Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pasca Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, KPU RI Sampaikan Penjelasan

BALIILU Tayang

:

Gedung KPU RI di Jakarta
Gedung KPU RI di Jakarta. (Foto: ist)

Jakarta, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diucapkan pada 6 Oktober 2026, baik amar maupun seluruh pertimbangan hukumnya.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin melalui siaran persnya, Rabu (7/10), menyampaikan bahwa KPU memahami perhatian masyarakat terhadap pemeriksaan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU berkewajiban menjelaskan pelaksanaan tugas dan dasar pengambilan keputusannya secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, KPU melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta perubahannya dan tidak keluar dari mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan dimaksud serta sampai saat ini pengaturan sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 masih tetap sah dan berlaku.

Dalam pemeriksaan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian administratif adalah Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tertanggal 8 Agustus 2019.

Pada saat pemeriksaan, KPU memperlakukan surat tersebut sebagai dokumen yang sah berdasarkan asas praduga keabsahan, yaitu bahwa keputusan administratif dianggap sah selama belum dibatalkan oleh pihak yang berwenang. Dasar pemeriksaan KPU pada waktu itu memerhatikan dua keadaan. Pertama, surat penyetaraan diterbitkan oleh kementerian yang memiliki kewenangan menyetarakan pendidikan luar negeri. Kedua, dokumen yang sama telah digunakan dan diterima dalam verifikasi persyaratan pencalonan pada Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020, serta belum dicabut atau dibatalkan ketika verifikasi dokumen pencalonan Pilpres 2024 dilakukan. Ketiga dokumen tersebut sah dan berlaku karena belum terdapat lembaga dan/atau instansi yang membatalkan dokumen tersebut.

Baca Juga  Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah, Ny. Antari Jaya Negara Hadiri Rapat Penguatan Tata Kelola Dekranas, PKK, dan Posyandu Se-Indonesia Tengah

Dalam pelaksanaan verifikasi, Pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur bahwa apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan bakal pasangan calon, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada partai politik pengusul dan/atau instansi yang berwenang. Pada saat pemeriksaan tahun 2023, KPU tidak menemukan keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap surat penyetaraan tersebut berdasarkan pertimbangan mengenai instansi penerbit, keberlakuan, dan riwayat penggunaan dokumen.

Pada tahapan pencalonan tersebut, KPU juga tidak menerima laporan masyarakat yang mempersoalkan dokumen itu, baik secara langsung maupun melalui Bawaslu.

Atas dasar tersebut, KPU menilai tidak terdapat kondisi yang memerlukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2). Keputusan tersebut merupakan penerapan ketentuan klarifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan dan informasi yang tersedia pada saat itu. Dalam menjalankan asas kecermatan, KPU memerhatikan kewenangan instansi penerbit, keberlakuan, dan riwayat penggunaan dokumen sebagai dasar pemeriksaan administratif. Berdasarkan dokumen yang diterima dan hasil verifikasi pada waktu itu, KPU menyatakan persyaratan pendidikan telah memenuhi syarat.

Dalam proses pencalonan, KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon. Adapun penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian yang membidangi pendidikan. Pembagian kewenangan tersebut menjelaskan dasar penggunaan surat penyetaraan dalam pemeriksaan, dengan tetap melekatnya tanggung jawab KPU atas proses verifikasi yang dilaksanakan.

KPU juga telah mencermati pertimbangan Mahkamah (halaman 374) mengenai proses verifikasi seluruh dokumen pencalonan, khususnya dokumen syarat calon pendidikan yang dalam pelaksanaannya KPU menggunakan asas presumstion iustae causa, yang menjadi dasar atas kebenaran suatu produk hukum tetap berlaku sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh pengadilan. Namun menurut Mahkamah penerapannya perlu diperkuat dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian sebagai upaya berlapis dalam menjaga validitas dan akurasi serta kebenaran setiap data yang diajukan seperti bukti pendidikan yang mendasari surat penyetaraan dimaksud. Oleh karena itu KPU menghormati seluruh pertimbangan tersebut dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan.

Baca Juga  Wamen Komdigi Angga Raka Tampil Perdana di PWI CHANNEL, Podcast PWI Pusat Resmi Diluncurkan

KPU juga menghormati pelaksanaan kewenangan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KPU tetap berkomitmen memberikan penjelasan mengenai administrasi pencalonan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan arsip dan dokumen yang tersedia. (*/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
baliho hut ke-17 mangupura
Advertisements
iklan

NEWS

Klarifikasi Pemberitaan Terkait Meninggalnya Salah Satu Siswa Secata Rindam IX/Udayana

Published

on

By

Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf. Amrizal Nasution Berikan Klarifikasi
Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf. Amrizal Nasution. (Foto: Pendam IX)

Denpasar, baliilu.com – Sehubungan dengan beredarnya pemberitaan dan spekulasi di berbagai media mengenai penyebab meninggalnya salah satu siswa Secata Rindam IX/Udayana, almarhum Idel Aplito Sobeukum pada Jumat, 20 November 2026, pihak Secata merasa perlu menyampaikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang tidak akurat di tengah masyarakat.

Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf. Amrizal Nasution menyampaikan, pertama-tama, keluarga besar Secata Rindam IX/Udayana menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhum. Kepergian almarhum merupakan kehilangan besar bagi kami semua.

Menanggapi isu yang menyebutkan bahwa almarhum meninggal dunia akibat tindakan kekerasan, Kapendam IX Udayana menegaskan bahwa dengan ini pihaknya menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan, Secata Rindam IX/Udayana menyampaikan poin-poin berikut:

  1. Tidak Ditemukan Tanda-tanda Kekerasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik luar terhadap jenazah almarhum oleh pihak medis, tidak ditemukan adanya luka, memar, maupun tanda-tanda kekerasan fisik dalam bentuk apa pun.
  2. Kondisi Medis Pasca-Aktivitas Fisik. Almarhum mengalami kondisi darurat medis berupa henti jantung mendadak (sudden cardiac arrest) yang berujung pada kematian jantung mendadak (sudden cardiac death) sesaat setelah mengikuti sesi latihan fisik yang berat. Kondisi ini merupakan kejadian medis akut yang dapat dipicu oleh aktivitas fisik intensif dan bukan disebabkan oleh kontak fisik atau penganiayaan.
  3. Keputusan Terkait Autopsi. Atas pertimbangan dan keputusan dari pihak keluarga almarhum, tidak dilakukan tindakan autopsi lebih lanjut terhadap jenazah. Pihak Secata Rindam IX/Udayana sepenuhnya menghormati keputusan serta privasi keluarga yang sedang berduka.

“Kami mengimbau kepada rekan-rekan media serta masyarakat luas untuk menghentikan penyebaran spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Mari kita bersama-sama menghormati perasaan keluarga almarhum dengan menjaga ruang publik tetap kondusif dan empatik,” ujar Kapendam.

Baca Juga  Wamen Komdigi Angga Raka Tampil Perdana di PWI CHANNEL, Podcast PWI Pusat Resmi Diluncurkan

Pihak Secata Rindam IX/Udayana tetap berkomitmen penuh untuk mendampingi keluarga almarhum serta memastikan seluruh kegiatan pembinaan dan aktivitas fisik siswa ke depannya senantiasa mengedepankan standar keamanan dan pengawasan kesehatan yang ketat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
baliho hut ke-17 mangupura
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kolaborasi Satuan Karya Pramuka, Perkuat Kepedulian dan Pelestarian Lingkungan

Published

on

By

Anggota Saka Pariwisata dan Saka Bhayangkara Gathering di TWA Danau Tamblingan
GATHERING: Anggota Saka Pariwisata dan Saka Bhayangkara menggelar kegiatan gathering di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Danau Tamblingan, Kabupaten Buleleng, pada Sabtu (21/11/2026). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Anggota Saka Pariwisata dan Saka Bhayangkara menggelar kegiatan gathering di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Danau Tamblingan, Kabupaten Buleleng, pada Sabtu (21/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi ajang mempererat solidaritas generasi muda sekaligus memperkuat kepedulian terhadap kelestarian kawasan wisata alam.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Bidang SDPE, Kadek Mila Pradnyani selaku Ketua Pengurus Pimpinan Saka Pariwisata. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi semangat kolaborasi antaranggota Saka yang dinilai mampu menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab lingkungan sejak dini.

“Hari ini kita awali dan mendorong para peserta untuk terus memperluas sinergi lintas sektor antar-Satuan Karya (Saka) agar peran generasi muda dalam pembangunan daerah semakin terasa,” ungkapnya.

Rangkaian gathering diawali dengan apel pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tiga agenda utama di kawasan TWA Danau Tamblingan. Kegiatan itu meliputi penebaran benih ikan nila di tengah perairan Danau Tamblingan untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan.

Dilanjutkan dengan bakti sosial pembersihan sampah plastik di sekitar area pura dan tepian Danau Tamblingan, serta outbound menyusuri jalur trekking TWA Danau Tamblingan.

Khusus pada aksi bersih-bersih lingkungan, kegiatan tersebut diarahkan sebagai implementasi nyata Sapta Pesona Pariwisata, khususnya pada unsur kebersihan. Menjaga kebersihan kawasan wisata dinilai penting agar daya tarik alam tetap lestari sekaligus menghadirkan kenyamanan bagi wisatawan.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan sinergi Saka Pariwisata dan Saka Bhayangkara semakin solid serta mampu melahirkan kader muda yang peduli lingkungan dan turut mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Buleleng. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
baliho hut ke-17 mangupura
Advertisements
iklan
Baca Juga  Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah, Ny. Antari Jaya Negara Hadiri Rapat Penguatan Tata Kelola Dekranas, PKK, dan Posyandu Se-Indonesia Tengah
Lanjutkan Membaca

NEWS

HUT Ke-55 Korpri, Sekda Eddy Mulya Pimpin Jajaran ASN Tabur Bunga di Margarana

Published

on

By

Pemkot Denpasar Gelar Tabur Bunga di TPB Margarana pada HUT Ke-55 Korpri
TABUR BUNGA: Dalam rangka memperingati HUT Ke-55 Korpri, Pemkot Denpasar menggelar tabur bunga di TPB Margarana, Tabanan, Minggu (22/11) pagi. (Foto: Hms Dps)

Tabanan, baliilu.com – Dalam rangka memperingati HUT ke-55 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Pemerintah Kota Denpasar menggelar tabur bunga di Taman Pujaan Bangsa (TPB) Margarana, Tabanan, Minggu (22/11) pagi.

Rangkaian kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, dan diikuti peserta upacara dari jajaran PGRI Provinsi Bali, PGRI Kota Denpasar, PGRI dari sejumlah kabupaten lainnya serta juga kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya mengatakan, tabur bunga ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan.

“Melalui tabur bunga ini, kita diajak untuk meneladani semangat juang para pahlawan. Semangat itu yang harus kita bawa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Eddy Mulya menyampaikan, peringatan HUT ke-55 Korpri tahun ini harus menjadi penguat komitmen ASN untuk terus berintegritas, profesional, dan melayani serta berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya.

“Di usia ke-55 ini, Korpri harus semakin solid. ASN Kota Denpasar harus menjadi pelayan masyarakat yang cepat, transparan, dan berdedikasi,” ujarnya.

Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga di makam para pahlawan yang dipimpin langsung oleh Sekda Kota Denpasar bersama jajaran pimpinan OPD. Dilaksanakan pula pemberian bantuan tali kasih kepada masyarakat yang membutuhkan dan penanaman pohon jenis cempaka putih di area halaman TPB Margarana.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat nasionalisme dan pengabdian ASN Kota Denpasar semakin kuat dalam mendukung pembangunan Kota Denpasar. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
baliho hut ke-17 mangupura
Advertisements
iklan
Baca Juga  Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah, Ny. Antari Jaya Negara Hadiri Rapat Penguatan Tata Kelola Dekranas, PKK, dan Posyandu Se-Indonesia Tengah
Lanjutkan Membaca