Jakarta, baliilu.com – Tragedi banjir di Bali yang terjadi Rabu subuh, 10 September 2025, telah merenggut 18 nyawa melayang, ribuan warga terdampak, dan fasilitas publik seperti Pasar Badung dan Pasar Kumbasari porak-poranda oleh luapan air Tukad Badung.
Pesan alam ini telah menampar semua pihak, bahwa Bali, pulau kecil yang dikenal dengan keindahan alam dan budayanya kini harus berhadapan dengan bencana ekologis yang tidak bisa dianggap biasa.
Sebulan pascabencana itu, Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Bali bersama puluhan wartawan peliput di DPRD Bali melakukan langkah konkret yakni belajar langsung ke Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta dalam agenda Press Tour, Kamis (9/10/2025).
Rombongan dipimpin langsung Sekretaris Dewan DPRD Bali, I Ketut Nayaka, didampingi Koordinator Press Tour Dwikora Putra. Mereka diterima langsung oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, Nugraharyadi atau disapa Medi.
Sekretaris Dewan DPRD Bali I Ketut Nayaka dalam sesi pembukaan menegaskan bahwa alasan kunjungan ke Dinas SDA DKI Jakarta berangkat dari keprihatinan mendalam atas banjir besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di Bali.
“Tidak pernah terbayangkan bencana banjir sebesar itu. Ini mengagetkan semua pihak, pemerintah maupun masyarakat. Karena itu kami ingin belajar bagaimana Jakarta mengelola banjir agar Bali bisa lebih siap menangani banjir atau bencana lainnya,” ujar Nayaka. Dengan kita kesini mendapat informasi yang sangat konfrehensif dan masukan ini bisa disampaikan ke pimpinan dan bisa ditindaklanjutinya.
Sementara itu, Nugraharyadi menegaskan bahwa banjir di Jakarta tidak mungkin dihapuskan sepenuhnya, meski Jakarta sudah memiliki sistem pengendalian canggih sekalipun.
“Tidak ada gubernur yang bisa menjamin Jakarta bebas banjir. Tapi yang terpenting adalah mitigasi bagaimana menyelamatkan nyawa dan mengurangi dampak sosialnya,” ujar Medi.
Ia lanjut menjelaskan, Jakarta sendiri menghadapi tiga jenis banjir yakni kiriman, lokal, dan rob. Sebanyak 13 sungai yang melintasi Jakarta, merupakan salah satu penyumbang banjir terbesar sehingga ancaman banjir itu permanen. Meskipun demikian, Provinsi DKI telah melakukan penanganan melalui pendekatan Stormwater Management Nature-Based Solution (NBS) yang melibatkan pemerintah dan masyarakat secara aktif dari perencanaan hingga pemeliharaan.
Sedangkan ancaman banjir rob, karena sebagian wilayah bagian utara termasuk Jakarta Barat adalah wilayah laut. Namun dalam lima tahun terakhir DKI Jakarta telah mengendalikan percepatan penurunan muka tanah. Selain itu, ada perubahan tata guna lahan seperti pembangunan villa yang tadinya ada resapan air, juga ada pengembangan kota yang berubah tata guna lahannya.
Medi menjelaskan ada tiga penanganan banjir yakni pra, saat dan pascabanjir. Pra banjir melalui pengurasan saluran, pengerukan kali/sungai dan waduk, dan pemeliharaan atau servis pompa stasioner dan pompa mobile. Kemudian saat banjir dengan mengerahkan pasukan biru, melakukan operasional pompa pengendali banjir, penempatan pompa mobile, penempatan satgas di titik genangan, komando banjir dan penanggulangan limpasan. Sedangkan pascabanjir dengan mengoperasional pompa pengendali banjir, kerja sama dengan damkar untuk membantu masyarakat membersihkan lokasi banjir baik sampah maupun lumpur. “Kita bantu mendorong lumpur dari rumahnya,’’ ujar Medi.
Medi kemudian menegaskan seluruh infrastruktur pengendali banjir di Jakarta menggunakan dua jalur yakni infrastruktur fisik dan run-off control. Seperti normalisasi sungai, kanal, floodway, hingga kolam retensi dan embung dibangun untuk menahan limpasan air hujan. Selain itu, ada pula program On Site Detention seperti sumur resapan, tangki air, hingga pemanfaatan atap rumah untuk menampung air hujan.
“Data sistem saluran drainase kami lengkap sampai ke saluran mikro. Jadi kita melakukan sesuatu hal berdasarkan data. Perbaikan saluran dari data yang diolah dan dilaksanakan,‘‘ ucapnya.
Jakarta bahkan memiliki sistem peringatan dini untuk potensi banjir rob dan dilengkapi sarana yang lengkap: 557 pompa stasioner di 190 lokasi, 627 pompa mobile, 449 dump truck, 258 alat berat, serta lebih dari 3.900 personel petugas pengendalian banjir.
“Kami punya armada dan alat penanganan banjir yang sangat besar. Ini memang bikin ngeri kalau dilihat. Tapi hasilnya nyata,” kata Medi.
Pada kesempatan itu, Koordinator Press Tour, IGMB Dwikora Putra menyoroti bahwa Bali belum memiliki instansi khusus yang menangani sumber daya air.
“Kita dorong agar Gubernur Bali membentuk Dinas Sumber Daya Air. Setelah banjir 10 September, baru terasa pentingnya lembaga yang fokus pada urusan air,” ujarnya seraya mengungkapkan perbedaan fasilitas antara Jakarta dan Bali disebutnya seperti ‘langit dan bumi’. Bali belum memiliki sistem dan peralatan memadai untuk menghadapi bencana sebesar banjir bandang kemarin, apalagi jika skala curah hujan ekstrem terus meningkat akibat perubahan iklim.
Dewan Dorong Langkah Nyata
Sekwan DPRD Bali I Ketut Nayaka menekankan pentingnya tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar rencana di atas kertas.
“Langkah awal yang bisa dilakukan adalah mengembalikan fungsi bantaran sungai dan melakukan pengerukan sungai. Bali harus punya master plan pencegahan dan penanganan banjir,” katanya.
DPRD Bali, sebut Nayaka, akan mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur serta membangun sistem mitigasi bencana yang lebih terintegrasi.
“Kita harus belajar dari Jakarta. Bali tak boleh hanya bereaksi setelah bencana datang. Ini waktunya menyiapkan strategi agar banjir bandang seperti 10 September tak terulang lagi,” tutupnya. (gs/bi)
