Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Presiden Jokowi Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera

BALIILU Tayang

:

de
LUNCURKAN: Presiden RI Joko Widodo secara resmi meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera pada, Jumat (Sukra Pon, Medangsia), 3 Desember 2021 di Kura-Kura Bali, Denpasar dan disaksikan secara langsung oleh Menteri Bappenas Suharso Manoarfa bersama Gubernur Bali Wayan Koster. (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com – Presiden RI Joko Widodo secara resmi meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera pada, Jumat (Sukra Pon, Medangsia), 3 Desember 2021 di Kura-Kura Bali, Denpasar dan disaksikan secara langsung oleh Menteri Bappenas Suharso Manoarfa bersama Gubernur Bali Wayan Koster.

Momen bersejarah di era kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster yang akan membawa ekonomi Pulau Bali tidak tergantung pada satu sektor pariwisata saja, dalam kesempatan itu turut juga dihadiri oleh Duta Besar Negara Sahabat, Menteri Koordinator, para Menteri di Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, hingga bupati/walikota se-bali, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, rektor, akademisi dan pelaku usaha.

Ekonomi Kerthi Bali merupakan gagasan Gubernur Bali Wayan Koster yang telah ditulis secara lengkap dan terinci dalam Buku “EKONOMI KERTHI BALI Membangun BALI ERA BARU”, yang diluncurkan pada tanggal 20 Oktober 2021.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan di masa pandemi beberapa negara terjadi kelangkaan energi, kelangkaan pangan, inflasinya mengalami kenaikan yang tinggi. Karena pandemi juga kelangkaan kontainer baik untuk dalam negeri maupun untuk yang ekspor semua negara mengalaminya.

“Sebelumnya hal ini tidak terprediksi dan tidak diperkirakan. Kemudian karena pandemi, beberapa minggu terakhir ini terjadi yang namanya kenaikan harga produsen. Jadi hati-hati ini, sehingga yang namanya fiskal semua negara bisa defisit semuanya. Moneter di beberapa negara juga terjadi keguncangan-keguncangan,” kata Presiden RI dalam sambutannya seraya mengajak seluruh stakeholder yang hadir harus siap-siap mengantisipasinya.

Presiden RI Joko Widodo pada kesempatan tersebut juga menyinggung soal G20. “Kita tahu semuanya sejak kemarin kita sudah memegang Presidensi G20. Keketuaan G20 ini adalah sebuah kepercayaan dan kehormatan yang diberikan dunia kepada kita. Hati-hati di G20 ini, negara-negara besar ada semuanya. Negara-negara dengan Gross Domestic Product (GDP) paling gede-gede,” katanya sembari menegaskan di dalam Presidensi G20 akan masuk dalam 3 hal yang menjadi konsentrasi kita, yakni 1) Arsitektur Kesehatan Global (Ini memang harus berubah dengan kejadian pandemi; 2) Kemudian transformasi digital, (semua negara mengejar itu, red); 3) Green ekonomi dan transisi energi yang juga penting untuk kita bicarakan.

Oleh sebab itu, berulang-ulang saya katakan bahwa pandemi ini harus dijadikan momentum di dalam transformasi fundamental. Semua harus memiliki keinginan itu, sehingga ketangguhan ekonomi kita itu ada. Karena pandemi ini memberikan peluang kepada kita untuk melompat naik. “Tapi kita bisa memanfaatkan momentum ini tidak? Untuk meningkatkan diri dan melakukan transformasi ekonomi secara besar-besaran. Sehingga kita harapkan, pasca-Covid selesai, Kita sudah berada pada posisi yang lebih baik,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi sangat memahami betul dalam dua tahun ini, masyarakat Bali betul-betul terpukul. “Tadi Bapak Gubernur menyampaikan, pertumbuhan ekonomi di 2020 berada di posisi minus 9,43%, padahal sebelumnya di kondisi normal, Bali biasanya mengalami pertumbuhan di atas rata-rata nasional di angka 5,3 persen. Sehingga ekonomi Bali mengalami kontraksi yang paling dalam, dibandingkan provinsi-provinsi yang lain, karena memang sektor pariwisata yang diandalkan Bali ini adalah sektor yang paling awal terimbas dan sektor yang memang paling belakang untuk pulih,” jelasnya.

