Jakarta, baliilu.com – Belanja negara yang berkualitas merupakan bentuk kehadiran negara melalui dukungan APBN untuk penguatan ekonomi sekaligus meningkatkan ketahanan fiskal.

Dalam hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2024, pemerintah pusat telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 427,6 triliun atau 17,3 persen dari target APBN. Angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan sebesar 23,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurutnya, kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas penyelenggaraan Pemilu.

“(Selain itu) Kemudian juga ada beberapa bantuan sembako pangan. Dan kalau kita lihat realisasi subsidi juga cukup besar mempengaruhi dari sisi belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) kita,” ungkapnya pada konferensi APBN Kita edisi April 2024 hari ini, Jumat (26/4) di kantor Kementerian Keuangan, di Jakarta.

Selanjutnya, Menkeu menjelaskan bahwa hingga akhir Maret 2024, belanja K/L telah mencapai 20,4 persen dari pagu yang telah ditetapkan yaitu Rp 222,2 triliun. Dimana terjadi peningkatan signifikan pada komponen belanja pegawai sebesar 42,8 persen dibanding periode yang sama dari tahun sebelumya. Utamanya dikarenakan kenaikan gaji pegawai dan pensiunan, serta pemberian penuh 100 persen tukin pada THR.

Selain belanja pegawai, Menkeu juga menyebut terdapat kenaikan pada belanja barang hingga mencapai Rp 80,6 triliun atau 38,9 persen, disebabkan belanja operasional terkait Pemilu. Sementara, belanja modal dan bantuan sosial juga dikatakan Menkeu menunjukan kenaikan yang cukup impresif dibandingkan tahun sebelumnya.

“Untuk belanja bansos yang mencapai Rp 43,3 triliun, ada kenaikan dari tahun lalu yang base-nya rendah yaitu Rp 35,9 triliun,” sambung Menkeu.

Sementara, selain belanja K/L juga terdapat belanja non K/L yang realisasinya sudah mencapai Rp 205,4 triliun atau setara 14,9 persen dari pagu. Menkeu menyebut, pemberian subsidi dan kenaikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi belanja tersebut.

“Debitur KUR jumlah orangnya meningkat 937,4 (ribu) dan itu cukup baik karena memang kita berharap akan lebih banyak dan lebih merata, jadi naiknya 88,6 persen,” ucapnya. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa realisasi pembiayaan APBN hingga akhir Maret 2024 tercatat turun drastis dibandingkan pembiayaan di periode yang sama tahun lalu. Ia mengungkapkan, realisasi pembiayaan terealisasi Rp 104,7 triliun, atau turun drastis 53,6% dibanding pembiayaan utang tahun lalu yang mencapai Rp 225,4 triliun.

“Kita lihat untuk pembiayaan terrealisir 104,7 triliun. Ini nilainya jauh lebih rendah dari tahun lalu atau turun drastis 53,6% dibanding pembiayaan utang tahun lalu yang mencapai 225,4 (triliun rupiah). Jadi dalam hal ini kita memang cukup hati-hati dari penerbitan SBN tahun ini 104 triliun ini turun 52,2% dari tahun sebelumnya sebesar 217 (triliun rupiah). Sedangkan dari sisi pinjaman neto yaitu 600 miliar turun sangat besar 91,9% dari tahun lalu yang mencapai 7,8 (triliun rupiah),’’ ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa yang diselenggarakan pada Jumat (26/4) di Aula Mezzanine, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta.

Menteri Keuangan menjelaskan, situasi di pasar keuangan dan pasar surat berharga baik di level domestik maupun global saling mempengaruhi. Terlebih, situasi global saat ini sangatlah dinamis. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa strategi pembiayaan pemerintah dilakukan secara prudent atau hati-hati. “Dan kita melakukan strategi yang cukup pragmatis dan opportunistic supaya kita bisa selalu memilih timing, volume, maupun jenis surat berharga yang harus kita issue untuk menjaga kehandalan APBN kita,” tambah Sri Mulyani dikutip dari laman kemenkeu.go.id.

“Ini adalah waktu-waktu yang cukup dinamis karena perubahan dari tadi nilai tukar suku bunga yield dan juga guncangan yang berasal dari terutama negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa yang harus kita perhatikan termasuk Jepang dalam hal ini, ini 3 faktor yang harus kita lihat sebelumnya kita lihat 4 selalu zona yang kita perhatikan Amerika Eropa Jepang dan Timur Tengah, 4 hal ini yang akan juga menentukan terutama untuk instrumen global kita,” terang sang Bendahara Negara.

“Untuk instrumen dalam negeri kita akan lihat antara retail maupun yang institusional ini semuanya akan terus kita waspadai dan akan menentukan arah dari pembiayaan kita, defisit kita tadi karena masih dalam positif namun ke depan tiga kuartal ke depan kita harus melihat secara hati-hati,” pungkasnya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Kinerja penjualan eceran di Provinsi Bali pada Maret 2024 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali pada Maret 2024 yang diprakirakan sebesar 110,7 atau meningkat 1,2% (mtm) dibandingkan dengan periode Februari 2024 sebesar 109,4.

Peningkatan IPR ini sejalan dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi karena adanya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang berurutan yaitu Hari Raya Nyepi, bulan puasa Ramadhan dan Idul Fitri, termasuk beberapa program potongan harga (diskon) dari para pelaku usaha. IPR Bali terus dalam tren peningkatan selama 13 (tiga belas) bulan terakhir. Hal ini mencerminkan kinerja penjualan eceran di Provinsi Bali masih tetap terjaga atau berada di level optimis (>100).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan kinerja penjualan eceran ditopang oleh tetap kuatnya penjualan pada kelompok Barang Budaya dan Rekreasi yang meningkat sebesar 5,5% (mtm) dan kelompok Barang Lainnya meningkat sebesar 3,9% (mtm).

Sementara itu, terdapat kelompok barang yang terkontraksi dan menahan penguatan penjualan eceran yakni pada kelompok barang Suku Cadang dan Aksesori sebesar -4,0% (mtm) dan kelompok Barang Peralatan Informasi dan Komunikasi sebesar -2,1% (mtm). Pertumbuhan penjualan eceran Bali pada periode laporan sejalan dengan kondisi penjualan eceran nasional yang diprakirakan meningkat sebesar 4,1% (mtm) yakni dari 214,1 pada Februari 2024 menjadi 222,8 pada Maret 2024.

Erwin menambahkan bahwa dalam menjaga optimisme penjualan eceran, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) senantiasa melaksanakan upaya-upaya menjaga kestabilan harga barang dan jasa yang dilaksanakan secara konsisten, agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan ekonomi Bali tumbuh berkelanjutan. (gs/bi)