Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Anom Gumanti Pimpin Rapat Paripurna DPRD Badung Bahas Raperda APBD 2025

BALIILU Tayang

:

BERI KETERANGAN: Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti memberikan keterangan usai memimpin Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025-2026 DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Senin, 6 Juli 2026. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025-2026 di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Senin, 6 Juli 2026.

Rapat Paripurna DPRD Badung membahas penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, S.H., didampingi Wakil Ketua I DPRD Badung A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, S.H., Wakil Ketua II I Made Wijaya, S.E., dan Wakil Ketua III Drs. I Made Sunarta, M.M., M.Si., serta dihadiri seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung.

Dari unsur eksekutif, hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, beserta para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyebutkan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan kepala daerah, setelah laporan keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

“Hari ini Bupati Badung telah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ini merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi setelah laporan keuangan pemerintah daerah selesai diaudit oleh BPK,” kata Anom Gumanti.

Menurutnya, setelah menerima penjelasan tersebut, DPRD Badung memiliki kewajiban konstitusional untuk membahas secara komprehensif isi laporan pertanggungjawaban, sebelum nantinya memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Anom Gumanti juga menambahkan pembahasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Setelah laporan pertanggungjawaban kami terima, DPRD wajib melakukan pembahasan secara menyeluruh. Dari hasil pembahasan itu nantinya akan lahir rekomendasi yang menjadi bahan perbaikan bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menyusun APBD tahun berikutnya,” kata Anom Gumanti.

Baca Juga  Sekda Adi Arnawa Jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Badung

Anom Gumanti juga mengatakan, DPRD akan mencermati berbagai aspek penting dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025, mulai dari tingkat kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran hingga manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Badung.

Selain itu, Anom Gumanti menyampaikan ukuran keberhasilan APBD tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga sejauhmana program pembangunan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan melakukan evaluasi secara objektif, apakah pelaksanaan APBD Tahun 2025 sudah tepat sasaran, sesuai aturan hukum, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Apabila ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, tentu akan kami tuangkan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah daerah,” terangnya.

Terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025, Anom Gumanti menilai DPRD Badung tidak akan terburu-buru menyimpulkan penyebabnya sebelum dilakukan pembahasan secara mendalam.

Anom Gumanti juga menyoroti besarnya SiLPA dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk efisiensi pelaksanaan kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa yang menghasilkan penghematan melalui tender maupun faktor-faktor lain yang memerlukan kajian lebih lanjut.

“Kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa SiLPA yang besar berarti pemerintah tidak bekerja. Bisa saja muncul karena efisiensi anggaran atau hasil tender yang lebih rendah dari pagu yang disiapkan. Namun tentu DPRD akan menelusuri penyebabnya secara komprehensif agar memperoleh gambaran yang utuh,” ujarnya.

Selain itu, DPRD Badung juga akan mengevaluasi rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, anggaran BTT memang disiapkan untuk mengantisipasi kondisi darurat atau kejadian yang tidak dapat diprediksi, seperti bencana alam maupun keadaan luar biasa lainnya.

“Belanja Tidak Terduga (BTT) memang disiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi. Namun demikian, kami tetap akan melakukan evaluasi terhadap pengalokasian maupun realisasinya agar perencanaan keuangan daerah ke depan semakin akurat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Baca Juga  Pemkab Badung Sudah Berbuat, Teguran Presidan Jadikan Penyemangat

Anom Gumanti menegaskan, DPRD Badung berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab guna memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Badung.

Hasil pembahasan DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 nantinya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Badung sebagai bahan penyempurnaan tata kelola keuangan daerah dan penyusunan APBD pada tahun anggaran berikutnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Undang Petugas Upacara HUT Ke-81 Kemerdekaan RI ke Hambalang, Presiden Prabowo Sampaikan Apresiasi atas Dedikasi Mereka

Published

on

By

Presiden Prabowo terima petugas upacara HUT RI
UNDANG PETUGAS UPACARA: Presiden Prabowo Subianto mengundang para petugas upacara yang terlibat dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 19 Agustus 2026. (Foto: BPMI Setpres/presidenri.go.id)

Hambalang, Jabar, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto mengundang para petugas upacara yang terlibat dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 19 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo secara langsung menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan dedikasi para petugas dalam rangkaian peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 lalu.

“Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangganya kepada para petugas upacara yang terlibat dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 lalu,” tulis Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam unggahannya pada akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Rabu (19/8).

Seskab Teddy menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo turut berpesan kepada para petugas untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan kebanggaan atas peran mereka dalam menyukseskan rangkaian peringatan kemerdekaan. Presiden juga berpesan agar pengalaman tersebut menjadi semangat sekaligus bekal berharga untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara.

“Dalam pertemuan ini, Presiden menyampaikan pesan untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan kebanggaan sebagai bagian dari peringatan kemerdekaan,” tulis Seskab Teddy.

Presiden, lanjut Seskab Teddy, juga memberikan apresiasi atas kedisiplinan dan semangat yang telah ditunjukkan para petugas dalam menjalankan tugas. Menurut Seskab Teddy, seluruh petugas upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI telah memberikan kontribusi dan dedikasi terbaiknya dalam menyukseskan seluruh rangkaian perayaan hari kemerdekaan Indonesia.

“Para petugas upacara yang terdiri dari anggota Paskibraka, komandan upacara, penerbang, penerjun, serta para pelaku seni dan budaya telah memberikan kontribusi dan dedikasi terbaiknya untuk menyukseskan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi serta seluruh rangkaian perayaan kemerdekaan yang berjalan sangat khidmat dan tetap menghibur jutaan pasang mata yang menyaksikan,” ungkapnya. (gs/bi)

Baca Juga  Tingkatkan Akses Layanan Kesehatan, Wabup Ketut Suiasa Resmikan TAKSU Badung

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Polri Tanam Bawang Putih Serentak di 14 Polda, Potensi Panen Capai 2.795 Ton

Published

on

By

Kapolri hadiri penanaman bawang putih serentak
PANEN RAYA: Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri penanaman bawang putih secara serentak di 14 wilayah Polda, panen raya, serta peletakan batu pertama pembangunan Gudang Ketahanan Pangan Polri di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (19/8/2026). (Foto: Hms Polri)

Lombok Timur, baliilu.com – Polri menggelar penanaman bawang putih secara serentak di 14 wilayah Polda, panen raya, serta peletakan batu pertama pembangunan Gudang Ketahanan Pangan Polri di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (19/8/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap percepatan swasembada bawang putih nasional. Penanaman serentak dilaksanakan pada lahan seluas 279,5 hektare yang tersebar di 59 Polres dengan melibatkan 110 kelompok tani dan 2.174 petani. Dari luasan tersebut, potensi hasil panen diperkirakan mencapai 2.795 ton.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan penanaman serentak tersebut merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian pangan nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

“Bapak Presiden selalu menekankan bahwa di tengah situasi eskalasi global yang tidak menentu seperti ini, kita semua harus mandiri, khususnya di bidang ketahanan pangan. Oleh karena itu, ini menjadi perintah dari beliau yang harus kita tindak lanjuti sehingga program ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Kapolri.

Polda NTB menjadi wilayah dengan lahan penanaman terluas, yakni 120 hektare dengan potensi produksi 1.200 ton. Selanjutnya, Polda Sumatera Selatan menanam pada lahan seluas 81 hektare dengan potensi hasil 810 ton, disusul Polda Jawa Barat seluas 44,58 hektare dengan potensi produksi 445,8 ton.

Penanaman juga dilaksanakan di wilayah Polda Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara, NTT, Jawa Timur, Sumatera Barat, Aceh, Bengkulu, Bali, Sulawesi Selatan, dan Jambi.

Kapolri mengatakan penanaman di 14 Polda tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat dan memperluas sentra produksi bawang putih di berbagai wilayah Indonesia.

Baca Juga  Bupati Hadiri Upacara “Melaspas” di Pura Tirtha Campuhan Kuta dan Resmikan Monumen Kalpataru

“Untuk hari ini, kita akan melaksanakan penanaman bersama di luasan lahan 279,5 hektare yang tersebar di hampir seluruh wilayah. Ini sebagai pemanasan untuk Polda-Polda lain,” kata Kapolri.

Sementara itu, tiga Polda lainnya akan melaksanakan penanaman pada September dan Oktober 2026 dengan menyesuaikan masa tanam serta kondisi cuaca. Ketiganya adalah Polda Sulawesi Utara, Polda Sulawesi Barat, dan Polda Sulawesi Tengah.

Dalam program tersebut, Polri memperoleh target lahan seluas 4.840 hektare dari Kementerian Pertanian. Hingga saat ini, sebanyak 2.593,1 hektare atau sekitar 54 persen telah terverifikasi dan tersebar di 17 Polda serta 66 Polres. Dari jumlah itu, 927,6 hektare telah ditanami, sedangkan 1.665,6 hektare lainnya masih dalam tahap persiapan penanaman.

Kapolri mendorong agar potensi lahan yang telah terverifikasi tersebut dapat terus diperluas sehingga target swasembada bawang putih dapat semakin cepat diwujudkan.

“Kita memiliki potensi luas lahan sebesar 2.593,1 hektare yang tersebar di 17 Polda. Dan ini kalau memang ada kebijakan lanjut untuk memperluas luasan ini, tentunya kita mengharapkan luasan ini bisa bertambah sehingga kemudian apa yang menjadi cita-cita dari Bapak Presiden betul-betul bisa kita eksekusi dengan baik,” ujar Kapolri.

Selain penanaman serentak, panen raya bawang putih dilaksanakan pada lahan seluas 105 hektare di Sembalun. Kegiatan tersebut melibatkan sembilan kelompok tani dengan 287 petani dan diproyeksikan menghasilkan 1.050 ton bawang putih.

Kapolri juga mendorong penguatan riset dan pengembangan bibit bawang putih agar budidaya dapat diperluas ke wilayah dengan ketinggian yang lebih rendah.

Penguatan sektor hulu turut dilakukan melalui penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian. Bantuan tersebut meliputi 90 unit traktor tangan, satu unit traktor roda empat, lima pompa air tenaga surya, 19 pompa air beserta perlengkapannya, serta 17 ton pupuk Phonska Nitroku.

Baca Juga  Bupati Badung Berdialog dengan Tokoh Masyarakat Kerobokan Kelod

Kapolri berharap dukungan sarana produksi tersebut dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan petani.

“Sehingga kemudian hasilnya betul-betul bisa optimal dan ini yang tentunya menjadi harapan kita semua, kita bisa melaksanakan swasembada, masyarakat kita, petani kita juga sejahtera dan Indonesia betul-betul memiliki kedaulatan di negeri sendiri,” tegas Kapolri.

Melalui program ini, Polri tidak hanya mendorong perluasan lahan dan peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat pendampingan kepada kelompok tani. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mempercepat terwujudnya kemandirian bawang putih nasional.

“Terus semangat dan kita sama-sama tunjukkan bahwa Indonesia bisa swasembada, khususnya bawang putih,” tutup Kapolri. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Warga Gerokgak kini Bisa Nyamsat di Kantor Camat

Published

on

By

Peresmian layanan Samsat Gerai Kecamatan Gerokgak di Gedung Paten Kantor Camat Gerokgak, Buleleng
LAYANAN SAMSAT: Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi mengoperasikan layanan Samsat Gerai Kecamatan Gerokgak di Gedung Paten Kantor Camat Gerokgak pada Kamis, 20 Agustus 2026. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Kabar gembira bagi masyarakat Kecamatan Gerokgak dan sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi mengoperasikan layanan Samsat Gerai Kecamatan Gerokgak di Gedung Paten Kantor Camat Gerokgak pada Kamis, 20 Agustus 2026. Kehadiran fasilitas terpadu ini ditujukan untuk memangkas jarak pelayanan pajak kendaraan bermotor bagi warga di wilayah barat Kabupaten Buleleng. Peresmian dilakukan oleh Bupati Buleleng, Kamis (20/8).

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menyampaikan bahwa pembentukan gerai ini merupakan wujud komitmen bersama antara Pemkab Buleleng, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, Ditlantas Polda Bali, dan PT Jasa Raharja. Selama ini, warga Gerokgak harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju pusat kota untuk mengurus administrasi kendaraan.

“Gerokgak ini kecamatannya besar dan jauh dari kota. Layanan terpadu ini memudahkan masyarakat sehingga tidak perlu lagi datang ke Singaraja yang memakan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan,” ujar Sutjidra usai peresmian,

Selain memperdekat jangkauan pelayanan, Sutjdira mengatakan penerimaan dari opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) tersebut diproyeksikan langsung untuk pembenahan sarana publik. Sutjidra menegaskan bahwa sesuai regulasi, minimal 10 persen dari penerimaan opsen pajak wajib dialokasikan khusus untuk pembangunan dan perawatan infrastruktur penunjang transportasi, seperti jalan dan jembatan.

“Memang sudah ada aturannya, 10 persen wajib dipakai untuk kegiatan pemeliharaan jalan. Misalkan penerimaan opsen pajak mencapai Rp 120 miliar, maka minimal Rp 12 miliar dialokasikan untuk perbaikan atau perawatan jalan di Buleleng,” kata Sutjidra.

Ia menambahkan, kinerja penerimaan daerah pada semester pertama tahun ini telah melampaui target yang ditetapkan. Demi menjaga konsistensi pendapatan daerah guna membiayai berbagai program pembangunan, Pemkab Buleleng menerapkan sistem kontrak kerja berbasis target bagi seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga direksi BUMD.

Baca Juga  Bupati Hadiri Upacara “Melaspas” di Pura Tirtha Campuhan Kuta dan Resmikan Monumen Kalpataru

Langkah Pemkab Buleleng memperdekat akses layanan pajak ini pun mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. I Gusti Ngurah Agung Pernata, salah seorang warga Kecamatan Gerokgak, mengaku sangat terbantu dengan pengoperasian gerai tersebut.

“Saya mengapresiasi fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Hal ini tentu memudahkan saya untuk membayar pajak kendaraan karena tidak perlu lagi pergi jauh ke Kota Singaraja,” kata Ngurah. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca