namanya fiskal semua negara bisa defisit semuanya. Moneter di beberapa negara juga terjadi keguncangan-keguncangan,” kata Presiden RI dalam sambutannya seraya mengajak seluruh stakeholder yang hadir harus siap-siap mengantisipasinya.

Presiden RI Joko Widodo pada kesempatan tersebut juga menyinggung soal G20. “Kita tahu semuanya sejak kemarin kita sudah memegang Presidensi G20. Keketuaan G20 ini adalah sebuah kepercayaan dan kehormatan yang diberikan dunia kepada kita. Hati-hati di G20 ini, negara-negara besar ada semuanya. Negara-negara dengan Gross Domestic Product (GDP) paling gede-gede,” katanya sembari menegaskan di dalam Presidensi G20 akan masuk dalam 3 hal yang menjadi konsentrasi kita, yakni 1) Arsitektur Kesehatan Global (Ini memang harus berubah dengan kejadian pandemi; 2) Kemudian transformasi digital, (semua negara mengejar itu, red); 3) Green ekonomi dan transisi energi yang juga penting untuk kita bicarakan.

Oleh sebab itu, berulang-ulang saya katakan bahwa pandemi ini harus dijadikan momentum di dalam transformasi fundamental. Semua harus memiliki keinginan itu, sehingga ketangguhan ekonomi kita itu ada. Karena pandemi ini memberikan peluang kepada kita untuk melompat naik. “Tapi kita bisa memanfaatkan momentum ini tidak? Untuk meningkatkan diri dan melakukan transformasi ekonomi secara besar-besaran. Sehingga kita harapkan, pasca-Covid selesai, Kita sudah berada pada posisi yang lebih baik,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi sangat memahami betul dalam dua tahun ini, masyarakat Bali betul-betul terpukul. “Tadi Bapak Gubernur menyampaikan, pertumbuhan ekonomi di 2020 berada di posisi minus 9,43%, padahal sebelumnya di kondisi normal, Bali biasanya mengalami pertumbuhan di atas rata-rata nasional di angka 5,3 persen. Sehingga ekonomi Bali mengalami kontraksi yang paling dalam, dibandingkan provinsi-provinsi yang lain, karena memang sektor pariwisata yang diandalkan Bali ini adalah sektor yang paling awal terimbas dan sektor yang memang paling belakang untuk pulih,” jelasnya.

Baca Juga  Seminar Kepemimpinan Peradah Badung, Generasi Muda Tangguh Calon Pemimpin Bangsa

Oleh karena itu, kita harus melakukan refleksi besar-besaran sekaligus menstransformasi diri secara fundamental. Ada beberapa hal yang harus kita jadikan perhatian, yang pertama, kita harus meningkatkan terus diserfikasi ekonomi, ekonomi tidak bisa seperti sekarang ini, terutamanya Bali hanya tergantung pada satu sektor pariwisata. Di tengah sektor pariwisata yang mengalami pukulan yang sangat hebat, sektor pertanian justru mampu bertahan, bahkan tumbuh positif dibandingkan sektor-sektor yang lain. ”Detail seperti ini harus kita tahu semua, dan apa yang harus kita lakukan dan semua harus ngerti,” sebutnya.

Selanjutnya yang kedua, paradigma dan tata kelola pariwisata harus memprioritaskan kesehatan dan keamanan. “Perjalanan pariwisata di masa pandemi, dan nantinya pasca-pandemi pasti akan berubah total. Wisatawan pasti akan menghindari kerumunan dan kontak erat yang terlalu sering. Karena apa pun, para wisatawan harus bisa diyakinkan bahwa kesenangan dalam berwisata itu tetap terjamin kesehatannya dan tidak tertular oleh virus. Ketiga, pariwisata Bali perlu bertransformasi dari mass tourism (kunjungan dengan jumlah yang banyak, red) menjadi green tourism, dan quality tourism,” jelas Presiden Jokowi seraya mengatakan kita harus mulai pikirkan ke arah itu, pariwisata yang berbasis sosial, budaya, lingkungan sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal Bali yang membangun harmoni dan memuliakan alam. Semangat untuk memuliakan alam, manusia, dan budaya harus terus kita teruskan untuk menyongsong masa depan dan kita memiliki komitmen yang kuat untuk memiliki green ekonomi, ini kekuatan Bali, kekuatan Indonesia ada di sini, dan kita akan garap mulai bulan ini.

Mengenai Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa bagaimana pun hebatnya peta jalan dan rencana yang dibuat, tidak akan bermakna apa-apa, kalau kita tidak bisa mengeksekusinya. “Sering kita terlambat, sering kita tidak segera mulai, karena eksekusinya terlalu banyak sekali hitung-hitungannya, sehingga malah ragu-ragu. Maju mundur, maju mundur, maju mundur, dan ngak maju. Malah mundur terus, orang lain sudah maju sampai kemana-mana. Keberanian mengeksekusi menjadi sangat penting, karena kita menghadapi kecepatan dalam berkompetisi dan tantangan,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa mengatakan Peta Jalan transformasi ekonomi Bali dan Master Plan Ulapan merupakan penerjemahan penugasan dari Bapak Presiden kepada Bappenas untuk menyusun transformasi ekonomi Indonesia pasca-Covid-19.

Bali, kata Menteri Bappenas, merupakan barometer Indonesia di mata dunia harus segera pulih dan bangkit serta harus bertransformasi menjadi Bali Era Baru dengan cara menyusun 6 program transformasi, kembali yang selaras dengan nilai-nilai filosofi kearifan lokal.

Bali memiliki tantangan kesehatan yang cukup besar, dimana TBC dan HIV merupakan penyakit menular tertinggi, angka kematian bayi berada di atas rata-rata nasional. Mayoritas pekerja di Bali berpendidikan SMP ke bawah. Sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas. Dengan strategi Bali pintar dan sehat, Bali akan memiliki sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter, kuat, kreatif dan memiliki kemampuan inovasi yang tinggi.

Baca Juga  Pembiayaan Berkelanjutan Berperan Penting Dorong Transisi Menuju Pemulihan Ekonomi yang Hijau, Tangguh dan Inklusif

Terkait dengan minimnya penggunaan teknologi di sektor pertanian, terbatasnya keterkaitan rantai pasok komoditas dari hulu hingga hilir, terbatasnya keragaman subsektor industri dan rendahnya kontribusi sektor industri terhadap total ekspor, maka dengan strategi Bali produktif, Bali akan memiliki tenaga kerja kelas menengah dan pertanian modern menuju Bali Pulau Organik.

Lebih lanjut Menteri Bappenas mengatakan, industri hijau berorientasi ekspor serta pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, melalui pengembangan pariwisata berkualitas dengan master plan Ulapan yang mengembangkan 3 zonasi, pertama zonasi pengembangan produk wisata berbasis keluhuran warisan budaya Ubud, zona kedua pengembangan produk wisata berbasis budaya keseharian masyarakat Tegalalang, dan zona ketiga pengembangan produk wisata berbasis wisata alam dan petualangan di Payangan.

Disebutkan juga, bahwa Bali saat ini menghadapi permasalahan lingkungan hingga masalah keterbatasan infrastruktur konektivitas serta minimnya infrastruktur logistik. Jadi melalui strategi Bali terintegrasi, Bali akan menjadi logistik udara yang menghubungkan Bali dengan pasar domestik dan pasar global.

Peranan digital juga diungkap Menteri Suharso Manoarfa. Dalam sambutannya, ia mengatakan peranan digital menjadi penting terutama pada saat tantangan Bali yang saat ini masih terdapat blank spot dan kecepatan jaringan yang rendah terkonsentrasinya layanan operator seluler di Bali bagian Selatan dan pemanfaatan digital internet yang relatif rendah. Maka melalui strategi Bali Smart, Bali akan memiliki 100% digital covering dengan kualitas jaringan prima serta diharapkan menjadi destinasi star up-dunia, dengan memiliki sistem digital terintegrasi.

Terakhir, di dalam pembiayaan dana alokasi khusus untuk Bali pada tahun 2021 untuk transformasi persampahan yang akan berlanjut di tahun-tahun yang akan datang, serta pengembangan kawasan khusus pariwisata kesehatan di Sanur, pembangunan Pelabuhan Benoa sebagai Bali Maritime Tourism Hub, pembangunan jalan bebas hambatan Gilimanuk-Mengwitani, serta bantuan hibah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Bali seperti hibah dari pemerintah Singapura, Swedia dan Amerika Serikat.

Dengan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru, maka diharapkan produktivitas tenaga kerja akan meningkat hingga 4 kali lipat dan ekonomi tumbuh rata-rata 7,4%, hingga tingkat pengangguran menurun 0,5% dan akan tercipta peningkatan produksi. “Mudah-mudahan dokumen peta jalan ini dapat direplikasi oleh provinsi lain untuk mendesain ulang perencanaan jangka panjang pasca-pandemi Covid-19 menuju Indonesia emas 2045.

Sedangkan Gubernur Bali Wayan Koster dalam laporannya menyampaikan, atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Bali, kami mengucapkan selamat datang di Bali kepada Bapak Presiden serta seluruh undangan, dalam menghadiri acara Peluncuran Peta Jalan Ekonomi Kerthi Balimenuju Bali Era Baru. “Seluruh masyarakat Bali merasa sangat terhormat dan bahagia atas kunjungan Bapak Presiden pada hari yang baik ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Gubernur Koster melaporkan, bahwa berkat komitmen kuat, kebijakan, dan arahan Bapak Presiden, penanganan pandemi Covid-19 di Bali telah mencapai hasil yang baik, ditandai dengan melandainya jumlah kasus harian, tingkat kesembuhan yang tinggi, kasus meninggal semakin menurun, dan jumlah kasus aktif juga menurun secara konsisten. Pencapaian yang baik ini, sangat terkait dengan tingginya cakupan vaksinasi, yakni vaksinasi suntik ke-1 telah mencapai 101%dan suntik ke-2 sudah mencapai 89%dari target jumlah penduduk yang divaksinasi sebanyak 3,4 juta orang. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama Pemerintah Provinsi Bali, Kodam IX/Udayana, Polda Bali, pemerintah kota/kabupaten, desa, kelurahan, dan desa adat, serta berbagai komponen masyarakat se-Bali.

Baca Juga  Pembiayaan Berkelanjutan Berperan Penting Dorong Transisi Menuju Pemulihan Ekonomi yang Hijau, Tangguh dan Inklusif

Pandemi Covid-19 telah berlangsung hampir dua tahun, memberi dampak negatif terhadap Kepariwisataan Bali, sehingga pada tahun 2020 perekonomian Bali mengalami kontraksi sangat dalam mencapai -9.34%.  Menjelang akhir tahun 2021 ini, telah mulai ada indikasi pemulihan, ditandai peningkatan jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali. Penerbangan mulai penuh, tingkat hunian hotel mulai meningkat, restoran mulai ramai, dan aktivitas ekonomi masyarakat mulai menggeliat.

“Masyarakat tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan, di mana-mana terlihat kepatuhan masyarakat memakai masker. Sesuai arahan Bapak Presiden, Kami telah mengantisipasi munculnya varian baru Omicron dengan memperketat protokol kesehatan,” jelas Gubernur Bali asal Desa Sembiran Buleleng ini.

Pandemi Covid-19 dikatakan oleh Gubernur Bali jebolan ITB ini, akan menjadi momentum yang benar-benar telah menyadarkan kami, bahwa perekonomian Bali yang didominasi satu sektor pariwisata, ternyata sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal, seperti gangguan keamanan, bencana alam, dan bencana non-alam. Oleh karena itu, sudah saatnya perekonomian Bali ditata ulang guna menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali; kembali pada keorisinilan dan keunggulan sumber daya lokalyang meliputi alam, manusia, dan kebudayaan Bali.

Menimbang keseluruhan aspek pengalaman pahittersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah merumuskan konsep perekonomian bernama Ekonomi Kerthi Bali, yakni ekonomi yang harmonis terhadap alam, hijau atau ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan, terdiri dari 6 (enam) sektor unggulan, yaitu: 1) Pertanian dalam arti luas (organik); 2) Kelautan dan Perikanan; 3) Industri berbasis budaya branding Bali; 4) IKM, UMKM, dan Koperasi; 5) Ekonomi Kreatif dan Digital; serta 6) Pariwisata. Sektor pariwisata dikembangkan berbasis budaya dan berorientasi kuat pada kualitas, diimbangi dengan keunggulan 5 (lima) sektor lain yang selama ini belum dikelola secara terarah dan optimal.

Di akhir sambutannya, Gubernur Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menyampaikan rasa syukurnya dan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden, telah berkenan menjadikan Ekonomi Kerthi Balisebagai konsep transformasi perekonomian Bali, yang diinisiasi oleh Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Kami sangat berharap, program ini sudah bisa mulai dilaksanakan pada tahun 2022 secara bertahap dan berlanjut sampai menjadi percontohan yang sukses. “Semoga atas restu alam semesta, kebijakan dan kebijaksanaan Bapak Presiden, menjadikan perekonomian Bali bangkit, majuuntuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali,” pungkas orang nomor satu di Pemprov Bali ini. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Bahas Japem, Ketua DPRD Badung: APBD Perubahan 2026 Harus Bermanfaat Nyata bagi Warga Badung

Published

on

By

Rapat Paripurna Bahas APBD Perubahan Badung 2026
RAPAT PARIPURNA: Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti pimpin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung membahas Penyampaian Jawaban Pemerintah (Japem) terhadap Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terkait Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai IIII Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis, 17 September 2026. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis, 17 September 2026. Rapat membahas Penyampaian Jawaban Pemerintah (Japem) terhadap Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I, Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II, I Made Wijaya dan Wakil Ketua III, I Made Sunarta serta dihadiri anggota DPRD Badung.

Dari eksekutif hadir, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, Ida Bagus Surya Suamba, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Badung, Pimpinan Instansi Vertikal Badung, para Direksi Perusahaan Daerah Badung, para tenaga ahli DPRD Badung dan Fraksi DPRD Badung serta para undangan lainnya.

“Jadi, saya kira tadi sudah semuanya dijawab oleh Bapak Bupati tentang apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi saran Dewan tentang APBD Perubahan Tahun 2026,” ujar Anom Gumanti kepada awak media usai memimpin rapat paripurna.

Anom Gumanti lanjut menjelaskan, bahwa pelaksanaan rapat paripurna ini juga telah mengacu pada Tata Tertib DPRD Badung Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 9 Ayat 3. Dalam tatib tersebut, setiap saran atau pendapat yang disampaikan Dewan wajib mendapatkan jawaban dari Bupati dalam Rapat Paripurna.

Terkait jawaban pemerintah tersebut dapat diterima oleh masing-masing fraksi, Anom Gumanti mengatakan pimpinan DPRD telah memberikan kesempatan kepada seluruh Ketua Fraksi untuk melakukan penelaahan lebih lanjut.

Menurutnya, hasil penelaahan fraksi tersebut nantinya akan menjadi salah satu referensi dalam pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna berikutnya.

Baca Juga  Seminar Kepemimpinan Peradah Badung, Generasi Muda Tangguh Calon Pemimpin Bangsa

“Kami memberikan kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk menelaah jawaban pemerintah. Hasilnya tentu menjadi bahan dalam pengambilan keputusan,” ucapnya.

Anom Gumanti berharap proses pembahasan APBD Perubahan 2026 tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan manfaat nyata bagi masyarakat Badung.

Anom Gumanti menegaskan DPRD Badung akan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menentukan keputusan terhadap Raperda Perubahan APBD 2026.

“Jika APBD Perubahan ini memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, tentu akan kita sahkan dan putuskan bersama,” tutupnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gianyar Raih Peringkat Terbaik III Nasional Anugerah Layanan Investasi 2026

Published

on

By

Bupati Mahayastra Terima Penghargaan Layanan Investasi
TERIMA PENGHARGAAN: Bupati Gianyar I Made Mahayastra, menerima penghargaan Anugerah Layanan Investasi (ALI) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Tahun 2026 dari Wamendagri Bima Arya dalam acara yang berlangsung di Auditorium Nusantara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Jakarta, Selasa (15/9). (Foto: Hms Gianyar)

Jakarta, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Gianyar kembali mencatatkan prestasi di Tingkat Nasional. Melalui Anugerah Layanan Investasi (ALI) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Tahun 2026, Gianyar berhasil meraih Peringkat Terbaik III Pemerintah Tingkat Kabupaten atas Capaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) dengan predikat Kategori “Prima”.

Penghargaan tersebut menempatkan Gianyar dalam jajaran tiga besar dari 416 kabupaten se-Indonesia. Gianyar juga menjadi satu-satunya kabupaten dari Provinsi Bali yang berhasil masuk nominasi dalam kategori tersebut. Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Gianyar I Made Mahayastra, dari Wamendagri Bima Arya dalam acara yang berlangsung di Auditorium Nusantara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Jakarta, Selasa (15/9).

Pada Tingkat Pemerintah Kabupaten, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, meraih Terbaik I, disusul Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai Terbaik III.

Bagi Pemkab Gianyar, penghargaan ini menjadi apresiasi atas konsistensi dalam membangun pelayanan investasi yang semakin mudah, cepat, transparan dan memberikan kepastian bagi masyarakat serta pelaku usaha.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama perangkat daerah teknis yang selama ini turut berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan investasi dan perizinan.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Gianyar. Yang terpenting bukan hanya penghargaan yang kita terima, tetapi bagaimana pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha terus kita tingkatkan,” ujar Bupati Mahayastra.

Menurutnya, pelayanan investasi tidak berhenti pada penyelesaian proses perizinan. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik setelah perizinan diterbitkan.

Karena itu, Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) menjadi bagian penting yang terus diperkuat. Percepatan tidak hanya menyangkut proses administratif, tetapi juga bagaimana berbagai kendala dalam realisasi kegiatan usaha dapat ditangani secara cepat, tepat dan terintegrasi.

Baca Juga  Pembiayaan Berkelanjutan Berperan Penting Dorong Transisi Menuju Pemulihan Ekonomi yang Hijau, Tangguh dan Inklusif

“Investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita ingin investasi yang hadir di Gianyar mampu menggerakkan perekonomian, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Mahayastra.

Dalam upaya tersebut, sinergi antara DPMPTSP Kabupaten Gianyar, perangkat daerah teknis dan pelaku usaha menjadi kunci. Kolaborasi diperlukan agar pelayanan tidak berjalan secara parsial dan setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan usaha dapat segera mendapatkan solusi.

Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab Gianyar Dr. Ida Ayu Ketut Surya Adnyani dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar Ni Luh Gede Eka Suary bersama jajaran turut mendampingi Bupati Gianyar dalam penerimaan penghargaan tersebut. Capaian ini sekaligus menjadi gambaran atas kerja lintas perangkat daerah dalam mendukung terciptanya ekosistem investasi yang kondusif.

Ke depan, Pemkab Gianyar tidak menjadikan penghargaan ini sebagai titik akhir. Predikat Pelayanan Prima justru menjadi dorongan untuk terus melakukan evaluasi, pembenahan dan inovasi agar kualitas pelayanan investasi semakin responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.

Acara Anugerah Layanan Investasi 2026 turut dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya turut menyerahkan penghargaan kepada pemerintah daerah penerima ALI 2026.

Penghargaan ALI 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk terus memperkuat pelayanan publik, mempercepat pelaksanaan berusaha dan menjaga iklim investasi yang sehat. Dengan kolaborasi lintas sektor, investasi diharapkan semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat menuju Gianyar maju. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemerintah Beri Keringanan PKB, Tunggakan Lebih dari Dua Tahun Cukup Bayar Dua Tahun

Published

on

By

Pelayanan Pajak Kendaraan di Samsat Gerokgak
Kantor Samsat gerai Gerokgak yang ramai dikunjungi pembayar pajak kendaraan. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Kabar baik bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemerintah memberikan keringanan melalui kebijakan pembebasan pokok pajak dan denda, sehingga masyarakat yang memiliki tunggakan lebih dari dua tahun cukup membayar pokok pajak untuk dua tahun.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2026 dan berlaku mulai 9 September hingga 11 November 2026. Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan dengan beban pembayaran yang lebih ringan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Perang Wibawa, Kamis (17/9), mengajak masyarakat memanfaatkan kebijakan tersebut sebaik-baiknya.

“Ketika masyarakat punya tunggakan lebih dari dua tahun, cukup membayar dua tahun pokok pajak saja. Pokok pajak tahun ketiga dan seterusnya dihapuskan sesuai ketentuan, begitu juga dendanya,” jelasnya.

Ia memberikan gambaran, apabila masyarakat memiliki tunggakan PKB selama lima tahun, maka cukup membayar pokok pajak untuk dua tahun. Sementara tunggakan pokok pajak untuk tiga tahun berikutnya mendapatkan pembebasan sesuai ketentuan program.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan kesempatan yang perlu dimanfaatkan masyarakat. Terlebih, pemerintah juga terus mendekatkan pelayanan pembayaran PKB melalui berbagai langkah, mulai dari Samsat Keliling, pelayanan door to door, razia gabungan, hingga pembukaan Gerai Samsat di Kecamatan Gerokgak yang berlokasi di Gedung PATEN Kantor Camat Gerokgak.

“Ini kesempatan emas bagi masyarakat. Mari berbondong-bondong memanfaatkan kanal pembayaran PKB yang tersedia dan jangan sampai kesempatan ini lewat,” ajaknya.

Di sisi lain, berbagai upaya tersebut juga dilakukan Bapenda untuk mengoptimalkan penerimaan PKB Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2026, target penerimaan dari sektor PKB yang harus diamankan mencapai 64 miliar.

Baca Juga  Seminar Kepemimpinan Peradah Badung, Generasi Muda Tangguh Calon Pemimpin Bangsa

Perang Wibawa menegaskan, kemudahan pelayanan dan keringanan yang diberikan pemerintah diharapkan dapat mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya.

“Mari manfaatkan insentif fiskal ini sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya. Setelah itu, mari kita dukung pembangunan Buleleng dengan membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca