Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Bupati Tabanan Terima Kasatgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah V

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Anti KKN

Loading

BALIILU Tayang

:

Bupati Tabanan
Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., saat menyambut kedatangan tim Kasatgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah V yang dikomandoi Abdul Haris di Ruang Rapat Bupati, Kamis (07/7) pagi.

Tabanan, baliilu.com  – Komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas serta anti Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menyambut baik kedatangan tim Kasatgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah V yang dikomandoi Abdul Haris di Ruang Rapat Bupati, Kamis (07/7) pagi.

Kedatangan Kasatgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah V ke Tabanan beserta tim, yakni dalam rangka rapat monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemkab Tabanan Tri Wulan II Tahun 2022. Setelah melakukan perbincangan dengan Bupati, Abdul Haris beserta jajaran melaksanakan agenda lanjutan, yakni rapat di ruang rapat lantai III kantor Bupati yang dipimpin oleh Sekda I Gede Susila.

Turut hadir dalam rapat Monev tersebut, Forkopimda Tabanan, perwakilan instansi vertikal dan BUMD, serta OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan.  Pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tugas bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kasatgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah V Abdul Haris mengatakan bahwa ada empat pembahasan yakni, terkait manajemen aset, terhadap PAD, pengadaan barang dan jasa serta perjalanan penganggaran di Pemkab Tabanan. Hal ini dilakukan agar setiap daerah mempunyai pedoman terkait langkah-langkah pencegahan korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

“Kedatangan kami disini terus terang mengharapkan Pemkab Tabanan ke depannya betul-betul menjadi Pemda yang mandiri. Itulah keberhasilan kami membantu Pemda, mandiri tanpa korupsi. Karena kita ketahui semakin hari semakin berat pemerintah pusat untuk membiayai Pemda-Pemda, jadi kita bisa lihat dari dana alokasi khusus semakin menurun, dana alokasi umum juga semakin berkurang ditambah lagi beban utang negara sudah lebih 7 ribu triliun,” ungkapnya.

Baca Juga  Pemkab Tabanan dan Kemenkumham Bali Perpanjang Nota Kesepakatan, Perkuat Sinergi di Bidang Hukum

Pihaknya juga menegaskan, bahwa tujuan dari pemekaran daerah itu adalah kemandirian daerah yang dibutuhkan daerah tersebut. Tugas pihaknya,  khususnya di Direktorat Kopsurgah Wilayah Lima mempunyai beberapa tugas dan membidangi 7 daerah yang ditangani, yakni  Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, dan Provinsi Bali.

“7 provinsi menjadi tanggung jawab kami, baik dari segi penindakannya maupun pencegahannya. Dalam hal ini di sisi pencegahannya, inilah salah satu tugas kami adalah bagaimana agar daerah-daerah tersebut bisa mandiri dan bebas korupsi dan betul betul daerah tersebut berkembang dengan baik dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya masing-masing,” imbuh Abdul Haris.

Terkait hal tersebut, Bupati Tabanan Sanjaya dalam sambutannya yang dibaca oleh Sekda I Gede Susila mengatakan, telah melakukan pembenahan kinerja di berbagai sektor sesuai arahan dari pusat. Seperti pelaksanaan sertifikasi aset Pemda menjadi prioritas, begitupun dengan penghapusan aset kendaraan melalui lelang, peningkatan pajak dan penagihan piutang pajak juga sangat difokuskan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Perihal penggunaan barang milik daerah, pihaknya mengatakan telah menginstruksikan kepada semua pengguna aset diwajibkan menandatangani pakta integritas penggunaan aset barang milik daerah. Pemkab juga telah memfasilitasi UMKM lokal serta terus mengawal program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Besar harapan pihaknya agar tim Satgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah V agar selalu memberikan pendampingan baik sebagai fasilitator maupun mediator guna mewujudkan pemerintahan  yang lebih baik lagi.

Usai melaksanakan rapat dengan jajaran Pemkab Tabanan, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah V Abdul Haris beserta tim melakukan tinjauan ke lapangan, yakni di Desa Tengkudak, Penebel. Pada kesempatan tersebut, pihaknya didampingi oleh Inspektur Tabanan I.G.N. Supanji, beserta OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan. (gs/bi)

Baca Juga  “Piodalan” di Rumah Jabatan, Bupati Tabanan bersama Istri “Ngayah Nyiratin”

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Ketua TP PKK Denpasar Hadiri “Soft Opening” Haidilao Bali di Living World

Published

on

By

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara menghadiri Soft Opening Haidilao Bali di Mall Living World Denpasar, LG Floor, Senin (31/8).
SOFT OPENING: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara, saat menghadiri Soft Opening Haidilao Bali yang berlokasi di Mall Living World Denpasar, LG Floor, Senin (31/8). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara, menghadiri Soft Opening Haidilao Bali yang berlokasi di Mall Living World Denpasar, LG Floor, Senin (31/8). Kehadiran restoran hotpot asal Tiongkok ini diharapkan dapat menambah pilihan kuliner sekaligus memberikan pengalaman bersantap baru bagi masyarakat Kota Denpasar dan wisatawan.

Soft Opening Haidilao Bali tersebut turut dihadiri Kabag Prokopim Setda Kota Denpasar Ni Putu Ayu Yuni Sugiantari, General Manager Living World Denpasar, Maria Lucia Murti Dewi Lazuardi, Leasing Associate Dewi Arya Wati, Manager Regional Haidilao Mi Xue Zheng, Outlet Manager Lidya, Manager Haidilao Bali Ryan Tancya Liputra, General Manager Haidilao Mi Xuez, Jajaran Konsulay Jendral Republik Rakyat China dan Jajaran Perhimpunan Tionghoa.

Dalam rangkaian soft opening tersebut, Ny. Sagung Antari Jaya Negara turut mengikuti prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur sekaligus atas dibukanya gerai Haidilao Bali.

Selanjutnya, Ny. Sagung Antari Jaya Negara bersama jajaran manajemen turut melakukan prosesi pembukaan gerai Haidilao Bali sebagai tanda resmi dimulainya operasional gerai tersebut untuk menyambut masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menyampaikan apresiasi atas hadirnya Haidilao Bali di Mall Living World Denpasar. Menurutnya, kehadiran restoran tersebut turut memperkaya pilihan kuliner yang dapat dinikmati masyarakat.

“Semoga kehadiran Haidilao Bali dapat menambah warna dan pilihan makanan bagi masyarakat Kota Denpasar. Mudah-mudahan ke depannya dapat berkembang dan memberikan pengalaman kuliner yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan,” ujarnya.

Sementara itu, Manager Haidilao Bali, Ryan Tancya Liputra, mengatakan Haidilao merupakan restoran yang menyajikan konsep hotpot atau steamboat, yakni hidangan rebusan yang memungkinkan pelanggan memasak sendiri berbagai bahan makanan seperti daging, makanan laut, dan sayuran ke dalam panci berisi kuah kaldu yang mendidih.

Baca Juga  Ny. Rai Wahyuni Sanjaya Serahkan Bantuan K3S dan YKI di Selemadeg

Ia menjelaskan, Soft Opening Haidilao Bali menjadi langkah awal sebelum memasuki periode operasional baru pada September mendatang. Pihaknya berharap Haidilao Bali dapat menjadi salah satu ikon kuliner sekaligus destinasi kuliner yang menarik di Bali.

“Melalui soft opening ini kami ingin memperkenalkan pengalaman Haidilao kepada masyarakat. Kami ingin menghadirkan makanan yang enak, ekonomis, mengenyangkan, serta mengutamakan kebersihan dan pelayanan,” ungkapnya.

Selain menawarkan sajian hotpot, Haidilao Bali juga menghadirkan berbagai fasilitas dan hiburan untuk memberikan pengalaman berbeda kepada para pengunjung. Salah satunya adalah pertunjukan Bian Lian, seni pertunjukan tradisional Tiongkok yang dikenal dengan aksi pergantian topeng secara cepat. Pertunjukan tersebut menjadi salah satu hiburan yang menarik perhatian para tamu undangan dan pengunjung.

Suasana Soft Opening Haidilao Bali juga semakin meriah dengan penampilan dancer anak-anak. Para penari cilik tampil dengan penuh semangat melalui gerakan koreografi yang enerjik dan menghibur. Penampilan tersebut turut memberikan suasana ceria, khususnya bagi pengunjung yang datang bersama keluarga dan anak-anak.

Tak hanya itu, Haidilao Bali juga dilengkapi hiburan lainnya. Beragam fasilitas tersebut dihadirkan untuk memberikan kenyamanan dan pengalaman bersantap yang lebih lengkap bagi para pengunjung.

Dengan konsep tersebut, Haidilao Bali tidak hanya menawarkan sajian hotpot, tetapi juga menghadirkan perpaduan kuliner, pelayanan, fasilitas, dan hiburan dalam satu tempat.

Kehadiran Haidilao Bali di Mall Living World Denpasar diharapkan semakin memperkaya ragam destinasi kuliner di Kota Denpasar sekaligus mendukung pertumbuhan sektor usaha dan ekonomi kreatif di daerah. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Deklarasi Damai Calon Perbekel, Wujudkan Pilkel yang Aman dan Demokratis

Published

on

By

Deklarasi Damai Calon Perbekel Gianyar
DEKLARASI DAMAI: Sebanyak 61 calon perbekel dari 26 desa mengikuti Deklarasi Damai Calon Perbekel dalam rangka Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak Tahun 2026 di Balai Budaya Gianyar, Senin (31/8). (Foto: Hms Gianyar)

Gianyar, baliilu.com – Sebanyak 61 calon perbekel dari 26 desa mengikuti Deklarasi Damai Calon Perbekel dalam rangka Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak Tahun 2026 di Balai Budaya Gianyar, Senin (31/8).

Mengusung semangat Abhipraya Nayaka Dharma Rakshaka Desa, yang bermakna tekad mulia untuk mencari pemimpin yang mampu menjaga kebenaran, melindungi, serta memajukan desa. Kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh calon perbekel untuk menyatakan komitmen bersama dalam mengikuti seluruh tahapan Pilkel secara damai, tertib, jujur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan bahwa Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam proses demokrasi di tingkat paling bawah. Pemilihan langsung di tingkat desa menjadi bukti bahwa demokrasi telah berjalan dan diuji mulai dari tingkat paling bawah. “Pemilihan langsung itu meniru pemilihan perbekel. Artinya, demokrasi sudah diuji dari paling bawah,” ujar Mahayastra.

Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Kemajuan desa akan memberikan dampak langsung terhadap kemajuan Kabupaten Gianyar secara keseluruhan. “Karena desa atau siapa pun yang memimpin, kalau desanya maju, kabupatennya juga maju,” ungkapnya.

Mahayastra berharap pesta demokrasi di tingkat desa dapat melahirkan pemimpin yang handal, mampu bekerja dan memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat. Pemimpin terpilih nantinya diharapkan dapat berjalan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Gianyar, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Bagaimana bisa melayani masyarakat, bisa mengabdikan dirinya, totalitas waktu, pikiran dan tenaga. Siapa pun yang menang, saya akan dorong visi dan misinya,” tegasnya.

Ia menekankan, perbekel terpilih nantinya memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pembangunan Kabupaten Gianyar, termasuk dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Baca Juga  Bupati Sanjaya Maknai Tumpek Krulut

Terkait pelaksanaan tahapan kampanye, Mahayastra mengingatkan seluruh calon agar mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Para calon diharapkan menyampaikan program dan visi-misinya secara baik kepada masyarakat tanpa melakukan kampanye di luar ketentuan. “Kampanye harus sesuai dengan regulasi. Jangan ada black campaign. Kampanyekan program sebaik-baiknya dan pelajari pengelolaan fiskal desa,” pesannya.

Bupati juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga suasana Pilkel tetap aman, tertib dan kondusif. Perbedaan pilihan hendaknya tidak mengganggu hubungan sosial maupun kenyamanan masyarakat. “Proses Pilkel ini jangan sampai mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan. Mari kita jaga bersama agar pesta demokrasi di desa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Lantik Anggota BPSK Kota Denpasar Periode 2026-2031

Published

on

By

Gubernur Koster Lantik Anggota BPSK Denpasar
LANTIK: Gubernur Bali Wayan Koster melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Denpasar Periode 2026-2031 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (31/8/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Denpasar Periode 2026-2031 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (31/8/2026).

Mereka yang duduk dalam keanggotaan BPSK Kota Denpasar periode lima tahun ke depan terdiri dari tiga unsur yaitu pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Anggota yang mewakili unsur pemerintah adalah Luh Hety Veronika, I Made Era Naya Supatha dan Ni Luh Putu Darwati. Berikutnya, Nur Harianto, Ketut Udi Prayudi dan I Made Agus Wirajaya mewakili unsur konsumen. Sementara unsur pelaku usaha diwakili I Gede Jelantik Purwaka, I Wayan Indra Adhi Suputra dan Budiman Antonius Sinaga.

Gubernur Koster dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada sembilan anggota BPSK Kota Denpasar yang baru dilantik. Seluruh anggota BPSK diminta bekerja dengan penuh dedikasi karena lembaga ini punya peran penting di tengah dinamisnya perkembangan interaksi antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam pengamatannya, interaksi antara pelaku usaha dan konsumen tak jarang menimbulkan konflik baik yang timbul akibat sistem maupun karena kasus yang menimpa konsumen. Menurut dia, dalam situasi inilah kehadiran BPSK sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi berimbang yang tak merugikan konsumen, namun tak memberatkan pelaku usaha.

“Harus diatur agar berimbang, tak boleh berat ke konsumen sehingga pelaku usaha menjadi korban. Disinilah pentingnya regulator,” ungkapnya sembari mengatakan bahwa Bali sebagai daerah tujuan wisata sangat membutuhkan lembaga ini.

Mengingat strategisnya peran lembaga ini, Gubernur Koster berkomitmen untuk memberi perhatian berupa peningkatan honor bagi anggota BPSK. “Ini institusi penting yang bertugas melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa yang muncul karena interaksi pelaku usaha dan konsumen. Kita patut apresiasi supaya mampu menjalankan tugas dengan baik,” imbuhnya.

Baca Juga  Pemkab Tabanan Gelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-28 Tahun 2024

Masih dalam sambutannya, Gubernur Bali dua periode ini berpesan agar BSPK segera membuat rancangan program kerja dalam lima tahun ke depan. Selain itu, lembaga ini juga diminta memetakan potensi permasalahan yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen sehingga ke depannya punya manajemen antisipatif untuk menjaga Bali dari berbagai aspek. Sebagai penutup, Gubernur Koster berharap lembaga ini bisa terbentuk di seluruh kabupaten.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata menambahkan, keberadaan tiga unsur dalam wadah BPSK diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPSK serta menghadirkan proses penyelesaian sengketa konsumen yang objektif, adil, dan berintegritas.

“BPSK diharapkan tidak hanya hadir ketika terjadi sengketa, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan konsumen. Anggota BPSK harus menjalankan tugas secara profesional, independen, objektif, dan menjunjung tinggi rasa keadilan. Serta memetakan potensi masalah serta menyusun program kerja selama 5 tahun ke depan dalam rangka pelindungan konsumen di Provinsi Bali,” urainya.

Ditambahkan olehnya, dengan dilantiknya anggota BPSK ini, masyarakat akan memperoleh akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang efektif, sederhana, cepat, dan berkeadilan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca