Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Presiden Serahkan Bantuan Dana Bergulir untuk Koperasi, Tiga di Antaranya dari Bali

BALIILU Tayang

:

de
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali I Wayan Mardiana dari Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar mengikuti acara Peluncuran Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang digelar secara daring dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7-2020).

Denpasar, baliilu.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan pandemi Covid-19 menyebabkan perlambatan di seluruh dunia. Beberapa negara bahkan mengalami pertumbuhan ekonomi minus hingga 17 persen.

“Saya juga sudah perintahkan cepat berikan yang namanya relaksasi, berikan yang namanya restrukturisasi kepada UKM, kepada koperasi secepat-cepatnya agar tidak kena imbas dari pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat,” ujar Presiden Joko Widodo saat Peluncuran Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang digelar secara daring dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7-2020). Sementara Gubernur Bali Wayan Koster yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali I Wayan Mardiana mengikuti acara daring dari Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar.

Joko Widodo lanjut berharap stimulus yang diberikan pemerintah akan kembali meningkatkan perekonomian di kuartal ketiga tahun 2020 ini.

Presiden mengajak masyarakat untuk bergerak menumbuhkan ekonomi agar tidak semakin turun. Beberapa indikator menunjukkan konsumsi masyarakat sudah mulai terungkit begitu juga dengan aktivitas ekspor. Presiden berharap peningkatan ini diikuti gerakan koperasi dengan memberikan pinjaman kepada anggota dan pelaku usaha utamanya UMKM.

“Bantuan modal kerja akan memperbaiki likuiditas dari koperasi. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Koperasi nilainya dari 2 miliar sampai 50 miliar,” kata Presiden. Bunga dari LPDP kepada koperasi juga sangat kompetitif yakni tiga persen menurun.

Presiden mengharapkan proses pencairan dana ini berlangsung sederhana dan cepat. “Salurkan cepat, sederhanakan prosesnya,” pintanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali I Wayan Mardiana yang mengikuti acara dari Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar mengatakan pemerintah pusat hari ini memberikan bantuan penyaluran dana bergulir yang secara langsung disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. “Bagaimana pemulihan ekonomi ini bisa segera dilaksanakan dengan memberikan bantuan stimulus berupa modal kerja baik kepada koperasi maupun UMKM,” ujarnya.

Baca Juga  Kelurahan Sumerta Gencarkan Sosialisasi Protokol Kesehatan, juga Pilkada Serentak dan Waspada Bermain Layangan

Ia menambahkan Presiden menekankan agar dana yang sudah ada segera disalurkan jangan sampai koperasi atau UMKM di Bali mengalami mati suri karena dana modal ini sangat diperlukan koperasi dan UMKM.

Mardiana mengatakan dari tiga koperasi di Bali yang mendapatkan bantuan LPDP, satu di antaranya hadir langsung di Jakarta untuk menerima bantuan ini. Ia belum mengetahui secara detail berapa miliar anggaran yang diberikan, namun dana ini akan sangat membantu pemulihan ekonomi di Bali khususnya pada sektor koperasi dan UMKM. “Dengan dana ini diharapkan ekonomi kerakyatannya bisa bergerak jadi bisa mengungkit lagi akibat keterpurukan daripada pandemi Covid-19 ini,” ujarnya. (*/gs)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
DPRD Badung Ucapan Imlek
Advertisements
Nataru Pemkot
Advertisements
iklan

EKONOMI & BISNIS

Penerimaan Pajak Hingga Akhir Februari Tumbuh 30,4 Persen, Sektor Konsumsi Jadi Motor Utama

Published

on

By

pendapatan negara
KINERJA POSITIF: Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan kinerja positif pendapatan negara hingga akhir Februari 2026 di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta pada Rabu (11/3). (Foto: kemenkeu.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan kinerja positif pendapatan negara hingga akhir Februari 2026. Dalam paparan APBN KiTa, Suahasil menyoroti pertumbuhan neto penerimaan pajak yang mencapai 30,4% (yoy), didorong kuat oleh tingginya aktivitas transaksi ekonomi masyarakat.

Hingga 28 Februari 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 245,1 triliun. Secara khusus, Suahasil memberikan catatan pada pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang melonjak hingga 97%.

“PPN dan PPnBM dibayar jika ada transaksi. (Lonjakan) ini menunjukkan bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus, kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi itu berjalan terus.,” ujar Suahasil di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta pada Rabu (11/3).

Empat sektor utama, yakni industri pengolahan, perdagangan, keuangan dan asuransi, serta pertambangan, tercatat masih menjadi kontributor mayoritas dengan sumbangan mencapai 74% dari total penerimaan pajak.

Sejalan dengan pendapatan yang kuat, pemerintah melakukan akselerasi belanja negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2026. Realisasi belanja negara hingga akhir Februari mencapai Rp 493,8 triliun, tumbuh signifikan 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Salah satu pendorong utama kenaikan belanja adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 9 Maret 2026, program ini telah menjangkau 61,6 juta penerima yang terdiri dari 50 juta siswa dan 10,5 juta nonsiswa (ibu hamil, menyusui, dan lansia) dengan total serapan anggaran mencapai Rp 44 triliun.

Selain itu, Kemenkeu juga melaporkan realisasi pembayaran THR ASN, TNI, dan Polri tahun 2026. Hingga 10 Maret, pemerintah telah menyalurkan Rp 24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari total alokasi Rp 55 triliun. “Kami mendorong seluruh K/L dan Pemerintah Daerah segera menuntaskan pembayaran THR agar tuntas sebelum hari raya,” tambahnya.

Baca Juga  Kwarda Bali dan YKP Sepakat Bersinergi Bentuk Karakter Generasi Muda Berakhlak Mulia

Di sisi lain, pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia (ICP) akibat konflik di Timur Tengah. Meskipun sempat menyentuh angka di atas US$100 per barel, harga minyak menunjukkan tren volatilitas tinggi. Suahasil menegaskan bahwa APBN akan terus berfungsi sebagai peredam kejut (shock absorber) melalui skema subsidi dan kompensasi energi untuk melindungi daya beli masyarakat dari fluktuasi harga global.

Dalam bidang kepabeanan, terdapat peningkatan signifikan pada frekuensi penindakan rokok ilegal, dari 1.993 kali pada tahun lalu menjadi 2.872 kali penindakan di tahun 2026. Jumlah rokok ilegal yang disita naik dua kali lipat menjadi 369 juta batang.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp 147,7 triliun. Pemerintah juga memberikan atensi khusus pada daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp 10,65 triliun yang disalurkan dalam tiga tahap mulai Februari hingga April 2026. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
DPRD Badung Ucapan Imlek
Advertisements
Nataru Pemkot
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Indeks Penjualan Ritel Bali 124,3: Stimulus Pemerintah dan Momentum HBKN Dukung Optimisme Pelaku Usaha

Published

on

By

indeks penjualan ritel bali
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja. (Foto: dok)

Denpasar, baliilu.com – Penjualan eceran di Provinsi Bali pada bulan Februari 2026 masih terus bertumbuh secara tahunan. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali sebesar 124,3 atau secara tahunan tumbuh 6,4% (yoy), dan masih berada di level optimis (>100). Meski demikian, IPR Bali secara bulanan melambat sebesar 0,1% (mtm) seiring dengan periode low season wisatawan. Selain karena dampak musiman setelah libur tahun baru pada Januari 2026, terdapat periode puasa dan lebaran yang mendorong wisatawan domestik untuk memilih destinasi liburan ke kampung halaman selain Bali.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja mengatakan dari sisi masyarakat Bali, pelaku usaha melihat adanya kecenderungan masyarakat untuk menahan pengeluaran di bulan Februari sebagai langkah persiapan dana lebih untuk HBKN pada bulan Maret. “Survei Penjualan Eceran (SPE) Bali merupakan survei bulanan terhadap 100 penjual eceran/pengecer di Kota Denpasar dan sekitarnya yang bertujuan untuk memperoleh informasi dini mengenai arah pergerakan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi,” ujar Erwin Soeriadimadja.

Berdasarkan komponen pembentuknya, 5 (lima) sub-sektor pembentuk IPR dengan pertumbuhan bulanan tertinggi pada kategori Peralatan Informasi dan Komunikasi dengan penurunan sebesar 2,8% (mtm); Sandang dengan penurunan sebesar 2,4% (mtm); Suku Cadang dan Aksesori dengan penurunan sebesar 1,7% (mtm); Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan penurunan sebesar 1,6% (mtm); serta Makanan, Minuman dan Tembakau dengan penurunan sebesar 0,2% (mtm).

Data Angkasapura menunjukkan penurunan wisatawan domestik sebesar 15% (mtm), di mana faktor-faktor yang berpengaruh terhadap laju kunjungan wisatawan domestik yaitu adanya periode Ramadhan dan musim mudik. Meskipun terjadi efek penurunan akibat faktor musiman, pelaku usaha masih memiliki optimisme kinerja ritel di masa depan. Hal tersebut terlihat dari data Laporan Umum Bank Terintegrasi pada Lapangan Usaha (LU) Perdagangan per Januari 2026 dengan pertumbuhan sebesar 1,83% (yoy), lebih tinggi dari Desember 2025 sebesar 1,44% (yoy).

Baca Juga  Hadapi New Normal, GTPP Denpasar Sosialisasikan Protokol Kesehatan Sasar Anak-anak

“Kinerja IPR di Bali yang bertumbuh menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat di Bali masih dalam tren positif. Selaras dengan pertumbuhan kredit, prospek penjualan ritel di Bali yang tercermin dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) diperkirakan meningkat,“ ujarnya.

IEP menggambarkan keyakinan pelaku usaha terhadap kinerja penjualan dalam jangka pendek hingga menengah. Para responden memperkirakan penjualan dalam 3 bulan yang tercermin dari IEP April 2026 sebesar 170, lebih tinggi dari IEP Maret 2026 sebesar 126. Di sisi lain, prakiraan penjualan dalam 6 bulan ke depan, tepatnya pada Juli 2026 sebesar 184, sama seperti IEP Juni 2026. Kedua IEP berada di zona optimis (IEP > 100).

Untuk mendukung stabilitas ekonomi domestik, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga kebijakan di bulan Februari 2026. Dari sisi fiskal, Pemerintah turut menggelontorkan insentif promo tiket kapal laut dan pesawat untuk mendukung geliat perekonomian masyarakat. Lebih lanjut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali terus mengakselerasi operasi pasar murah menjelang libur Nyepi dan Idulfitri untuk komoditas strategis. Bank Indonesia Provinsi Bali bersama TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan agar perekonomian Bali tetap tumbuh berkelanjutan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
DPRD Badung Ucapan Imlek
Advertisements
Nataru Pemkot
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Indeks Keyakinan Konsumen Bali 130,6 Tetap Kuat Jelang Hari Raya

Published

on

By

ikk bali
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja. (Foto: dok)

Denpasar, baliilu.com – Persepsi positif konsumen terhadap perekonomian di Bali masih terus terjaga yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2026 yang berada pada level optimis (nilai indeks > 100). Meskipun Survei Konsumen Bank Indonesia Provinsi Bali periode Februari 2026 menunjukkan perlambatan IKK sebesar 130,6 (turun -3,6%; mtm), level IKK masih berada pada level optimis.

Lebih lanjut, IKK Provinsi Bali lebih tinggi dibandingkan IKK Nasional dengan IKK sebesar 125,2. Keyakinan konsumen mayoritas didorong oleh kelompok pendapatan Rp 5-6 juta (139,5), kelompok pendapatan Rp 4-5 juta (138,2), kelompok pendapatan Rp 6-7 juta (135,8), serta kelompok pendapatan >Rp 8 juta (132,8).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja mengatakan bahwa optimisme IKK turut tercermin dari responden kategori pekerja di sektor formal (135,3) dan informal (121,1). Survei Konsumen adalah survei yang dilaksanakan setiap bulan oleh Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini serta harapan konsumen mengenai perkembangan perekonomian di masa mendatang.

Perlambatan komponen IKK tertahan oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sebesar 5,7% (mtm) dari sebelumnya 128,3 menjadi 121,0. Perlambatan IKE utamanya disebabkan oleh menurunnya indeks konsumsi barang-barang kebutuhan tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu hingga 13,1% (mtm). “Dari responden yang menjawab turun, mayoritas responden memutuskan untuk menahan pembelian barang elektronik,“ ujar Erwin.

Lebih lanjut, penurunan IKE turut disumbang oleh indeks penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu sebesar 6,3% (mtm). Mayoritas responden meyakini bahwa akan terjadi penurunan omzet sehingga responden cenderung untuk menahan konsumsi di tengah low season wisatawan. Hal tersebut selaras dengan data Angkasapura pada bulan Februari 2026 yang menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara menurun sebesar 11,2% (mtm), dengan total jumlah kunjungan sebanyak 814 ribu orang.

Baca Juga  IDI Denpasar: Percepat Penanganan Covid-19, Lakukan Tes Lebih Masif dan Terus-menerus

Lebih lanjut, sebut Erwin,  Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turut melambat dari 142,7 menjadi 140,2 (turun 1,8%; mtm). Faktor penahan pertumbuhan IEK utamanya berasal dari penurunan indeks prakiraan ketersediaan lapangan kerja 6 bulan mendatang dibandingkan saat ini sebesar 4,3% (mtm) atau sebesar 135,0, serta indeks prakiraan kegiatan usaha 6 bulan mendatang dibandingkan saat ini sebesar 1,4% (mtm) atau sebesar 140,0.

“Responden menilai penurunan tersebut turut dipengaruhi oleh masih adanya ketidakpastian geopolitik yang dapat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan, sehingga meningkatkan persaingan usaha,“ katanya.

Di sisi lain, IKE dan IEK masih berada pada level optimis (> 100,0) masih terjaga oleh komponen IKE pada indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu mengalami peningkatan sebesar 1,5% (mtm). Hal tersebut sejalan dengan keyakinan responden terhadap kondisi ekonomi secara umum yang masih positif bersamaan dengan rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi,“ ucap Erwin.

Menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Idulfitri pada Maret 2026, TPID terus memastikan ketersediaan pasokan pangan melalui penyelenggaraan operasi pasar murah, pengawasan harga pada komoditas pangan utama, serta koordinasi rutin untuk memastikan jalur distribusi pangan tetap terjaga. Para pelaku usaha perhotelan serta makanan dan minuman turut meningkatkan pasokan bahan pangan sejak beberapa bulan lalu untuk mencegah terjadinya keterbatasan pasokan pada saat periode libur panjang.

Demi menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia pada 18-19 Februari 2026 masih mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Lebih lanjut, untuk menjaga tingkat kunjungan wisatawan domestik selama periode HKBN, Pemerintah memberikan promo bagi moda transportasi kapal laut hingga 30% mulai 1 Maret hingga 5 April 2026, tiket pesawat rute domestik hingga 18% untuk keberangkatan pada 14-29 Maret 2026. Stimulus tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya stabilitas harga (pro stability) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth). (gs/bi)

Baca Juga  Sulit Terapkan Protokol Kesehatan, Pasar Tumpah Rawan Jadi Klaster Baru

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
DPRD Badung Ucapan Imlek
Advertisements
Nataru Pemkot
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca