Denpasar, baliilu.com – Bertepatan Hari Pramuka Ke-59 Kwartir Gerakan Pramuka Daerah Bali secara resmi mengukuhkan dan melantik pengurus Saka Adhyasta Pemilu Daerah Bali, masa bhakti 2020-2024, di Gedung Pramuka, Jumat (14/8-2020).

Pengukuhan dan pelantikan pengurus Saka Adhyasta Pemilu Daerah Bali masa bhakti 2020-2024 ini, untuk mengawal sekaligus mengawasi jalannya pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2020, yang bekerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bali dengan Pramuka Bali.

Ketua Kwarda Bali I Made Rentin menyambut baik terbentuknya Saka Adhyasta Pemilu khususnya di Bali. Menurutnya pembentukan Saka Adhyasta Pemilu sejalan dengan Bali Era Baru.

“Saya berharap kepada pengurus yang sudah dilantik agar mampu memerankan diri untuk dapat membantu petugas (pengawas pemilu) guna kelancaran dan menjaga netralitas,” ungkap Rentin berharap.

Untuk keberlanjutan kepengurusan, Kwarda Bali akan membantu mengkoordinasikan pembentukan kepengurusan Saka Adhyasta di tingkat cabang kendati wewenang dan tanggung jawab Saka Adhyasta di tingkat kabupaten kota wewenang ketua kwarcab.  “Saya menjamin tidak lebih dari bulan September Saka Adhyasta di tingkat cabang sudah terbentuk” kata Made Rentin.

Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu bertujuan agar para anggota pramuka setelah nantinya diberikan pelatihan oleh Bawaslu, bisa memberikan kontribusi dalam pengawasan pemilihan dalam pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020 mendatang.

“Intinya anggota pramuka pada pesta demokrasi Pilkada serentak Desember 2020 mendatang nanti akan netral. Karena dibentuknya Saka Adhyasta Pemilu ini, tujuannya ketika para anggota pramuka se-Bali telah diberikan pelatihan dan ilmu-ilmu penanganan pelanggaran, para anggota ini bisa ikut serta dalam pengawasan Pilkada serentak Desember 2020 mendatang bersama Bawaslu,” ungkapnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani setelah dilantik menjadi ketua Mabi Saka Adhyasta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyiapkan dari awal sampai terlaksananya pelantikan ini berjalan dengan baik. ‘’Kita berharap kerjasama Bawaslu dengan Gerakan Pramuka Kwarda Bali tidak hanya sampai disini, kami selaku Mabi akan melaksanakan tugas kami dengan sebaik mungkin dan nantinya akan kita aplikasikan adik-adik kita terjun langsung dalam proses pemilihan umum,’’ ujarnya.

Seusai pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan ikrar pengurus Saka Adhyasta Pemilu antara kedua belah pihak dan dilanjutkan Deklarasi Tolak Politik Uang, Politisi Sara dan Hoax. (gs)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali tidak menggunakan baliho pada Pilkada 2020 sebagai bentuk dukungan pelaksanaan Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik. Gubernur Koster menyampaikan hal itu ketika menerima audiensi Ketua dan Komisioner KPU Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Kamis (13/8-2020).

Mantan anggota DPR RI tiga periode ini mengatakan, meski hasil sosialisasi banyak masyarakat lebih setuju materi kampanye berupa tayangan di media internet ketimbang baliho, namun yang perlu diperhatikan masih ada keterbatasan akses internet di sejumlah desa.

“Sebagai daerah wisata, bagus kampanye tanpa baliho sehingga tidak semrawut. Tapi untuk di desa yang akses (internet,red)-nya sulit, mungkin perlu diberikan pengecualian atau dicarikan solusi lain,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali itu mengingatkan.

Sehubungan dengan masih dalam kondisi Covid-19, Gubernur Koster juga tak lupa mengingatkan agar pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. “Harus pakai masker,” kata Gubernur, menandaskan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan melaporkan KPU Provinsi Bali telah menyelesaikan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada 2020. “Seluruh parpol ikut turun ke lapangan, Bawaslu juga, sehingga ini menjadi data terbaik yang bisa kita pakai bersama,” kata mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli itu.

Lidartawan mengatakan, KPU sudah menyiapkan sejumlah protokol kesehatan pelaksanaan Pilkada 2020. Misalnya dalam tahapan kampanye hanya diperbolehkan di dalam ruangan dengan diisi maksimal 40 persen dari kapasitas ruangan. Begitu juga dalam tahapan pemilihan, akan ada bilik khusus bagi pemilih yang suhu badannya di atas 37 derajat celcius.

Bali juga akan menjadi salah satu daerah percontohan sistem e-rekap di Pilkada 2020. Sistem ini akan memangkas waktu rekapitulasi suara.

Tampak hadir pada kegiatan itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali I Gusti Ngurah Agung Sudarsana, Komisioner KPU Bali I Gede John Darmawan, AA Gde Raka Nakula, I Gusti Ngurah Agus Darma Sanjaya dan Luh Putu Sri Widiastini. (gs)

Denpasar, baliilu.com – Gerakan Coklit (pencocokan dan penelitian) dan Klik Serentak untuk pemutahiran data pemilih dalam Pilkada 2020 di Kota Denpasar menyasar Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara yang ditemui langsung di kediaman, Sabtu (25/7-2020).

Kegiatan yang dipimpin langsung Ketua KPU Kota Denpasar I Wayan Arsa Jaya bersama KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan beserta jajaran melaksanakan Gerakan Coklit sekaligus sosialisasi.

“Hari ini kami mengajak seluruh jajaran penyelenggara untuk melakukan Gerakan Coklit Serentak, Gerakan Klik Serentak dan Gerakan Memakai Masker,” kata Wayan Arsa Jaya.

Dalam kesempatan itu, Arsa juga mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan “coklit” dengan memberikan informasi data diri yang benar sesuai KTP elektronik dan kartu keluarga.

“Kami minta masyarakat tidak perlu merasa khawatir karena petugas pemutahiran data pemilih (PPDP) sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) dan agar saling mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Tahapan coklit yakni sebagai tahapan awal dalam memastikan data pemilih yang ada di Kota Denpasar. Pelaksanaan coklit telah dimulai dari tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus mendatang yang dilaksanakan 1.202 PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) saat mendatangi masing-masing rumah warga untuk Coklit data pemilih dengan protokol kesehatan Covid-19.

“Pelaksanaan Pilwali pada 9 Desember 2020 mendatang yang masih dibayang-bayangi Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan dengan pelaksanaan jumlah pemilih per TPS maksimal dibatasi 500 orang, yang pada pilwali sebelumnya mencapai 800 orang,” ujarnya.

Sementara Sekda Rai Iswara mengucapkan terima kasih kepada  seluruh jajaran KPU Denpasar yang telah melaksanakan tugas secara baik dari tahapan awal yakni pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Denpasar.  “Kami bersama Walikota Rai Mantra dan Wakil Walikota IGN Jaya Negara mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU, PPK, PPS yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yang sudah kami pantau bersama seluruh jajaran Pemkot Denpasar, serta tetap bersandar pada komunikasi dan koordinasi,” ujar Rai Iswara.

Tahapan demi tahapan dalam kesuksesan Pilwali Denpasar menjadi tanggung jawab kita bersama. ‘’Dan kami mengajak seluruh masyarakat Kota Denpasar untuk turut serta berpartisipasi dalam kesuksesan pilwali tahun ini. Hal ini juga tidak terlepas dari sinergitas kita bersama yakni Pemkot Denpasar, KPU, Bawaslu dan panitia pemilihan, masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada memiliki tanggung jawab yang dapat dibingkai dengan koordinasi dan komunikasi,’’ katanya.

Terlebih saat ini pelaksanaan pilwali dalam masa pandemi Covid-19 yang diharapkan kewaspadaan bersama sehingga pilwali berjalan lancar serta masyarakat sehat. “Protokol kesehatan menjadi sandaran utama kita dalam melaksanakan seluruh tahapan pilkada dalam upaya kita melibatkan PPK dan PPS yang akan datang langsung di kediaman masyarakat,” ujarnya. (*/eka)