Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Presiden Jokowi Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera

BALIILU Tayang

:

de
LUNCURKAN: Presiden RI Joko Widodo secara resmi meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera pada, Jumat (Sukra Pon, Medangsia), 3 Desember 2021 di Kura-Kura Bali, Denpasar dan disaksikan secara langsung oleh Menteri Bappenas Suharso Manoarfa bersama Gubernur Bali Wayan Koster. (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com – Presiden RI Joko Widodo secara resmi meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera pada, Jumat (Sukra Pon, Medangsia), 3 Desember 2021 di Kura-Kura Bali, Denpasar dan disaksikan secara langsung oleh Menteri Bappenas Suharso Manoarfa bersama Gubernur Bali Wayan Koster.

Momen bersejarah di era kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster yang akan membawa ekonomi Pulau Bali tidak tergantung pada satu sektor pariwisata saja, dalam kesempatan itu turut juga dihadiri oleh Duta Besar Negara Sahabat, Menteri Koordinator, para Menteri di Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, hingga bupati/walikota se-bali, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, rektor, akademisi dan pelaku usaha.

Ekonomi Kerthi Bali merupakan gagasan Gubernur Bali Wayan Koster yang telah ditulis secara lengkap dan terinci dalam Buku “EKONOMI KERTHI BALI Membangun BALI ERA BARU”, yang diluncurkan pada tanggal 20 Oktober 2021.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan di masa pandemi beberapa negara terjadi kelangkaan energi, kelangkaan pangan, inflasinya mengalami kenaikan yang tinggi. Karena pandemi juga kelangkaan kontainer baik untuk dalam negeri maupun untuk yang ekspor semua negara mengalaminya.

“Sebelumnya hal ini tidak terprediksi dan tidak diperkirakan. Kemudian karena pandemi, beberapa minggu terakhir ini terjadi yang namanya kenaikan harga produsen. Jadi hati-hati ini, sehingga yang namanya fiskal semua negara bisa defisit semuanya. Moneter di beberapa negara juga terjadi keguncangan-keguncangan,” kata Presiden RI dalam sambutannya seraya mengajak seluruh stakeholder yang hadir harus siap-siap mengantisipasinya.

Presiden RI Joko Widodo pada kesempatan tersebut juga menyinggung soal G20. “Kita tahu semuanya sejak kemarin kita sudah memegang Presidensi G20. Keketuaan G20 ini adalah sebuah kepercayaan dan kehormatan yang diberikan dunia kepada kita. Hati-hati di G20 ini, negara-negara besar ada semuanya. Negara-negara dengan Gross Domestic Product (GDP) paling gede-gede,” katanya sembari menegaskan di dalam Presidensi G20 akan masuk dalam 3 hal yang menjadi konsentrasi kita, yakni 1) Arsitektur Kesehatan Global (Ini memang harus berubah dengan kejadian pandemi; 2) Kemudian transformasi digital, (semua negara mengejar itu, red); 3) Green ekonomi dan transisi energi yang juga penting untuk kita bicarakan.

Oleh sebab itu, berulang-ulang saya katakan bahwa pandemi ini harus dijadikan momentum di dalam transformasi fundamental. Semua harus memiliki keinginan itu, sehingga ketangguhan ekonomi kita itu ada. Karena pandemi ini memberikan peluang kepada kita untuk melompat naik. “Tapi kita bisa memanfaatkan momentum ini tidak? Untuk meningkatkan diri dan melakukan transformasi ekonomi secara besar-besaran. Sehingga kita harapkan, pasca-Covid selesai, Kita sudah berada pada posisi yang lebih baik,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi sangat memahami betul dalam dua tahun ini, masyarakat Bali betul-betul terpukul. “Tadi Bapak Gubernur menyampaikan, pertumbuhan ekonomi di 2020 berada di posisi minus 9,43%, padahal sebelumnya di kondisi normal, Bali biasanya mengalami pertumbuhan di atas rata-rata nasional di angka 5,3 persen. Sehingga ekonomi Bali mengalami kontraksi yang paling dalam, dibandingkan provinsi-provinsi yang lain, karena memang sektor pariwisata yang diandalkan Bali ini adalah sektor yang paling awal terimbas dan sektor yang memang paling belakang untuk pulih,” jelasnya.

Baca Juga  Seminar Kepemimpinan Peradah Badung, Generasi Muda Tangguh Calon Pemimpin Bangsa

Oleh karena itu, kita harus melakukan refleksi besar-besaran sekaligus menstransformasi diri secara fundamental. Ada beberapa hal yang harus kita jadikan perhatian, yang pertama, kita harus meningkatkan terus diserfikasi ekonomi, ekonomi tidak bisa seperti sekarang ini, terutamanya Bali hanya tergantung pada satu sektor pariwisata. Di tengah sektor pariwisata yang mengalami pukulan yang sangat hebat, sektor pertanian justru mampu bertahan, bahkan tumbuh positif dibandingkan sektor-sektor yang lain. ”Detail seperti ini harus kita tahu semua, dan apa yang harus kita lakukan dan semua harus ngerti,” sebutnya.

Selanjutnya yang kedua, paradigma dan tata kelola pariwisata harus memprioritaskan kesehatan dan keamanan. “Perjalanan pariwisata di masa pandemi, dan nantinya pasca-pandemi pasti akan berubah total. Wisatawan pasti akan menghindari kerumunan dan kontak erat yang terlalu sering. Karena apa pun, para wisatawan harus bisa diyakinkan bahwa kesenangan dalam berwisata itu tetap terjamin kesehatannya dan tidak tertular oleh virus. Ketiga, pariwisata Bali perlu bertransformasi dari mass tourism (kunjungan dengan jumlah yang banyak, red) menjadi green tourism, dan quality tourism,” jelas Presiden Jokowi seraya mengatakan kita harus mulai pikirkan ke arah itu, pariwisata yang berbasis sosial, budaya, lingkungan sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal Bali yang membangun harmoni dan memuliakan alam. Semangat untuk memuliakan alam, manusia, dan budaya harus terus kita teruskan untuk menyongsong masa depan dan kita memiliki komitmen yang kuat untuk memiliki green ekonomi, ini kekuatan Bali, kekuatan Indonesia ada di sini, dan kita akan garap mulai bulan ini.

Mengenai Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa bagaimana pun hebatnya peta jalan dan rencana yang dibuat, tidak akan bermakna apa-apa, kalau kita tidak bisa mengeksekusinya. “Sering kita terlambat, sering kita tidak segera mulai, karena eksekusinya terlalu banyak sekali hitung-hitungannya, sehingga malah ragu-ragu. Maju mundur, maju mundur, maju mundur, dan ngak maju. Malah mundur terus, orang lain sudah maju sampai kemana-mana. Keberanian mengeksekusi menjadi sangat penting, karena kita menghadapi kecepatan dalam berkompetisi dan tantangan,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa mengatakan Peta Jalan transformasi ekonomi Bali dan Master Plan Ulapan merupakan penerjemahan penugasan dari Bapak Presiden kepada Bappenas untuk menyusun transformasi ekonomi Indonesia pasca-Covid-19.

Bali, kata Menteri Bappenas, merupakan barometer Indonesia di mata dunia harus segera pulih dan bangkit serta harus bertransformasi menjadi Bali Era Baru dengan cara menyusun 6 program transformasi, kembali yang selaras dengan nilai-nilai filosofi kearifan lokal.

Bali memiliki tantangan kesehatan yang cukup besar, dimana TBC dan HIV merupakan penyakit menular tertinggi, angka kematian bayi berada di atas rata-rata nasional. Mayoritas pekerja di Bali berpendidikan SMP ke bawah. Sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas. Dengan strategi Bali pintar dan sehat, Bali akan memiliki sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter, kuat, kreatif dan memiliki kemampuan inovasi yang tinggi.

Baca Juga  Pembiayaan Berkelanjutan Berperan Penting Dorong Transisi Menuju Pemulihan Ekonomi yang Hijau, Tangguh dan Inklusif

Terkait dengan minimnya penggunaan teknologi di sektor pertanian, terbatasnya keterkaitan rantai pasok komoditas dari hulu hingga hilir, terbatasnya keragaman subsektor industri dan rendahnya kontribusi sektor industri terhadap total ekspor, maka dengan strategi Bali produktif, Bali akan memiliki tenaga kerja kelas menengah dan pertanian modern menuju Bali Pulau Organik.

Lebih lanjut Menteri Bappenas mengatakan, industri hijau berorientasi ekspor serta pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, melalui pengembangan pariwisata berkualitas dengan master plan Ulapan yang mengembangkan 3 zonasi, pertama zonasi pengembangan produk wisata berbasis keluhuran warisan budaya Ubud, zona kedua pengembangan produk wisata berbasis budaya keseharian masyarakat Tegalalang, dan zona ketiga pengembangan produk wisata berbasis wisata alam dan petualangan di Payangan.

Disebutkan juga, bahwa Bali saat ini menghadapi permasalahan lingkungan hingga masalah keterbatasan infrastruktur konektivitas serta minimnya infrastruktur logistik. Jadi melalui strategi Bali terintegrasi, Bali akan menjadi logistik udara yang menghubungkan Bali dengan pasar domestik dan pasar global.

Peranan digital juga diungkap Menteri Suharso Manoarfa. Dalam sambutannya, ia mengatakan peranan digital menjadi penting terutama pada saat tantangan Bali yang saat ini masih terdapat blank spot dan kecepatan jaringan yang rendah terkonsentrasinya layanan operator seluler di Bali bagian Selatan dan pemanfaatan digital internet yang relatif rendah. Maka melalui strategi Bali Smart, Bali akan memiliki 100% digital covering dengan kualitas jaringan prima serta diharapkan menjadi destinasi star up-dunia, dengan memiliki sistem digital terintegrasi.

Terakhir, di dalam pembiayaan dana alokasi khusus untuk Bali pada tahun 2021 untuk transformasi persampahan yang akan berlanjut di tahun-tahun yang akan datang, serta pengembangan kawasan khusus pariwisata kesehatan di Sanur, pembangunan Pelabuhan Benoa sebagai Bali Maritime Tourism Hub, pembangunan jalan bebas hambatan Gilimanuk-Mengwitani, serta bantuan hibah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Bali seperti hibah dari pemerintah Singapura, Swedia dan Amerika Serikat.

Dengan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru, maka diharapkan produktivitas tenaga kerja akan meningkat hingga 4 kali lipat dan ekonomi tumbuh rata-rata 7,4%, hingga tingkat pengangguran menurun 0,5% dan akan tercipta peningkatan produksi. “Mudah-mudahan dokumen peta jalan ini dapat direplikasi oleh provinsi lain untuk mendesain ulang perencanaan jangka panjang pasca-pandemi Covid-19 menuju Indonesia emas 2045.

Sedangkan Gubernur Bali Wayan Koster dalam laporannya menyampaikan, atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Bali, kami mengucapkan selamat datang di Bali kepada Bapak Presiden serta seluruh undangan, dalam menghadiri acara Peluncuran Peta Jalan Ekonomi Kerthi Balimenuju Bali Era Baru. “Seluruh masyarakat Bali merasa sangat terhormat dan bahagia atas kunjungan Bapak Presiden pada hari yang baik ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Gubernur Koster melaporkan, bahwa berkat komitmen kuat, kebijakan, dan arahan Bapak Presiden, penanganan pandemi Covid-19 di Bali telah mencapai hasil yang baik, ditandai dengan melandainya jumlah kasus harian, tingkat kesembuhan yang tinggi, kasus meninggal semakin menurun, dan jumlah kasus aktif juga menurun secara konsisten. Pencapaian yang baik ini, sangat terkait dengan tingginya cakupan vaksinasi, yakni vaksinasi suntik ke-1 telah mencapai 101%dan suntik ke-2 sudah mencapai 89%dari target jumlah penduduk yang divaksinasi sebanyak 3,4 juta orang. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama Pemerintah Provinsi Bali, Kodam IX/Udayana, Polda Bali, pemerintah kota/kabupaten, desa, kelurahan, dan desa adat, serta berbagai komponen masyarakat se-Bali.

Baca Juga  Pembiayaan Berkelanjutan Berperan Penting Dorong Transisi Menuju Pemulihan Ekonomi yang Hijau, Tangguh dan Inklusif

Pandemi Covid-19 telah berlangsung hampir dua tahun, memberi dampak negatif terhadap Kepariwisataan Bali, sehingga pada tahun 2020 perekonomian Bali mengalami kontraksi sangat dalam mencapai -9.34%.  Menjelang akhir tahun 2021 ini, telah mulai ada indikasi pemulihan, ditandai peningkatan jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali. Penerbangan mulai penuh, tingkat hunian hotel mulai meningkat, restoran mulai ramai, dan aktivitas ekonomi masyarakat mulai menggeliat.

“Masyarakat tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan, di mana-mana terlihat kepatuhan masyarakat memakai masker. Sesuai arahan Bapak Presiden, Kami telah mengantisipasi munculnya varian baru Omicron dengan memperketat protokol kesehatan,” jelas Gubernur Bali asal Desa Sembiran Buleleng ini.

Pandemi Covid-19 dikatakan oleh Gubernur Bali jebolan ITB ini, akan menjadi momentum yang benar-benar telah menyadarkan kami, bahwa perekonomian Bali yang didominasi satu sektor pariwisata, ternyata sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal, seperti gangguan keamanan, bencana alam, dan bencana non-alam. Oleh karena itu, sudah saatnya perekonomian Bali ditata ulang guna menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali; kembali pada keorisinilan dan keunggulan sumber daya lokalyang meliputi alam, manusia, dan kebudayaan Bali.

Menimbang keseluruhan aspek pengalaman pahittersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah merumuskan konsep perekonomian bernama Ekonomi Kerthi Bali, yakni ekonomi yang harmonis terhadap alam, hijau atau ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan, terdiri dari 6 (enam) sektor unggulan, yaitu: 1) Pertanian dalam arti luas (organik); 2) Kelautan dan Perikanan; 3) Industri berbasis budaya branding Bali; 4) IKM, UMKM, dan Koperasi; 5) Ekonomi Kreatif dan Digital; serta 6) Pariwisata. Sektor pariwisata dikembangkan berbasis budaya dan berorientasi kuat pada kualitas, diimbangi dengan keunggulan 5 (lima) sektor lain yang selama ini belum dikelola secara terarah dan optimal.

Di akhir sambutannya, Gubernur Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menyampaikan rasa syukurnya dan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden, telah berkenan menjadikan Ekonomi Kerthi Balisebagai konsep transformasi perekonomian Bali, yang diinisiasi oleh Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Kami sangat berharap, program ini sudah bisa mulai dilaksanakan pada tahun 2022 secara bertahap dan berlanjut sampai menjadi percontohan yang sukses. “Semoga atas restu alam semesta, kebijakan dan kebijaksanaan Bapak Presiden, menjadikan perekonomian Bali bangkit, majuuntuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali,” pungkas orang nomor satu di Pemprov Bali ini. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Komisi III Serap Aspirasi Daerah untuk Perkuat Penyusunan RUU Perampasan Aset

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman usai kunjungan kerja reses ke Papua Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara.
KUNKER RESES: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, usai kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Papua Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara, di Jakarta, Selasa (28/7/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan komitmen Komisi III DPR RI untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana secara terbuka, partisipatif, dan mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum di berbagai daerah. Komitmen tersebut diperkuat melalui kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Papua Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, baru-baru ini.

Menurut Habiburokhman, kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi Komisi III DPR RI sekaligus sarana menyerap aspirasi masyarakat dan aparat penegak hukum terkait substansi RUU Perampasan Aset. Selain itu, Komisi III juga menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran dengan mendengarkan berbagai tantangan penegakan hukum, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik geografis yang kompleks.

“Komisi III DPR RI berkomitmen memastikan proses pembentukan undang-undang berlangsung secara terbuka, partisipatif, dan mengakomodasi berbagai perspektif dari para pemangku kepentingan di daerah. Penyusunan RUU Perampasan Aset tidak boleh hanya berangkat dari perspektif nasional, tetapi juga harus mengakomodasi karakteristik persoalan hukum dan tindak pidana di setiap daerah,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Politisi Fraksi Gerindra ini menjelaskan, dari berbagai aspirasi yang diterima selama masa reses, terdapat kesamaan pandangan bahwa negara memerlukan instrumen hukum yang lebih kuat untuk mengejar hasil kejahatan, tidak hanya menghukum pelakunya. Menurutnya, paradigma pemberantasan tindak pidana perlu diarahkan pada pelacakan aliran dana dan aset hasil kejahatan agar kejahatan tidak lagi menjadi sarana memperoleh keuntungan ekonomi.

“Paradigma pemberantasan kejahatan saat ini harus bergeser dari follow the suspect menjadi follow the money dan follow the asset. Kejahatan tidak boleh menjadi jalan untuk memperoleh keuntungan ekonomi,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Baca Juga  Seminar Kepemimpinan Peradah Badung, Generasi Muda Tangguh Calon Pemimpin Bangsa

Meski demikian, Habiburokhman menekankan bahwa penguatan kewenangan negara dalam RUU Perampasan Aset harus tetap diimbangi dengan perlindungan hak asasi manusia, penghormatan terhadap prinsip due process of law, kepastian hukum, mekanisme pengawasan yang efektif, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Legislator dari Dapil DKI Jakarta I itu menegaskan, Komisi III DPR RI ingin memastikan RUU tersebut menjadi instrumen hukum yang kuat sekaligus adil, proporsional, dan tidak membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, seluruh masukan yang diperoleh selama kunjungan kerja reses akan menjadi bahan penting dalam proses pembahasan RUU di DPR RI.

“Melalui rangkaian kunjungan kerja reses ini, kami berharap RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif, implementatif, dan memiliki legitimasi publik yang kuat karena disusun melalui proses yang terbuka serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan di berbagai daerah,” imbuh Habiburokhman dikutip dari laman dpr.go.id.

Menutup pernyataannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan selama pelaksanaan kunjungan kerja tersebut. “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan konstruktif. Partisipasi tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih adil, efektif, dan berintegritas,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Aksi Main Hakim Sendiri Tak Bisa Dibenarkan, Penegakan Hukum Harus oleh Negara

Published

on

By

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun dalam foto dokumentasi terkait pernyataannya soal kasus pengeroyokan di Buleleng.
Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun. (Foto : dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku dan tidak boleh diselesaikan melalui aksi main hakim sendiri. Pernyataan tersebut disampaikan Adang menanggapi peristiwa meninggalnya seorang terduga pelaku pencurian ayam akibat dugaan pengeroyokan massa di Kabupaten Buleleng, Bali.

Adang menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta berharap seluruh rangkaian peristiwa tersebut dapat diusut secara menyeluruh, profesional, dan transparan agar memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi semua pihak.

“Negara tidak boleh kalah oleh tindakan main hakim sendiri. Siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana tetap harus diproses sesuai hukum yang berlaku, bukan diadili di jalanan. Pada saat yang sama, siapa pun yang melakukan kekerasan hingga menghilangkan nyawa orang lain juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” ujar Adang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa dipengaruhi emosi maupun tekanan massa. Menurutnya, penyelesaian perkara pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum yang bekerja berdasarkan alat bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Prinsip negara hukum harus kita jaga bersama. Masyarakat tentu berhak membantu mengamankan pelaku yang tertangkap tangan, tetapi proses selanjutnya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum. Tidak boleh ada ruang bagi tindakan yang mengarah pada penganiayaan atau perampasan hak hidup seseorang,” tegasnya dikutip dari laman dpr.go.id.

Legislator Fraksi PKS itu juga mengingatkan bahwa maraknya aksi main hakim sendiri dapat menjadi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Oleh karena itu, ia mendorong penguatan edukasi hukum kepada masyarakat sekaligus peningkatan respons aparat dalam menangani setiap laporan tindak pidana.

Baca Juga  Pembiayaan Berkelanjutan Berperan Penting Dorong Transisi Menuju Pemulihan Ekonomi yang Hijau, Tangguh dan Inklusif

“Kepercayaan masyarakat terhadap hukum harus terus diperkuat melalui penegakan hukum yang cepat, profesional, dan berkeadilan. Ketika hukum berjalan dengan baik, masyarakat tidak akan terdorong mengambil tindakan sendiri yang justru berpotensi menimbulkan korban baru,” katanya.

Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi penegakan hukum, Adang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi kamtibmas dengan mengedepankan penyelesaian setiap persoalan melalui jalur hukum.

“Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Mari kita percayakan setiap proses hukum kepada aparat yang berwenang dan tidak menyelesaikan persoalan dengan kekerasan. Negara hukum hanya dapat berdiri kuat apabila seluruh masyarakat menghormati proses hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Sari Yuliati: Anak Korban Pengeroyokan di Bali Berhak Raih Masa Depan yang Lebih Baik

Published

on

By

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati bersama Anggota DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengunjungi keluarga korban pengeroyokan di Bali.
KUNJUNGAN: Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Ekonomi dan Keuangan, Sari Yuliati, bersama Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Bali, Gde Sumarjaya Linggih, saat mendatangi keluarga korban pengeroyokan yang meninggal dunia di Bali, Rabu (29/07/2026). (Foto: dpr.go.id)

Buleleng, baliilu.com – Kepedulian terhadap masa depan anak-anak korban tindak kekerasan menjadi perhatian serius Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Ekonomi dan Keuangan (KOREKKU) Sari Yuliati. Berangkat dari keyakinan ini, dirinya bersama Anggota DPR RI yang mewakili Daerah Pemilihan Bali Gde Sumarjaya Linggih mendatangi langsung rumah keluarga korban pengeroyokan yang meninggal dunia di Bali setelah diduga melakukan pencurian ayam di Desa Sidatapa, Buleleng. Bali, Rabu (29/7/2026) lalu.

Kehadirannya bukan untuk membahas perkara hukum yang saat ini telah ditangani aparat penegak hukum, melainkan untuk memastikan keluarga yang ditinggalkan, khususnya anak-anak korban tetap memiliki harapan dan masa depan yang layak. Dalam kesempatan itu, ia menyerahkan santunan kepada keluarga korban, bantuan perlengkapan sekolah berupa alat tulis, serta menyampaikan kabar yang membawa harapan bagi anak-anak korban.

Bantuan dari beberapa unsur berupa pendidikan diberikan kepada anak-anak korban hingga jenjang perguruan tinggi. Bantuan tersebut disalurkan melalui Legislator Daerah Pemilihan Nusa Tenggara II Sari Yuliati sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan mereka.

“Bagi kami, anak-anak tidak boleh menjadi korban dari sebuah peristiwa yang tidak mereka lakukan. Mereka tetap memiliki hak untuk bersekolah, bermimpi dan meraih masa depan yang lebih baik. Karena itu kami hadir untuk memastikan pendidikan mereka tetap berlanjut hingga perguruan tinggi,” ujar Sari melalui rilis di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Menurutnya, kehilangan sosok ayah akibat peristiwa tragis tersebut tidak boleh menjadi alasan terputusnya pendidikan anak-anak. Negara dan seluruh elemen masyarakat harus hadir memberikan perlindungan agar mereka dapat tumbuh dengan sehat, baik secara mental maupun sosial.

Sari menilai bahwa perhatian terhadap pemulihan psikologis anak sama pentingnya dengan bantuan ekonomi. Anak-anak yang kehilangan orang tua akibat peristiwa kekerasan berpotensi mengalami trauma berkepanjangan apabila tidak mendapatkan pendampingan dan lingkungan yang mendukung.

Baca Juga  Seminar Kepemimpinan Peradah Badung, Generasi Muda Tangguh Calon Pemimpin Bangsa

“Kita ingin mereka tumbuh menjadi generasi yang kuat, percaya diri, dan tetap memiliki cita-cita. Jangan sampai tragedi ini menghancurkan masa depan mereka. Pendidikan adalah investasi terbaik untuk memutus rantai kesedihan yang mereka alami hari ini,” kata Politisi Partai Golkar ini.

Pun, dirinya menegaskan bahwa peristiwa yang menewaskan korban harus menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Menurutnya, Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap dugaan tindak pidana harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalaupun seseorang diduga melakukan kesalahan atau tindak pidana, jangan pernah mengambil tindakan sendiri. Serahkan kepada aparat penegak hukum. Main hakim sendiri hanya akan melahirkan korban baru dan meninggalkan luka yang panjang bagi keluarga terutama anak-anak,” tegasnya.

Ia mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian yang telah mengusut kasus tersebut. Proses hukum terhadap para pelaku pengeroyokan saat ini terus berjalan dan para tersangka telah diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Dirinya berharap penegakan hukum yang tegas dapat memberikan rasa keadilan sekaligus menjadi pembelajaran agar tidak ada lagi masyarakat yang memilih kekerasan sebagai jalan penyelesaian masalah.

“Yang paling penting hari ini bukan hanya soal menghukum pelaku pengeroyokan, tetapi memastikan anak-anak yang ditinggalkan tetap memiliki masa depan. Mereka harus tumbuh dengan penuh kasih sayang, memperoleh pendidikan yang layak, dan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Itulah wujud nyata kehadiran Negara di tengah masyarakat,” tandas Sari dikutip dari laman dpr.go.id. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca