Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan tersebut diserahkan oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana dalam Sidang Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali pada Senin (8/6).

Capaian tersebut menjadikan Pemerintah Provinsi Bali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 13 kali berturut-turut sejak tahun 2012.

“Ini prestasi yang luar biasa. Suatu bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara good governance. Menunjukkan kinerja pemerintahan yang semakin baik dan semakin baik,” puji Nyoman Adhi.

Namun juga terdapat beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah. Temuan tersebut mayoritas merupakan temuan berulang yang menunjukkan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Oleh Sebab itu, kami berharap temuan-temuan berulang ini bisa direduksi, bisa diminimalisasi pada masa yang akan datang,” imbuhnya.

Kemudian, Anggota I BPK RI tersebut juga turut mengapresiasi atas berbagai prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah apresiasi dari Kemendagri kepada Kepala Daerah berprestasi beberapa waktu lalu.

“Baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota di wilayah Bali ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa,” jelasnya menanggapi banyaknya penghargaan yang diborong oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali dalam Malam Apresiasi Pemerintah Daerah 2026.

Gubernur Koster Rutin Evaluasi Kinerja OPD dan Segera Tindaklanjuti Hasil Audit

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan yang telah dilakukan. Ia menyampaikan bahwa ia telah menyusun rencana aksi (action plan) agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran.

Di samping itu, Koster juga menjelaskan bahwa dirinya selalu memberikan arahan kepada sekda dan jajaran perangkat daerah agar selalu mengelola keuangan daerah dengan sebaik-baiknya.

“Harus jujur. Yang sakit dibilang sakit, yang sehat di bilang sehat. Jangan sampai yang sakit di bilang sehat. Astungkara saya sangat terbantu karena dibantu oleh Sekda dan jajaran Perangkat Daerah yang baik,” katanya.

Ia menambahkan bahwa ia rutin melaksanakan evaluasi kinerja Perangkat Daerah setiap tahunnya. Evaluasi tersebut berisikan rapor penilaian masing-masing perangkat daerah sesuai dengan capaian kinerja dari target-target yang telah ditentukan.

Lebih lanjut, penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali dilanjutkan dengan penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kota/kabupaten se-Bali Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kota/kabupaten dan Walikota/Bupati se-Bali. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026 terselenggara di Provinsi Bali dari tanggal 1 Mei – 31 Juli 2026.

Dukungan tersebut disampaikannya usai Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini didata oleh petugas Sensus dan melakukan penempelan tanda Sensus Ekonomi 2026 pada Senin (Soma Umanis, Sungsang) 8 Juni 2026 sore di Jayasabha, Denpasar, yang disaksikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan.

Gubernur Koster dalam kesempatan itu mengajak seluruh masyarakat Bali agar turut mensukseskan penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 yang akan memberikan manfaat untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia pada umumnya dan Bali pada khsusunya.

“Dalam rangka pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, titiang sudah memenuhi kewajiban memberikan data dengan fakta yang baik, jujur dan benar, supaya data yang diperoleh dari hasil Sensus ini betul – betul merupakan data akurat, bisa dimanfaatkan BPS untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama sekali di Provinsi Bali,” ujarnya.

Sebagai Gubernur sekaligus juga sebagai pribadi, lebih lanjut Wayan Koster mengajak seluruh Krama Bali, baik itu pelaku usaha sampai seluruh segmen masyarakat agar menerima dan memberikan data ke tenaga Sensus Ekonomi 2026 yang akan melaksanakan tugas pendataan dari rumah ke rumah sampai ke tempat unit usaha.

“Titiang nunas, ngiring sarengin Sensus Ekonomi 2026 ini agar berjalan dengan baik, lancar, dan sukses dengan memberikan data sesuai fakta, agar data yang diperoleh dari semua masyarakat Bali betul – betul akurat, bisa menjadi gambaran nyata untuk perencanaan pembangunan Indonesia, dan Bali pada khususnya,” kata Wayan Koster.

Gubernur Koster lebih lanjut berharap dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi ini, BPS Provinsi Bali bisa mengembangkan instrumen Sensus dengan melihat karakteristik Pulau Dewata, yang mana Ekonomi Bali 65 persen lebih didominasi oleh sektor Pariwisata.

“Sensus Ekonomi 2026 juga bisa dijadikan momentum untuk menguji capaian Ekonomi Kerthi Bali dengan memiliki 6 sektor unggulan, yang diantaranya meliputi 1) Sektor Pertanian, 2) Sektor Kelautan dan Perikanan, 3) Sektor Industri, 4) Sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi, 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital, dan 6) Sektor Pariwisata Berbasis Budaya. Kalau ini bisa dikembangkan, maka kita bisa melihat langsung “before” dan “after” dari Ekonomi Kerthi Bali,” tegas Wayan Koster yang merupakan mantan Dosen Kalkulus, Statistik, Probabilitas, dan Metode Penelitian di Universitas Tarumanagara, Universitas Pelita Harapan sampai di Perguruan Tinggi STIE Perbanas ini.

Kepala BPS Bali: Astungkara Pak Gubernur Koster Pertama Berikan Datanya

Sementara Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan mengungkapkan kegiatan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Bali secara perdana dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster.

“Astungkara, Bapak Gubernur Bali sudah berkenan menyampaikan datanya kepada petugas Sensus,” ujarnya.

BPS dalam kesempatannya juga melaporkan dihadapan Gubernur Bali bahwa Sensus Ekonomi 2026 yang kami selenggarakan setiap 10 tahun sekali ini bertujuan memotret peta dan struktur ekonomi Bangsa Indonesia untuk data perencanaan serta kebijakan pembangunan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan di Bali, BPS telah memiliki 3.200 petugas Sensus Ekonomi yang menyebar ke Kabupaten/Kota di Bali. Petugas Sensus ini bersumber dari tenaga dari Desa sampai Mahasiswa, dan petugas yang paling banyak berada di wilayah Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng serta Kota Denpasar.

“Selain menyasar segmen rumah tangga, Sensus Ekonomi juga akan mendata pelaku usaha di Bali yang jumlah usahanya mencapai 640 ribu lebih. Kemudian hasil Sensus ini akan diolah secara nasional dan lagi setahun siap dirilis hasilnya,” ungkap Kepala BPS Provinsi Bali, sembari mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster yang telah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. (gs/bi)

Jembrana, baliilu.com – Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali terus mendorong percepatan implementasi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui kegiatan Aksi Sosial (Aksos) “Membina dan Berbagi” yang digelar di Kabupaten Jembrana, Senin (8/6/2026). Selain memberikan edukasi terkait transformasi Posyandu, kegiatan ini juga diisi dengan penyaluran bantuan sembako kepada para kader Posyandu.

Kegiatan dilaksanakan di dua lokasi, yakni Wantilan Pura Desa lan Puseh Desa Pekraman Dauhwaru dan Wantilan Pura Desa lan Puseh Desa Pekraman Kerta Jaya, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana. Sebanyak 120 kader Posyandu dari sejumlah desa dan kelurahan mengikuti kegiatan tersebut.

Pengarah Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, menegaskan bahwa transformasi Posyandu menjadi lembaga yang menangani enam bidang SPM merupakan langkah strategis dalam mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Menurutnya, kader Posyandu memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam mendukung pembangunan di tingkat desa melalui pola kerja yang kolaboratif dan terintegrasi.

“Dengan pembagian tugas berdasarkan masing-masing bidang Standar Pelayanan Minimal, berbagai kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi lebih awal dan ditindaklanjuti melalui sinergi antara kader, pemerintah desa, dan perangkat daerah terkait,” ujarnya saat memberikan arahan kepada peserta.

Ia menjelaskan, transformasi Posyandu bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak, ibu, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, Posyandu diharapkan mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam berbagai program pemberdayaan di lingkungannya masing-masing.

Lebih lanjut, Putu Anom Agustina menyampaikan bahwa Posyandu saat ini diharapkan menjadi pusat layanan informasi berbasis data yang mampu menangkap dan menampung aspirasi masyarakat. Data yang dihimpun kader Posyandu dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam merumuskan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Menurutnya, Posyandu juga harus mengedepankan pendekatan adaptif dan responsif. Adaptif berarti mampu menyesuaikan pelayanan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan, sedangkan responsif berarti cepat mengidentifikasi permasalahan serta mendorong penyelesaiannya secara terstruktur dan berkelanjutan.

Saat ini, Posyandu telah bertransformasi dari Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang menangani enam bidang SPM, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Made Dwi Dewata, menekankan pentingnya validitas data yang diperoleh kader di lapangan. Menurutnya, seluruh informasi yang berhasil dihimpun akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga mengajak para kader untuk turut aktif menyosialisasikan pengelolaan sampah berbasis sumber kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong terciptanya lingkungan yang bersih sekaligus mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Bali.

Pada kesempatan tersebut, para peserta memperoleh pembekalan mengenai implementasi Program Posyandu 6 SPM sekaligus menerima bantuan berupa 30 kilogram beras, dua krat telur, dan dua kotak susu untuk masing-masing kader. Secara keseluruhan, bantuan yang disalurkan di Kabupaten Jembrana mencapai 3.600 kilogram beras, 7.200 butir telur, dan 240 kotak susu.

Ketua TP Posyandu Kabupaten Jembrana, Ny. Ani Setiawarini Kembang Hartawan, mengungkapkan bahwa Kabupaten Jembrana saat ini memiliki 329 Posyandu dengan jumlah kader mencapai 2.648 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 65 Posyandu telah melaksanakan Program Posyandu 6 SPM.

Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan TP Posyandu Provinsi Bali. Menurutnya, kolaborasi dan pendampingan dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan untuk mempercepat implementasi Program Posyandu 6 SPM di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana.

Melalui kegiatan Aksos Membina dan Berbagi, TP Posyandu Provinsi Bali berharap pemahaman kader terhadap transformasi Posyandu semakin meningkat sehingga mampu memperkuat kualitas pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. (gs/bi)