Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Bupati Tabanan Terima Kasatgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah V

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Anti KKN

Loading

BALIILU Tayang

:

Bupati Tabanan
Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., saat menyambut kedatangan tim Kasatgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah V yang dikomandoi Abdul Haris di Ruang Rapat Bupati, Kamis (07/7) pagi.

Tabanan, baliilu.com  – Komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas serta anti Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menyambut baik kedatangan tim Kasatgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah V yang dikomandoi Abdul Haris di Ruang Rapat Bupati, Kamis (07/7) pagi.

Kedatangan Kasatgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah V ke Tabanan beserta tim, yakni dalam rangka rapat monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemkab Tabanan Tri Wulan II Tahun 2022. Setelah melakukan perbincangan dengan Bupati, Abdul Haris beserta jajaran melaksanakan agenda lanjutan, yakni rapat di ruang rapat lantai III kantor Bupati yang dipimpin oleh Sekda I Gede Susila.

Turut hadir dalam rapat Monev tersebut, Forkopimda Tabanan, perwakilan instansi vertikal dan BUMD, serta OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan.  Pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tugas bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kasatgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah V Abdul Haris mengatakan bahwa ada empat pembahasan yakni, terkait manajemen aset, terhadap PAD, pengadaan barang dan jasa serta perjalanan penganggaran di Pemkab Tabanan. Hal ini dilakukan agar setiap daerah mempunyai pedoman terkait langkah-langkah pencegahan korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

“Kedatangan kami disini terus terang mengharapkan Pemkab Tabanan ke depannya betul-betul menjadi Pemda yang mandiri. Itulah keberhasilan kami membantu Pemda, mandiri tanpa korupsi. Karena kita ketahui semakin hari semakin berat pemerintah pusat untuk membiayai Pemda-Pemda, jadi kita bisa lihat dari dana alokasi khusus semakin menurun, dana alokasi umum juga semakin berkurang ditambah lagi beban utang negara sudah lebih 7 ribu triliun,” ungkapnya.

Baca Juga  Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Pemkab Tabanan “Launching” Mbizmarket

Pihaknya juga menegaskan, bahwa tujuan dari pemekaran daerah itu adalah kemandirian daerah yang dibutuhkan daerah tersebut. Tugas pihaknya,  khususnya di Direktorat Kopsurgah Wilayah Lima mempunyai beberapa tugas dan membidangi 7 daerah yang ditangani, yakni  Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, dan Provinsi Bali.

“7 provinsi menjadi tanggung jawab kami, baik dari segi penindakannya maupun pencegahannya. Dalam hal ini di sisi pencegahannya, inilah salah satu tugas kami adalah bagaimana agar daerah-daerah tersebut bisa mandiri dan bebas korupsi dan betul betul daerah tersebut berkembang dengan baik dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya masing-masing,” imbuh Abdul Haris.

Terkait hal tersebut, Bupati Tabanan Sanjaya dalam sambutannya yang dibaca oleh Sekda I Gede Susila mengatakan, telah melakukan pembenahan kinerja di berbagai sektor sesuai arahan dari pusat. Seperti pelaksanaan sertifikasi aset Pemda menjadi prioritas, begitupun dengan penghapusan aset kendaraan melalui lelang, peningkatan pajak dan penagihan piutang pajak juga sangat difokuskan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Perihal penggunaan barang milik daerah, pihaknya mengatakan telah menginstruksikan kepada semua pengguna aset diwajibkan menandatangani pakta integritas penggunaan aset barang milik daerah. Pemkab juga telah memfasilitasi UMKM lokal serta terus mengawal program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Besar harapan pihaknya agar tim Satgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah V agar selalu memberikan pendampingan baik sebagai fasilitator maupun mediator guna mewujudkan pemerintahan  yang lebih baik lagi.

Usai melaksanakan rapat dengan jajaran Pemkab Tabanan, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah V Abdul Haris beserta tim melakukan tinjauan ke lapangan, yakni di Desa Tengkudak, Penebel. Pada kesempatan tersebut, pihaknya didampingi oleh Inspektur Tabanan I.G.N. Supanji, beserta OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan. (gs/bi)

Baca Juga  Pemkab Tabanan Berikan Bonus Atlet Berprestasi Porprov Bali XV 2022, Lepas Atlet Vovinam ke Kamboja

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan

NEWS

Bunda Rai Perkuat Sinergi dengan TP PKK Provinsi Bali, Aksi Bergerak dan Berbagi Tahap II Sasar Tiga Kecamatan di Tabanan

Published

on

By

Ketua TP PKK Rai Wahyuni Sanjaya menghadiri Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi Tahap II bersama TP PKK Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan.
HADIRI AKSI SOSIAL: Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai, saat hadiri Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi Tahap II Tahun 2026 menyapa masyarakat di tiga kecamatan di Kabupaten Tabanan, Jumat (17/7). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Komitmen memperkuat kesejahteraan masyarakat kembali diwujudkan melalui kolaborasi nyata antara TP PKK Kabupaten Tabanan dan TP PKK Provinsi Bali. Pagi itu, Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai, hadir langsung dalam Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi Tahap II Tahun 2026 menyapa masyarakat di tiga kecamatan di Kabupaten Tabanan, Jumat (17/7), sekaligus mempertegas sinergi lintas daerah dalam menghadirkan manfaat langsung bagi warga.

Kegiatan tersebut merupakan program yang diinisiasi TP PKK Provinsi Bali dan dilaksanakan secara terpadu di tiga lokasi, yakni Wantilan Pura Luhur Pucak Padang Dawa, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Wantilan Pura Luhur Pucak Petali, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, serta Wantilan Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan.

Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, pada kesempatan itu diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata. Turut hadir jajaran pengurus TP PKK Provinsi Bali, kepala perangkat daerah terkait Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan, jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Tabanan, Plt. Camat Baturiti, Camat Penebel dan Camat Kerambitan, serta Ketua TP PKK kecamatan terkait dan juga para Perbekel desa setempat.

Sebanyak 50 penerima bantuan di masing-masing lokasi menjadi sasaran kegiatan yang terdiri atas 10 lansia, 10 ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK), 10 penyandang disabilitas, 10 balita gizi kurang, dan 10 kader PKK kurang mampu. Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako berisi beras, telur, susu, biskuit, snack gandum, kopi, gula pasir, minyak goreng, susu bagi ibu hamil dan balita, serta tambahan multivitamin.

Baca Juga  Bupati Sanjaya Sampaikan Progres TPS-3R di Hadapan Gubernur Bali

Selain penyaluran bantuan, kegiatan juga dirangkaikan dengan pelayanan kesehatan umum dan dokter spesialis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali bekerja sama dengan RS Bali Mandara dan puskesmas setempat, pelayanan vaksinasi rabies, serta demo memasak pangan bergizi oleh Bali Chef Community bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali.

Mewakili sambutan Ketua TP PKK Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata menyampaikan apresiasi kepada TP PKK Kabupaten Tabanan atas sinergi yang telah terjalin sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Ia menegaskan, PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan beserta jajaran yang telah bersinergi menyediakan tempat dan menghadirkan para penerima manfaat. Melalui kegiatan Bergerak dan Berbagi ini, kami berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya serta mampu membangkitkan semangat gotong-royong dan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan secara keseluruhan, bantuan yang disalurkan mencapai sekitar 4,5 ton beras, 9.000 butir telur, dan 300 kotak susu. Selain itu, TP PKK Provinsi Bali juga terus menggulirkan berbagai program lain sepanjang tahun 2026, di antaranya Pasar Rakyat, Kulkul PKK dan Posyandu, hingga rangkaian lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kreativitas masyarakat.

Sementara itu, Bunda Rai menyampaikan rasa syukur atas kembali terlaksananya Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi Tahap II di Kabupaten Tabanan. Menurutnya, kolaborasi antara TP PKK Kabupaten Tabanan dengan TP PKK Provinsi Bali menjadi bukti nyata semangat kebersamaan dalam menghadirkan pelayanan dan kepedulian bagi masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga  Pemkab Tabanan Berikan Bonus Atlet Berprestasi Porprov Bali XV 2022, Lepas Atlet Vovinam ke Kamboja

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Ketua TP PKK Provinsi Bali beserta seluruh jajaran atas perhatian dan bantuan yang kembali diberikan kepada masyarakat Tabanan. Program ini sangat bermanfaat karena tidak hanya menghadirkan bantuan kebutuhan pokok, tetapi juga pelayanan kesehatan, vaksinasi rabies, hingga edukasi melalui demo memasak yang tentunya memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ungkap Bunda Rai.

Lebih lanjut, Bunda Rai menjelaskan bahwa TP PKK Kabupaten Tabanan selama ini juga secara konsisten melaksanakan program aksi sosial yang menyasar masyarakat di seluruh kecamatan. Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan setiap tahun dan terus diselaraskan dengan program prioritas TP PKK Provinsi Bali agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

Menurutnya, dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 Tahun 2026, TP PKK Kabupaten Tabanan juga telah menyiapkan sejumlah kegiatan, di antaranya Lomba Aku Hatinya PKK, Lomba Memasak Pangan Lokal, dan Lomba Karaoke yang akan diikuti seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan pada Agustus mendatang sebagai upaya meningkatkan partisipasi, kreativitas, dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami berharap sinergi seperti ini dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara TP PKK Provinsi Bali, TP PKK Kabupaten Tabanan, dan seluruh pihak terkait, kami optimistis semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya, sehingga kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup masyarakat Tabanan dapat terus meningkat,” tutup Bunda Rai. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Ketua WHDI Badung Hadiri “Karya Melaspas“ Pura Gunung Sari Bongkasa

Published

on

By

Ketua WHDI Yunita Alit Sucipta menghadiri karya Melaspas dan Mecaru Pedudusan Alit di Pura Gunung Sari, Desa Bongkasa, Badung.
HADIRI KARYA: Ketua WHDI Kabupaten Badung, Nyonya Yunita Alit Sucipta, menghadiri karya Melaspas dan Mecaru Pedudusan Alit di Pura Gunung Sari, Banjar Tanggayuda, Desa Bongkasa, Jumat (17/7). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Sebagai wujud bakti dan komitmen dalam mendukung pelestarian adat, agama, dan budaya, Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Badung Nyonya Yunita Alit Sucipta, menghadiri langsung rangkaian upacara (karya) Melaspas dan Mecaru Pedudusan Alit di Pura Gunung Sari, Banjar Tanggayuda, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Badung, Jumat (17/7).

Dalam kesempatan tersebut, Nyonya Yunita Alit Sucipta mengapresiasi tinggi semangat gotong-royong dan kebersamaan masyarakat Desa Bongkasa dalam menyelenggarakan karya suci ini. Ia mendoakan agar seluruh rangkaian upacara dapat berjalan dengan lancar, labda karya, dan membawa kedamaian bagi masyarakat.

“Semoga karya Mecaru Pedudusan Alit di Pura Gunung Sari ini berjalan lancar (memargi antar, labda karya sidaning paripurna). Kita berdoa bersama agar seluruh krama dianugerahi kesehatan dan kesejahteraan. Semoga jagat Tanggayuda, Bongkasa, Badung, dan Bali pada umumnya senantiasa dianugerahi kedamaian, kemakmuran, dan keharmonisan (gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja),” ujarnya.

Sebagai bentuk nyata dukungan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap pelestarian sarana spiritual masyarakat, diserahkan pula dana bantuan hibah senilai Rp 300.000.000. Dana ini diharapkan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung pelaksanaan upacara di Pura Gunung Sari.

Sementara itu, Manggala Karya Pura Gunung Sari, I Wayan Sunarta, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kelancaran dudonan (rangkaian) karya serta sinergi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa upacara ini di-emong oleh 19 Kepala Keluarga (KK) Krama Pengempon Pura Gunung Sari.

Lebih lanjut, I Wayan Sunarta memaparkan bahwa Pura Gunung Sari sebelumnya telah menerima bantuan fasilitas fisik senilai Rp 1,1 miliar dari Pemkab Badung melalui dana BKK APBD untuk pembangunan dan perbaikan sarana pura.

Baca Juga  Pemkab Tabanan Terima Studi Lapangan Peserta PKP Mahkamah Agung RI

“Tahun 2026 ini, Pemkab Badung kembali menggelontorkan bantuan dana sebesar Rp 300 juta yang dialokasikan khusus untuk mendukung pembiayaan upacara/aci di pura ini. Kami atas nama krama pengempon Pura Gunung Sari mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemkab Badung, Ibu Yunita Alit Sucipta, serta seluruh pihak yang telah memfasilitasi dan mengawal bantuan ini sehingga pujawali dan karya dapat terlaksana dengan baik,” ungkap I Wayan Sunarta.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung yang diwakili oleh Kepala Bidang Adat, PLT Camat Abiansemal beserta unsur Tripika Kecamatan Abiansemal, Perbekel Desa Bongkasa beserta jajaran, penglingsir Puri, penglingsir Griya, pengempon Pura Gunung Sari, serta tokoh pemuda (yowana) setempat. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Badung Jadi Percontohan Nasional, Bupati Adi Arnawa Dorong Penyempurnaan SIPD dan Skema Pembiayaan Daerah

Published

on

By

Bupati Adi Arnawa menghadiri rapat pemutakhiran dan integrasi proses bisnis pelaksanaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah dalam SIPD RI di Kuta.
HADIRI RAPAT: Bupati Wayan Adi Arnawa saat hadiri Rapat Pemutakhiran dan Integrasi Proses Bisnis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam SIPD-RI di Kuta, Kamis (16/7). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menempatkan Kabupaten Badung sebagai contoh nasional dalam inovasi pengelolaan keuangan daerah. Di tengah kapasitas fiskal yang kuat, Badung dinilai konsisten melakukan terobosan, termasuk mencari alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan.

Momentum itu dimanfaatkan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa untuk mendorong penyempurnaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) serta memperkuat regulasi pembiayaan daerah agar lebih adaptif. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Pemutakhiran dan Integrasi Proses Bisnis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam SIPD-RI di Kuta, Kamis (16/7).

Acara dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Sekda Badung IB Surya Suamba, pimpinan OPD, serta perwakilan pemda dan perbankan se-Indonesia. Selain memperkuat tata kelola keuangan, agenda nasional ini turut berdampak positif bagi pariwisata dan ekonomi akomodasi lokal.

“Kami berharap kegiatan nasional seperti ini terus dilaksanakan di Badung. Kami siap berkolaborasi dengan Kemendagri dalam berbagai agenda strategis lainnya. Forum seperti ini memiliki nilai strategis sebagai ruang dialog antara pusat dan daerah untuk menyampaikan kendala implementasi sekaligus masukan penyempurnaan sistem,” ujar Adi Arnawa.

Bagi Pemkab Badung, SIPD-RI telah menjadi fondasi tata kelola keuangan digital yang transparan dari perencanaan hingga pelaporan. Namun, Adi Arnawa memberi masukan terkait kebijakan bantuan masyarakat penekan inflasi. Selama ini, kebijakan itu masih masuk nomenklatur bantuan sosial di SIPD-RI, padahal substansinya adalah instrumen stabilisasi ekonomi daerah.

Bupati mengapresiasi Kemendagri yang membuka ruang penyempurnaan regulasi ini. Di sisi lain, ia mendorong penguatan regulasi pembiayaan utang untuk infrastruktur strategis daerah berfiskal kuat, serta meminta perbankan menghadirkan skema yang kompetitif.

“Kami membutuhkan sistem yang tetap disiplin administrasi, tetapi juga cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi daerah yang lahir dari kebutuhan riil masyarakat,” tegas Adi Arnawa.

Baca Juga  Pemkab Tabanan Panen Padi Organik di Subak Bengkel

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan Badung sangat layak menjadi percontohan. Menurutnya, besarnya APBD dan PAD tidak membuat Badung berhenti mencari sumber pembiayaan baru, sehingga inovasinya kerap menjadi referensi kebijakan nasional.

“Badung ini APBD dan PAD-nya sudah sangat tinggi, tetapi justru tidak berhenti melakukan inovasi. Banyak sekali inspirasi yang kami peroleh dari Badung, bahkan sering kali inovasinya lebih maju dibanding regulasi maupun sistem SIPD-RI. Karena itu, kami sengaja menyelenggarakan forum ini di Badung sebagai bentuk apresiasi sekaligus menyerap masukan daerah,” kata Fatoni.

Kemendagri kini terus mendorong pemda memanfaatkan skema creative financing seperti pinjaman, obligasi daerah, KPBU, optimalisasi BUMD/BLUD, pemanfaatan aset, hingga CSR sebagai alternatif mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan APBD. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca