Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Permen ESDM No. 26/2021, Membuat PLTS Atap Skala Kecil Lebih Baik

BALIILU Tayang

:

tumiwa
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa saat media gathering yang dilaksanakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Center For Community-Based Renewable Energy (CORE) Universitas Udayana di Bali Heritage Hotel Denpasar, Jumat (3/6). (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Potensi energi terbarukan di Bali mencapai 143 MWp. Jika Bali mau memanfaatkan 100 persen energi terbarukan yang ada, dari sisi sumber daya manusia cukup dan untuk melangkah kesana tentunya sumber daya ini harus dikembangkan.

‘’Namun yang paling bisa dan murah energi terbarukan untuk dikembangkan di Bali yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap. Ini sesuai dan tepat dengan Pergub Bali tentang Energi Bersih karena memanfaatkan energi surya yang ada di Bali dimana atap-atap gedung bangunan pemerintahan, rumah, bangunan potensial, industri, lapangan parkir bisa dipasang PLTS. Dan ini cukup besar potensinya,’’ terang Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa saat media gathering yang dilaksanakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Center For Community-Based Renewable Energy (CORE) Universitas Udayana di Bali Heritage Hotel Denpasar, Jumat (3/6).

Fabby Tumiwa lanjut mengatakan dengan metode perhitungan berdasarkan luas lantai bangunan atau access dari luasan atap yakni potensi PLTS di Bali mencapai 26 MW sedangkan PLTS Atap 3,2-10,9 MW. Untuk mengembangkan PLTS atap tentunya melibatkan regulasi. Karena untuk pemasangan PLTS atap berhubungan dengan penyediaan listrik atau sistem kelistrikan di Bali.

Dikatakan, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan yang melegalkan pemasangan instalasi PLTS atap untuk pelanggan listrik baik pelanggan listrik PLN dan non-PLN. Ada Peraturan Menteri ESDM tentang PLTS atap No. 49 Tahun 2018 yang kemudian diperbaharui dengan Permen ESDM No. 26 Tahun 2021. Permen No. 49 /2018 hanya mengatur untuk pelanggan listrik PLN, sedangkan Permen No. 26/2021 juga mengatur pelanggan listrik non-PLN.

Pada Permen 26/2021 memperbolehkan konsumen mengirim kelebihan listrik ke jaringan listrik PLN dengan skema meter listrik ekspor impor, dengan nilai ekspor 100 persen yang sebelumnya hanya 65 persen. Sedangkan kelebihan akumulasi selisih tagihan dinihilkan selama 6 bulan. Kelebihan itu akan menjadi milik PLN. Permen sebelumnya hanya jangka waktu 3 bulan.

Baca Juga  Lakukan Site Visit, Wakil Menteri BUMN II Apresiasi SPKLU PLN Rampung 100 Persen
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa. (Foto: gs)

Fabby Tumiwa menegaskan dua poin dalam Permen 26/2021 ini karena dengan adanya penambahan akumulasi dan nilai ekspor yang menjadi 100 persen akan membuat PLTS skala kecil lebih baik. ‘’Jika tadinya dengan harga listrik yang ada dengan permen lama pengembalian investasinya di atas 10 tahun. Kalau permen 26/2021 pengembalian investasinya lebih cepat kira-kira 7-8 tahun,’’ tegas Tumiwa.

Inilah, kata Tumiwa, tujuan pemerintah mengubah Permen supaya ada insentif memasang PLTS atap, jadi tujuannya bagus dengan itu PLN tidak dirugikan juga. Karena kalau siang hari mengirim listrik dan PLN bisa menyalurkan kepada konsumen yang membutuhkan. Konsekuensinya PLN bisa mengurangi pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil sehingga bisa menghemat bahan bakar. Demikian juga kemudahan proses perizinan. Karena tersambung dengan jaringan PLN maka konsumen minta izin ke PLN. Sebelumnya menghabiskan waktu 15 hari kerja menjadi 5 hari kerja. Yang menarik adanya pos pengaduan konsumen terkait perizinan.

Persoalan sekarang, ungkap Tumiwa, adalah PLN dengan alasan hosting capacity dan mengkhawatirkan PLTS bisa mengurangi penjualan listik PLN. Maka PLN tidak mengimplementasikan Permen 26 Tahun 2021. Sejak Permen diundangkan sampai sekarang nilai ekspor tetap 65 persen bukan 100 persen. PLN bilang karena ini berdampak pada penjualan.

Fabby Tumiwa mengatakan ini menjadi perhatian karena apa yang dilakukan PLN sebenarnya menghambat, karena belakangan ini muncul membatasi kapasitasnya 10-15 persen dari nilai kwh tersebut tetapi tidak ada peraturannya itu dilaksanakan, khususnya di Jawa dan Bali. Jadi 15 persen saja maksimal, dan ini jadi tidak ekonomis untuk rumah tangga.

‘’Jadi yang jelas aturan ini membuat PLTS tidak ekonomis dan dampaknya di Bali Pergub itu tidak bisa dijalankan. Yang saya khawatirkan Bali sebagai tuan rumah G20 salah satu agendanya transisi energi yakni dari energi fosil ke energi terbarukan tidak bisa dijalankan,’’ ujar Fabby seraya mengatakan pihaknya tak sekedar pasang, tetapi sudah ada kajiannya soal dampak PLTS terhadap hostng capacity PLTS atap.

Baca Juga  Durasi dan Frekuensi Gangguan Listrik Menurun, PLN Catat Kinerja Operasional Positif Sepanjang 2024

Dijelaskan pula, dari potensi teknis Program Surya Nusantara bahwa total pelanggan yang menerima tarif subsidi di Bali dengan kapasitas 450 VA dan 900 Va adalah 173 MW. Jadi hosting capacity PLTS terdistribusi (atap) menyesuaikan dengan rata-rata pembebanan di penyulang dan PLTS atap pada Program Surya Nusantara sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan syarat beban 450 VA dan 900 VA menyebar di beberapa penyulang.

Sesuai kajian, ketimbang pemerintah memberikan subsidi listrik untuk panel 450-900 VA untuk tahun ini subsidi 200 triliun seluruh Indonesia, sebaiknya atapnya diganti menggunakan PLTS, 1 KWP menghasilkan 3-3,5 Kwh mereka bisa menjadi pembangkit terdistribusi untuk PLN karena terkoneksi masuk jaringan ke PLN. Sehingga tak sibuk mikir harus menambah pembangkit.

‘’Jadi intinya studi kami menyatakan bahwa dengan masuknya PLTS atap di Bali walaupun diperluas, system PLN tak akan terganggu,’’ ujarnya.

Ketua CORE Universitas Udayana Prof. Ir. Ida Ayu Dwi Giriantarai, MEngSc., Ph.D., IPM. (Foto: gs)

Sementara itu, Ketua CORE Universitas Udayana Prof. Ir. Ida Ayu Dwi Giriantarai, MEngSc., Ph.D., IPM berharap informasi yang disampaikan ke masyarakat adalah informasi yang benar dan berimbang. Bahwa kita tak bisa menyalahkan PLN karena dia juga berdarah-darah dan harus mempertahankan bisnisnya. ‘’Sebenarnya sekarang ini, bagaimana di pusat itu mencarikan jalan keluar supaya PLN tetap pada bisnisnya sementara target energi bersih tercapai, dan masyarakat yang ingin memasang PLTS atap bisa gampang tidak ada pembatasan,’’ ujar Guru Besar Teknik Elektro Bidang Energi Tenaga Kelistrikan Universitas Udayana ini seraya menyampaikan mau tidak mau PLN harus berubah tak lagi seperti dulu model bisnisnya.

Giriantari menyebut PLTS atap sudah terpasang di beberpa titik di antaranya di Kantor ESDM, RS Bali Mandara, kantor DPRD Bali, Bappeda, Pemprov Bali. Ini sudah dikaji. Dari yang sudah dipasang selama 6 bulan sudah bisa menghemat 35-40 persen. Seperti gedung Kantor ESDM dalam 6 bulan bisa menghemat Rp 60 juta dan ini bisa menghemat APBD.

Baca Juga  Gelegar Maksi PLN Mobile: Program Berhadiah Ratusan Juta Rupiah untuk Apresiasi Pelanggan PLN

Terkait G20, Bali sudah membangun energi terbarukan, salah satunya PLTS atap. Selain akan dipasang di rumah-rumah, akan dipasang di SPBU-SPBU, di Tol Bali Mandara, Bandara Ngurah Rai, juga rencananya akan dipasang PLTS apung di Dam Estuary. Sedangkan yang kita inginkan hotel-hotel di Nusa Dua sebagai venue G20. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Bupati Sanjaya Hadiri Koordinasi Pencegahan Korupsi, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Published

on

By

Bupati Sanjaya Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi
HADIRI RAKOR: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). (Foto: ist)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mendorong penyelamatan aset dan keuangan daerah melalui langkah-langkah pencegahan korupsi.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Bali yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali yang diwakili Kabid Pendapatan Hak dan Pendaftaran David Cristhian, Tim KPK RI, serta para Bupati dan Sekretaris Daerah se-Kabupaten/Kota di Bali.

Dalam sambutan Gubernur Bali yang disampaikan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, ditegaskan bahwa perbaikan tata kelola merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan korupsi. Ia mengapresiasi pendampingan dan arahan KPK yang selama ini mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) di wilayah Bali yang menunjukkan hasil tinggi.

“Tata kelola itu sifatnya dinamis. Maka, kita terus melakukan langkah-langkah dan penyempurnaan sesuai dengan perubahan regulasi, perkembangan keadaan, serta dinamika pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menekankan pentingnya penyelamatan keuangan daerah melalui pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel. Menurutnya, aset daerah memiliki nilai ekonomi yang harus dijaga agar tidak menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah.

“Kalau aset-aset kita tidak ditangani dengan baik, apalagi bermasalah, upaya efisiensi dan penghematan yang dilakukan pemerintah tentu tidak akan memberikan hasil optimal. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan perbaikan bagi penyelamatan keuangan daerah di seluruh wilayah Bali,” ungkapnya.

Baca Juga  Lakukan Site Visit, Wakil Menteri BUMN II Apresiasi SPKLU PLN Rampung 100 Persen

Dalam koordinasi tersebut, pembahasan difokuskan pada progres sertifikasi aset milik pemerintah daerah, khususnya berupa tanah dan bangunan, serta penyelesaian tindak lanjut hasil review dan pendampingan KPK. Masing-masing pemerintah daerah juga diberikan kesempatan untuk memaparkan perkembangan penertiban dan sertifikasi aset sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, tertib, dan bertanggung jawab.

Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan koordinasi tersebut. Menurutnya, sinergi dan komitmen seluruh pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam menjaga aset serta keuangan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kami menyambut baik dan mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Melalui koordinasi dan pendampingan ini, kami berharap pengelolaan aset dan keuangan daerah semakin tertib, transparan, serta akuntabel,” tegas Bupati Sanjaya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Berbagi Semangat dan Harapan, Pangdam Udayana Motivasi Siswa Sekolah Rakyat

Published

on

By

Pangdam IX/Udayana Kunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi
KUNJUNGI SRT: Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Made Putra Widiastawa mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali yang berlokasi di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Kamis (5/11/2026). (Foto: Pendam IX)

Karangasem, baliilu.com – Memberikan motivasi dan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada generasi muda, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Made Putra Widiastawa mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali yang berlokasi di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Kamis (5/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi Danrem 163/Wira Satya, Asintel, Aslog, Aster, Kapendam, dan Kazidam IX/Udayana. Kedatangan Pangdam beserta rombongan disambut langsung ole Dandim 1623/Karangasem Letkol Inf I Putu Gede Widarta dan Wakil Kepala Sekolah Rakyat.

Mengawali kunjungannya, Pangdam menerima paparan dari Wakil Kepala Sekolah mengenai pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi. Selanjutnya, Pangdam meninjau secara langsung aktivitas para siswa, termasuk pelaksanaan makan siang bersama, serta melihat fasilitas asrama guna memastikan kondisi sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam juga berinteraksi langsung dengan para siswa melalui pengarahan dan perkenalan diri. Dalam arahannya, Pangdam menanamkan pemahaman tentang pentingnya keberanian, ketulusan, disiplin, dan tanggung jawab sebagai bekal dalam meraih masa depan. Menurutnya, keberanian sejati lahir dari ketulusan hati, tidak memiliki kepentingan pribadi, serta tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri.

Pangdam menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat melalui sistem pendidikan berasrama (boarding school). Pangdam juga mengingatkan bahwa pada masa perjuangan dahulu, keberadaan Sekolah Rakyat turut melahirkan generasi yang disiplin, rajin, dan memiliki semangat juang tinggi hingga mampu membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

“Kita tidak bisa mencapai keberhasilan kalau tidak disiplin dan rajin belajar. Kita juga harus belajar menghargai satu sama lain, menghargai guru, menghargai lingkungan, serta selalu bersyukur atas apa yang telah kita capai hari ini,” tegas Pangdam.

Baca Juga  Kunjungi Indonesia, Pemerintah Tanzania Ajak PLN Bangun Sistem Kelistrikan Afrika Timur

Lebih lanjut, Pangdam menyampaikan bahwa para siswa patut bersyukur karena mendapatkan berbagai fasilitas pendidikan secara gratis, mulai dari kebutuhan makan, pakaian, buku-buku hingga perlengkapan penunjang pendidikan lainnya. Oleh karena itu, seluruh fasilitas tersebut hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan belajar sungguh-sungguh dan terus berusaha mengembangkan kemampuan diri.

“Rajin-rajinlah belajar untuk mencapai kesuksesan. Jadilah orang yang optimistis, berani bersaing, dan memiliki semangat untuk meraih cita-cita. Semua profesi itu bagus sepanjang dijalani dengan tulus, ikhlas, penuh tanggung jawab, dan sungguh-sungguh,” pesan Pangdam.

Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan sekolah, Kodam IX/Udayana juga memberikan bantuan sumur bor guna mendukung ketersediaan air bersih bagi para siswa dan lingkungan sekolah. Selain itu, Pangdam turut memberikan uang saku secara langsung kepada para siswa sebagai bentuk motivasi dan penyemangat agar mereka semakin giat belajar, berprestasi, serta terus berjuang meraih cita-cita.

Kegiatan kunjungan diakhiri dengan foto bersama dan yel-yel penuh semangat bersama para siswa, menciptakan suasana akrab dan penuh kegembiraan yang semakin mempererat kedekatan antara Pangdam dengan generasi muda penerus bangsa.

Sementara itu, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution menegaskan bahwa kunjungan Pangdam IX/Udayana ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Bali merupakan wujud kepedulian dan komitmen TNI dalam mendukung dunia pendidikan, sekaligus menumbuhkan motivasi dan semangat generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para siswa semakin percaya diri, memiliki karakter disiplin, tekun dalam belajar, serta optimistis dalam menggapai cita-cita. Dukungan terhadap dunia pendidikan dan pembinaan generasi muda menjadi bagian dari upaya TNI dalam turut membangun sumber daya manusia yang unggul demi kemajuan bangsa dan negara. (gs/bi)

Baca Juga  Gelegar Maksi PLN Mobile: Program Berhadiah Ratusan Juta Rupiah untuk Apresiasi Pelanggan PLN

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Festival Seni Budaya XV Tahun 2026, Langkah Nyata Pemkab Badung Lestarikan Seni dan Budaya Lokal

Published

on

By

Bupati Adi Arnawa Buka Festival Seni Budaya XV
PEMBUKAAN FESTIVAL SENI BUDAYA XV: Bupati Wayan Adi Arnawa bersama Wabup Bagus Alit Sucipta saat pembukaan Festival Seni Budaya Kabupaten Badung XV Tahun 2026 di Panggung Terbuka Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Rabu (4/11). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan kembali menggelar Festival Seni Budaya (FSB) Kabupaten Badung XV Tahun 2026. Pembukaan perhelatan akbar ini ditandai secara simbolis lewat prosesi penancapan kayonan oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta dan jajaran Forkopimda Badung di Panggung Terbuka Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Rabu (4/11).

FSB XV tahun ini diselenggarakan mulai tanggal 4 hingga 16 November 2026. Ajang tahunan ini mengangkat tema utama Sani Buddhayah Taya Ning Rat, sebuah frasa mendalam yang mengandung arti bahwa Seni Budaya Merupakan Sinar Bagi Hati dan Dunia.

Bupati seusai membuka acara memberikan apresiasi yang tinggi kepada para seniman, budayawan, serta seluruh panitia yang terlibat. Ia menegaskan bahwa festival ini merupakan langkah nyata Pemkab Badung dalam melestarikan seni dan budaya lokal. Kebijakan ini dinilai sangat strategis sebagai benteng pertahanan identitas diri di tengah gempuran arus globalisasi yang kian masif.

“Tentu saya berharap dengan kekuatan identitas budaya inilah kita bisa menjadi satu pertahanan yang kuat terutama dalam menjaga dan melestarikan budaya yang merupakan warisan daripada para leluhur kita ini. Festival ini kita jadikan sebagai momentum bagaimana kita berpihak kepada budaya lokal sekaligus juga memberikan ruang kepada para seniman, generasi muda untuk menunjukkan seni dan kreativitasnya hingga nanti di harapkan akan bermunculan hasil-hasil karya yang sekaligus bagian daripada pelestarian seni dan budaya itu sendiri,” jelas Adi Arnawa didampingi Bagus Alit Sucipta.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Kebudayaan Badung I Gede Sukadana menyampaikan bahwa FSB Badung tahun ini dikemas menarik dengan diisi berbagai metode penampilan. Diantaranya adalah Utsawa (Parade), Wimbakara (Lomba), Reksadana (Pagelaran), serta Kandarupa (Pameran).

Baca Juga  PLN Dukung Lomba Layang-layang, Berkolaborasi Jalankan Hobi namun Tetap Aman untuk Kita Semua

Sukadana menyebutkan festival kali ini tampil beda karena tidak hanya diikuti oleh seniman lokal di seantero Pulau Bali saja. Ajang ini juga diramaikan oleh sanggar dan seniman dari luar daerah, seperti sekaa kesenian dari Disbudpar Bandung, Jawa Barat, dan sanggar seni asal Provinsi Sumatera Barat.

“Pada kesempatan yang baik ini, perlu juga saya sampaikan mengenai peserta Festival Seni Budaya Kabupaten Badung tahun ini kurang lebih berjumlah 1.925 orang seniman. Berasal dari 1.421 seniman karawitan, 386 seniman tari, 78 seniman musik, 10 seniman seni rupa, dan 30 seniman partisipan dari luar Bali. Selain para seniman, peserta Festival ini diisi dengan 81 UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dari Kabupaten Badung,” jelasnya.

Acara pembukaan FSB turut dihadiri oleh jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Badung, Sekretaris Daerah IB Surya Suamba, beserta para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, Ketua Organisasi kewanitaan beserta anggota, perwakilan Komite Ekonomi Kreatif, Listibiya Badung, jajaran Camat se-Kabupaten Badung, Lurah, Perbekel, dan Bendesa Adat se-Kabupaten Badung. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca