Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Badung Ditetapkan Sebagai Kabupaten IHK, Wabup Suiasa Pimpin Rakor HLM TPID

BALIILU Tayang

:

rakor tpid badung
PIMPIN RAKOR: Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat memimpin Rakor ‘’High Level Meeting’’ Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa (16/1). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Dengan ditetapkannya Badung sebagai Kabupaten Indek Harga Konsumen (IHK) akan membawa dampak positif atau keuntungan yaitu memiliki angka inflasi sendiri sebagai indikator pembangunan ekonomi, penyusunan APBD dan penetapan UMK, dapat mengawasi pergerakan harga barang/jasa yang menjadi pemicu inflasi/deflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat lebih mudah menentukan kebijakan pengendalian inflasi, dan bisa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan RPJMD.

Di samping membawa keuntungan, sebagai Kabupaten IHK juga akan memiliki konsekuensi bagi daerah, yaitu harus dapat mewujudkan inflasi yang rendah dan stabil sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah pusat.

“Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021, sasaran inflasi tahun 2024 ditetapkan sebesar 2,5+1%,” ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat memimpin Rakor High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa (16/1).

Pemerintah, lanjut Wabup Suiasa selalu berupaya mewujudkan inflasi yang rendah dan stabil. Dengan dilakukan evaluasi dan optimalkan implementasi roadmap (peta jalan) pengendalian inflasi di Kabupaten Badung, dilakukan upaya-upaya pengendalian inflasi secara berkesinambungan, koordinasi secara intensif, dan menyelaraskan program-program TPID dengan APBD, sehingga aspek produksi, distribusi dan ekspektasi tetap terjaga dengan baik.

“Dilakukan upaya pengendalian inflasi melalui optimalisasi 4K, yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif,” ujarnya.

Dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga barang menjelang Hari Raya Galungan, Kuningan, Nyepi Tahun Caka 1946, dan Idul Fitri 1445 H, cenderung akan terjadi kenaikan permintaan dibanding pada hari-hari biasa. Untuk itu harus dilakukan upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan stabilitas harga.

“Seperti mengintensifkan pemantauan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok, utamanya beras, cabai, bawang merah, bawang putih, daging babi, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, sayur-sayuran, buah-buahan dan komoditas sarana upakara. Melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga, gangguan distribusi, kekurangan stok dan penimbunan dengan berkoordinasi dengan Satgas Pangan dari Polresta Denpasar dan Polres Badung. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pasar murah dan operasi pasar dengan memastikan efektivitas penetapan lokasi, waktu dan frekuensinya, sehingga pelaksanaan pasar murah tepat sasaran,” tutup Suiasa.

Baca Juga  Sekda Adi Arnawa Hadiri ‘’Padudusan Alit’’ di Pura Prajapati Desa Adat Pangsan

Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan IB Gede Arjana melaporkan bahwa kesiapan Badung sebagai Kabupaten Indek Harga Konsumen (IHK), serta menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok menjelang hari raya Galungan, Kuningan, Nyepi Tahun Caka 1946 dan Idul Fitri 1445 H. Kabupaten Badung ditetapkan sebagai Kabupaten IHK mulai tahun 2024. Pada tanggal 2 November 2023 telah dilaksanakan capacity building berupa sosialisasi kepada TPID dan pengelola pasar tradisional di Kabupaten Badung, dengan narasumber Kepala BPS Kab. Badung.

“Untuk terwujudnya angka inflasi yang rendah dan stabil, maka diperlukan upaya yang lebih fokus dan konkret dalam pengendalian inflasi seperti direncanakan kegiatan pasar murah menjelang Hari Raya Galungan dan pasar murah di Puspem Badung pada tanggal 20 dan 21 Februari 2024, dan direncanakan operasi pasar menjelang Hari Raya Kuningan bekerja sama dengan Bulog Bali dan Perumda Pasar dan Pangan MGS, di Kecamatan Mengwi dengan lokasi akan dikoordinasikan dengan perangkat Kecamatan dan Kel/Desa setempat pada tanggal 5-7 Maret 2024, Operasi Pasar menyambut Hari Raya Idul Fitri bekerjasama dengan Bulog Bali dan Perumda Pasar dan Pangan MGS. Tanggal 3 dan 5 April 2024 di Kecamatan Kuta Selatan serta Kecamatan Petang, tanggal 16 dan 18 April 2024 di Kecamatan Kuta Utara untuk Lokasi akan dikoordinasikan dengan perangkat Kecamatan dan Kel/Desa setempat,” jelasnya.

Turut hadir Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali G.A. Diah Utari, Asisten Perekonomian dan Pembangunan IB Gede Arjana, Manager SCPP Perum Bulog divisi regional Bali Suudi Mutim, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Badung Septiana Tri Setiowati, dan Kepala OPD terkait di lingkup Pemkab Badung. (gs/bi)

Baca Juga  Merawat Bumi Lindungi Sumber Air, Giri Prasta Tanam 1.000 Pohon Pala di Alas Pala Sangeh

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan

EKONOMI & BISNIS

APBN Semester I 2026 Tetap Kuat, Menkeu: Fundamental Fiskal Indonesia Diakui Dua Lembaga Pemeringkat

Published

on

By

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan kinerja APBN Semester I 2026 pada Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juli 2026 Judul Gambar Menkeu Purbaya Paparkan Kinerja APBN Semester I 2026
KONFERENSI PERS: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan kinerja APBN hingga Semester I Tahun 2026 tetap menunjukkan hasil yang kuat dan mampu menjaga kesehatan fiskal pada Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juli 2026, Selasa (21/7). (Foto: Hms Kemenkeu)

Jakarta, baliilu.com – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Semester I Tahun 2026 tetap menunjukkan hasil yang kuat dan mampu menjaga kesehatan fiskal pada Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juli 2026, Selasa (21/7). Kinerja APBN yang solid tersebut juga memperoleh pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional, yaitu Standard & Poor’s (S&P) dan Lianhe Credit Rating.

Dalam paparannya, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp 1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp 1.656,0 triliun atau meningkat 17,8 persen (yoy), mencerminkan APBN yang tetap ekspansif sekaligus produktif dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

“Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan pembiayaan yang dikelola secara terukur, defisit APBN tetap terkendali sebesar Rp 196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB, disertai surplus keseimbangan primer sebesar Rp 85,1 triliun,” jelas Menkeu.

Menurut Menkeu, capaian tersebut menunjukkan bahwa APBN tidak hanya sehat secara fiskal, tetapi juga tetap menjalankan fungsinya sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta mendukung pembangunan nasional.

“Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan,” imbuhnya.

Kinerja APBN yang kuat tersebut turut menjadi salah satu faktor yang mendasari keputusan Standard & Poor’s (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.

“APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan. Ini juga alasan mengapa S&P mempertahankan peringkat kita di BBB dengan outlook stabil,” ujarnya.

Baca Juga  Bupati Giri Prasta Dampingi Menteri Suharso Monoarfa Tinjau TPST Mengwitani

Selain S&P, Indonesia juga memperoleh pengakuan dari Lianhe Credit Rating, lembaga pemeringkat terkemuka di Tiongkok, yang memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil bagi rencana penerbitan Panda Bond oleh Pemerintah Indonesia.

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa peringkat tertinggi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memperluas basis investor dan mengakses pasar keuangan Tiongkok yang memiliki kapasitas pendanaan sangat besar.

“Kita keluar report-nya memberikan rating AAA stable. Jadi AAA itu yang paling tinggi. Di China peringkat utang kita itu yang mentok atas. Ini penting sekali untuk kita karena China merupakan pasar yang besar untuk surat utang,” jelas Menkeu dikutip dari laman kemenkeu.go.id.

Menurut Menkeu Purbaya, Lianhe Creding Rating memberikan peringkat tersebut dengan didukung oleh indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat, fundamental ekonomi yang solid, ketahanan terhadap guncangan eksternal, tingkat utang luar negeri yang relatif rendah, kapasitas pembayaran yang kuat, cadangan devisa yang memadai, serta rasio utang pemerintah yang tetap pruden. Menkeu menegaskan bahwa indikator-indikator tersebut mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang sehat dan dikelola secara hati-hati.

“Utang luar negeri kita relatif rendah, kapasitas pembayarannya cukup, devisanya juga cukup. Rasio utang pemerintah juga tetap pruden,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Keyakinan Konsumen Bali Tetap Kuat

Published

on

By

Infografis survei Indeks Keyakinan Konsumen Bali dari Bank Indonesia Provinsi Bali
Infografis survei konsumen di Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Pada Juni 2026, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali tetap berada di level optimis sebesar 121,5 (nilai indeks > 100). Meskipun menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 121,9, IKK Bali masih lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat sebesar 117,8. Optimisme konsumen pada Juni 2026 didorong oleh peningkatan IKK pada masyarakat dengan kelompok pengeluaran Rp 7-8 juta sebesar 17% (mtm), Rp 1-2 juta sebesar 14% (mtm), Rp 3-4 juta sebesar 9% (mtm), dan Rp 4-5 juta sebesar 5% (mtm).

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa optimisme terutama meningkat pada kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan menengah atas yang terdorong oleh tetap kuatnya aktivitas ekonomi Bali. Selain itu, optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor formal (122,8) dan sektor informal (120,4).

Perlambatan IKK dibandingkan bulan sebelumnya terutama dipengaruhi oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turut mengalami penurunan menjadi 123,7 atau turun 2,1% (mtm) dibandingkan IEK Mei 2026. “Penurunan terutama terjadi pada komponen prakiraan penghasilan (121,0) dan kegiatan usaha (123,5),“ ujarnya.

Sementara itu, kata Achris Sarwani, ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja 6 bulan mendatang masih menunjukkan peningkatan sebesar 0,4% (mtm) atau menjadi 126,5. Di sisi lain, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mengalami peningkatan dari 117,5 pada Mei 2026 menjadi 119,3 pada Juni 2026 atau tumbuh sebesar 1,6% (mtm). Peningkatan IKE bersumber dari ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (129,5), serta penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (125,5), komponen kegiatan usaha saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu relatif stabil pada level 100,0. Sedangkan, penurunan pada komponen konsumsi barang tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (103,0).

Baca Juga  Pj. Sekda Pimpin Rapat TAPD Penguatan Perencanaan Anggaran Daerah 2025

Penurunan IKK pada periode Juni 2026, terutama didorong oleh penurunan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Hal ini mencerminkan masyarakat masih berhati-hati terhadap prospek ekonomi dalam enam bulan mendatang di tengah ketidakpastian ekonomi global, termasuk kekhawatiran terhadap dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap harga komoditas dan aktivitas perekonomian.

Achris Sarwani menegaskan bahwa Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi yang erat dengan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Tidak hanya itu, Bank Indonesia Provinsi Bali terus berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Bali. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penguatan pengendalian inflasi, antara lain melalui pelaksanaan operasi pasar, pemantauan harga komoditas strategis, serta penguatan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia juga menetapkan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Sinergi bauran kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga inflasi tetap rendah dan stabil sehingga menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Survei Penjualan Eceran Bali Juni 2026: Optimisme Penjualan Eceran Tetap Kuat Didorong Momentum Hari Raya

Published

on

By

Infografis Indeks Penjualan Riil Provinsi Bali dari Bank Indonesia Bali
Infografis indek penjualan riil Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Pada Mei 2026, Indeks Penjualan Riil (IPR) Provinsi Bali tetap kuat sebesar 125,7 dan masih berada di level optimis (>100). Kinerja tersebut meningkat sebesar 0,3% (mtm), terutama didorong oleh pertumbuhan penjualan pada kategori barang lainnya 4,1% (mtm), sandang 3,7% (mtm), serta barang budaya dan rekreasi sebesar 1,9% (mtm). Peningkatan tersebut sejalan dengan menguatnya aktivitas mobilitas masyarakat pada periode Mei 2026 didorong oleh peningkatan aktivitas pariwisata, momentum libur panjang HBKN, serta meningkatnya konsumsi rumah tangga yang menopang permintaan di berbagai sektor ritel. Kinerja penjualan eceran pada Juni 2026 diprakirakan tetap kuat. Hal ini tercermin dari IPR Juni 2026 diprakirakan sebesar 126,3, atau meningkat 0,4% (mtm), ditopang oleh prakiraan peningkatan penjualan pada kategori barang budaya dan rekreasi, kategori makanan, minuman, dan tembakau serta kategori barang lainnya.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani melalui keterangan tertulisnya bahwa perkembangan tersebut sejalan dengan tetap kuatnya permintaan masyarakat di tengah periode Hari Raya Galungan dan Kuningan pada Juni 2026. Sementara itu, ekspektasi harga umum tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu Agustus 2026 dan November 2026 diprakirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Agustus 2026 dan November 2026 masing-masing sebesar 188 dan 200.

Sejalan dengan hal tersebut, lanjut Achris Sarwani, inflasi Bali pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,27% (yoy) dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi Indonesia sebesar 2,5±1%. Optimisme penjualan ritel ke depan juga tercermin dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP). IEP tiga bulan mendatang yaitu Agustus 2026 sebesar 190,0, meningkat dari IEP Juli 2026 sebesar 172,0. Sementara itu, IEP enam bulan mendatang, yaitu November 2026 tercatat sebesar 190,0, masih sama dibandingkan IEP Oktober 2026 sebesar 190,0. Kedua IEP berada di zona optimis (IEP > 100) yang menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap prospek penjualan ritel Bali tetap terjaga.

Baca Juga  Merawat Bumi Lindungi Sumber Air, Giri Prasta Tanam 1.000 Pohon Pala di Alas Pala Sangeh

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani menegaskan bahwa keyakinan pelaku usaha tersebut juga didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha (LU) Perdagangan berdasarkan data Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) yang hingga Mei 2026 tercatatat tumbuh sebesar 1,95% (yoy). Demi menjaga stabilitas ekonomi domestik, Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga (pro stability) sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth). Ke depan, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali akan terus memperkuat implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) guna mencapai inflasi yang stabil dan terkendali dalam rentang sasaran, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung perekonomian Bali tetap tumbuh berkelanjutan. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca