Thursday, 22 February 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Bangkitkan Perekonomian, Gubernur Koster Gelar Dengar Pendapat dengan Asosiasi Sektor Riil

BALIILU Tayang

:

de
DENGAR PENDAPAT: Gubernur Bali Wayan Koster menggelar dengar pendapat dengan para pemegang kebijakan asosiasi sektor-sektor riil di Ruang Rapat Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Kamis (23/7-2020).

Denpasar, baliilu.com – Guna menghimpun masukan dan saran terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi sektor riil di Pulau Dewata, Gubernur Bali Wayan Koster menggelar dengar pendapat dengan para pemegang kebijakan asosiasi sektor-sektor riil di Ruang Rapat Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Kamis (23/7-2020).

Dari berbagai masukan dan saran yang berhasil dihimpun, Gubernur Koster nantinya berharap akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan mampu menggerakkan sektor riil hingga  mendorong perekonomian Bali kembali bangkit.

“Bali selama ini hanya bertumpu pada satu sektor utama yakni sektor pariwisata, sedangkan sisi lain kita memiliki peluang untuk menggali ekonomi Bali dari sektor – sektor riil lainnya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya ingin mengetahui permasalahan – permasalahan apa saja yang terjadi. Sehingga kebijakan dan regulasi bisa diarahkan guna membangun satu ekosistem yang mendukung pergerakan ekonomi Bali yang lebih dinamis,” terang Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini.

Ditegaskan Gubernur Koster, pihaknya sangat berhati-hati dalam mengeluarkan berbagai kebijakan. Karena pihaknya ingin segala kebijakan yang dikeluarkan akan berdampak guna terhadap masyarakat Bali secara luas termasuk dalam hal mendorong pertumbuhan perekonomian. Maka itu pihaknya tidak ingin menerbitkan regulasi yang menghambat kemajuan sektor riil sebagai penopang perekonomian Bali.

“Jika awalnya produksi atau hasilnya tinggi, jika dengan adanya satu regulasi hasilnya berkurang, berarti regulasi itu menghambat. Saya tidak mau seperti itu, mengeluarkan kebijakan yang menghambat. Jadi sebelumnya harus dikaji dulu secara mendalam, dan saya akan meminta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi untuk mencermatinya. Di sanalah saya memerlukan peran masukan – masukannya,” tegasnya.

Didampingi oleh Wagub Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, lebih jauh dalam sambutannya Gubernur Koster menyampaikan harapannya agar semua stakeholder bekerja sesuai bidang yang digeluti, dan Pemprov Bali akan mendukung sesuai batasan kewenangan dimiliki serta sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia.

“Kita kerja, semua bekerja, bapak – bapak bekerja, kami juga bekerja, untuk kebangkitan ekonomi Bali. Apa kewajiban pemerintah, apa kewenangan saya, dan apa kewajiban bapak – bapak, semua bekerja sesuai tugas dan posisi, serta kewenangannya. Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung kemajuan seluruh sektor riil di Bali, apa yang menghambat sektor yang digeluti, apa yang bisa saya lakukan selaku gubernur, hal kongkrit seperti itu yang kami ingin ketahui,” kata Gubernur Koster.

Dilanjutkan Gubernur Koster, “Nanti kami yang menilai lebih jauh mana yang boleh mana yang tidak boleh, mana yang menjadi kapasitas saya selaku gubernur, mana batasan kewenangan saya itu yang akan saya jalankan. Kan ada hirarki pemerintahan, ada yang lebih di atas yakni pemerintah pusat dan ada yang di bawah kami yakni pemerintah daerah. Kalau kebutuhannya lintas sektoral maka kita perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah terkait”.

Sementara Wagub Cok Ace menambahkan penguatan sektor-sektor riil di Bali untuk mengalihkan penurunan ekonomi Bali yang disebabkan jatuhnya sektor pariwisata oleh dampak Covid-19.

Untuk itulah menurutnya dibutuhkan satu gerakan menyeluruh seperti yang direncanakan Gubernur Bali yang bisa menguatkan sektor-sektor pendukung lainnya, sehingga bisa menjadi sektor yang menjadi tumpuan ekonomi Bali.

“Bapak Gubernur dalam hal ini memikirkan satu tindakan menyeluruh, karena tidak bisa diselesaikan secara kasus per kasus. Saya setuju harus diperkuat seluruh pilar-pilarnya, seperti yang disampaikan tadi tiga pilar terpenting yakni atraksi, accessibility, dan aminity. Saya yakin Pak Gubernur sangat komit dan konsen akan hal ini. Mari bantu pemerintah, jika ada yang melewati batasan-batasan segera beritahu ke pemerintah. Itulah salah satu bagian peran kewajiban asosiasi yang bapak-bapak pimpin, ” ucap Wagub Cok Ace.

Berbagai stakeholder yang diundang dalam acara tersebut di antaranya Ikatan Kamar Dagang Indonesia, Asosiasi Perak Bali, Asosiasi Logistik dan Forwarding Bali dan asosiasi lain yang jumlahnya berkisar 20 asosiasi. (*/gs)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

Ekonomi Bali Tumbuh 5,86%, Sektor Potensial dan Digitalisasi Perlu Terus Diperkuat

Published

on

By

seminar
SARASEHAN: Bank Indonesia Provinsi Bali pada Rabu, 7 Februari 2024 menyelenggarakan kegiatan bertajuk Sarasehan Perekonomian Bali bertempat di Grha Tirta Gangga Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Bank Indonesia Provinsi Bali pada Rabu, 7 Februari 2024 menyelenggarakan kegiatan bertajuk Sarasehan Perekonomian Bali bertempat di Grha Tirta Gangga Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra; dan Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Fitria Irmi Triswati.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari memaparkan bahwa di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja ekonomi nasional dan Bali tetap tumbuh tinggi dengan tingkat inflasi yang tetap terjaga sesuai target sasaran 3%±1%. Pada triwulan IV 2023, perekonomian Bali tumbuh menguat dan tercatat sebesar 5,86% (yoy) atau 5,71% (yoy) untuk keseluruhan tahun 2023, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,36% (yoy). Lebih lanjut, level pertumbuhan ekonomi Bali juga lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,04% (yoy) dan Bali menempati peringkat 6 (enam) dari 34 provinsi di Indonesia.

‘’Untuk mengakselerasi perekonomian Bali, sektor potensial lain di luar pariwisata perlu didorong, salah satunya sektor pertanian. Sektor pertanian menyumbang sekitar 15% terhadap PDRB Bali, dan mampu menyerap hingga 20% tenaga kerja, serta berperan penting dalam pengendalian inflasi. Subsektor perikanan yang termasuk dalam sektor pertanian juga memiliki pangsa terbesar dan potensi ekspornya cukup tinggi,’’ ujar Utari. Namun, pertumbuhan kredit subsektor ini justru terkontraksi karena dinilai berisiko tinggi, yang tercermin dari tingginya Non Performance Loan (NPL) dan Loan at Risk (LAR).

Diversifikasi sumber pertumbuhan di luar pariwisata penting untuk menyeimbangkan pertumbuhan antara kawasan utara dan selatan Bali. Saat ini, daerah berbasis pariwisata memiliki pendapatan per kapita per bulan, pengeluaran per bulan, dan intermediasi kredit yang lebih tinggi dibandingkan daerah nonpariwisata.

Utari lanjut mengatakan bahwa kestabilan harga juga perlu dijaga karena pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat harus dibarengi dengan inflasi yang terkendali. Pengendalian inflasi tidak hanya untuk kestabilan harga jangka pendek namun juga jangka panjang dengan membentuk ekosistem rantai distribusi hulu-hilir yang melibatkan Perumda pangan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor potensial memerlukan dukungan kemudahan akses pembiayaan dan dukungan investasi baik melalui perbankan maupun FDI. ‘’Oleh karena itu. perlu sinergi seluruh pihak untuk mempromosikan sektor potensial di Provinsi Bali,‘‘ ujar Utari.

Senada dengan Utari, I Wayan Wiasthana Ika Putra selaku Kepala Bappeda Provinsi Bali menjelaskan pentingnya inklusivitas bagi masyarakat Bali. Hingga saat ini, isu kesenjangan antarwilayah di Bali bagian selatan dan Bali bagian utara masih menjadi sorotan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun transformasi sektor pariwisata dan diversifikasi ekonomi melalui enam strategi utama, yaitu: 1) Bali Sehat dan Pintar; 2) Bali Produktif; 3) Bali Smart Island; 4) Bali Hijau; 5) Bali Terintegrasi; serta 6) Bali Kondusif dan Berintegritas. Sinergi antarpemangku kepentingan melalui PIKBS dapat menjadi sarana untuk mewujudkan transformasi tersebut dengan menggali potensi investasi yang terdapat pada masing-masing kabupaten dan kota di Bali.

Sementara, Fitria Irmi Triswati selaku Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran menuturkan bahwa digitalisasi pembayaran merupakan kunci untuk mengakselerasi perekonomian Bali yang inklusif. Fitria mengelaborasi fakta bahwa transaksi pembayaran digital di tahun 2023 mampu mencapai Rp 60,3 triliun atau setara dengan 3 kali Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, persentase pertumbuhan pembayaran digital sejak tahun 2019 hingga 2023 mencapai 123,1%. Sedangkan salah satu fasilitas pembayaran digital yaitu QRIS juga sudah mampu mengakomodasi transaksi antarnegara. Ekosistem digital yang sudah berkembang pesat di Indonesia diyakini mampu mendorong pengembangan sektor-sektor potensial di Bali, baik transaksi domestik maupun ekspor. Transaksi QRIS di Bali tumbuh signifikan sejalan dengan perluasan akseptasi pembayaran digital.

Pada Desember 2023, volume transaksi QRIS Provinsi Bali mencapai 43,33 juta transaksi dengan total pengguna QRIS tercatat mencapai 993.415 pengguna atau tumbuh 60,91% (yoy). Jumlah merchant QRIS juga terus tumbuh hingga mencapai 789.004 merchant dimana 96,11% diantaranya adalah UMKM. Transaksi QRIS Antarnegara di Provinsi Bali juga meningkat sejalan dengan peningkatan total transaksi QRIS Antarnegara nasional. Pada Desember 2023, transaksi inbound QRIS Antarnegara terutama berasal dari wisatawan Malaysia, diikuti wisatawan Singapura dan Thailand. Provinsi Bali merupakan provinsi keenam terbesar transaksi QRIS Antarnegara secara nasional.

Triswati menegaskan, pertumbuhan ekonomi dan digitalisasi harus berjalan beriringan. Upaya yang sedang dilakukan saat ini adalah menyiapkan pondasi ekonomi keuangan digital yang kokoh untuk masa depan Indonesia, dengan didukung pertumbuhan ekonomi yang perlu terus diakselerasi. Lebih lanjut, kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan yang telah terjalin dengan baik dapat terus dijaga guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif. (gs/bi)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

BI dan Pemprov Bali Luncurkan Website PIKBS Guna Memacu Investasi, Perdagangan dan Pariwisata

Published

on

By

luncurkan
LAUNCHING: Bank Indonesia Provinsi Bali berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali pada Rabu, 7 Februari 2024, menyelenggarakan ''Launching'' Website Pusat Investasi Kerthi Bali Sadhana (PIKBS) di Kantor Perwakilan BI Bali Denpasar. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Bank Indonesia Provinsi Bali berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali pada Rabu, 7 Februari 2024, menyelenggarakan Launching Website Pusat Investasi Kerthi Bali Sadhana (PIKBS) di Kantor Perwakilan BI Bali Denpasar.

Acara ini dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja; serta perwakilan Kementerian terkait, Konsulat Jenderal, Forkopimda, Walikota, Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal, Perbankan, Akademisi dan Asosiasi, pelaku usaha serta UMKM yang hadir secara luring maupun daring.

Deputi Gubernur, Filianingsih Hendarta, dalam keynote speech-nya menuturkan bahwa PIKBS diharapkan mampu menjadi sarana untuk meningkatkan keterbukaan informasi, sehingga terbentuk persepsi positif investor terhadap sektor-sektor unggulan baru di Bali. PIKBS juga dapat menyinergikan peran Pemerintah Daerah, kementerian dan lembaga, terutama dalam mendorong promosi UMKM berorientasi ekspor, pariwisata berkualitas dan proyek investasi di sektor-sektor prioritas.

Dalam kesempatan tersebut, Filianingsih juga menyampaikan apresiasi kepada Pj. Gubernur Bali beserta jajaran atas kerja sama dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran di Bali. ‘’Bali memiliki peluang besar untuk dapat mengakselerasi peningkatan implementasi QR lintas batas melalui strategi pelaksanakan kegiatan promosi yang terintegrasi dalam linkage hubungan investor global, nasional dan regional,’’ ujar Filianingsih menambahkan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah, mengatakan bahwa PIKBS merupakan bentuk inovasi dalam menyediakan informasi untuk mendorong investasi di Provinsi Bali. PIKBS diharapkan dapat menjadi motor penggerak dan mengambil peran strategis dalam penguatan program promosi investasi, perdagangan, dan pariwisata Provinsi Bali.

Pada kesempatan terpisah saat sosialisasi Website PIKBS, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, menyampaikan bahwa PIKBS dapat mengakselerasi daya saing dan pertumbuhan ekonomi Bali antara lain dengan membangun persepsi positif stakeholders eksternal.

Selanjutnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja mengatakan bahwa PIKBS bertujuan untuk menjaga persepsi positif ekonomi Bali dalam mendorong investasi, perdagangan, dan kunjungan wisatawan berkualitas (quality tourism). Ke depan, Erwin mengharapkan kerja sama dan dukungan Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemeritah Kota/Kabupaten untuk dapat menyiapkan proyek Pemerintah Daerah yang clean and clear, UMKM unggulan dan siap ekspor, serta desa wisata unggulan untuk selanjutnya dipromosikan dan dipertemukan (business matching) dengan investor maupun buyer potensial. ‘’Kehadiran PIKBS merupakan hasil sinergi dan kolaborasi pihak terkait di Bali yang diformalkan melalui Surat Keputusan Gubernur Bali yang ditandatangani pada 6 Juni 2023,’’ ujar Erwin.

PIKBS diketuai oleh Kepala Bappeda dan wakil ketua oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, serta sekretaris oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian. Adapun Dewan Pembina PIKBS terdiri dari Gubernur Bali, Bupati/Walikota se-Bali, dan Kepala Bank Indonesia Bali.

Selanjutnya, PIKBS memiliki 3 kelompok kerja, yaitu: Kelompok Kerja Bidang Investasi, Kelompok Kerja Bidang Perdagangan, dan Kelompok Kerja Bidang Pariwisata dengan koordinator di masing-masing Kelompok Kerja, yaitu DPMPTSP Provinsi Bali, Disperindag Provinsi Bali, dan Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Menindaklanjuti terbentuknya PIKBS tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali bersama dengan Kelompok Kerja PIKBS telah melakukan sosialisasi PIKBS kepada Perangkat Daerah di level provinsi maupun kabupaten/kota di Bali, serta pertemuan reguler triwulanan untuk penyusunan Presentation Book. Presentation Book merupakan produk utama PIKBS yang menyajikan informasi lengkap mengenai Bali yang antara lain mencakup profil dan perkembangan ekonomi, rencana pengembangan ke depan, panduan investasi (peraturan, prosedur, insentif, realisasi), aset dan proyek potensial, destinasi wisata berkualitas, serta produk UMKM unggulan dan siap ekspor.

Di samping itu, Bank Indonesia Provinsi Bali dan PIKBS juga telah berpartisipasi dalam event promosi dan business matching di Indonesia Investment Forum (IIF) Dubai dan IIF Tokyo 2023 yang diikuti oleh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur. Ke depan, proyek investasi Pemerintah Daerah yang clean and clear lainnya diharapkan dapat diikutsertakan dalam program promosi investasi berikutnya.

Erwin menyampaikan bahwa salah satu quick wins PIKBS adalah pelaksanaan Bali Jagadhita tahun 2024 yang merupakan program promosi terintegrasi perdagangan, pariwisata, dan investasi Bali yang tahun ini juga akan diikuti oleh Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Event ini telah diagendakan dalam Calender of Event Pariwisata Provinsi Bali 2024, sehingga kolaborasi dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota/Kabupaten memegang peranan penting dalam kesuksesan program kerja unggulan PIKBS, termasuk menyiapkan proyek Pemerintah Daerah yang clean and clear, produk UMKM unggulan dan siap ekspor, serta desa wisata unggulan.

Selain itu, terdapat program kerja lain, seperti optimalisasi pemanfaatan website PIKBS, publikasi rutin Presentation Book secara triwulanan, partisipasi dalam kegiatan promosi maupun business matching, dan Capacity Building Kelompok Kerja PIKBS. Website PIKBS diharapkan menjadi sarana promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi yang mudah diakses oleh buyer, wisatawan, dan investor potensial. Hal ini tentunya memerlukan dukungan seluruh pihak untuk bersama-sama bersinergi dalam mengakselerasi daya saing dan pertumbuhan ekonomi Bali.

‘’Bank Indonesia Provinsi Bali terus berkomitmen dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Bali untuk menarik investasi berkualitas, mendorong sektor ekonomi potensial dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata berkualitas,’’ pungkasnya. (gs/bi)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Dorong Percepatan Implementasi Produksi Electric Vehicle yang Kompetitif

Published

on

By

percepatan kendaraan listrik di indonesia
Gedung Kemenkeu RI di Jakarta. (Foto: Hms Kemenkeu)

Jakarta, baliilu.com – Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia yang banyak digunakan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, mendukung momentum pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, Pemerintah turut mendukung percepatan implementasi KBLBB di Indonesia melalui beberapa kebijakan, seperti insentif bea masuk atas impor KBLBB Roda 4 sebesar 0%, serta insentif PPnBM untuk KBLBB Roda 4 dalam rangka percepatan investasi industri KBLBB Roda 4 di Indonesia. Selain itu, Indonesia telah menjajaki potensi hydrogen fuel cell sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan solusi energi yang berkelanjutan dan bersih.

Sebagai salah satu kontributor terbesar pada pertumbuhan ekonomi, industri otomotif juga terus mencatatkan kinerja yang memuaskan. Kontribusi ekspor produk otomotif nasional terhadap total ekspor produk manufaktur tahun 2023 tumbuh cukup signifikan sebesar 5,96%, jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 5,14%.

Berdasarkan data Gaikindo, pada bulan Desember 2023 penjualan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih tercatat sebanyak 85.284 unit. Secara komulatif, penjualan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih di tahun 2023 sebesar 1.005.802 unit. Sementara, untuk penjualan domestik mobil listrik tercatat sebesar 17.147 unit dan ekspor mobil listrik tercatat sebesar 1.504 unit. Indonesia sendiri sudah memproduksi mobil listrik sebanyak 15.358 unit dan mobil hybrid sebanyak 27.710 unit di tahun 2023.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran CEO dan Pimpinan serta Direksi dari PT Chery Sales Indonesia atas peluncuran produk electric vehicle (EV) OMODA E5 di Indonesia (5/1). (gs/bi)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca