Tuesday, 23 July 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

BI Bali Apresiasi Pencapaian Program Pengendalian Inflasi TPID Se-Provinsi Bali

BALIILU Tayang

:

de
RAKORNAS: Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2021 dengan tema “Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan” dibuka Presiden Joko Widodo, Rabu (25/8).

Denpasar, baliilu.com – Bank Indonesia bersama Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2021 dengan tema “Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan”. Acara dihadiri oleh Presiden, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua TPIP, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga negara, Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur dan Walikota/Bupati seluruh Indonesia, pada Rabu, 25 Agustus 2021.

Acara dibuka dengan laporan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Perry menyampaikan sampai Juli 2021, inflasi terjaga rendah sejalan dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar, belum kuatnya permintaan, serta ketersediaan pasokan. Inflasi 2021 dan 2022 diperkirakan akan terjaga dalam kisaran sasarannya yaitu 3,0±1%, meskipun risiko kenaikan inflasi pada tahun 2022 perlu diantisipasi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik dan harga komoditas dunia. Sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), disertai berbagai inovasi program pengendalian inflasi akan terus diperkuat untuk memastikan terjaganya stabilitas harga.

Inflasi yang terjaga menjadi momentum untuk memperkuat peran UMKM pangan dalam pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, peran UMKM perlu diperkuat dalam ekosistem ekonomi secara terintegrasidisertai adaptasi penggunaan teknologi digital yang diperluas guna mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga. Transformasi untuk mendukung peran UMKM perlu terus dilakukan melalui pengembangan klasterisasi, peningkatan kapasitas, dan perluasan akses pembiayaan. Ke depan, transformasi digital UMKM diarahkan untuk terus meningkatkan daya saing, tidak hanya dalam mata rantai pasok lokal dan nasional, tetapi hingga mata rantai global.

Baca Juga  BI Bali Beri Apresiasi Kerjasama Antar-daerah Kabupaten Bangli, Tabanan dan Lombok Barat

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka acara Rakornas Pengendalian Inflasi 2021. Presiden menekankan tiga hal penting kepada TPIP dan TPID untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga. Pertama, menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, terutama barang kebutuhan pokok, dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang ada di daerah.

Kedua, melanjutkan upaya yang tidak hanya fokus pada stabilitas harga tetapi juga proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif. Hal ini antara lain dilakukan dengan mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan serta memperkuat sektor UMKM untuk bertahan dan naik kelas.

Ketiga, meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, kelembagaan petani perlu terus diperkuat, akses pemasaran diperluas dengan pemanfaatan teknologi termasuk platform digital, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian dioptimalkan dengan mempercepat dan mempermudah penyalurannya termasuk menyesuaikan dengan karakteristik usaha pertanian, serta didukung pula dengan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha pertanian.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menganugerahkan penghargaan TPID Awards kepada provinsi, serta kota/kabupaten yang dinilai berhasil dalam merealisasikan program pengendalian inflasi di daerahnya selama tahun 2020. TPID Kabupaten Badung dan TPID Kabupaten Bangli masuk sebagai nominasi pemenang TPID Berprestasi untuk kategori TPID Kabupaten/Kota Non-IHK wilayah Jawa-Bali.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengapresiasi seluruh upaya TPID se-Provinsi Bali dalam mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing. Trisno juga mengapresiasi prestasi TPID Kabupaten Badung dan TPID Kabupaten Bangli yang telah mewakili Provinsi Bali sebagai nominasi pemenang TPID Awards tahun ini. Diharapkan agar prestasi ini dapat memotivasi TPID lainnya untuk terus berinovasi dalam mengembangkan program-program pengendalian inflasi di daerahnya masing-masing. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali siap bersinergi dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait untuk pengembangan program pengendalian inflasi unggulan ke depannya. (gs)

Baca Juga  Sinergi TPID Kabupaten Badung, Jaga Stabilitas Harga 2023

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Tingkatkan Keselamatan Penerbangan, Pj. Gubernur Mahendra Jaya Tingkatkan Sinergi dengan Stakeholder Bandara Ngurah Rai

Published

on

By

layang
TERIMA KOMANDAN LANUD: Pj. Gubernur Mahendra Jaya saat menerima Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai, Stakeholder Bandara Ngurah Rai, dan perangkat daerah terkait di Jayasabha, Denpasar, pada Senin (22/7). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, menegaskan akan segera mengambil langkah strategis guna menghindari terulangnya peristiwa helikopter jatuh akibat lilitan tali layangan belum lama ini.

Hal ini tercetus saat Pj. Gubernur menerima Komandan Lanud I Gusti Ngurah Rai, Stakeholder Bandara Ngurah Rai, dan perangkat daerah terkait di Jayasabha, Denpasar, pada Senin (22/7).

Pj. Gubernur menekankan kembali Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2000 tentang Larangan Menaikkan Layang-layang dan Permainan Sejenis di Bandar Udara Ngurah Rai dan sekitarnya.

“Tentu ini akan kita sosialisasikan dengan lebih intensif lagi, melibatkan kabupaten/kota dan desa adat serta Satpol PP. Bahwa sudah ada aturan mengenai dimana, pada ketinggian berapa, dan kapan boleh menaikkan layangan,” tandasnya.

Mahendra Jaya mengakui bahwa layang-layang merupakan bagian dari kearifan lokal, budaya yang mengakar dan bahkan menjadi daya tarik pariwisata di Bali. Namun, ia menjelaskan bahwa keselamatan penerbangan dan nyawa manusia harus menjadi prioritas.

“Penting untuk dilakukan tindakan pencegahan, dan ditekankan bahwa hanya di tempat-tempat tertentu saja yang dilarang,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh pihak terkait berkomitmen untuk melakukan sinergi guna mencegah hal yang sama terulang kembali.

Sebagai informasi, Perda Nomor 9 Tahun 2000 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan larangan menaikkan layang-layang dan permainan sejenis di wilayah dalam radius 5 mil laut atau 9 kilometer dari bandar udara. Selanjutnya, dalam ayat 2 disebutkan dilarang menaikkan layang-layang dan permainan sejenis di wilayah di antara radius 5 mil laut atau 9 kilometer sampai dengan 10 mil laut atau 18 kilometer dengan ketinggian melebihi 100 meter atau 300 kaki. (gs/bi)

Baca Juga  Bali Jadi Tuan Rumah Pertemuan ASEAN Pertama di Jalur Keuangan

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Produksi Lele Capai 339,1 Ton, Pemkot Denpasar Dorong Peningkatan Kelompok Budidaya

Published

on

By

lele
Kepala Dinas Perikanan Kota Denpasar, Ida Bagus Mayun Suryawangasa. (Foto: dok baliilu)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perikanan Kota Denpasar terus mendorong peningkatan kelompok budidaya yang ada. Dari langkah dan upaya yang telah dilakukan, Dinas Perikanan Denpasar mencatat produksi ikan lele mencapai 339,1 ton pada tahun 2023 lalu.

“Produksi jenis ikan air tawar ini akan terus digenjot sehingga untuk mencukupi konsumsi masyarakat di Kota Denpasar,” ujar Kepala Dinas Perikanan Kota Denpasar, Ida Bagus Mayun Suryawangasa, yang ditemui di Denpasar, Senin (22/7).

Lebih lanjut dikatakan, kebutuhan konsumsi masyarakat di Kota Denpasar membutuhkan 8 ton ikan per harinya untuk dikonsumsi. Sementara untuk produksi baru 50 persennya atau sekitar 4 ton per hari. Sisa kebutuhan tersebut selama masih disuplai dari luar kota atau provinsi. Seperti Banyuwangi, Jawa Timur yang masuk melalui Kedonganan.

Untuk itu beragam upaya dilakukan untuk menggejot produksi. Salah satunya mendorong terbentuknya kelompok budidaya lele dan nila. Terlebih hal ini dalam pelaksanaan produksi ikan lele tidaklah sulit dan tidak membutuhkan lahan besar. Sehingga memberikan peluang bagi masyarakat, terlebih serapannya di Denpasar juga cukup tinggi.

“Selain lele, prokduksi ikan di Kota Denpasar ada dari perairan tangkap yang mencapai 3 ton per hari. Kemudian ada pula kerapu yang ada di Serangan. Produksi ikan kerapu inipun akan digenjot dengan menumbuhkan kelompok pembudidaya di wilayah tersebut,” ujarnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Sinergi TPID Kabupaten Badung, Jaga Stabilitas Harga 2023
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemkot Komit Cegah dan Tangani Kasus Stunting

Pemkot Denpasar Rancang Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting

Published

on

By

wawali
PIMPIN RAPAT: Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat memimpin rapat rencana aksi percepatan penurunan stunting di Kota Denpasar, Senin (22/7) bertempat di Gedung Wanita Santhi Graha. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen dalam mencegah dan menangani kasus stunting di Kota Denpasar. Pada Senin (22/7) bertempat di Gedung Wanita Santhi Graha, Pemkot Denpasar menggelar rapat rencana aksi percepatan penurunan stunting yang dipimpin Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kadis Kesehatan Kota Denpasar, AA Ayu Candrawati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar, IGA Sri Wetrawati, Perbekel/Lurah, OPD terkait, serta stakeholder lainnya.

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dalam kesempatan tersebut menjelaskan, Pemerintah Kota Denpasar melalui OPD dan seluruh stakeholder terkait terus menggencarkan upaya pencegahan stunting berkelanjutan. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan Kota Denpasar bebas stunting.

“Sebelumnya dari data kegiatan intervensi serentak yang dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Kota Denpasar terdapat 450 kasus stunting. Karenannya, berbagai upaya terus digalakkan, mulai dari optimalisasi peran posyandu hingga jemput bola dengan door to door di kediaman masyarakat,” ujar Wawali Arya Wibawa.

Lebih lanjut Wawali Arya Wibawa yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Denpasar menyampaikan, bahwa penanganan stunting sebagai program nasional harus ditindaklanjuti secara serius. Hal ini sebagai upaya mewujudkan Denpasar bebas stunting. Komitmen yang kuat sangat penting dalam mengerahkan upaya penurunan stunting di Kota Denpasar dengan upaya intervensi yang konvergen.

Langkah tersebut meliputi intervensi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung, dan intervensi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung.

Hal ini, berkaitan dengan balita yang mengalami stunting akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan. Sehingga penanganannya harus lebih fokus melalui pendekatan keluarga dengan menyasar remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.

Baca Juga  Implementasi Pembayaran Digital Terbaik, Bali Peroleh 4 Penghargaan BI Award 2023

“Dalam pertemuan ini nantinya dapat melakukan perumusan pencegahan stunting dari tahapan pra nikah, menikah, hingga ketika sudah punya anak. Serta harus ditingkatkan akselerasi agar zero stunting, termasuk optimalisasi program posyandu serta jemput bola pendataan dengan menyasar masyarakat, dan kami mengajak semua pihak, baik OPD, perbekel/lurah, keluarga hingga masyarakat umum ikut andil untuk terus menggelorakan cegah stunting,” ujarnya.

Kepala DP3AP2KB Kota Denpasar IGA Sri Wetrawati menjelaskan, dari hasil kegiatan intervensi serentak menyasar sebanyak 23.311 balita. Dari kegiatan tersebut terdapat sebanyak 450 kasus stunting dengan persentase sebanyak 1,9 persen.

“Dari jumlah tersebut tercatat 273 kasus ber KTP Denpasar dan sebanyak 177 kasus non ber-KTP Denpasar. Kami juga mengimbau untuk masyarakat khususnya para ibu-ibu yang memiliki balita, di bulan Agustus mendatang agar membawa anaknya yang  balita hadir ke posyandu terdekat karena ada bulan vitamin A,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, AA Ayu Candrawati mengatakan, beragam upaya telah dilaksanakan, dimulai dari pendataan sasaran Balita dan Ibu Hamil, Kick Off Posyandu Intervensi penanganan stunting. Di samping itu dilakasanakan kegiatan sweeping dengan menyasar Balita dan Ibu Hamil yang tidak hadir pada Posyandu serentak, serta pendampingan dari Dokter Spesialis dengan menyasar seluruh Puskesmas secara bertahap.

“Semoga dengan beragam upaya ini stunting di Kota Denpasar dapat ditangani dengan baik, dan kami mengajak masyarakat yang memiliki Balita dan Ibu Hamil untuk aktif mengikuti kegiatan Posyandu sebagai upaya dini dalam mencegah stunting,” ujarnya. (eka/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
waisak dprd badung
Advertisements
idul fitri dprd bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca