NEWS
Fraksi Nasdem PSI Hanura DPRD Bali Apresiasi Gubernur Atas Pengajuan 3 Raperda Tindak Lanjut UU Provinsi Bali
Denpasar, baliilu.com – Fraksi Partai Nasdem PSI Hanura DPRD Bali menyatakan bahwa tujuan ketiga Raperda yang disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster sebagai tindak lanjut adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, sangat baik dan ada saling keterkaitan. Karena kendala fiskal harus dicarikan solusinya, sementara potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun sumber yang bisa menopang visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali harus digarap dan dikelola dengan baik.
‘’Kami mengapresiasi kepada Gubernur Bali atas pengajuan Raperda Pungutan Bagi Wisatawan Asing. Sebelumnya lebih dari satu dekade menjadi wacana di Bali yang sulit dilaksanakan karena kendala dukungan dari stakeholder maupun pemerintah pusat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, maka pungutan terhadap wisatawan asing telah memiliki payung hukum,’’ ujar Juru Bicara Fraksi Nasdem PSI Hanura I Wayan Arta, SH pada rapat paripurna ke- 28 masa persidangan II DPRD Provinsi Bali tahun sidang 2023, Senin (Soma Wage Julungwangi), Tilem Kasa, 17 Juli 2023 di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja 3 Renon Denpasar, dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 Raperda yakni Raperda Provinsi Bali tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali; Raperda Provinsi Bali tentang Kontribusi Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat; dan Raperda Provinsi Bali tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Arta lanjut menyebutkan pungutan dari wisatawan asing sebesar USD 10 per orang ini akan sangat menopang keberlangsungan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Pungutan dari wisatawan asing ini harus benar-benar difokuskan bagi pemuliaan, pelindungan, serta pelestarian kebudayaan dan lingkungan alam di Pulau Dewata.
Bagi masyarakat Bali, pungutan ini akan membawa dampak menjaga Bali sebagai pusat peradaban dunia yang indah, suci, dan mataksu. Pungutan USD 10, sangat rasional dan tidak rentan risiko tergerusnya kedatangan wisatawan asing. Jika dirupiahkan hanya berkisar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Berbagai negara di dunia lazim menerapkan pungutan bagi wisatawan asing. Bukan hanya negara besar dan maju, namun negara kecil di Asia Selatan seperti Bhutan juga menerapkan pungutan yang nilainya USD 200. Sementara pesaing Bali, yakni, Thailand tahun ini juga memberlakukan pungutan 300 baht (sekitar Rp 130.000 atau USD 8).
Selanjutnya Fraksi Nasdem PSI Hanura juga menyampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Kontribusi Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat. Raperda ini senafas dengan Raperda tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing dimana kita memerlukan pendanaan untuk kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Terobosan dan kreativitas untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang sudah seharusnya terus diupayakan.
Berikutnya, Raperda Provinsi Bali tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Fraksi Nasdem PSI Hanura menyampaikan bahwa aktivitas kegiatan Coorporate Social Responsibility (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sudah berjalan di Bali, baik dari BUMN, BUMD maupun perusahaan-perusahaan swasta yang tunduk dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Kendala penyaluran CSR terbagi dua, yakni, internal dan eksternal. Untuk internal terkait soal anggaran, sedangkan eksternal adalah berkaitan dengan distribusi kegiatan serta penentuan target, bentuk kegiatan, masalah perizinan dan regulasi, kurangnya kemitraan, sosialisasi kegiatan, pemahaman mengenai pelaksanaan dan evaluasi di lapangan. Di luar kendala internal, maka sangat tepat jika pemerintah membantu mengarahkan hingga memobilisasi CSR agar tepat guna. Bahkan CSR-CSR dari banyak perusahaan yang dikumpulkan bisa diwujudkan dalam sebuah output sehingga menjadi pemberdayaan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan setempat. ‘’Namun kami juga mengingatkan agar CSR dari perusahaan itu tidak akan diklaim sebagai bansos dari pemerintah. Justru Pemerintah Daerah harus ikut membantu mengangkat citra badan usaha sebagaimana menjadi salah satu tujuan dari CSR,’’ ujar Arta.
Selain itu, Fraksi Nasdem PSI Hanura juga mendorong Pemerintah Provinsi Bali mempersiapkan diri masuk dalam “Bursa Karbon” sebagai salah satu sumber PAD yang baru ke depannya. Pada bulan September mendatang akan diluncurkan Bursa Karbon Indonesia. Pemerintah Provinsi Bali tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Bursa Karbon ini adalah perdagangan karbon yang ditujukan untuk mengurangi emisi karbon dioksida atau gas rumah kaca. Hal ini sangat sejalan dengan konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dan Bali di masa kepemimpinan Gubernur Koster sudah berhasil membranding diri sebagai wilayah yang sangat mendukung energi ramah lingkungan.
Provinsi Bali memiliki luasan hutan mangrove, hutan rakyat, persawahan, yang menyerap karbon. Sehingga dengan masuk dalam Bursa Karbon, maka akan ada nilai keekonomian yang bisa diperoleh. Di sisi lain, akan memacu kita untuk mempertahankan luasan hutan mangrove, hutan hingga menggencarkan reboisasi.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua Dewan Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua Sugawa Korry, Nyoman Suyasa, dan Tjok. Gede Asmara Putra, serta Sekwan Gede Indra Dewa Putra, hadir Gubernur Bali Wayan Koster, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah beserta Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Kelompok Ahli DPRD Provinsi Bali. (gs/bi)
NEWS
Presiden Prabowo Lantik Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI Merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil
