Lombok Barat, NTB, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan lima bendungan dan keberhasilan Indonesia mengimplementasikan B50 merupakan bukti nyata kerja keras pemerintah dalam mengelola kekayaan bangsa demi mewujudkan Indonesia yang makmur. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat, 10 Juli 2026.

Kepala Negara kemudian mengaitkan pembangunan infrastruktur tersebut dengan capaian pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional. Sehari sebelumnya, Presiden meresmikan implementasi B50 yang menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang mampu memproduksi bahan bakar diesel berbasis minyak sawit dengan campuran 50 persen.

“Lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar Rp 9,79 triliun. 9,79 triliun. Kemarin adalah hari yang sangat bersejarah. Saya meresmikan launching Indonesia negara pertama di dunia yang bisa membuat solar dari tanaman nabati, dari kelapa sawit. Solar kita sekarang 50 persen dari kelapa sawit,” ujar Presiden Prabowo.

Menurut Kepala Negara, implementasi B50 menandai dimulainya penghentian impor solar dari luar negeri. Kebijakan tersebut diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 170 triliun setiap tahunnya.

“Jadi ini prestasi kita negara pertama di dunia. Satu, yang berani bikin B50. Dua, berhasil bikin B50. Dulu waktu kita mulai, waduh banyak yang menentang. Tidak bisa, nanti mesin rusak. Nanti pabrik tidak mau kasih kita mesin. Nanti ini, nanti itu,” imbuh Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menilai bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur dan penguatan kemandirian energi merupakan hasil dari kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Karena itu, pemerintah akan terus mengedepankan efisiensi pengelolaan anggaran dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih agar semakin banyak sumber daya negara yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

“Yang kita perjuangkan, yang saya perjuangkan bersama pemerintah yang mendukung saya, bersama koalisi yang mendukung saya, dengan mandat yang diberikan oleh rakyat, yang kita perjuangkan adalah meraih kemakmuran untuk rakyat Indonesia dengan mengurangi, kalau bisa menghabisi korupsi, melakukan penghematan, melakukan efisiensi. Ini perjuangan kita untuk Indonesia makmur,” tegas Presiden Prabowo.

Melalui pembangunan bendungan, penguatan ketahanan energi, dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh empat fraksi, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra-PSI, dan Fraksi Demokrat-NasDem, pada Sidang Paripurna ke-43 DPRD Provinsi Bali, Jumat (10/7).

“Semua masukan bagus dan konstruktif berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD,” ungkap Giri Prasta.

Secara umum, seluruh fraksi menerima dan mengapresiasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah Provinsi Bali. Selain itu, seluruh fraksi juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.

Giri Prasta menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari peran eksekutif dan legislatif. Ia menilai kedua lembaga tersebut harus memiliki komunikasi yang baik dan saling bersinergi. Eksekutif berfungsi menjalankan pemerintahan, sementara legislatif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

“Tujuannya hanya satu, yaitu bagaimana kita mampu mengambil kebijakan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Krama Bali,” jelas mantan Bupati Badung tersebut.

Selanjutnya, ia juga menyampaikan beberapa langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Bali tepat sasaran, antara lain melalui perencanaan yang matang terhadap seluruh program dan kegiatan, serta melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Ketika perencanaannya matang, maka serapan anggaran akan lebih baik,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait adanya SiLPA dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Giri Prasta menegaskan bahwa serapan anggaran bukan tidak tercapai, melainkan dapat dipengaruhi oleh efisiensi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Lebih lanjut, Giri Prasta juga menyampaikan pandangannya terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. Secara umum, ia menyambut baik dan memberikan apresiasi atas inisiatif DPRD dalam penyusunan raperda tersebut.

“Pembentukan produk hukum daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada prinsip negara hukum, kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, serta tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya.

Produk hukum daerah tidak hanya menjadi dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tetapi juga menjadi instrumen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan pembangunan daerah, serta melindungi kepentingan masyarakat Bali. (gs/bi)

Makassar, Sulawesi Selatan, baliilu.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, didampingi Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, menghadiri acara Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang berlangsung di Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (10/7).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-46 Dekranas yang diselenggarakan pada 9–12 Juli 2026 dengan mengusung tema “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia”.

Syukuran HUT ke-46 Dekranas dihadiri Ketua Umum Dekranas, Ny. Selvi Gibran Rakabuming, jajaran pengurus Dekranas Pusat, ketua dan pengurus Dekranasda provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia, serta ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor kriya yang turut berpartisipasi dalam pameran nasional.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Dekranas, Ny. Selvi Gibran Rakabuming, menegaskan bahwa selama 46 tahun Dekranas telah menjadi wadah pembinaan bagi para perajin di seluruh Indonesia. Berbagai program pembinaan terus dilaksanakan secara berkelanjutan, khususnya bagi perajin skala kecil agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan memiliki daya saing hingga tingkat internasional.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus Dekranas Pusat maupun Dekranasda provinsi, kabupaten, dan kota yang selama ini konsisten mendampingi para pelaku UMKM di daerah. Menurutnya, seluruh pengurus Dekranas harus terus menghadirkan gagasan kreatif dan inovatif dalam memajukan UMKM Indonesia. Sinergi yang kuat antara Dekranas dan Dekranasda menjadi ujung tombak dalam memperkuat sektor kerajinan nasional sekaligus mewujudkan cita-cita agar para perajin Indonesia semakin mendunia.

Dalam laporannya, Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, Ny. Naoemi Octarina Sudirman, menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-46 Dekranas bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat kolaborasi nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Pemilihan Trans Studio Mall Makassar sebagai lokasi penyelenggaraan didasarkan pada tingginya jumlah pengunjung yang mencapai sekitar 40 ribu orang setiap hari sehingga diharapkan mampu memperluas promosi produk kriya Nusantara.

Pameran tahun ini diikuti sekitar 200 stan dengan melibatkan kurang lebih 3.000 pelaku UMKM dari seluruh Indonesia. Selama penyelenggaraan pada 9–12 Juli 2026, berbagai kegiatan turut digelar, mulai dari pameran produk unggulan, fashion show, talkshow, hingga workshop yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing para perajin Indonesia.

Keikutsertaan Dekranasda Provinsi Bali dalam peringatan HUT ke-46 Dekranas menjadi wujud komitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Dekranas Pusat dan seluruh Dekranasda di Indonesia dalam memajukan sektor kerajinan nasional. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan semakin banyak perajin, termasuk perajin Bali, yang mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas jejaring pemasaran, serta membawa kriya lokal menembus pasar global sejalan dengan semangat “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia”. (gs/bi)