Baca Juga  Seminar Kepemimpinan Peradah Badung, Generasi Muda Tangguh Calon Pemimpin Bangsa

Oleh karena itu, kita harus melakukan refleksi besar-besaran sekaligus menstransformasi diri secara fundamental. Ada beberapa hal yang harus kita jadikan perhatian, yang pertama, kita harus meningkatkan terus diserfikasi ekonomi, ekonomi tidak bisa seperti sekarang ini, terutamanya Bali hanya tergantung pada satu sektor pariwisata. Di tengah sektor pariwisata yang mengalami pukulan yang sangat hebat, sektor pertanian justru mampu bertahan, bahkan tumbuh positif dibandingkan sektor-sektor yang lain. ”Detail seperti ini harus kita tahu semua, dan apa yang harus kita lakukan dan semua harus ngerti,” sebutnya.

Selanjutnya yang kedua, paradigma dan tata kelola pariwisata harus memprioritaskan kesehatan dan keamanan. “Perjalanan pariwisata di masa pandemi, dan nantinya pasca-pandemi pasti akan berubah total. Wisatawan pasti akan menghindari kerumunan dan kontak erat yang terlalu sering. Karena apa pun, para wisatawan harus bisa diyakinkan bahwa kesenangan dalam berwisata itu tetap terjamin kesehatannya dan tidak tertular oleh virus. Ketiga, pariwisata Bali perlu bertransformasi dari mass tourism (kunjungan dengan jumlah yang banyak, red) menjadi green tourism, dan quality tourism,” jelas Presiden Jokowi seraya mengatakan kita harus mulai pikirkan ke arah itu, pariwisata yang berbasis sosial, budaya, lingkungan sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal Bali yang membangun harmoni dan memuliakan alam. Semangat untuk memuliakan alam, manusia, dan budaya harus terus kita teruskan untuk menyongsong masa depan dan kita memiliki komitmen yang kuat untuk memiliki green ekonomi, ini kekuatan Bali, kekuatan Indonesia ada di sini, dan kita akan garap mulai bulan ini.

Mengenai Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa bagaimana pun hebatnya peta jalan dan rencana yang dibuat, tidak akan bermakna apa-apa, kalau kita tidak bisa mengeksekusinya. “Sering kita terlambat, sering kita tidak segera mulai, karena eksekusinya terlalu banyak sekali hitung-hitungannya, sehingga malah ragu-ragu. Maju mundur, maju mundur, maju mundur, dan ngak maju. Malah mundur terus, orang lain sudah maju sampai kemana-mana. Keberanian mengeksekusi menjadi sangat penting, karena kita menghadapi kecepatan dalam berkompetisi dan tantangan,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa mengatakan Peta Jalan transformasi ekonomi Bali dan Master Plan Ulapan merupakan penerjemahan penugasan dari Bapak Presiden kepada Bappenas untuk menyusun transformasi ekonomi Indonesia pasca-Covid-19.

Bali, kata Menteri Bappenas, merupakan barometer Indonesia di mata dunia harus segera pulih dan bangkit serta harus bertransformasi menjadi Bali Era Baru dengan cara menyusun 6 program transformasi, kembali yang selaras dengan nilai-nilai filosofi kearifan lokal.

Bali memiliki tantangan kesehatan yang cukup besar, dimana TBC dan HIV merupakan penyakit menular tertinggi, angka kematian bayi berada di atas rata-rata nasional. Mayoritas pekerja di Bali berpendidikan SMP ke bawah. Sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas. Dengan strategi Bali pintar dan sehat, Bali akan memiliki sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter, kuat, kreatif dan memiliki kemampuan inovasi yang tinggi.

Baca Juga  Pembiayaan Berkelanjutan Berperan Penting Dorong Transisi Menuju Pemulihan Ekonomi yang Hijau, Tangguh dan Inklusif

Terkait dengan minimnya penggunaan teknologi di sektor pertanian, terbatasnya keterkaitan rantai pasok komoditas dari hulu hingga hilir, terbatasnya keragaman subsektor industri dan rendahnya kontribusi sektor industri terhadap total ekspor, maka dengan strategi Bali produktif, Bali akan memiliki tenaga kerja kelas menengah dan pertanian modern menuju Bali Pulau Organik.

Lebih lanjut Menteri Bappenas mengatakan, industri hijau berorientasi ekspor serta pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, melalui pengembangan pariwisata berkualitas dengan master plan Ulapan yang mengembangkan 3 zonasi, pertama zonasi pengembangan produk wisata berbasis keluhuran warisan budaya Ubud, zona kedua pengembangan produk wisata berbasis budaya keseharian masyarakat Tegalalang, dan zona ketiga pengembangan produk wisata berbasis wisata alam dan petualangan di Payangan.

Disebutkan juga, bahwa Bali saat ini menghadapi permasalahan lingkungan hingga masalah keterbatasan infrastruktur konektivitas serta minimnya infrastruktur logistik. Jadi melalui strategi Bali terintegrasi, Bali akan menjadi logistik udara yang menghubungkan Bali dengan pasar domestik dan pasar global.

Peranan digital juga diungkap Menteri Suharso Manoarfa. Dalam sambutannya, ia mengatakan peranan digital menjadi penting terutama pada saat tantangan Bali yang saat ini masih terdapat blank spot dan kecepatan jaringan yang rendah terkonsentrasinya layanan operator seluler di Bali bagian Selatan dan pemanfaatan digital internet yang relatif rendah. Maka melalui strategi Bali Smart, Bali akan memiliki 100% digital covering dengan kualitas jaringan prima serta diharapkan menjadi destinasi star up-dunia, dengan memiliki sistem digital terintegrasi.

Terakhir, di dalam pembiayaan dana alokasi khusus untuk Bali pada tahun 2021 untuk transformasi persampahan yang akan berlanjut di tahun-tahun yang akan datang, serta pengembangan kawasan khusus pariwisata kesehatan di Sanur, pembangunan Pelabuhan Benoa sebagai Bali Maritime Tourism Hub, pembangunan jalan bebas hambatan Gilimanuk-Mengwitani, serta bantuan hibah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Bali seperti hibah dari pemerintah Singapura, Swedia dan Amerika Serikat.

Dengan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru, maka diharapkan produktivitas tenaga kerja akan meningkat hingga 4 kali lipat dan ekonomi tumbuh rata-rata 7,4%, hingga tingkat pengangguran menurun 0,5% dan akan tercipta peningkatan produksi. “Mudah-mudahan dokumen peta jalan ini dapat direplikasi oleh provinsi lain untuk mendesain ulang perencanaan jangka panjang pasca-pandemi Covid-19 menuju Indonesia emas 2045.

Sedangkan Gubernur Bali Wayan Koster dalam laporannya menyampaikan, atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Bali, kami mengucapkan selamat datang di Bali kepada Bapak Presiden serta seluruh undangan, dalam menghadiri acara Peluncuran Peta Jalan Ekonomi Kerthi Balimenuju Bali Era Baru. “Seluruh masyarakat Bali merasa sangat terhormat dan bahagia atas kunjungan Bapak Presiden pada hari yang baik ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Gubernur Koster melaporkan, bahwa berkat komitmen kuat, kebijakan, dan arahan Bapak Presiden, penanganan pandemi Covid-19 di Bali telah mencapai hasil yang baik, ditandai dengan melandainya jumlah kasus harian, tingkat kesembuhan yang tinggi, kasus meninggal semakin menurun, dan jumlah kasus aktif juga menurun secara konsisten. Pencapaian yang baik ini, sangat terkait dengan tingginya cakupan vaksinasi, yakni vaksinasi suntik ke-1 telah mencapai 101%dan suntik ke-2 sudah mencapai 89%dari target jumlah penduduk yang divaksinasi sebanyak 3,4 juta orang. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama Pemerintah Provinsi Bali, Kodam IX/Udayana, Polda Bali, pemerintah kota/kabupaten, desa, kelurahan, dan desa adat, serta berbagai komponen masyarakat se-Bali.

Baca Juga  Seminar Kepemimpinan Peradah Badung, Generasi Muda Tangguh Calon Pemimpin Bangsa

Pandemi Covid-19 telah berlangsung hampir dua tahun, memberi dampak negatif terhadap Kepariwisataan Bali, sehingga pada tahun 2020 perekonomian Bali mengalami kontraksi sangat dalam mencapai -9.34%.  Menjelang akhir tahun 2021 ini, telah mulai ada indikasi pemulihan, ditandai peningkatan jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali. Penerbangan mulai penuh, tingkat hunian hotel mulai meningkat, restoran mulai ramai, dan aktivitas ekonomi masyarakat mulai menggeliat.

“Masyarakat tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan, di mana-mana terlihat kepatuhan masyarakat memakai masker. Sesuai arahan Bapak Presiden, Kami telah mengantisipasi munculnya varian baru Omicron dengan memperketat protokol kesehatan,” jelas Gubernur Bali asal Desa Sembiran Buleleng ini.

Pandemi Covid-19 dikatakan oleh Gubernur Bali jebolan ITB ini, akan menjadi momentum yang benar-benar telah menyadarkan kami, bahwa perekonomian Bali yang didominasi satu sektor pariwisata, ternyata sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal, seperti gangguan keamanan, bencana alam, dan bencana non-alam. Oleh karena itu, sudah saatnya perekonomian Bali ditata ulang guna menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali; kembali pada keorisinilan dan keunggulan sumber daya lokalyang meliputi alam, manusia, dan kebudayaan Bali.

Menimbang keseluruhan aspek pengalaman pahittersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah merumuskan konsep perekonomian bernama Ekonomi Kerthi Bali, yakni ekonomi yang harmonis terhadap alam, hijau atau ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan, terdiri dari 6 (enam) sektor unggulan, yaitu: 1) Pertanian dalam arti luas (organik); 2) Kelautan dan Perikanan; 3) Industri berbasis budaya branding Bali; 4) IKM, UMKM, dan Koperasi; 5) Ekonomi Kreatif dan Digital; serta 6) Pariwisata. Sektor pariwisata dikembangkan berbasis budaya dan berorientasi kuat pada kualitas, diimbangi dengan keunggulan 5 (lima) sektor lain yang selama ini belum dikelola secara terarah dan optimal.

Di akhir sambutannya, Gubernur Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menyampaikan rasa syukurnya dan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden, telah berkenan menjadikan Ekonomi Kerthi Balisebagai konsep transformasi perekonomian Bali, yang diinisiasi oleh Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Kami sangat berharap, program ini sudah bisa mulai dilaksanakan pada tahun 2022 secara bertahap dan berlanjut sampai menjadi percontohan yang sukses. “Semoga atas restu alam semesta, kebijakan dan kebijaksanaan Bapak Presiden, menjadikan perekonomian Bali bangkit, majuuntuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali,” pungkas orang nomor satu di Pemprov Bali ini. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-Fraksi

Soroti Krisis Air Bersih, Dorong Teknologi SWRO hingga Pelebaran Jalan

Loading

Published

on

By

Ketua DPRD Badung Serahkan Dokumen PU Fraksi kepada Bupati
SERAHKAN DOKUMEN: Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyerahkan dokumen PU Fraksi-Fraksi DPRD Badung kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung, Kamis (5/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Kamis, 5 November 2026, menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua dan segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam rapat tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa agenda utama rapat paripurna ini adalah mendengarkan pandangan umum dari tiga fraksi yang ada di DPRD Badung—yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan—terhadap empat Raperda, yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam keterangannya usai rapat, Anom Gumanti menyoroti sejumlah catatan penting dari dewan, salah satunya terkait penuntasan krisis air bersih di wilayah Badung Selatan. Dewan mendorong Perumda Air Minum Tirta Mangutama tidak hanya bergantung pada sumber air konvensional, tetapi juga mulai mengkaji penerapan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih (Sea Water Reverse Osmosis / SWRO).

“Ketika melaksanakan penyelesaian kebutuhan air di Badung ini, dewan mendorong agar direksi melaksanakan atau mungkin melakukan teknologi SWRO, artinya bagaimana mengolah air laut untuk bisa menjadi air bersih,” ujar Anom Gumanti.

Baca Juga  Seminar Kepemimpinan Peradah Badung, Generasi Muda Tangguh Calon Pemimpin Bangsa

Ia menambahkan, sebelumnya pasokan air di Kuta Selatan hanya mengandalkan Dam Estuari. Dengan adanya tambahan penyertaan modal yang baru, pihak perumda kini berencana mengambil air di wilayah Tukad Mati guna menambah suplai ke wilayah selatan, di samping harapan agar teknologi SWRO dapat segera direalisasikan.

Selain masalah air bersih, rapat paripurna juga menyoroti persoalan infrastruktur dan kemacetan lalu lintas, khususnya di kawasan Kuta Selatan seperti Desa Pecatu. Dewan menerima usulan dari sejumlah fraksi agar jalan-jalan utama yang ada diperlebar atau dijadikan jalur operatif alternatif agar mobilitas pariwisata tidak terganggu.

Di sektor ketenagakerjaan dan keuangan, dewan mencatat adanya usulan untuk mengevaluasi dan meningkatkan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Terkait tren peningkatan pendapatan daerah, Anom Gumanti menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta perencanaan anggaran yang realistis.

“Intinya bahwa anggaran ini agar bisa tepat guna, tepat sasaran, dan kemudian lagi bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Anom Gumanti memastikan pihak legislatif akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana penyertaan modal yang telah disetujui. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan kinerja pengelolaan sumber daya manusia dan program kerja benar-benar berada di jalur yang tepat (on the track) serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Terima Empat Raperda Strategis, Krisis Air di Bukit Jadi Sorotan Utama

Published

on

By

Fraksi PDI Perjuangan Serahkan Pandangan Umum di DPRD Badung
SERAHKAN DOKUMEN PU FRAKSI: Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom menyerahkan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan kepada Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti saat Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyatakan dapat menerima empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kendati demikian, persetujuan tersebut disertai berbagai catatan, koreksi, serta rekomendasi rinci yang akan dibahas lebih mendalam melalui rapat alat kelengkapan dewan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sikap politik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat Raperda strategis. Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua serta segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom., memaparkan tanggapan fraksinya terhadap keempat Raperda yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Terkait penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp 150 miliar hingga tahun anggaran 2029—dengan alokasi Rp 37 miliar pada APBD 2027—Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya landasan hukum yang kuat guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan berharap penambahan modal ini dapat menyelesaikan masalah menahun di wilayah Bali Selatan.

Baca Juga  Pembiayaan Berkelanjutan Berperan Penting Dorong Transisi Menuju Pemulihan Ekonomi yang Hijau, Tangguh dan Inklusif

“Dengan adanya penambahan penyertaan modal ini, kami berharap Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama mampu mengatasi krisis air di daerah Bukit, seperti Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan sekitarnya di Kecamatan Kuta Selatan. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi direksi untuk mengeluhkan kekurangan modal guna menuntaskan krisis air tersebut,” tegas Rai Wirata.

Sementara itu, untuk Raperda penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara, fraksi menyetujui pemenuhan kewajiban Pemkab Badung pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 10 miliar dari total rencana penyertaan modal Rp 150 miliar hingga 2030.

Terkait Raperda Pencabutan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, fraksi menilai substansi aturan tersebut sudah tidak relevan dan berpotensi tumpang tindih. Pengaturan teknis kependudukan skala kabupaten dinilai cukup diatur melalui peraturan kepala daerah.

Rincian APBD Kabupaten Badung Tahun 2027

Dalam pandangannya terhadap Raperda APBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan daerah dalam menunjang pelayanan publik. Komposisi keuangan daerah dirancang dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Daerah: dirancang sebesar Rp 11.634.722.053.183,00, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 10.904.723.845.178,00, Pendapatan Transfer: Rp 729.998.208.005,00.

Belanja Daerah: Dirancang Rp 13.379.086.523.923,00, yang terdiri atas: Belanja Operasi: Rp 7.009.193.884.288,00, Belanja Modal: Rp 4.310.626.626.071,00, Belanja Tidak Terduga: Rp 145.421.455.883,00, dan Belanja Transfer: Rp 1.913.844.557.681,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 534.528.799.452,00 dan penerimaan pembiayaan utang daerah Rp 2.614.248.087.124,00 (termasuk pinjaman daerah Rp 2.079.719.287.672,00).

Pengeluaran Pembiayaan: Mencakup penyertaan modal pada Perumda Tirta Mangutama (Rp 37 miliar) dan PT Jamkrida Bali Mandara (Rp 10 miliar), serta pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar Rp 822.883.616.384,00.

Baca Juga  Seminar Kepemimpinan Peradah Badung, Generasi Muda Tangguh Calon Pemimpin Bangsa

Usulan Infrastruktur, Penataan Kawasan, dan Evaluasi Kebencanaan

Selain memberikan persetujuan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, di antaranya:

Penuntasan pavingisasi gang, pelebaran serta pengaspalan Jalan Cemongkak menuju Buana Sari, pembuatan akses menurun ke Pantai Labuan Sait, dan pengaspalan Jalan Merpati di Desa Pecatu, Kuta Selatan.

Penataan Pantai Cemagi secara tuntas untuk kepentingan keagamaan, serta kelanjutan program trotoarisasi dari Mengening ke Munggu dan pembangunan jalan alternatif dari Banjar Seseh ke SD 2 Cemagi guna mengurai kemacetan.

Pembebasan lahan di sebelah utara Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala untuk dijadikan ruang terbuka hijau, sarana olahraga, rekreasi keluarga, serta wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal.

Di sektor penanggulangan bencana, Fraksi menyampaikan duka mendalam atas tragedi tanah longsor di kawasan glamping eco park Desa Pelaga, Kecamatan Petang. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didorong untuk segera melakukan penanganan darurat serta mengevaluasi potensi kerawanan bencana alam guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.

Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung beserta jajaran eksekutif atas kerja keras dalam mengatasi kemacetan melalui pembukaan akses jalan baru di Kuta Selatan serta koordinasi intensif yang membuat pembahasan penyertaan modal dapat berjalan lebih cepat dari target. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wagub Giri Prasta Tinjau Bedah Rumah di Jembrana, Tekankan Kualitas Bangunan demi Kenyamanan Warga

Bersumber dari Perubahan APBD 2026, Bantuan Rp 75 Juta Diharapkan Hadirkan Hunian Layak bagi Keluarga Kurang Mampu

Loading

Published

on

By

Wagub Giri Prasta Tinjau Program Bedah Rumah di Jembrana
TINJAU BEDAH RUMAH: Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, meninjau program bedah rumah Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, meninjau program bedah rumah Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11).

Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah rumah keluarga I Gede Yogi Agus Cahaya di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi hunian penerima manfaat sekaligus memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Wagub Giri Prasta Tinjau Program Bedah Rumah di Jembrana

Program bedah rumah tersebut bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dengan nilai bantuan sebesar Rp 75 juta.

Bantuan diperuntukkan bagi pembangunan rumah satu lantai seluas 30 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur, teras, dan kamar mandi. Pembangunan rumah diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat.

Saat meninjau kediaman I Gede Yogi Agus Cahaya, Wagub Giri Prasta mendapati kondisi rumah yang tergolong tidak layak huni. Salah satu kamar tidur juga difungsikan sebagai dapur, sementara atap genteng mengalami kebocoran dan lantai teras masih berupa tanah.

Kondisi sanitasi rumah tersebut juga belum memadai. Kamar mandi mengalami kerusakan berat dan tidak memiliki atap. Selain itu, rumah keluarga tersebut belum terhubung dengan jaringan air bersih PDAM sehingga masih mengandalkan sumur tradisional untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Melihat kondisi tersebut, Wagub Giri Prasta meminta agar pelaksanaan program bedah rumah benar-benar memperhatikan kualitas bangunan, mulai dari konstruksi hingga kelengkapan fasilitas dasar.

Ia menekankan bahwa pembangunan rumah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga harus memastikan hunian yang dihasilkan layak ditempati serta mampu memberikan rasa aman, sehat, dan nyaman bagi penghuninya.

Baca Juga  Pembiayaan Berkelanjutan Berperan Penting Dorong Transisi Menuju Pemulihan Ekonomi yang Hijau, Tangguh dan Inklusif

I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini, istri I Gede Yogi Agus Cahaya, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan bedah rumah yang diterima keluarganya. Ia mewakili suaminya yang saat kunjungan berlangsung masih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Matur suksma, Bapak Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, atas bantuan bedah rumahnya. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami,” ungkapnya saat berdialog dengan Wagub Giri Prasta dan Bupati Jembrana.

Dalam kesehariannya, I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini bekerja membuat perlengkapan upakara berupa tamas, sedangkan suaminya bekerja serabutan. Keduanya berupaya memenuhi kebutuhan keluarga di tengah keterbatasan ekonomi dan kondisi tempat tinggal yang belum layak.

Selain meninjau kondisi rumah, Wagub Giri Prasta juga memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 500.000 kepada Putu Bagus Andi Yoga Sulung, anak pasangan I Gede Yogi Agus Cahaya dan I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian sekaligus motivasi agar Putu Bagus, yang saat ini duduk di kelas II SD Negeri Banyubiru, terus rajin belajar dan bersemangat menempuh pendidikan.

Melalui program bedah rumah ini, Pemerintah Provinsi Bali berupaya membantu masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca