Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Wawali Arya Wibawa Sampaikan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2022

embukaan Rapat Paripurna DPRD Denpasar

Loading

BALIILU Tayang

:

Wawali Arya Wibawa
Wawali Arya Wibawa saat menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2022, Selasa (02/8). (Foto : Ist)

Denpasar, baliilu.com – Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II DPRD Denpasar, dengan agenda pidato pengantar Walikota tentang Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022, berlangsung secara offline dan online, Selasa (02/8).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua DPRD Denpasar Wayan Mariyana Wandhira dan Made Muliawan Arya, dihadiri Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, pimpinan OPD Denpasar, serta Forkopimda Kota Denpasar.

Wakil Walikota Arya Wibawa menyampaikan, sesuai kondisi saat ini, terdapat perkembangan-perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang telah direncanakan pada penyusunan KUA PPAS TA 2022 yang lalu, antara lain pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah dan perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Mengacu pada kebijakan pendapatan, maka dalam rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebelumnya dirancang sebesar Rp 1,97 triliun lebih dan setelah perubahan dirancang sebesar Rp 1,94 triliun lebih atau berkurang sebesar Rp 33,69 miliar rupiah lebih.

Jumlah tersebut terdiri dari PAD sebelumnya dirancang sebesar Rp 770,29 miliar lebih, setelah perubahan dirancang sebesar Rp 741,03 miliar lebih atau berkurang sebesar Rp 29,26 miliar lebih, yang berasal dari pajak daerah dirancang Rp 562,20 miliar lebih setelah perubahan dirancang Rp 555,70 miliar lebih atau berkurang Rp 6,50 miliar rupiah.

Restribusi daerah sebelumnya dirancang sebesar Rp 29,15 miliar lebih setelah perubahan dirancang sebesar Rp 20,38 miliar lebih atau berkurang sebesar Rp 8,77 miliar lebih. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebelumnya dirancang Rp 52, 14 miliar lebih setelah perubahan dirancang sebesar Rp 43,72 miliar lebih atau berkurang Rp 8,41 miliar lebih serta lain-lain PAD yang sah dirancang Rp 126,79 miliar lebih setelah perubahan dirancang Rp 121,21 miliar lebih atau berkurang sebesar Rp 5,57 miliar lebih.

Baca Juga  Pengurus FPRB Kota Denpasar Dikukuhkan, Siap Bangun Sinergi Kesiapsiagaan Hadapi Bencana

Pendapatan transfer sebelumnya dirancang Rp 1,19 triliun dan setelah perubahan dirancang sebesar Rp 1,18 triliun rupiah atau berkurang sebesar Rp 5,29 miliar rupiah yang terdiri dari Pendapatan Transfer pemerintah Pusat sebelumnya dirancang Rp 1,03 miliar rupiah berkurang sebesar Rp 5,29 miliar  dan Pendapatan Transfer antar daerah diproyeksi sama dengan induk 2022 yakni sebesar Rp 153,51 miliar rupiah lebih. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah terdiri dari Rp 14,20 miliar rupiah lebih setelah perubahan dirancang sebesar Rp 15,06 miliar rupiah lebih atau bertambah sebesar Rp 860,38 juta rupiah lebih.     

Wakil Walikota Arya Wibawa menjelaskan, belanja daerah digunakan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan tahun 2022, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif, dan aman Covid-19 di berbagai aspek kehidupan. Maka belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Sejak 2021, dalam menyusun APBD, Pemkot Denpasar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama dengan kedua peraturan tersebut, Belanja Daerah tidak lagi terbagi menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, namun terbagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Dalam KUA dan PPAS 2022 Belanja Daerah dirancang Rp 2,30 triliun lebih atau bertambah sebesar Rp 53,32 miliar lebih yang terdiri dari Belanja Operasi dirancang Rp 1,83 triliun lebih setelah perubahan sebesar Rp 1,85 triliun lebih. Belanja Modal sebesar Rp 231,12 miliar lebih setelah perubahan sebesar Rp 265,48 atau meningkat sebesar Rp 34,36 miliar lebih. Belanja Tidak terduga sebesar Rp 29,43 miliar rupiah setelah perubahan Rp 27,44 miliar lebih atau berkurang Rp 1,98 miliar rupiah lebih. Sedangkan Belanja Transfer bertambah sebesar Rp 1,82 miliar rupiah lebih yang sebelumnya sebesar Rp 164,54 miliar lebih setelah perubahan menjadi Rp 162,72 miliar rupiah lebih.

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Panen Sayuran di Empelan Terbin Desa Sumerta Kelod

Berdasarkan target pendapatan dan belanja daerah yang telah diuraikan tersebut maka dalam Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 terjadi defisit sebesar Rp 367,34 miliar lebih atau terdapat penambahan defisit sebesar Rp 87,02 miliar lebih yang sebelumnya sebesar Rp 280,32 miliar rupiah. Rencana defisit ini akan ditutupi dari Pembiayaan Daerah, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA TA 2021 sebesar Rp 378,34 miliar lebih dan pengeluaran Pembiayaan sebesar 11 miliar sehingga Pembiayaan Netto yang tersedia sebesar Rp 367,34 miliar rupiah lebih. 

“Kami mengharapkan koreksi yang konstruktif dalam pembahasan nanti, sehingga yang kita rumuskan akan memberikan hasil yang terbaik bagi kelangsungan pembangunan Kota Denpasar,” kata Wakil Walikota Denpasar Arya Wibawa. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Presiden Prabowo Ingin Salurkan Rp 400 Triliun pada 2027: Gerakkan Ekonomi Rakyat dari Daerah

Published

on

By

Presiden Prabowo Sampaikan Sambutan di Rakornas TPAKD
RAKOR: Presiden Prabowo Subianto pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026. (Foto: BPMI Setpres/Rusman/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan penyaluran kredit rakyat hingga Rp 400 triliun pada 2027 guna menggerakkan ekonomi dari daerah. Pembiayaan tersebut menyasar petani, nelayan, masyarakat pedesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.

“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp 400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Presiden Prabowo mengapresiasi penyaluran kredit yang mencapai sekitar Rp 53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga. Presiden menginginkan agar jangkauan pembiayaan tersebut terus diperluas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa perluasan kredit merupakan bagian dari upaya memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh daerah. “Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi. Tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah. Dan semua daerah akan kita bangun,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa kekuatan ekonomi nasional harus dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mereka yang bekerja dan menjalankan usaha untuk menopang penghasilan keluarga.

“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” ucapnya.

Baca Juga  Desa Dangin Puri Kangin Lakukan Pendataan Penduduk Non Permanen

Presiden Prabowo menekankan bahwa kesejahteraan harus tercermin dalam peningkatan penghasilan riil masyarakat dan daya beli setiap keluarga. Hal tersebut menjadi arah kebijakan ekonomi yang diperjuangkan pemerintah.

“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” tegas Presiden dikutip dari laman presidenri.go.id.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Presiden mengingatkan tanggung jawab pemerintah pusat hingga daerah dalam menjaga dan mengelola kekayaan Indonesia. Menurutnya, pengamanan sumber daya alam dapat memperbesar kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sumber alam Indonesia harus dijaga, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita,” ujarnya.

Presiden juga mengingatkan para kepala daerah bahwa kesejahteraan rakyat merupakan kebanggaan dalam menjalankan kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa seluruh potensi bangsa harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

“Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat tujuan kita, rakyat kita sejahtera. Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera,” kata Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan ekonomi rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional. Melalui perluasan pembiayaan hingga Rp400 triliun pada 2027, pemerintah ingin membuka lebih banyak kesempatan usaha, memperkuat ekonomi keluarga, dan memastikan pembangunan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Bagi Presiden Prabowo, ekonomi yang kuat bukan hanya ekonomi yang tumbuh tinggi, tetapi ekonomi yang membuat rakyat semakin sejahtera. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Jambore KSPAN 2026, Pemkab Buleleng Dorong Generasi Muda Jadi Agen Perubahan dalam Pencegahan HIV/AIDS

Published

on

By

Jambore KSPAN Buleleng 2026 di Pancasari
JAMBORE: Pelaksanaan Jambore Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN) Kabupaten Buleleng Tahun 2026 yang dilaksanakan di Wisma Nangun Kerti, Desa Pancasari, Rabu-Kamis (21-22 Oktober 2026). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong peran generasi muda dalam meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan serta pencegahan HIV/AIDS. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan Jambore Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN) Kabupaten Buleleng Tahun 2026 yang dilaksanakan di Wisma Nangun Kerti, Desa Pancasari, Rabu-Kamis (21-22 Oktober 2026).

Kegiatan ini menjadi wadah bagi para siswa untuk menambah wawasan, bertukar pengalaman, serta memperkuat kepedulian terhadap isu HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menyebarkan informasi yang benar dan membangun lingkungan pergaulan yang sehat di sekolah maupun masyarakat.

Mewakili Wakil Bupati Buleleng selaku Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Gde Surya Bharata, S.Pd., M.A.P., menyampaikan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi perilaku berisiko.

“Melalui Jambore KSPAN ini, saya berharap seluruh peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat secara sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, dan tidak berhenti belajar. Manfaatkan kesempatan ini untuk menambah pengetahuan, memperluas pertemanan, serta membangun keberanian dalam menyampaikan informasi yang benar kepada teman sebaya. Jadilah generasi muda yang cerdas, berkarakter, peduli terhadap sesama, dan mampu menjadi contoh positif di lingkungan masing-masing,” pesannya.

Ia juga berharap semangat yang diperoleh selama jambore tidak berhenti setelah kegiatan berakhir, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa diharapkan mampu menjadi pelopor edukasi kesehatan remaja serta ikut menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas stigma terhadap orang yang hidup dengan HIV.

Baca Juga  Sekda Alit Wiradana Buka Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata

Salah seorang peserta, Komang Nila Handayani, mengaku senang dapat mengikuti Jambore KSPAN Kabupaten Buleleng Tahun 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperoleh pengetahuan baru sekaligus bertemu dengan siswa dari sekolah lain yang memiliki kepedulian serupa.

“Senang sekali bisa ikut jambore ini karena kami tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga bisa bertukar pengalaman dengan teman-teman dari sekolah lain. Saya berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan agar semakin banyak siswa yang memahami pentingnya menjaga kesehatan, menjauhi narkoba, dan tidak memberikan stigma kepada orang yang hidup dengan HIV,” ungkapnya.

Sementara itu, peserta lainnya, Kadek Indra Kresna Yudistira, berharap pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama jambore dapat dibagikan kembali kepada teman-teman di sekolahnya. Ia juga berharap semakin banyak generasi muda yang berani mengambil peran dalam menyebarkan edukasi kesehatan secara positif.

“Harapan saya, setelah mengikuti kegiatan ini, kami bisa menerapkan ilmu yang didapat dan membagikannya kepada teman-teman di sekolah. Saya juga ingin semakin banyak siswa yang peduli, saling mendukung, dan berani menyampaikan informasi yang benar tentang HIV/AIDS dan bahaya narkoba. Semoga kegiatan ini membuat kami semakin semangat untuk belajar dan berkontribusi bagi lingkungan sekitar,” tuturnya.

Melalui pelaksanaan Jambore KSPAN Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap kesadaran dan partisipasi generasi muda dalam upaya pencegahan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Keterlibatan aktif para siswa diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun generasi muda yang sehat, berpengetahuan, serta memiliki kepedulian sosial yang kuat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Padukan Seni dan Kelestarian Alam, Pemkab Badung dan PPBI Sukses Gelar Kontes Bonsai Skala Nasional

Published

on

By

Bupati Adi Arnawa Buka Kontes Bonsai dan Suiseki Badung 2026
PAMERAN BONSAI: Bupati Wayan Adi Arnawa bersiap menancapkan tanda pemenang usai membuka Kontes dan Pameran Nasional Pesona Bonsai dan Suiseki Badung 2026 di Lapangan Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Kabupaten Badung, Rabu (21/10). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Kontes dan Pameran Nasional Pesona Bonsai dan Suiseki Badung 2026 menjadi langkah nyata dalam memadukan pelestarian lingkungan, pengembangan seni, sekaligus penguatan daya tarik pariwisata daerah. Kegiatan yang mengusung tema “Seni Alam dan Tradisi” ini dibuka secara resmi oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Lapangan Balai Budaya Giri Nata Mandala, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Rabu (21/10).

Pameran berskala nasional ini menghadirkan daya tarik luar biasa dengan melibatkan sedikitnya 850 peserta yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kehadiran ratusan penghobi dan kolektor ini menjadikan Puspem Badung sebagai pusat perhatian para pecinta seni tanaman kerdil tingkat nasional sepanjang pekan ini.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang tinggi atas konsistensi penyelenggaraan pameran tersebut. Menurutnya, pameran ini tidak sekedar menjadi ajang perlombaan keindahan tanaman, namun memiliki nilai edukasi lingkungan yang tinggi serta potensi ekonomi kreatif yang menjanjikan lewat kehadiran peserta dari berbagai wilayah Nusantara. Seni bonsai dinilai sebagai medium pelestarian yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan hayati.

“Bapak dan Ibu yang selama ini merawat pohon-pohon ini merupakan pahlawan lingkungan. Bonsai menjadi bagian dari pelestarian sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai jenis pohon yang ada di alam kita,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) Cabang Badung melaporkan bahwa partisipasi 850 peserta pada tahun ini mencerminkan tingginya antusiasme komunitas bonsai dan suiseki di tanah air. Kunjungan para peserta dari luar daerah ini diyakini memberikan dampak positif (multiplier effect) terhadap sektor pariwisata lokal, terutama dalam meningkatkan tingkat hunian akomodasi perhotelan serta menggerakkan aktivitas ekonomi UMKM di Kabupaten Badung.

Baca Juga  Desa Dangin Puri Kangin Lakukan Pendataan Penduduk Non Permanen

Pameran yang dihadiri Ketua umum PBBI Pusat dan Korwil PBBI Bali ini diharapkan menjadi ruang apresiasi, edukasi, dan pertukaran pengetahuan antar-penggemar sekaligus memperkuat citra pariwisata Badung yang berbasis seni alam dan kebudayaan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca