Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Bangkitkan Perekonomian, Gubernur Koster Gelar Dengar Pendapat dengan Asosiasi Sektor Riil

BALIILU Tayang

:

de
DENGAR PENDAPAT: Gubernur Bali Wayan Koster menggelar dengar pendapat dengan para pemegang kebijakan asosiasi sektor-sektor riil di Ruang Rapat Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Kamis (23/7-2020).

Denpasar, baliilu.com – Guna menghimpun masukan dan saran terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi sektor riil di Pulau Dewata, Gubernur Bali Wayan Koster menggelar dengar pendapat dengan para pemegang kebijakan asosiasi sektor-sektor riil di Ruang Rapat Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Kamis (23/7-2020).

Dari berbagai masukan dan saran yang berhasil dihimpun, Gubernur Koster nantinya berharap akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan mampu menggerakkan sektor riil hingga  mendorong perekonomian Bali kembali bangkit.

“Bali selama ini hanya bertumpu pada satu sektor utama yakni sektor pariwisata, sedangkan sisi lain kita memiliki peluang untuk menggali ekonomi Bali dari sektor – sektor riil lainnya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya ingin mengetahui permasalahan – permasalahan apa saja yang terjadi. Sehingga kebijakan dan regulasi bisa diarahkan guna membangun satu ekosistem yang mendukung pergerakan ekonomi Bali yang lebih dinamis,” terang Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini.

Ditegaskan Gubernur Koster, pihaknya sangat berhati-hati dalam mengeluarkan berbagai kebijakan. Karena pihaknya ingin segala kebijakan yang dikeluarkan akan berdampak guna terhadap masyarakat Bali secara luas termasuk dalam hal mendorong pertumbuhan perekonomian. Maka itu pihaknya tidak ingin menerbitkan regulasi yang menghambat kemajuan sektor riil sebagai penopang perekonomian Bali.

“Jika awalnya produksi atau hasilnya tinggi, jika dengan adanya satu regulasi hasilnya berkurang, berarti regulasi itu menghambat. Saya tidak mau seperti itu, mengeluarkan kebijakan yang menghambat. Jadi sebelumnya harus dikaji dulu secara mendalam, dan saya akan meminta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi untuk mencermatinya. Di sanalah saya memerlukan peran masukan – masukannya,” tegasnya.

Didampingi oleh Wagub Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, lebih jauh dalam sambutannya Gubernur Koster menyampaikan harapannya agar semua stakeholder bekerja sesuai bidang yang digeluti, dan Pemprov Bali akan mendukung sesuai batasan kewenangan dimiliki serta sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia.

Baca Juga  Menkeu: SSK Terjaga di Tengah Divergensi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketidakpastian Pasar Keuangan Global

“Kita kerja, semua bekerja, bapak – bapak bekerja, kami juga bekerja, untuk kebangkitan ekonomi Bali. Apa kewajiban pemerintah, apa kewenangan saya, dan apa kewajiban bapak – bapak, semua bekerja sesuai tugas dan posisi, serta kewenangannya. Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung kemajuan seluruh sektor riil di Bali, apa yang menghambat sektor yang digeluti, apa yang bisa saya lakukan selaku gubernur, hal kongkrit seperti itu yang kami ingin ketahui,” kata Gubernur Koster.

Dilanjutkan Gubernur Koster, “Nanti kami yang menilai lebih jauh mana yang boleh mana yang tidak boleh, mana yang menjadi kapasitas saya selaku gubernur, mana batasan kewenangan saya itu yang akan saya jalankan. Kan ada hirarki pemerintahan, ada yang lebih di atas yakni pemerintah pusat dan ada yang di bawah kami yakni pemerintah daerah. Kalau kebutuhannya lintas sektoral maka kita perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah terkait”.

Sementara Wagub Cok Ace menambahkan penguatan sektor-sektor riil di Bali untuk mengalihkan penurunan ekonomi Bali yang disebabkan jatuhnya sektor pariwisata oleh dampak Covid-19.

Untuk itulah menurutnya dibutuhkan satu gerakan menyeluruh seperti yang direncanakan Gubernur Bali yang bisa menguatkan sektor-sektor pendukung lainnya, sehingga bisa menjadi sektor yang menjadi tumpuan ekonomi Bali.

“Bapak Gubernur dalam hal ini memikirkan satu tindakan menyeluruh, karena tidak bisa diselesaikan secara kasus per kasus. Saya setuju harus diperkuat seluruh pilar-pilarnya, seperti yang disampaikan tadi tiga pilar terpenting yakni atraksi, accessibility, dan aminity. Saya yakin Pak Gubernur sangat komit dan konsen akan hal ini. Mari bantu pemerintah, jika ada yang melewati batasan-batasan segera beritahu ke pemerintah. Itulah salah satu bagian peran kewajiban asosiasi yang bapak-bapak pimpin, ” ucap Wagub Cok Ace.

Baca Juga  Menkeu: SSK Terjaga di Tengah Divergensi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketidakpastian Pasar Keuangan Global

Berbagai stakeholder yang diundang dalam acara tersebut di antaranya Ikatan Kamar Dagang Indonesia, Asosiasi Perak Bali, Asosiasi Logistik dan Forwarding Bali dan asosiasi lain yang jumlahnya berkisar 20 asosiasi. (*/gs)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

Indeks Penjualan Ritel Bali 123,8: HBKN Dorong Optimisme di Tengah Ketidakpastian Global

Published

on

By

penjualan ritel bali
Infografis penjualan eceran di Provinsi Bali. (Foto: Hms BI)

Denpasar, baliilu.com – Optimisme penjualan eceran di Provinsi Bali pada bulan Maret 2026 masih terus bertumbuh secara tahunan. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali sebesar 123,8 atau secara tahunan tumbuh 5,1% (yoy), dan masih berada di level optimis (>100). IPR Bali secara bulanan turut meningkat sebesar 0,5% (mtm) seiring dengan adanya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Idulfitri. Rangkaian HBKN mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi barang-barang ritel seperti bahan bakar kendaraan bermotor (BBM), pakaian, serta makanan dan minuman.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui keterangan tertulis mengatakan bahwa Survei Penjualan Eceran (SPE) Bali merupakan survei bulanan terhadap 100 penjual eceran/pengecer di Kota Denpasar dan sekitarnya yang bertujuan untuk memperoleh informasi dini mengenai arah pergerakan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi.

Berdasarkan komponen pembentuknya, 6 (enam) sub-sektor pembentuk IPR dengan pertumbuhan bulanan tertinggi ada pada kategori Barang Lainnya (farmasi, kosmetik, elpiji rumah tangga, dan barang kimia untuk rumah tangga) dengan peningkatan sebesar 2,4% (mtm); Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan peningkatan sebesar 1,5% (mtm); Peralatan Informasi dan Komunikasi dengan peningkatan sebesar 1,5% (mtm); Sandang dengan peningkatan sebesar 1,2% (mtm); Barang Budaya dan Rekreasi (mainan anakanak, kertas, karton, alat tulis, alat olahraga, dan alat musik) dengan peningkatan sebesar 1,2% (mtm); serta Makanan, Minuman dan Tembakau dengan peningkatan sebesar 0,8% (mtm).

Tingkat konsumsi yang tumbuh terkendali tercermin dari inflasi tahunan pada bulan Maret 2026 sebesar 2,81% (yoy). Tingkat inflasi tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi Indonesia sebesar 2,5±1%, dengan target kisaran inflasi berada di antara 1,5% hingga 3,5%.

Baca Juga  Menkeu: SSK Terjaga di Tengah Divergensi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketidakpastian Pasar Keuangan Global

Data Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) berkaitan dengan perkembangan kredit tahunan pada Lapangan Usaha (LU) Perdagangan pada hingga Februari 2026 turut menunjukkan peningkatan sebesar 1,46% (yoy). Berlanjutnya prospek positif penjualan ritel di Bali terlihat dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP). IEP menggambarkan keyakinan pelaku usaha terhadap kinerja penjualan dalam jangka pendek hingga menengah.

Para responden memperkirakan penjualan dalam 3 bulan yang tercermin dari IEP Mei 2026 sebesar 174, lebih tinggi dari IEP April 2026 sebesar 170. Di sisi lain, prakiraan penjualan dalam 6 bulan ke depan, tepatnya pada Agustus 2026 sebesar 194, lebih tinggi dibandingkan IEP Juli 2026 sebesar 184. Kedua IEP berada di zona optimis (IEP > 100).

Demi menjaga stabilitas ekonomi domestik, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga kebijakan di bulan Maret 2026. Lebih lanjut, Pemerintah melanjutkan kebijakan subsidi BBM untuk mendukung pertumbuhan perekonomian. Sedangkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali terus mengimplementasikan operasi pasar murah bagi komoditas strategis. “Bank Indonesia Provinsi Bali bersama TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan agar perekonomian Bali tetap tumbuh berkelanjutan,“ ujar Erwin. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Indeks Keyakinan Konsumen Bali Masih Terjaga di Tengah Gejolak Geopolitik

Published

on

By

IKK bali
Infografis optimisme konsumen di Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Optimisme konsumen terhadap perekonomian di Bali masih terus berlanjut yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2026 sebesar 127,3 (nilai indeks > 100), meskipun mengalami perlambatan atau turun sebesar 2,6% (mtm). Penurunan tersebut melandai dibandingkan dengan IKK Februari 2026 yang turun sebesar 3,6% (mtm).

Lebih lanjut, IKK Provinsi Bali masih lebih tinggi dari IKK Nasional dengan IKK sebesar 122,9. Keyakinan konsumen mayoritas didorong oleh kelompok pendapatan Rp 3-4 juta (138,6), Rp 5-6 juta (136,8), dan kelompok pendapatan Rp 2-3 juta (130,5). Optimisme IKK turut tercermin dari responden kategori pekerja di sektor formal (127,2) dan informal (127,3).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui siaran pers menyatakan bahwa Survei Konsumen adalah survei yang dilaksanakan setiap bulan oleh Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini serta harapan konsumen mengenai perkembangan perekonomian di masa mendatang. Perlambatan komponen IKK tertahan oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dari sebelumnya 140,2 menjadi 124,7. Faktor penahan pertumbuhan IEK berasal dari penurunan seluruh komponen pembentuk IKE, antara lain indeks prakiraan penghasilan 6 bulan mendatang dibandingkan saat ini yang menurun sebesar 15,5% (mtm) atau sebesar 123,0, indeks prakiraan ketersediaan lapangan kerja 6 bulan mendatang yang menurun sebesar 9,6% (mtm) atau sebesar 122,0, serta indeks prakiraan kegiatan usaha 6 bulan mendatang dibandingkan saat ini sebesar 7,9% (mtm) atau sebesar 129,0.

Responden menyatakan adanya kecenderungan penurunan perjalanan wisatawan ke Bali seiring dengan konflik perang di Timur Tengah yang meningkatkan risiko kenaikan harga avtur dan keterbatasan maskapai. Adanya sejumlah pembatalan perjalanan wisatawan ke Bali ini memberikan efek domino bagi keberlangsungan kondisi usaha di Bali sebagai wilayah yang bergantung dari sektor pariwisata.

Baca Juga  Menkeu: SSK Terjaga di Tengah Divergensi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketidakpastian Pasar Keuangan Global

Meskipun demikian, Erwin Soeriadimadja menegaskan momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri turut mendorong IKK Maret 2026 tumbuh lebih baik jika dibandingkan IKK Februari 2026. Optimisme tersebut sejalan dengan data Angkasapura pada bulan Maret 2026 yang menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 9,6% (mtm) atau total jumlah kunjungan sebanyak 892 ribu orang. Adapun peningkatan wisatawan didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan nusantara sebesar 26,3% (mtm), lebih tinggi dibandingkan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 0,8% (mtm). Peningkatan kunjungan wisatawan yang selaras dengan peningkatan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mampu menahan penurunan IKK lebih lanjut, dari IKE 121,0 menjadi 129,8 (naik 7,3%; mtm).

Erwin lanjut mengungkapkan bahwa faktor pendorong pertumbuhan IKE berasal dari peningkatan tiga komponen yaitu indeks konsumsi barang-barang kebutuhan tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu sebesar 15,0% (mtm), indeks penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu sebesar 5,5% (mtm), serta indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu sebesar 3,0% (mtm).

Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. TPID terus memastikan ketersediaan pasokan pangan melalui penyelenggaraan operasi pasar murah, pengawasan harga pada komoditas pangan utama, serta koordinasi rutin untuk memastikan jalur distribusi pangan tetap terjaga.

Demi mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia pada 16-17 Maret 2026 masih mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Lebih lanjut, untuk menjaga konsumsi masyarakat di tengah instabilitas geopolitik, pada tanggal 1 April 2026 Pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Stimulus tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya stabilitas harga (pro stability) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth). (gs/bi)

Baca Juga  Menkeu: SSK Terjaga di Tengah Divergensi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketidakpastian Pasar Keuangan Global

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Gercep dan Solid! Sinergi Hebat TPID Se-Bali Mampu Kendalikan Inflasi di Tengah HBKN

Published

on

By

inflasi bali
Infografis inflasi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Perkembangan inflasi Provinsi Bali berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 1 April 2026 mencatatkan bahwa secara bulanan Provinsi Bali pada Maret 2026 mengalami inflasi sebesar 0,50% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan Februari sebesar 0,70% (mtm).

Beberapa catatan peristiwa seperti perayaan HBKN Nyepi dan Idulfitri, kenaikan harga cabai, serta kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi mendorong dinamika pergerakan inflasi secara bulanan. Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan menurun dari 3,89% (yoy) pada Februari 2026 menjadi 2,81% (yoy). Secara spasial, seluruh Kabupaten/Kota IHK di Bali mengalami inflasi bulanan pada Maret 2026.

Singaraja mengalami inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,90% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,40 % (yoy), diikuti Kabupaten Tabanan dengan inflasi bulanan sebesar 0,63% (yoy) atau inflasi tahunan sebesar 2,67% (yoy), selanjutnya Kabupaten Badung mengalami inflasi bulanan sebesar 0,50% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,09% (yoy). Lebih lanjut Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,42% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,02% (yoy).

Berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada Maret 2026 bersumber dari kenaikan harga cabai rawit, bensin, tarif air minum PAM, canang sari, dan cabai merah. Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga tarif angkutan udara, emas, bawang putih, beras dan kangkung.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja mengapresiasi berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan koordinasi bersama dalam High Level Meeting (HLM) menjelang HBKN Idulfitri dan Nyepi sehingga capaian inflasi Provinsi Bali dapat terjaga pada rentang sasaran.

“Ke depan, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain ketidakpastian cuaca pada peralihan musim hujan ke kemarau yang disertai potensi El Nino, potensi kenaikan harga minyak dan komoditas dunia di tengah ketidakpastian global, serta peningkatan permintaan HBKN Galungan Kuningan,” ujarnya.

Baca Juga  Menkeu: SSK Terjaga di Tengah Divergensi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketidakpastian Pasar Keuangan Global

Untuk memperkuat pengendalian inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus bersinergi dan berinovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, yang difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu menjaga stabilitas pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat aspek regulasi. Strategi tersebut diimplementasikan utamanya melalui intensifikasi operasi pasar dengan kaidah 3T (tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran), penguatan kerja sama antar daerah baik intra-Bali maupun luar Bali, dan perluasan ekosistem ketahanan pangan hulu-hilir yang inklusif dengan melibatkan BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi, yang diperkuat melalui regulasi pemanfaatan produk pangan lokal oleh pelaku usaha di daerah. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, inflasi tahun 2026 diprakirakan terjaga dalam sasaran 2,5%±1%. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca