Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Fraksi Badung Gede Sependapat Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Badung 2021 Ditetapkan Jadi Perda

BALIILU Tayang

:

wijaya
Juru Bicara Fraksi Badung Gede DPRD Badung I Made Wijaya, S.E. (Foto: Ist)

Badung, baliilu.com – Juru Bicara Fraksi Badung Gede Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menyampaikan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesepuluh kalinya sejak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Badung tahun 2011 dan 2012, serta kedelapan kalinya secara berturut-turut yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2021.

‘’Kita patut memberikan apresiasi atas usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Badung walaupun dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19 yang terjadi,’’ papar Juru Bicara Fraksi Badung Gede DPRD Badung I Made Wijaya, S.E, di depan Rapat Paripurna DPRD Badung terkait pandangan umum Fraksi terhadap Ranpeda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 bertempat di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, Senin, 11 Juli 2022.

Rapat Paripurna yang dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung Dr. Drs. I Putu Parwata MK, M.M. ini didampingi Wakil Ketua I, I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II, I Made Sunartha. Hadir Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, Anggota DPRD Badung, Sekda Badung Adi Arnawa, Sekwan DPRD Badung I Gusti Agung Made Wardika, Forkopimda, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, beserta undangan lainnya.

Wijaya lanjut menegaskan, dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Badung tahun 2021 telah diserahkan oleh kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada tanggal 17 mei 2022 yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Kabupaten Badung, itu berarti LKPD tersebut telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021, Fraksi Badung Gede memberikan tanggapan sebagai berikut.

Pertama, rancangan pendapatan perlu lebih mendekati realistis walaupun rancangan pendapatan terukur dalam pendapatan daerah, terutama penerimaan perpajakan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain serta pendapatan asli daerah yang sah. Karena target penerimaan menjadi acuan pertama sebelum menetapkan belanja hingga besaran pembiayaan;

Baca Juga  Fraksi Badung Gede Dorong Semua Pihak Berinovasi Tingkatkan Pendapatan Daerah

Kedua, perlu mengoptimalkan pendapatan daerah melalui optimalisasi penerimaan perpajakan antara lain percepatan implementasi NIK sebagai NPWP dan penggunaan IT (core taxsystem), untuk meningkatkan kinerja layanan yang terukur;

Ketiga, mendorong agar insentif perpajakan dapat lebih diarahkan untuk mendorong afirmasi kepada masyarakat kecil dibandingkan dengan masyarakat kelas atas, salah satunya yakni melalui pajak ditanggung pemerintah daerah bagi aktivitas-aktivitas terkait dana desa. Dalam hal ini, belanja perpajakan harusnya dapat diberikan secara efektif dan tepat sasaran. Upaya ini turut mempertegas keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat menengah ke bawah;

Keempat, mendorong perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah di satu sisi, dan perlu dilakukan peningkatan efisiensi belanja operasi sehingga indeks benefit/cost rattio dapat lebih ditingkatkan pada tahun berikutnya;

Kelima, meningkatkan kualitas perencanaan agar seluruh belanja pemerintah daerah dilaksanakan secara terukur, terarah, bermanfaat, dan akuntabel sehingga terhindar dari in-efisiensi agar sesuai dengan prinsip good governance dan clean government;

Keenam, perlu dilakukan evaluasi terhadap belanja tidak terduga, agar pemanfaatan dana tersebut benar-benar diarahkan pada situasi dan kondisi yang bersifat force majeure;

Ketujuh, mendorong perlu dilakukan pemantapan manajemen perencanaan proyek baik fisik maupun nonfisik, demikan juga pada pelaksanaan tender proyek, agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyelesaiannya;

Kedelapan, pemerintah daerah dalam APBD perlu menetapkan sejumlah indikator kesejahteraan yang akan dicapai yaitu tingkat kemiskinan, gini ratio, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan indeks pembangunan manusia (IPM). ‘’Untuk itu kami harapkan pemerintah daerah perlu menetapkan perkiraan capaian nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) pada tahun berikutnya, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani/nelayan, sebagai bagian dari upaya membangun kedaulatan pangan Indonesia,’’ ujarnya;

Baca Juga  Fraksi Badung Gede DPRD Badung Sependapat Dua Raperda Ditetapkan Menjadi Perda

Kesembilan, kenaikan harga-harga akan semakin memberatkan bagi masyarakat karena dampak Covid-19 masih sangat berdampak dan belum pulih, masyarakat banyak yang masih sulit mencari pekerjaan sehingga nyaris tidak memiliki pendapatan, ekonomi masyarakat semakin terpuruk dan tentu mendorong peningkatan angka kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi. ‘’Untuk itu kami berharap pemerintah daerah melakukan peningkatan upaya integrasi program kemiskinan dan perluasan bantuan sosial nontunai, program padat karya tunai, untuk masyarakat kurang mampu serta melakukan upaya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat kurang mampu,’’ ujarnya;

Kesepuluh, di bidang kesehatan, pemerintah daerah patut kita berikan apresiasi atas berbagai upaya yang dilakukan untuk tetap membayarkan tanggungan BPJS kelas III bagi masyarakat Badung dalam situasi pandemi Covid-19 dan kami mendorong agar pemerintah daerah memastikan layanan yang terbaik diberikan oleh penyelenggara fasilitas kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan, sehingga dapat diminimalisir keluhan peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan layanan dari rumah sakit, begitu juga agar tidak henti- hentinya mendorong penyelenggara BPJS untuk dapat memberikan edukasi pada masyarakat tentang manfaat BPJS ketenagakerjaan;

Kesebelas, mendorong pemerintah agar memprioritaskan pemberian hibah pada masyarakat yang pembangunannya masih belum tuntas sebagai dampak pandemi Covid-19, seperti balai banjar adat yang belum selesai, serta pembangunan tempat ibadah yang juga belum selesai;

Keduabelas, ‘’kami sadari bahwa tahun 2021 merupakan situasi ekonomi yang sangat berat lebih-lebih Kabupaten Badung yang sangat bergantung pada dunia pariwisata, namun ke depan kami berharap menjadi tahun-tahun yang lebih baik dan cepat pulih, terutama pagelaran G20 agar dapat berjalan dengan sukses, sehingga ke depan penyertaan modal pada perumda-perumda Kabupaten Badung dan pada Bank BPD Bali dapat direalisasikan sesuai target, karena deviden yang diperoleh dari BPD Bali sangat signifikan dalam membantu penerimaan AOBD Kabupaten Badung,’’ ujarnya;

Baca Juga  Fraksi Badung Gede DPRD Badung Pertanyakan Infrastruktur Penunjang Atasi Kemacetan Lalin

Dan ketiga belas, ‘’Kami sependapat rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2021 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Badung,’’ tutupnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan

NEWS

Melalui Simakrama Galungan dan Kuningan, Pangdam IX/Udayana Tegaskan Komitmen Menjaga Warisan Budaya

Published

on

By

simakrama pangdam udayana
SIMAKRAMA: Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto saat melaksanakan kegiatan Simakrama bersama seluruh prajurit dan PNS Makodam IX/Udayana yang beragama Hindu serangkaian hari raya Galungan dan Kuningan di Wantilan Pura Agung Udayana, Makodam IX/Udayana, Jalan Udayana Nomor 1 Denpasar, pada Jumat, 19 Juni 2026. (Foto: Pendam/IX)

Denpasar, baliilu.com – Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan menyambut rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto melaksanakan kegiatan Simakrama bersama seluruh prajurit dan PNS Makodam IX/Udayana yang beragama Hindu. Kegiatan berlangsung khidmat di Wantilan Pura Agung Udayana, Makodam IX/Udayana, Jalan Udayana Nomor 1 Denpasar. Pada Jumat, 19 Juni 2026.

Kegiatan Simakrama diawali dengan persembahyangan bersama sebagai ungkapan rasa syukur dan penyucian diri setelah menjalani rangkaian hari suci Galungan dan Kuningan. Suasana religius dan penuh kekeluargaan begitu terasa dengan hadirnya ratusan prajurit, PNS, serta keluarga besar Makodam IX/Udayana.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Pejabat Utama Kodam IX/Udayana, di antaranya Kasdam IX/Udayana, Irdam IX/Udayana, Kapoksahli Pangdam IX/Udayana, para Asisten, LO TNI AL, LO TNI AU, serta para Komandan dan Kabalakdam IX/Udayana.

Dalam sambutannya, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh keluarga besar Kodam IX/Udayana yang merayakan.

“Bersamaan dengan momentum suci ini, baik selaku Pangdam maupun secara pribadi, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh keluarga besar Makodam IX/Udayana yang merayakannya. Semoga kemenangan Dharma melawan Adharma senantiasa menjadi tuntunan dalam setiap langkah pengabdian kita kepada bangsa dan negara,” ujar Pangdam.

Pangdam menyampaikan, Simakrama juga menjadi momentum untuk mengembalikan kesucian diri serta memperkuat ikatan kekeluargaan di antara seluruh prajurit dan PNS Kodam IX/Udayana. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam perayaan Galungan dan Kuningan hendaknya dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Pangdam juga mengajak seluruh keluarga besar Kodam IX/Udayana untuk terus menjaga dan melestarikan kekayaan budaya Bali yang sarat dengan nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Melalui kegiatan seperti Simakrama, semangat toleransi, kepedulian, serta saling menghormati antarumat beragama diharapkan semakin kuat.

Baca Juga  Fraksi Badung Gede DPRD Badung Pertanyakan Infrastruktur Penunjang Atasi Kemacetan Lalin

“Dengan menanamkan rasa saling mengasihi dan menghargai setiap perbedaan, kita akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis serta bersama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah yang kita cintai,” tegasnya.

Kegiatan Simakrama dimeriahkan dengan penampilan Tari-tarian tradisional Bali seperti Tari Puspanjali, Tari Cendrawasih dan Tari Joged Bumbung yang merupakan salah satu kesenian tradisional Bali yang menggambarkan kegembiraan, rasa syukur, serta interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan Simakrama Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan wujud nyata komitmen Kodam IX/Udayana dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, khususnya budaya Bali yang sarat akan makna kebersamaan, keharmonisan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Pelestarian budaya dan kearifan lokal merupakan bagian dari kekuatan sosial yang harus terus dijaga. Melalui kegiatan seperti Simakrama, kita ingin menunjukkan bahwa prajurit TNI hadir tidak hanya sebagai penjaga kedaulatan negara, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang menghormati nilai-nilai budaya dan memperkokoh persatuan dalam keberagaman,” ungkap Kapendam. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Ikuti Presentasi Validasi IPKD, Jaya Negara Pastikan Pengelolaan Keuangan Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat

Published

on

By

jaya negara
IKUTI PRESENTASI: Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat mengikuti kegiatan Presentasi Validasi Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 yang dilaksanakan secara daring dari Kantor Walikota Denpasar pada Kamis (18/6). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengikuti kegiatan Presentasi Validasi Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri secara daring dari Kantor Walikota Denpasar pada Kamis (18/6). Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memastikan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pelaksanaan Validasi IPKD tersebut turut menghadirkan Validator yakni Akademisi Universitas 11 Maret, Surakarta, Sutaryo dan Pimpinan Redaksi Kompas TV, Alexander Wibisono. Tampak mendampingi Walikota Jaya Negara dalam kesempatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ida Bagus Alit Adhi Merta, Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, Kepala BPKAD Kota Denpasar, Ni Putu Kusumawati, Kadis Kominfos Kota Denpasar, Gde Wirakusuma Wahyudi serta OPD terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara menegaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfokus pada aspek administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi, namun juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program-program pembangunan yang tepat sasaran.

“Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan sehingga setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut dijelaskan, berbagai upaya telah dilakukan Pemkot Denpasar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penguatan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pelaksanaan anggaran yang efektif dan sesuai ketentuan, penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, hingga optimalisasi publikasi informasi keuangan daerah melalui platform digital.

Baca Juga  Fraksi Badung Gede DPRD Badung Pertanyakan Infrastruktur Penunjang Atasi Kemacetan Lalin

Jaya Negara mengatakan, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan akses informasi yang semakin mudah, masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan sekaligus ikut mengawasi pelaksanaan program yang didanai melalui APBD.

“Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Karena itu, kami terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Dalam presentasi tersebut juga dipaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif di Kota Denpasar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar pada tahun 2025 tercatat mencapai 85,63. Sementara itu, tingkat kemiskinan berada pada angka 2,16 persen, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,11 persen, dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 1,41 persen.

Menurut Jaya Negara, capaian tersebut tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik, sehingga mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan secara optimal dan berkelanjutan.

“Capaian yang diraih saat ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah. Transparansi bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, kita dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar,” tegasnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Denpasar juga terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai wujud konsistensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ke depan, Jaya Negara menegaskan bahwa Pemkot Denpasar akan terus memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan inovatif.

“Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kota Denpasar optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menuju Denpasar Maju,” ujarnya. (eka/bi)

Baca Juga  Fraksi Badung Gede Dorong Semua Pihak Berinovasi Tingkatkan Pendapatan Daerah

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Adi Arnawa Saksikan Pementasan Calonarang Duta Badung di PKB 2026

Published

on

By

Calonarang
HADIRI PEMENTASAN CALONARANG: Bupati Wayan Adi Arnawa, bersama Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, menghadiri langsung Pementasan Parade Calonarang Duta Kabupaten Badung dalam Pesta Kesenian Bali XLVIII Tahun 2026 di Kalangan Ayodya, Taman Budaya, Denpasar, Selasa (16/6/). (Foto: Hms Badung)

Denpasar, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Ny. Rasniathi Adi Arnawa, menghadiri langsung Pementasan Parade Calonarang Duta Kabupaten Badung dalam Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di Kalangan Ayodya, Taman Budaya (Art Center), Denpasar, pada Selasa (16/6/).

Turut hadir mendampingi Bupati, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung I Gede Sukadana beserta jajaran terkait, para seniman, tokoh masyarakat, serta ratusan pecinta seni Calonarang.

Bupati Adi Arnawa menyatakan bahwa kehadirannya merupakan bentuk dukungan penuh pemerintah daerah kepada para duta seni Badung yang berlaga di PKB 2026, mulai dari masa persiapan hingga pentas. “Meskipun hari ini bertepatan dengan Hari Raya Penampahan Galungan, kami tetap hadir untuk memberikan semangat agar Duta Kabupaten Badung bisa tampil maksimal sesuai kemampuan terbaik mereka,” ujar Adi Arnawa di sela-sela acara.

Ia berharap PKB tidak hanya menjadi ajang hiburan dan kemeriahan tahunan, tetapi juga berfungsi sebagai ruang edukasi sekaligus pelestarian seni budaya Bali. Menurutnya, sektor pariwisata Badung dan Bali pada umumnya hidup dari basis budaya yang kuat, di mana seni menjadi pilar utamanya.

“Kita patut bersyukur PKB menjadi wadah bagi para seniman untuk terus berkarya sehingga khazanah seni kita tidak akan pernah putus. Sebagai bentuk perhatian nyata, selain dukungan moral, kami juga memberikan bantuan finansial tambahan di luar anggaran resmi dari Dinas Kebudayaan,” tambahnya.

Pada malam tersebut, Duta Kabupaten Badung menampilkan Reksadana (Pergelaran) Calonarang dari Sanggar Seni Majelangu, Banjar Padang, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara. Pergelaran kali ini mengangkat lakon “Geseng Waringin”. Kisah yang berlatar di Kerajaan Dirah ini menceritakan tentang pernikahan Mpu Bahula dengan putri Ni Calonarang, Ratna Manggali. Di balik pernikahan tersebut, terdapat siasat besar dari Mpu Baradah yang mengutus Mpu Bahula untuk mengambil lontar sakti Nicarya Lingga milik Ni Calonarang guna dipelajari demi menegakkan kedamaian. (gs/bi)

Baca Juga  Fraksi Badung Gede DPRD Badung Sependapat Dua Raperda Ditetapkan Menjadi Perda

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca