NEWS
Permen ESDM No. 26/2021, Membuat PLTS Atap Skala Kecil Lebih Baik
Denpasar, baliilu.com – Potensi energi terbarukan di Bali mencapai 143 MWp. Jika Bali mau memanfaatkan 100 persen energi terbarukan yang ada, dari sisi sumber daya manusia cukup dan untuk melangkah kesana tentunya sumber daya ini harus dikembangkan.
‘’Namun yang paling bisa dan murah energi terbarukan untuk dikembangkan di Bali yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap. Ini sesuai dan tepat dengan Pergub Bali tentang Energi Bersih karena memanfaatkan energi surya yang ada di Bali dimana atap-atap gedung bangunan pemerintahan, rumah, bangunan potensial, industri, lapangan parkir bisa dipasang PLTS. Dan ini cukup besar potensinya,’’ terang Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa saat media gathering yang dilaksanakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Center For Community-Based Renewable Energy (CORE) Universitas Udayana di Bali Heritage Hotel Denpasar, Jumat (3/6).
Fabby Tumiwa lanjut mengatakan dengan metode perhitungan berdasarkan luas lantai bangunan atau access dari luasan atap yakni potensi PLTS di Bali mencapai 26 MW sedangkan PLTS Atap 3,2-10,9 MW. Untuk mengembangkan PLTS atap tentunya melibatkan regulasi. Karena untuk pemasangan PLTS atap berhubungan dengan penyediaan listrik atau sistem kelistrikan di Bali.
Dikatakan, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan yang melegalkan pemasangan instalasi PLTS atap untuk pelanggan listrik baik pelanggan listrik PLN dan non-PLN. Ada Peraturan Menteri ESDM tentang PLTS atap No. 49 Tahun 2018 yang kemudian diperbaharui dengan Permen ESDM No. 26 Tahun 2021. Permen No. 49 /2018 hanya mengatur untuk pelanggan listrik PLN, sedangkan Permen No. 26/2021 juga mengatur pelanggan listrik non-PLN.
Pada Permen 26/2021 memperbolehkan konsumen mengirim kelebihan listrik ke jaringan listrik PLN dengan skema meter listrik ekspor impor, dengan nilai ekspor 100 persen yang sebelumnya hanya 65 persen. Sedangkan kelebihan akumulasi selisih tagihan dinihilkan selama 6 bulan. Kelebihan itu akan menjadi milik PLN. Permen sebelumnya hanya jangka waktu 3 bulan.
Fabby Tumiwa menegaskan dua poin dalam Permen 26/2021 ini karena dengan adanya penambahan akumulasi dan nilai ekspor yang menjadi 100 persen akan membuat PLTS skala kecil lebih baik. ‘’Jika tadinya dengan harga listrik yang ada dengan permen lama pengembalian investasinya di atas 10 tahun. Kalau permen 26/2021 pengembalian investasinya lebih cepat kira-kira 7-8 tahun,’’ tegas Tumiwa.
Inilah, kata Tumiwa, tujuan pemerintah mengubah Permen supaya ada insentif memasang PLTS atap, jadi tujuannya bagus dengan itu PLN tidak dirugikan juga. Karena kalau siang hari mengirim listrik dan PLN bisa menyalurkan kepada konsumen yang membutuhkan. Konsekuensinya PLN bisa mengurangi pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil sehingga bisa menghemat bahan bakar. Demikian juga kemudahan proses perizinan. Karena tersambung dengan jaringan PLN maka konsumen minta izin ke PLN. Sebelumnya menghabiskan waktu 15 hari kerja menjadi 5 hari kerja. Yang menarik adanya pos pengaduan konsumen terkait perizinan.
Persoalan sekarang, ungkap Tumiwa, adalah PLN dengan alasan hosting capacity dan mengkhawatirkan PLTS bisa mengurangi penjualan listik PLN. Maka PLN tidak mengimplementasikan Permen 26 Tahun 2021. Sejak Permen diundangkan sampai sekarang nilai ekspor tetap 65 persen bukan 100 persen. PLN bilang karena ini berdampak pada penjualan.
Fabby Tumiwa mengatakan ini menjadi perhatian karena apa yang dilakukan PLN sebenarnya menghambat, karena belakangan ini muncul membatasi kapasitasnya 10-15 persen dari nilai kwh tersebut tetapi tidak ada peraturannya itu dilaksanakan, khususnya di Jawa dan Bali. Jadi 15 persen saja maksimal, dan ini jadi tidak ekonomis untuk rumah tangga.
‘’Jadi yang jelas aturan ini membuat PLTS tidak ekonomis dan dampaknya di Bali Pergub itu tidak bisa dijalankan. Yang saya khawatirkan Bali sebagai tuan rumah G20 salah satu agendanya transisi energi yakni dari energi fosil ke energi terbarukan tidak bisa dijalankan,’’ ujar Fabby seraya mengatakan pihaknya tak sekedar pasang, tetapi sudah ada kajiannya soal dampak PLTS terhadap hostng capacity PLTS atap.
Dijelaskan pula, dari potensi teknis Program Surya Nusantara bahwa total pelanggan yang menerima tarif subsidi di Bali dengan kapasitas 450 VA dan 900 Va adalah 173 MW. Jadi hosting capacity PLTS terdistribusi (atap) menyesuaikan dengan rata-rata pembebanan di penyulang dan PLTS atap pada Program Surya Nusantara sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan syarat beban 450 VA dan 900 VA menyebar di beberapa penyulang.
Sesuai kajian, ketimbang pemerintah memberikan subsidi listrik untuk panel 450-900 VA untuk tahun ini subsidi 200 triliun seluruh Indonesia, sebaiknya atapnya diganti menggunakan PLTS, 1 KWP menghasilkan 3-3,5 Kwh mereka bisa menjadi pembangkit terdistribusi untuk PLN karena terkoneksi masuk jaringan ke PLN. Sehingga tak sibuk mikir harus menambah pembangkit.
‘’Jadi intinya studi kami menyatakan bahwa dengan masuknya PLTS atap di Bali walaupun diperluas, system PLN tak akan terganggu,’’ ujarnya.
Sementara itu, Ketua CORE Universitas Udayana Prof. Ir. Ida Ayu Dwi Giriantarai, MEngSc., Ph.D., IPM berharap informasi yang disampaikan ke masyarakat adalah informasi yang benar dan berimbang. Bahwa kita tak bisa menyalahkan PLN karena dia juga berdarah-darah dan harus mempertahankan bisnisnya. ‘’Sebenarnya sekarang ini, bagaimana di pusat itu mencarikan jalan keluar supaya PLN tetap pada bisnisnya sementara target energi bersih tercapai, dan masyarakat yang ingin memasang PLTS atap bisa gampang tidak ada pembatasan,’’ ujar Guru Besar Teknik Elektro Bidang Energi Tenaga Kelistrikan Universitas Udayana ini seraya menyampaikan mau tidak mau PLN harus berubah tak lagi seperti dulu model bisnisnya.
Giriantari menyebut PLTS atap sudah terpasang di beberpa titik di antaranya di Kantor ESDM, RS Bali Mandara, kantor DPRD Bali, Bappeda, Pemprov Bali. Ini sudah dikaji. Dari yang sudah dipasang selama 6 bulan sudah bisa menghemat 35-40 persen. Seperti gedung Kantor ESDM dalam 6 bulan bisa menghemat Rp 60 juta dan ini bisa menghemat APBD.
Terkait G20, Bali sudah membangun energi terbarukan, salah satunya PLTS atap. Selain akan dipasang di rumah-rumah, akan dipasang di SPBU-SPBU, di Tol Bali Mandara, Bandara Ngurah Rai, juga rencananya akan dipasang PLTS apung di Dam Estuary. Sedangkan yang kita inginkan hotel-hotel di Nusa Dua sebagai venue G20. (gs/bi)
NEWS
DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-Fraksi
Soroti Krisis Air Bersih, Dorong Teknologi SWRO hingga Pelebaran Jalan
NEWS
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Terima Empat Raperda Strategis, Krisis Air di Bukit Jadi Sorotan Utama
