Denpasar, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022, Senin (Soma Paing Langkir) 20 Juni 2022 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali, Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Renon Denpasar. Rapat Paripurna dibuka Wakil Ketua Dewan, Nyoman Sugawa Korry dengan agenda utama mendengarkan penyampaikan penjelasan Gubernur Bali terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022-2042 dan Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana (APBD-SB) Tahun Anggaran 2021.

Hadir pada Rapat Paripurna, Gubernur Bali Wayan Koster, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali, Sekda Bali, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, dan kelompok ahli DPRD Bali.

Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry dalam kata pembuka mengucapkan selamat hari raya Galungan dan Kuningan yang telah kita rayakan bersama pada 8 dan 18 Juni 2022.  ‘’Perayaan ini hendaknya semakin meningkatkan srada bakti kita kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dengan spirit ini maka kami jadikan momentum untuk memperteguh yadnya pengabdian kita untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Bali yang kita cintai,’’ ucap Sugawa Korry.

Selanjutnya, berkenaan dengan Raperda Provinsi Bali tentang RTRW Provinsi Bali 2022-2042, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi penyusunan Raperda yakni Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengubah Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyebutkan bahwa penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.

Pasal 18 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyisipkan 1 (satu) pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yaitu Pasal 7A ayat (1), yang menyebutkan bahwa RZWP-3-K diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, mengatur sebagai berikut: Pasal 13 ayat (2) menyatakan Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup muatan pengaturan Perairan Pesisir. Pasal 245 huruf b menyatakan bahwa RZWP-3-K diintegrasikan ke dalam RTRWP. Pasal 246 ayat (6) menyebutkan bahwa RZWP-3-K yang sedang dalam proses penetapan, diintegrasikan ke dalam revisi RTRW Provinsi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Sesuai Permen ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang menyebutkan : Pasal 35 ayat (1) Revisi RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b dilaksanakan menggunakan prosedur penyusunan dan penetapan RTR. Pasal 35 ayat (2) Revisi RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti melalui pencabutan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota atau peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR.

Gubernur lanjut menjelaskan, Penataan Ruang Provinsi Bali pada bagian daratan telah diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dan telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Pengaturan pada wilayah pesisir dan laut provinsi telah disusun Rancangan Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Bali Tahun 2020-2040, yang telah mendapatkan persetujuan teknis dari Menteri Kelautan dan Perikanan dan telah dinyatakan tidak ada perubahan/final sesuai surat Nomor B.22.523.32/3324/KL/Diskelkan tanggal 26 Oktober 2021.

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali dalam rangka mengintegrasikan RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali telah dilaksanakan sejak diterbitkannya Surat Menteri ATR/Ka.BPN kepada Gubernur Bali Nomor PB.01/369-II-200/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 hal rekomendasi atas Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, saat ini sudah sampai pada tahap harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022 – 2042.

Sesuai amanat ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

‘’Dalam rangka mencapai target penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022–2042 pada Juni 2022, dan untuk memenuhi kelengkapan administrasi persyaratan Persetujuan Substansi yang akan disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, maka sesuai Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diperlukan pembahasan dan kesepakatan substansi antara Gubernur dengan DPRD yang diterbitkan dalam waktu paling lama 10 hari sejak pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tersebut,’’ ujar Gubernur.

Selanjutnya, ungkap Gubernur Wayan Koster, berkenaan dengan Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD-SB Provinsi Bali TA 2021, Kita patut bersyukur setelah 9 tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021. Pencapaian opini WTP yang kesembilan kalinya ini merupakan prestasi dan kerja keras kita bersama dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

‘’Saya berharap opini WTP ini semakin memperkuat komitmen kita semua untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kita tentu tidak ingin pencapaian ini hanya sebagai prestasi administrasi normatif, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap integritas, profesionalisme dan transparansi Pemerintah Provinsi Bali, sekaligus tantangan besar untuk terus mempertahankannya, dengan kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Untuk itu, Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Lembaga Dewan yang terhormat, yang telah turut mendorong pencapaian opini WTP ini,’’ ujar Gubernur Koster.

Gubernur lanjut menyampaikan penjelasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2021. Secara umum Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali 2021 terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam satu periode pelaporan, dengan rincian Pendapatan Daerah dalam TA 2021 ditargetkan 5,99 triliun rupiah lebih, sampai dengan akhir TA 2021 terealisasi sebesar 5,92 triliun rupiah lebih atau 98,79 persen. Belanja Daerah dalam TA 2021 dianggarkan 7,90 triliun rupiah lebih, sampai dengan akhir TA 2021 terealisasi 6,27 triliun rupiah lebih atau 79,34 persen.

Pembiayaan daerah terdiri dari : Penerimaan Pembiayaan dalam TA 2021 direncanakan 1,95 triliun rupiah lebih, sampai dengan akhir TA 2021 terealisasi 1,24 triliun rupiah lebih atau 63,64 persen; Pengeluaran Pembiayaan dalam TA 2021 direncanakan 45 milyar rupiah, sampai dengan akhir TA 2021 terealisasi 45 milyar rupiah atau 100 persen; Dari perhitungan komponen Laporan Realisasi Anggaran tersebut, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar 850,34 milyar rupiah lebih.

Gubernur juga menyampaikan Laporan Saldo Anggaran Lebih yang menggambarkan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun Pelaporan, juga menyampaikan Neraca Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2021 dimana aset yang dimiliki 11,94 triliun rupiah lebih, Kewajiban 1,42 triliun rupiah lebih; dan Ekuitas Dana 10,51 triliun rupiah lebih.

Atas penjelasan Gubernur Bali terhadap dua raperda tersebut, ‘’Saya berharap segenap anggota Dewan yang terhormat, memberikan sumbang saran dan masukan demi penyempurnaan Raperda ini. Dan, agar Raperda ini dapat dibahas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, untuk selanjutnya mendapat persetujuan bersama,’’ harapnya.

Sebelum menutup rapat paripurna, Wakil Ketua Dewan Sugawa Korry menyampaikan raperda RTRW adalah aspek regulasi yang sangat strategis bagi eksistensi Bali dalam rangka pembangunan di tengah-tengah perkembangan strategis Bali. ‘’Semakin terbatasnya sumber daya dan semakin tidak terbatasnya berbagai kebutuhan manusia kami berharap pembahasan raperda ini dilaksanakan dengan serius, sungguh-sungguh dan berpedoman terhadap ketentuan-ketentuan dan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan harapan Gubernur agar bisa diselesaikan tepat pada waktunya,’’ ujar Sugawa Korry.

Melalui kesempatan ini, mewakili pimpinan dan segenap anggota dewan mengucapkan selamat atas capaian WTP yang ke-9 dimana dengan capaian ini kita harus semakin meneguhkan semangat dan komitmen kita bersama-sama untuk mencapai WTP-WTP selanjutnya dengan kualitas yang semakin baik. (gs/bi)