Gianyar, baliilu.com – Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun menghadiri rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar DPRD Kabupaten Gianyar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar, Jumat (3/7).

Dalam sidang tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan, saran, dan masukan strategis terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025. Dari keempat fraksi yang menyampaikan pandangannya, semua menyatakan menerima rancangan dan dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Ngakan Ketut Putra menyampaikan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025 ini, adalah dalam rangka evaluasi antara rencana dan realisasi serta laporan dengan kenyataan sesuai norma-norma yang ada, untuk perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

Fraksi PDI Perjuangan, termasuk Partai Perindo yang tergabung di dalamnya, menyatakan dukungan penuh terhadap setiap kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Gianyar.

“Kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen dan langkah-langkah strategis Pemerintah Kabupaten Gianyar yang senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah,” tegas Ngakan Putra.

Fraksi Partai Golkar melalui I Gusti Ngurah Ariasa menyampaikan, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi setinggi-tingginya dimana Pemkab Gianyar menerima opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas akuntabilitas dan trasparansi pengeloaan Keuangan Daerah. Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan APBD. Yang lebih utama adalah bagaimana setiap rupiah anggaran yang telah dibelanjakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gianyar.

“Pemerintah Daerah memastikan bahwa keberhasilan memperoleh opini WTP juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan, pelayanan publik, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar,” terang Ngurah Ariasa.

Fraksi Partai Gerindra melalui Ida Bagus Gde Suryawan menyampaikan, secara umum APBD Gianyar telah menunjukkan komitmen kuat dalam Belanja Pembangunan dan Sosial, namun masih dominan bersifat input-oriented.

“Untuk itu perlu adanya pembenahan kedepan untuk memastikan alokasi APBD berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan pelestarian budaya Gianyar sebagai Identitas Daerah,” ucap Ida Bagus Suryawan.

Terakhir, Fraksi Demokrat Bersatu melalui Anak Agung Oka Kalam menyampaikan, Fraksi Demokrat Bersatu memandang bahwa pelaksanaan APBD merupakan bentuk konkret dari komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

“Kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Gianyar tetap memberikan prioritas pada sektor-sektor strategis seperti pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial, pelestarian budaya dan lingkungan, serta penguatan reformasi birokrasi,” harap Agung Oka. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Sebagai wujud komitmen dalam memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan humanis kepada masyarakat, Polsek Denpasar Timur (Dentim) menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang diterima melalui layanan Call Center 110 terkait adanya seorang yang diduga linglung di Jl. Sedap Malam, tepatnya di sebelah Toko Puncak Karang, Jumat (3/7/2026) pagi.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Bhabinkamtibmas Kelurahan Kesiman bersama personil Satpol PP segera mendatangi lokasi. Setibanya di lokasi, petugas mendapati seorang warga yang diduga mengalami kondisi linglung telah diamankan oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan keterangan pelapor, sebelumnya telah diupayakan menghubungi kepala lingkungan setempat, namun belum memperoleh respons sehingga meminta bantuan pihak Kepolisian melalui layanan 110.

Dalam penanganannya, personel Polsek Dentim mengedepankan pendekatan humanis. Personel Satpol PP yang tiba di lokasi selanjutnya membawa yang bersangkutan ke Kantor Satpol PP Kota Denpasar untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

Kapolsek Dentim, AKP I Gusti Ngurah Agung Udiana, S.H.,M.H., menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat merupakan bentuk pelayanan yang mengedepankan kecepatan respons, kepedulian, dan sinergi dengan instansi terkait dalam memberikan solusi atas setiap pengaduan masyarakat.

Polsek Dentim mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan Kepolisian 110 apabila menemukan situasi yang membutuhkan kehadiran petugas. Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara cepat, profesional, dan humanis sebagai implementasi Polri Presisi dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (gs/bi)

Gianyar, baliilu.com – Komitmen menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan responsif bagi masyarakat terus diperkuat Tim Penggerak PKK Provinsi Bali melalui Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi” Tahun 2026. Kegiatan yang digelar di tiga desa di Kabupaten Gianyar ini menjadi wujud nyata sinergi antara TP PKK, perangkat daerah, dan masyarakat dalam memperluas jangkauan pelayanan sosial hingga ke lapisan paling bawah.

Sekretaris I Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, menyampaikan apresiasi kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar beserta seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan kegiatan tersebut. Apresiasi tersebut disampaikannya saat menghadiri aksi sosial yang dipusatkan di Wantilan Pura Puseh, Banjar Bayar, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Wantilan Pura Dalem Sembuwuk, Pejeng Kaje, serta Wantilan Desa Adat Bona, Kecamatan Blahbatuh, Jumat (3/7).

Menurutnya, program Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi” dirancang sebagai implementasi nyata 10 Program Pokok PKK agar semakin memberi manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian lebih.

“Di tengah tantangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, diperlukan komitmen bersama antara TP PKK, pemerintah, dan masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan. Tujuannya agar masyarakat memperoleh akses layanan yang lebih dekat, cepat, dan sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberadaan kader PKK memiliki posisi strategis dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga desa. Karena itu, kader PKK diharapkan terus menjaga semangat gotong royong, memperkuat kepedulian sosial, serta aktif merespons persoalan yang berkembang di lingkungan sekitar.

“Kader PKK harus mampu menjadi penggerak di tengah masyarakat, bekerja secara sinergis, serta menjadi jembatan antara program pemerintah dan kebutuhan riil warga,” tambah Seniasih Giri Prasta.

Dalam kegiatan tersebut, TP PKK Provinsi Bali menyerahkan 50 paket bantuan kebutuhan pokok dan susu kepada 50 penerima manfaat yang terdiri atas ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, balita, serta kader TP PKK desa setempat. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

Selain bantuan sosial, turut diserahkan 50 bibit pohon produktif berupa mangga, alpukat, dan manggis sebagai bagian dari upaya mendorong ketahanan pangan sekaligus penghijauan lingkungan.

Usai penyerahan bantuan, Ny. Seniasih Giri Prasta yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra, meninjau langsung berbagai layanan yang disediakan, mulai dari demo dan pelatihan memasak hingga pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, TP PKK Provinsi Bali berharap gerakan sosial berbasis kolaborasi tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghadirkan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bali secara berkelanjutan. (gs/bi)