Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Fraksi Gerindra DPRD Badung Apresiasi Kinerja Pemkab, Soroti Krisis Air hingga Penanganan Kemacetan

BALIILU Tayang

:

Juru Bicara Fraksi Gerindra Sampaikan Pandangan Umum di Rapat Paripurna DPRD Badung
SAMPAIKAN PU FRAKSI: Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Badung, I Wayan Puspa Negara, S.P., M.Si. saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Gerindra pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, Kamis (5/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung menyampaikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Badung yang meraih penghargaan Best Regency Destination Award 2026 dalam kategori Excellence in Accessibility pada ajang Indonesia Tourism & Mice / Travel Market (ITMW) Oktober 2026. Capaian tersebut dinilai sebagai indikator penting bahwa Badung telah melangkah menuju pariwisata berkualitas sesuai dengan visi Sapta Kriya Adi Cipta.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, Kamis (5/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua dan segenap anggota dewan. Hadir pula Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah.

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Badung, I Wayan Puspa Negara, S.P., M.Si., menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Badung atas penjelasan komprehensif terhadap empat rancangan peraturan daerah yang disampaikan pada pembukaan sidang paripurna, Kamis (29/10/2026) lalu. Menurutnya, hal tersebut merupakan wujud nyata pemenuhan kewajiban konstitusional demi kemajuan daerah.

Empat raperda yang dibahas meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, Fraksi Gerindra sepakat dengan bupati bahwa penyusunan anggaran mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent) dan berorientasi penuh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Badung.

Baca Juga  Ketua DPRD Badung Putu Parwata Terima Panitia Sabha XI PC KMHDI Badung

Berdasarkan rancangan, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 11,643 triliun lebih, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp10,904 triliun lebih. Pendapatan Transfer: Rp729,998 miliar lebih. Sementara itu, belanja daerah dirancang sebesar Rp 13,379 triliun lebih, dengan rincian: Belanja Operasi: Rp 7,009 triliun lebih, Belanja Modal: Rp 4,310 triliun lebih, Belanja Tidak Terduga: Rp 145,421 miliar lebih, Belanja Transfer: Rp 1,913 triliun lebih.

Fraksi Gerindra menyetujui subkegiatan pembangunan breakwater senilai Rp 1,002 triliun lebih. Anggaran tersebut diminta agar difokuskan pada kecepatan penanganan abrasi Pantai Kuta sebagai bagian dari Bali Beach Conservation Project guna mengembalikan eksistensi dan kejayaan Pantai Kuta sebagai ikon Bali.

Selain itu, fraksi juga menyetujui kebijakan pemberian bantuan uang kepada setiap kepala keluarga di Kabupaten Badung berpenghasilan di bawah Rp 5 juta pada hari besar keagamaan. Langkah ini dinilai sebagai mitigasi dan proteksi terhadap potensi inflasi jelang hari raya.

Pembiayaan dan Penundaan Utang

Pembiayaan daerah pada APBD 2027 terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 534,528 miliar lebih. Penerimaan pembiayaan utang daerah dirancang sebesar Rp 2,079 triliun lebih, yang mencakup: Utang awal sebesar Rp 406,229 miliar lebih untuk konstruksi jalan di Kecamatan Kuta Selatan (skema hingga akhir 2029). Utang baru sebesar Rp 1,673 triliun lebih untuk mengatasi kemacetan melalui pengadaan tanah di Kecamatan Kuta Utara dan Mengwi, serta pembangunan terowongan (tunnel) di Kuta Utara.

Utang baru tersebut ditunda ke tahun anggaran 2028 karena alasan teknis. Fraksi Gerindra menilai penundaan ini tepat untuk menghindari beban bunga (cost of fund) yang sia-sia akibat pekerjaan fisik yang belum berjalan.

“Kami setuju pinjaman ini diarahkan ke tahun 2028 untuk menghindari beban bunga yang sia-sia karena pekerjaan fisik belum bisa berjalan. Oleh karena itu, kami meminta bupati untuk menyiapkan konstruksi fisik proyek yang siap dikerjakan di tahun 2028. Di sisi lain, untuk kelancaran lalu lintas saat ini, kami dorong rekayasa lalu lintas digencarkan,” ujar Puspa Negara.

Baca Juga  Finalisasi Ranperda BPBD, Ketua Pansus Loka Astika: Bantuan Korban Bencana Capai 75% dari Nilai Kerugian

Pengeluaran pembiayaan mencakup penyertaan modal pada Perumda Tirta Mangutama sebesar Rp 37 miliar, PT Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp 10 miliar, serta pembayaran utang daerah sebesar Rp 822,883 miliar lebih.

Fraksi Gerindra juga menyoroti krisis air bersih yang masih terjadi di beberapa wilayah Badung Selatan, seperti Pecatu, Kutuh, Ungasan, Jimbaran, Sawangan, dan sekitarnya. Pihaknya mendorong percepatan peningkatan debit air dari 800 liter per detik menjadi 2.000 liter per detik, perluasan jaringan, serta penerapan teknologi desalinasi melalui metode Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). Dengan penyertaan modal sebesar Rp 150 miliar kepada Perumda Tirta Mangutama, persoalan krisis air bersih di Badung Selatan diharapkan tuntas.

Sementara itu, penyertaan modal sebesar Rp 10 miliar kepada PT Jamkrida Bali Mandara pada tahun 2027 merupakan bagian dari komitmen bertahap yang ditargetkan mencapai Rp 155 miliar pada 2030, guna memperkuat penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam menjalankan fungsi kontrol, Fraksi Gerindra menyampaikan sejumlah catatan penting kepada eksekutif di antaranya:

Infrastruktur dan Keselamatan: Meminta penanganan segera terhadap titik rawan kemacetan dan kecelakaan di tanjakan ekstrim Jalan Goa Gong, Jimbaran.

Akses Jalan Pratama: Meminta perbaikan dan beautifikasi menyeluruh di Jalan Pratama, Tanjung Benoa, sebagai akses pariwisata strategis pada tahun 2027.

Lahan SMPN 3 Kuta Selatan: Meminta Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) serta BPKAD segera menyelesaikan status lahan sekolah yang menggunakan tanah pelaba Desa Adat Tanjung Benoa, termasuk penataan TPS-3R setempat.

Proyek Drainase Jalan Dewi Sri: Menyoroti kelambanan pengerjaan proyek pengendalian banjir di Jalan Dewi Sri oleh PT Dawan Sakti senilai Rp 48,2 miliar yang menyisakan material sirtu dan dikeluhkan warga. Fraksi juga meminta penanganan ruas jalan langganan banjir yang belum tercover, seperti Jalan Pararaton Utama, Jalan Pararaton, serta Jalan Dewi Sri 2A dan 3A.

Baca Juga  Badung Gelar Sosialisasi Katalog Elektronik Lokal

Normalisasi Sungai: Mengapresiasi langkah Bupati Badung memerintahkan DPUPR mengekskavasi sedimentasi di Tukad Mati sepanjang kurang lebih 5 kilometer dari Seminyak hingga muara Pata Sari, Kuta, namun meminta penambahan alat berat mengingat pengerjaan dinilai masih lamban.

Keamanan dan Ketertiban: Meminta penguatan koordinasi lintas vertikal dengan Polresta Denpasar, Polres Badung, dan pihak imigrasi untuk patroli gabungan, serta memfungsikan Satpol PP Pariwisata selama 24 jam guna menekan aksi kriminalitas seperti pencopetan, penjambretan, dan penertiban parkir liar di kawasan destinasi premium Badung.

Penerangan Jalan Umum (PJU): Meminta pemasangan PJU segera di sejumlah titik rawan kriminalitas, seperti Jalan Dewi Sri 8, Jalan Dewi Sri 4, Jalan Pararaton Utama, Jalan Pararaton (Kuta), Jalan Bali Deli (Seminyak), dan Jalan Pantai Kayu Aya (Seminyak).

Upah Minimum Kabupaten (UMK): Menyoroti UMK Badung tahun lalu sebesar Rp 3.791.002,57 dan UMSK sektor akomodasi serta makan minum (bintang 4 & 5) sebesar Rp 3.828.912,60 yang merupakan tertinggi di Bali. Berdasarkan kalkulasi empirik Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan Kebutuhan Pertahanan Budaya (KPB), Fraksi Gerindra mengusulkan agar UMK Badung 2027 dinaikkan ke kisaran Rp 5,3 juta hingga Rp 5,4 juta.

Sebagai penutup pandangan umumnya, Fraksi Partai Gerindra resmi menerima dan menyetujui Rancangan APBD Tahun 2027 serta seluruh raperda yang dibahas untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan diverifikasi lebih lanjut oleh Gubernur Bali. Fraksi juga memberikan apresiasi khusus kepada bupati atas penataan pedestrian di Jalan Pantai Kuta yang kian estetik sebagai percontohan semangat “Make Kuta Great Again”. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Sarkofagus Berusia Ribuan Tahun Ditemukan di Desa Bengkel, Jadi Jejak Kehidupan Prasejarah

Published

on

By

Sarkofagus Peninggalan Megalitikum di Desa Bengkel
Sarkofagus yang ditemukan sekitar tahun 2006 di Banjar Salin, Desa Bengkel. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, menyimpan peninggalan bersejarah dari era prasejarah berupa sarkofagus atau peti kubur batu. Benda purbakala berbentuk menyerupai telur tersebut menjadi salah satu bukti adanya kehidupan masyarakat pada masa megalitikum di kawasan itu.

Sarkofagus tersebut ditemukan sekitar tahun 2006 di Banjar Salin, Desa Bengkel. Penemuan bermula saat aktivitas pengerukan dan perataan tanah dilakukan di lahan milik warga untuk rencana pembangunan perumahan serta pembuatan batu bata merah.

Jro Made Widiasa menuturkan, awalnya pekerja menemukan batu cadas berukuran besar ketika menggali dan meratakan gundukan tanah. Setelah dilakukan penggalian lebih lanjut, barulah terlihat bentuk benda yang diketahui sebagai sarkofagus.

“Awalnya ada gundukan tanah yang diratakan untuk perumahan. Ketika digali, pekerja menemukan batu cadas berukuran besar. Setelah terus digali, barulah terlihat wujud sarkofagus tersebut,” ujar Jro Made Widiasa selaku Tetua dan Tokoh Adat setempat, saat ditemui, Sabtu 7 November 2026.

Sarkofagus tersebut memiliki panjang sekitar 1,5 meter dengan bentuk bulat polos tanpa ukiran maupun motif hiasan. Karakteristiknya disebut menyerupai sarkofagus yang sebelumnya ditemukan di kawasan Gilimanuk.

Dalam tradisi megalitikum, sarkofagus merupakan wadah pemakaman yang umumnya dikaitkan dengan tokoh-tokoh penting dalam kelompok masyarakat, seperti pemimpin komunitas maupun orang yang dihormati.

Keberadaan peninggalan tersebut pun menjadi petunjuk penting untuk menelusuri kehidupan masyarakat prasejarah di Desa Bengkel. Temuan ini membuka peluang penelitian lebih lanjut mengenai keberadaan komunitas serta perkembangan kehidupan sosial masyarakat pada masa lampau.

“Temuan ini menjadi dasar bagi kami untuk melakukan eksplorasi dan penelitian lebih lanjut. Hal ini membuktikan bahwa ada kehidupan dan komunitas masyarakat yang berkembang di Desa Bengkel sejak zaman prasejarah, perkiraannya berasal dari tradisi megalitikum,” tambahnya.

Baca Juga  DPMPTSP Badung Gelar FGD Pengisian Jafung Penata Perizinan dan Penata Kelola Penanaman Modal

Namun, proses pengungkapan sejarah peninggalan tersebut tidak sepenuhnya berjalan mudah. Saat pertama kali ditemukan, sejumlah pecahan tembikar yang berada di sekitar lokasi sempat terbuang sebelum sempat diteliti lebih lanjut.

Selain itu, berkembangnya cerita mistis di tengah masyarakat, termasuk adanya warga yang mengalami kerauhan atau kesurupan, turut memengaruhi proses penelitian mendalam terhadap temuan tersebut.

Penelitian kemudian mulai direalisasikan dengan melibatkan tim ahli dan kalangan akademisi untuk menggali informasi mengenai nilai sejarah serta konteks keberadaan sarkofagus tersebut.

Hingga kini, peninggalan purbakala itu masih disimpan dan dilestarikan di lokasi asalnya di Banjar Salin, Desa Bengkel. Keberadaannya menjadi bagian dari kekayaan sejarah desa yang perlu dijaga sekaligus diteliti lebih lanjut. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wagub Giri Prasta Serahkan Bantuan Rp 98 Juta kepada Tiga Korban Kebakaran di Jembrana

Pemprov Bali Juga Salurkan Bantuan Penguatan Ekonomi Rp 206 Juta kepada 27 Penerima

Loading

Published

on

By

Wagub Giri Prasta Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran
SERAHKAN BANTUAN: Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial senilai total Rp 98 juta kepada tiga warga terdampak bencana kebakaran di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial senilai total Rp 98 juta kepada tiga warga terdampak bencana kebakaran di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). Bantuan tersebut diperuntukkan bagi perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat kebakaran.

Dalam kegiatan tersebut, Wagub Giri Prasta didampingi Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan; mantan Bupati Jembrana periode 2000–2010, I Gede Winasa; serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya.

Bantuan sosial diserahkan secara simbolis kepada tiga penerima dengan nilai yang disesuaikan berdasarkan kondisi kerusakan bangunan akibat kebakaran.

Ketiga penerima tersebut yakni I Ketut Sumerta, warga Banjar Ketiman, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, yang menerima bantuan Rp 23 juta untuk perbaikan rumah dengan kategori rusak sedang.

Selanjutnya, I Kadek Dwi Loka Wijaya, warga Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, menerima bantuan Rp 50 juta untuk perbaikan rumah dan balai sari yang mengalami kerusakan berat.

Sementara itu, Ahmad Kurniawan, warga Banjar Anyar, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, menerima bantuan Rp 25 juta untuk perbaikan rumah yang mengalami kerusakan sedang.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Giri Prasta menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah kebakaran yang menimpa warga. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya hadir membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan akibat bencana.

“Ini adalah wujud implementasi program Bapak Gubernur Bali, salah satunya dalam penanganan bencana. Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami memberikan bantuan sesuai dengan kerugian yang dialami masyarakat akibat bencana,” ujar Wagub Giri Prasta.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung pemulihan tempat tinggal agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.

Baca Juga  Finalisasi Ranperda BPBD, Ketua Pansus Loka Astika: Bantuan Korban Bencana Capai 75% dari Nilai Kerugian

“Bantuan ini sudah dipergunakan untuk membangun kembali rumah yang sebelumnya terkena bencana. Semoga rumah yang dibangun ini bisa dijadikan tempat beraktivitas yang aman dan nyaman,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Wagub Giri Prasta juga menyerahkan bantuan tambahan senilai Rp 2 juta kepada salah satu korban kebakaran, I Ketut Sumerta.

Selain bantuan perbaikan rumah bagi korban kebakaran, Pemerintah Provinsi Bali juga menyalurkan bantuan sosial berupa penguatan ekonomi kepada 27 penerima manfaat di Kabupaten Jembrana dengan total nilai mencapai Rp 206 juta.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, penyaluran kedua jenis bantuan tersebut mencapai Rp 304 juta, terdiri atas bantuan perbaikan rumah sebesar Rp 98 juta kepada tiga penerima dan bantuan penguatan ekonomi sebesar Rp 206 juta kepada 27 penerima.

Bantuan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung pemulihan masyarakat yang terdampak bencana atau musibah, baik dari aspek tempat tinggal maupun kondisi ekonomi.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, penyerahan bantuan pada 5 November 2026 merupakan penyerahan bantuan yang kesepuluh di Kabupaten Jembrana sejak awal tahun 2026.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan sembilan kali penyerahan bantuan serupa dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 507,5 juta.

Dengan tambahan bantuan sebesar Rp304 juta yang diserahkan pada 5 November 2026, total bantuan sosial yang telah disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Jembrana hingga November 2026 mencapai Rp 811,5 juta.

Penyaluran bantuan secara berkelanjutan tersebut menjadi salah satu bentuk kehadiran Pemerintah Provinsi Bali dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana atau musibah serta mendukung percepatan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wagub Giri Prasta Serahkan Bantuan kepada 27 Petani Terdampak Gagal Panen di Jembrana

Dorong Konservasi Sumber Air dan Perlindungan Harga Hasil Pertanian untuk Menjaga Kesejahteraan Petani

Loading

Published

on

By

Wagub Giri Prasta Serahkan Bantuan untuk Petani Jembrana
SERAHKAN BANTUAN: Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial penguatan ekonomi kepada 27 petani terdampak kekeringan dan gagal panen di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial penguatan ekonomi kepada 27 petani terdampak kekeringan dan gagal panen di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). Bantuan diserahkan di Balai Subak Pangkung Buluh, didampingi Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan.

Sebanyak 27 petani penerima bantuan berasal dari tiga subak, yakni Subak Peh, Subak Pangkung Buluh, dan Subak Tegal Jati. Mereka mengalami kerugian akibat keterbatasan pasokan air irigasi selama musim kemarau yang berdampak terhadap produktivitas pertanian.

Dalam kegiatan tersebut, Wagub Giri Prasta menyerahkan bantuan secara simbolis kepada empat perwakilan petani, yakni I Ketut Kaler sebesar Rp 20 juta, I Ketut Waca sebesar Rp 15,6 juta, I Ketua Malya sebesar Rp 8,9 juta, dan I Made Winata sebesar Rp 8,4 juta.

“Ini program dari Pemerintah Provinsi Bali. Semoga bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat petani yang terdampak gagal panen,” ujar Giri Prasta.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memberikan perhatian terhadap kondisi petani yang mengalami kerugian akibat kekeringan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pemulihan usaha pertanian, memperkuat ekonomi keluarga, serta menjaga keberlanjutan aktivitas pertanian.

Wagub Giri Prasta mengapresiasi kerja keras para petani yang terus berupaya mempertahankan produktivitas pertanian di tengah keterbatasan ketersediaan air. Menurutnya, petani memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan.

Ia menyampaikan bahwa Gubernur Bali memberikan perhatian terhadap kondisi petani yang mengalami gagal panen agar mereka tidak harus menanggung kerugian tanpa adanya dukungan pemerintah.

“Pemerintah hadir untuk membantu meringankan kerugian yang dialami petani. Kita tidak ingin para petani yang sudah bekerja keras justru menghadapi kesulitan tanpa mendapatkan perhatian,” ungkapnya.

Baca Juga  Wagub Giri Prasta Tinjau Lokasi Longsor di Pelaga, Pencarian Dua Korban Jadi Prioritas

Dalam dialog bersama Wagub Giri Prasta, sejumlah petani menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari menurunnya debit air irigasi, kerusakan saluran pengairan, hingga harga jual hasil pertanian yang dinilai belum menguntungkan petani.

I Ketut Kaler mengeluhkan semakin berkurangnya debit air irigasi yang berdampak terhadap produktivitas dan pendapatan krama subak. Ia juga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap stabilitas harga hasil pertanian.

Sementara itu, I Ketut Waca menyampaikan persoalan kebocoran saluran irigasi yang menyebabkan distribusi air ke lahan pertanian tidak optimal. Ia juga mengusulkan perbaikan sumur bor serta penggantian pompa berbahan bakar solar menjadi pompa bertenaga listrik.

“Kami berharap sumur bor yang ada dapat diperbaiki dan menggunakan tenaga listrik. Selama ini penggunaan bahan bakar solar menjadi kendala karena sulit diperoleh,” ujar I Ketut Waca.

Menanggapi persoalan menurunnya debit air irigasi, Wagub Giri Prasta menekankan pentingnya langkah konservasi sumber daya air secara berkelanjutan. Ia mengajak pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan krama subak bersinergi menjaga kawasan hulu bendungan melalui penghijauan dan penanaman pohon.

Secara khusus, Giri Prasta menyoroti pentingnya pelestarian kawasan hulu Bendungan Benel dan Bendungan Palasari sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian.

“Di sini ada Bendungan Benel dan Bendungan Palasari. Kita harus mulai melakukan penanaman pohon yang mendukung kelestarian sumber air di kawasan hulu bendungan. Ini untuk kepentingan jangka panjang, bagi anak cucu dan generasi mendatang,” tegasnya.

Menurutnya, konservasi kawasan hulu menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan air irigasi sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan sumur bor.

Ia juga mengaitkan upaya pelestarian lingkungan tersebut dengan nilai kearifan lokal Bali melalui perayaan Tumpek Uduh yang mengajarkan penghormatan dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan.

Baca Juga  Gelar Upacara Pitra dan Manusa Yadnya Massal, Wabup Bagus Alit Sucipta Puji Kemandirian Krama Padang Luwih

Selain persoalan ketersediaan air, Wagub Giri Prasta turut menyoroti pentingnya perlindungan harga hasil pertanian agar para petani memperoleh pendapatan yang layak, terutama saat memasuki musim panen.

Ia menyampaikan bahwa persoalan harga hasil pertanian telah dikoordinasikan dengan tim pengendalian inflasi daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pasar dan melindungi kepentingan petani.

Menurutnya, upaya menjaga harga hasil pertanian merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan sebagaimana menjadi prioritas pemerintah pusat.

“Ini tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kedaulatan pangan, sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami akan berupaya menjaga agar harga hasil pertanian tidak jatuh saat musim panen,” tegas Giri Prasta.

Melalui penyerahan bantuan sosial penguatan ekonomi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berharap para petani terdampak gagal panen dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian sekaligus mempertahankan perekonomian keluarga.

Selain bantuan langsung, perhatian terhadap keberlanjutan sektor pertanian juga diarahkan pada upaya pelestarian sumber air, perbaikan sistem irigasi, serta stabilisasi harga hasil pertanian agar kesejahteraan petani dapat terus ditingkatkan.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca