Denpasar, baliilu.com – Rencana Siti Sapura alias Ipung untuk kembali menutup Jalan Tukad Punggawa yang diduga dibangun di atas lahan miliknya di Kampung Bugis, Serangan, Kamis (23/6/2022) batal terlaksana. Sebab, hingga pukul 9.00 Wita Ipung belum juga muncul di Serangan. Padahal puluhan anggota polisi termasuk Kapolsek Denpasar Selatan dan anggota Satpol PP serta beberapa anggota TNI sudah berada di lokasi dan siap mengamankan kegiatan.
Tapi, seperti kena prank, hingga pukul 11.00 Wita Ipung belum juga muncul. Akhirnya beberapa warga termasuk Camat Denpasar Selatan, Lurah Serangan dan Jro Bendasa Adat Serangan meninggalkan lokasi dan diikuti oleh beberapa anggota polisi yang sebelumnya berjaga di sekitar lokasi.
“Wah, kita kena prank ni,” celetuk salah satu wartawan yang mengaku sudah berada di lokasi sejak pukul 08.00 pagi. Sementara Ipung yang ditemui di kantornya di Jalan Pulau Buton, Denpasar dan ditanya soal batalnya rencana penutupan jalan ini menanggapinya dengan santai.
Ipung mengatakan terpaksa membatalkan rencana penutupan jalan karena ada skenario untuk membenturkannya, terutama para pekerja dengan warga di Serangan. ”Kenapa saya bilang ada skenario, karena tidak ada jaminan keselamatan untuk tenaga tukang yang saya sewa untuk mengecor jalan. Yang dijamin keselamatannya cuma saya saja,” jelas Ipung.
Ipung juga merasa ada yang aneh dalam proses kali ini. Dimana sebelum rencana penutupan, Ipung sudah mengirim surat ke Kapolresta Denpasar untuk memohon perlindungan keamanan. Tapi saat bersamaan, Lurah Serangan juga mengajukan surat yang isinya sama.
“Ini kan aneh ya, buat apa coba Lurah Serangan minta perlindungan keamanan, memang sudah tahu atau sudah pasti mau ada bentrok, jadi ini lucu dan saya anggap semua ada yang sengaja mendesain atau diskenariokan akan menjadi bentrok kalau saya jadi tutup jalan,” jelasnya.
Ipung juga menyesalkan apa yang sudah dilakukan oleh aparat Kepolisian. Ipung mengatakan bahwa, sehari sebelum rencana penutupan jalan, ada petinggi kepolisian yang menghubunginya dan meminta agar tidak melakukan penutupan jalan dengan alasan nanti di tanggal 24 Juni 2022 pihak Pemkot Denpasar akan memanggil dan memediasi.
Dari sini, Ipung yang juga aktivis anak dan perempuan ini mengaku heran dengan pihak Kepolisian. Menurutnya, pihak Kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat mengayomi masyarakat tapi malah menjadi alat pemerintah.
Selain itu, Ipung juga sangat menyayangkan pihak Walikota yang tidak mau membalas suratnya yang tebalnya kurang lebih 20 centi, tapi malah mempermasalahkan surat yang ditujukan ke Kapolresta yang hanya satu lembar.
“Surat saya yang tebal itu sudah lebih dari 24 hari tidak dijawab, tapi kenapa surat kecil yang memohon perlindungan akhirnya menjadi heboh. Kenapa bukan surat yang tebal ini yang setebal bantal tidur ini yang dibahas. Ada apa ini,” ujar Ipung bertanya-tanya.
Ipung kembali melanjutkan, sehari sebelum rencana penutupan jalan, banyak polisi yang menelponnya dan ingin bertemu. ”Yang menelpon saya ini meminta supaya jangan menutup jalan. Saya jawab, kenapa surat saya yang hanya selembar ini dibahas, bukan membahas surat saya yang tebal itu, ini ada apa,” ungkapnya.
Ipung juga mengaku sempat berkata kepada salah satu petinggi kepolisian, kenapa ada maling yang masuk ke rumah saya tidak ditangkap, kok malah saya yang punya rumah yang mau ditangkap? “Saya sampai bilang ke pak polisi, bapak kalau saya salah, bisa penjarakan saya sekarang. Saya tidak takut dipenjara. Jangankan satu tahun, seumur hidup penjarakan saya, Pak,” ungkap ipung
Ipung juga mengatkan bahwa, soal rencana penutupan jalan ini, sebenarnya banyak drama yang disusun oleh orang lain. Pertama, kata Ipung rencana penutupan jalan ini dibawa ke isu SARA. ”Kenapa saya bilang ada isu sara, karena ada berkembang omongan kalau saya mau tutup jalan pas hari haya Galungan atau Kuningan. Omongan ini keluar karena surat somasi yang memang jatuh tempo pada saat hari raya Galungan,” jelasnya.
Tapi, tentu saja Ipung membantah tudingan itu. Ipung mengatakan dia tidak mungkin melakukan penutupan jalan di saat hari raya. ”Ini isu yang dihembuskan awalnya. Tapi ini terbantahkan karena memang tidak ada rencana saya menutup jalan pada saat hari raya,” tandasnya. Tidak hanya itu, di saat itu juga Ipung berjanji kepada pihak Kepolisian bahwa dia tidak akan menutup jalan di saat hari raya.
Dan saat itu pula, pihak polisi yang menemui Ipung di kantor berjanji akan memberikan perlindungan jika penutupan jalan dilakukan usai hari raya Galungan dan Kuningan dan pertemuan itu ada rekaman suaranya atas ijin pihak polisi yang menemuinya. ”Jadi wajar dong kalau saya tagih janjinya,” kata Ipung. Tapi pada saat janji itu ditagih dengan melayangkan surat perlidungan, malah Kapolresta Denpasar menghubunginya minta agar Ipung membatalkan rencana penutupan jalan ini.
Karena marasa kecewa dengan pihak kepolisian di Denpasar, Ipung pun mengatakan akan melaporkan semua ini ke Propam Mabes Polri. “Saya punya semua rekaman pembicaraan dengan para petinggi polisi ini. Jadi saya akan laporkan ini ke Propam Mabes Polri dalam waktu dekat ini,” katanya. Bahkan yang lebih menyakitkan, di hari H pengawal pribadinya di-“sabotase” tidak diberi ijin untuk mengawal tidak bisa datang dengan alasan tidak jelas.
“Malah petinggi polisi dari pengawal pribadi saya menghubungi saya dengan mengatakan jika nanti di lokasi terjadi keributan, saya akan dievakuasi sedangkan untuk pekerja saya disarankan untuk diserahkan kepada pihak ketiga, maksudnya apa coba,” tanya Ipung.
Nah, hal inilah yang membuat Ipung urung untuk ke lokasi karena tidak mungkin last minit dia bisa mencari pengawal pribadi untuk ke lokasi. ”Hal inilah yang saya duga dan semakin besar dugaan saya ada skenario yang sengaja dibuat untuk mencari celah mempidanakan saya dengan menggunakan “Pihak Ketiga” sedangkan secara resmi saya sudah minta pengamanan kepada polisi,” pungkas Ipung. (gs/bi)
