Denpasar, baliilu.com – Rilis BPS Provinsi Bali pada 1 Desember 2025 menyebutkan bahwa perkembangan harga gabungan kabupaten/kota perhitungan inflasi di Provinsi Bali pada November 2025 secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,40% (mtm), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,16% (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali mengalami penurunan menjadi 2,51% (yoy) dari 2,61% (yoy) pada Oktober 2025.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa inflasi Bali pada November 2025 secara tahunan lebih rendah dibandingkan Nasional yang sebesar 2,72% (yoy). Secara spasial, seluruh Kabupaten/Kota di Bali mengalami inflasi bulanan pada November 2025. Tabanan mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,67% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,17% (yoy), diikuti Badung sebesar 0,64% (mtm) atau 1,61 (yoy). Selanjutnya, Singaraja mengalami inflasi bulanan sebesar 0,47% (mtm) atau inflasi tahunan 2,12% (yoy). Lebih lanjut Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,15% (mtm) atau 3,26% (yoy).

Secara bulanan, sebut Erwin, inflasi di Provinsi Bali terutama disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, seiring dengan keterbatasan pasokan di tengah periode musim kemarau basah. Berdasarkan komoditasnya, secara bulanan inflasi November 2025 terutama bersumber dari kenaikan harga canang sari seiring dengan HBKN Galungan-Kuningan, bawang merah, daging babi, wortel, dan tomat. “Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, beras, buncis, sawi hijau, dan angkutan udara,’’ ujarnya.

Ke depan, katanya, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain tingginya permintaan barang dan jasa pada periode HBKN Natal dan tahun baru, berlanjutnya kenaikan harga emas dunia, serta kenaikan harga BBM non subsidi pada Desember 2025.

Lebih lanjut, ketidakpastian cuaca karena peralihan musim penghujan berpotensi meningkatkan risiko pertumbuhan hama dan organisme pengganggu tanaman yang dapat mengganggu produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Dalam menghadapi potensi tekanan inflasi ke depan dan menyambut HBKN Galungan-Kuningan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali melalui implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Pada HLM TPID Provinsi Bali tanggal 14 November 2025 lalu, Gubernur Bali memberi arahan untuk memperkuat kerjasama antar-TPID baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota terutama dalam mengawal efektivitas program pengendalian harga di lapangan.

Selain itu, Wamendagri juga memberikan arahan bahwa Pemerintah Provinsi harus berkontribusi nyata terhadap pencapaian target nasional. Dalam hal ini, Wamendagri menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan program pengendalian inflasi di Provinsi Bali. Ke depan, TPID Provinsi dan seluruh TPID Kabupaten/Kota di Bali akan terus mendorong penguatan dan perluasan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai upaya menjaga inflasi yang stabil melalui penguatan regulasi, stabilitas pasokan, dan efisiensi distribusi. Sinergi juga akan terus diperkuat melalui operasi pasar, pengawasan dan percepatan penyaluran SPHP, kerja sama antardaerah baik intra-Bali maupun dengan luar Bali, serta peningkatan efisiensi rantai pasok pangan, guna membangun ekosistem ketahanan pangan yang inklusif dengan melibatkan BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi.

Sinergi pengendalian inflasi pangan juga mencakup kolaborasi antara pelaku hulu dan hilir, mulai dari petani, penggilingan, Perumda pangan, hingga sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe), yang diperkuat melalui regulasi pemanfaatan produk pangan lokal oleh pelaku usaha di daerah. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali optimis inflasi pada tahun 2025 akan tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia Provinsi Bali masih menunjukkan tren peningkatan harga properti di Provinsi Bali. Hal ini tercermin dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) triwulan III 2025 yang tumbuh 1,08% (yoy) lebih tinggi dari triwulan II 2025 sebesar 0,67% (yoy). Pertumbuhan IHPR pada periode laporan didorong oleh kenaikan harga di 3 (tiga) tipe properti yaitu kecil (luas bangunan ≤36 m2 ), menengah (luas bangunan antara 36 m2 sampai dengan 70 m2 ), dan besar (luas bangunan > 70 m2 ) yang masing-masing meningkat sebesar 1,66% (yoy); 1,12% (yoy); dan 0,82% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja dalam keterangan persnya, Jumat (21/11/2025) mengatakan bahwa pertumbuhan IHPR pada triwulan III 2025 didorong oleh kenaikan harga bangunan akibat meningkatnya harga faktor produksi. “Mayoritas responden menyatakan bahwa kenaikan harga bahan bangunan dan upah kerja menjadi kontributor utama dalam peningkatan harga unit rumah,“ ujarnya.

Sementara itu, pada triwulan laporan, pangsa penjualan tipe rumah besar meningkat 0,7% dibandingkan periode triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan tingginya permintaan rumah berukuran besar sebagai investasi atau hunian tempat tinggal. Adapun rumah berukuran sedang mengalami penurunan pangsa penjualan sebesar 0,7% sedangkan rumah berukuran kecil tidak mengalami perubahan.

“Di tengah harga properti yang meningkat, terdapat sejumlah faktor yang dinilai menghambat penjualan properti residensial primer di Bali antara lain suku bunga KPR, keterbatasan lahan, uang muka rumah dan kenaikan harga bahan bangunan,“ ucapnya.

Dari sisi pembiayaan, sebut Erwin, SHPR triwulan III 2025 menunjukkan bahwa porsi pembiayaan pembangunan properti residensial di Bali bersumber dari dana sendiri milik developer sebesar 55%, dana pinjaman bank sebesar 36,6%, dana dari pembeli sebesar 6,3%, dan dana dari pinjaman lembaga keuangan non bank sebesar 2,2%. Sementara dari sisi konsumen, skema pembiayaan dalam pembelian rumah primer mayoritas dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan pangsa sebesar 62,1%, sedangkan skema lainnya yaitu cash bertahap dan cash keras masing-masing tercatat sebesar 34,5% dan 3,4% dari total penjualan rumah primer di Provinsi Bali. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, perekonomian Bali pada Triwulan III 2025 tetap kuat dengan pertumbuhan sebesar 5,88% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Bali lebih tinggi dibandingkan nasional yang tumbuh sebesar 5,04% (yoy). Realisasi pertumbuhan ini menempatkan Bali sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-4 di tingkat nasional.

“Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Bali mampu tetap tumbuh kuat yang mencerminkan ketahanan ekonomi daerah,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui keterangan pers, Kamis (6/11/2025).

Erwin lanjut menjelaskan bahwa dari sisi pengeluaran, ekspor luar negeri tumbuh 7,53% (yoy) seiring ekspor jasa oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan kedatangan penumpang internasional masing-masing sebesar 9,74% yoy dan 7,71% yoy. Kemudian, investasi (PMTB) tumbuh 6,12% (yoy) utamanya subkomponen PMTB bangunan didukung peningkatan realisasi investasi PMDN (di atas 100%) dan realisasi belanja modal yang utamanya dari APBD (tumbuh sekitar 15%). Konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar perekonomian Bali, tumbuh menguat sebesar 5,20% (yoy) dipengaruhi oleh pengeluaran transportasi, rekreasi dan budaya, serta penginapan dan hotel sejalan dengan aktivitas pariwisata yang meningkat.

Dikatakan, pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 2,29% (yoy), seiring peningkatan belanja pegawai serta belanja modal. Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Bali yang kuat didorong hampir di semua LU. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat pada LU Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 11% (yoy), didukung peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara sebesar 9,74%(yoy) dan 23,17% (yoy).

Berikutnya, sebut Erwin, LU Pertanian tumbuh 2% (yoy) didorong oleh produksi hortikultura semusim yaitu bawang merah, kentang, dan sawi putih, hortikultura tahunan yaitu jeruk dan pisang, dan peternakan yaitu telur ayam dan daging ayam. Kemudian, LU Transportasi dan Pergudangan tumbuh 6,26%, didorong keberangkatan penumpang internasional dan kargo di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan penumpang kapal ASDP. LU Konstruksi juga tumbuh 4,12% (yoy), sejalan dengan realisasi PMDN dan belanja modal APBD yang meningkat. Selanjutnya, LU Perdagangan tumbuh sebesar 6,97% (yoy), yang tecermin dari peningkatan aktivitas wisatawan, perdagangan hasil pertanian, dan perdagangan bahan baku konstruksi.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tertahan dengan menurunnya Jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami kontraksi sebesar -5,09% (yoy), seiring dengan penurunan kinerja Jasa Perantara Keuangan pada perbankan.

Ke depan, ungkap Erwin, Bank Indonesia memprakirakan perekonomian Bali akan tetap tumbuh positif pada Triwulan IV – 2025, seiring dengan tren positif di sektor pariwisata, peningkatan realisasi investasi, serta terjaganya optimisme konsumen. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pengembangan pariwisata berkualitas dan berwawasan lingkungan perlu menjadi motor utama pertumbuhan daerah melalui perluasan jangkauan pasar Free and Independent Traveler (FIT), penguatan kegiatan MICE yang bernilai tambah tinggi, serta diversifikasi destinasi ke wilayah potensial di luar Bali Selatan yang tetap menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan ekologi.

Selanjutnya, optimalisasi pendapatan dan belanja daerah perlu diarahkan untuk memperkuat dampak ekonomi melalui percepatan realisasi belanja yang efektif serta intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. “Dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi juga memerlukan perluasan akses pembiayaan bagi sektor potensial seperti ekonomi kreatif, UMKM, serta sektor pangan dan industri kreatif khas daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah perlu terus dijaga melalui peningkatan produktivitas lahan berbasis inovasi dan teknologi pertanian, serta optimalisasi program TPID melalui penerapan strategi 4K secara terpadu yang mencakup ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku ekonomi, serta seluruh pemangku kepentingan, Bank Indonesia berkomitmen mendukung pelaksanaan berbagai inovasi dan kebijakan strategis di daerah. Melalui kolaborasi ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi Bali dapat semakin inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun global. (gs/bi)