NEWS
APBD Provinsi Bali 2023 Ditetapkan, Berisi Sejumlah Program Baru Bersifat Aspiratif, Afirmatif dan Akseleratif
Gubernur Koster: Wujud Komitmen, Dedikasi dan Tanggung Jawab Kita Bersama Secara Konstitusional, Politis dan Moral untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Kebahagiaan Masyarakat Bali Secara Niskala-Sakala
Denpasar baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi setelah Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 mendapat persetujuan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Pendapat akhir Gubernur Bali Wayan Koster disampaikan pada Rapat Paripurna Ke-38 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 DPRD Bali pada Selasa, 22 November 2022 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar.
Apa yang telah diputuskan hari ini tentang keseluruhan isi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, lanjut Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini, merupakan hasil terbaik yang dapat dicapai dari proses pembahasan secara bersama-sama antara Eksekutif dan Legislatif. Inilah wujud komitmen, dedikasi, dan tanggung jawab kita bersama secara konstitusional, politis, dan moral untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali secara niskala-sakala, sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam mewujudkan Bali Era Baru.
‘’Dengan telah disetujuinya Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 ini, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, paling lambat 3 (tiga) hari ke depan akan saya sampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk dievaluasi,’’ ucap Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.
Atas persetujuan Dewan, Gubernur Wayan Koster menyampaikan postur APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, terdiri dari: Pendapatan Daerah Rp 6,6 triliun lebih; Belanja Daerah Rp 7,2 triliun lebih; Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 437 miliar lebih, sehingga secara riil total Belanja Daerah Rp 7,6 triliun lebih. Pendapatan Daerah total sebesar Rp 6,6 triliun lebih, terdiri dari: Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 4,4 triliun lebih, yang bersumber dari Pajak Daerah Rp 2,9 triliun lebih, Retribusi Daerah Rp 63 miliar lebih, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 810 miliar lebih, dan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 633 miliar lebih; Kedua, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp 2,1 triliun lebih; dan Ketiga, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 55 miliar lebih.
Belanja Daerah total sebesar Rp 7,2 triliun lebih, terdiri dari: Pertama, Belanja Operasi Rp 4,3 triliun lebih; Kedua, Belanja Modal Rp 1,1 triliun lebih; Ketiga, Belanja Tidak Terduga Rp 50 miliar; dan Keempat, Belanja Transfer (Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) Rp 1,6 triliun lebih.
‘’Postur APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, dirancang lebih berkualitas dan lebih sehat dibandingkan dengan APBD Semesta Berencana tahun-tahun sebelumnya. Belanja Daerah dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dirancang lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta produktif dengan output dan outcome yang semakin terukur, sesuai dengan Program Prioritas,’’ ujarnya.
Selain berisi program lanjutan tahun anggaran sebelumnya, APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 juga berisi sejumlah program baru yang bersifat aspiratif, afirmatif, dan akseleratif, yang penting dan strategis, untuk mendukung terwujudnya visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Program baru tersebut, antara lain: Pertama, beasiswa dan bantuan seragam untuk siswa miskin SMA/SMK sebesar Rp 18 miliar lebih; Kedua, bantuan untuk mahasiswa miskin yang kuliah di Bali dan di luar Bali sebesar Rp 2,5 miliar; Ketiga, bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada 34.000 orang peserta, terdiri dari seluruh Sulinggih, Pamangku, Serati, dan Rohaniawan sebesar Rp 6,9 miliar; Keempat, insentif untuk 8.310 orang seluruh Perangkat Desa (636 Desa) sebesar Rp 31,4 miliar (636 orang Sekdes masing-masing sebesar Rp 500.000 per bulan, 7.674 orang Kaur/Kasi/Kadus masing-masing Rp 300.000 per bulan); dan Kelima, penyelesaian pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali sebesar Rp 357 miliar (total kebutuhan anggaran sekitar Rp 461 miliar, yang telah dianggarkan tahun 2022 sebesar Rp 104 miliar).
Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat Akhir dan Rekomendasi DPRD Provinsi Bali terhadap Raperda tentang APBD 2023 ini dibuka Ketua Dewan Nyoman Adi Wiryatama S.Sos, M.Si didampingi Wakil Ketua II, I Nyoman Suyasa dan Wakil Ketua III, Tjok Gede Asmara Putra Sukawati, dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Bali, Forkopimda, Sekda Bali Dewa Made Indra dan pimpinan OPD Provinsi Bali, Staf Ahli Pemprov Bali dan DPRD Bali. (gs/bi)
