Denpasar, baliilu.com – Perkembangan inflasi Provinsi Bali berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 1 April 2026 mencatatkan bahwa secara bulanan Provinsi Bali pada Maret 2026 mengalami inflasi sebesar 0,50% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan Februari sebesar 0,70% (mtm).

Beberapa catatan peristiwa seperti perayaan HBKN Nyepi dan Idulfitri, kenaikan harga cabai, serta kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi mendorong dinamika pergerakan inflasi secara bulanan. Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan menurun dari 3,89% (yoy) pada Februari 2026 menjadi 2,81% (yoy). Secara spasial, seluruh Kabupaten/Kota IHK di Bali mengalami inflasi bulanan pada Maret 2026.

Singaraja mengalami inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,90% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,40 % (yoy), diikuti Kabupaten Tabanan dengan inflasi bulanan sebesar 0,63% (yoy) atau inflasi tahunan sebesar 2,67% (yoy), selanjutnya Kabupaten Badung mengalami inflasi bulanan sebesar 0,50% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,09% (yoy). Lebih lanjut Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,42% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,02% (yoy).

Berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada Maret 2026 bersumber dari kenaikan harga cabai rawit, bensin, tarif air minum PAM, canang sari, dan cabai merah. Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga tarif angkutan udara, emas, bawang putih, beras dan kangkung.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja mengapresiasi berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan koordinasi bersama dalam High Level Meeting (HLM) menjelang HBKN Idulfitri dan Nyepi sehingga capaian inflasi Provinsi Bali dapat terjaga pada rentang sasaran.

“Ke depan, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain ketidakpastian cuaca pada peralihan musim hujan ke kemarau yang disertai potensi El Nino, potensi kenaikan harga minyak dan komoditas dunia di tengah ketidakpastian global, serta peningkatan permintaan HBKN Galungan Kuningan,” ujarnya.

Untuk memperkuat pengendalian inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus bersinergi dan berinovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, yang difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu menjaga stabilitas pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat aspek regulasi. Strategi tersebut diimplementasikan utamanya melalui intensifikasi operasi pasar dengan kaidah 3T (tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran), penguatan kerja sama antar daerah baik intra-Bali maupun luar Bali, dan perluasan ekosistem ketahanan pangan hulu-hilir yang inklusif dengan melibatkan BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi, yang diperkuat melalui regulasi pemanfaatan produk pangan lokal oleh pelaku usaha di daerah. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, inflasi tahun 2026 diprakirakan terjaga dalam sasaran 2,5%±1%. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan kinerja positif pendapatan negara hingga akhir Februari 2026. Dalam paparan APBN KiTa, Suahasil menyoroti pertumbuhan neto penerimaan pajak yang mencapai 30,4% (yoy), didorong kuat oleh tingginya aktivitas transaksi ekonomi masyarakat.

Hingga 28 Februari 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 245,1 triliun. Secara khusus, Suahasil memberikan catatan pada pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang melonjak hingga 97%.

“PPN dan PPnBM dibayar jika ada transaksi. (Lonjakan) ini menunjukkan bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus, kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi itu berjalan terus.,” ujar Suahasil di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta pada Rabu (11/3).

Empat sektor utama, yakni industri pengolahan, perdagangan, keuangan dan asuransi, serta pertambangan, tercatat masih menjadi kontributor mayoritas dengan sumbangan mencapai 74% dari total penerimaan pajak.

Sejalan dengan pendapatan yang kuat, pemerintah melakukan akselerasi belanja negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2026. Realisasi belanja negara hingga akhir Februari mencapai Rp 493,8 triliun, tumbuh signifikan 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Salah satu pendorong utama kenaikan belanja adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 9 Maret 2026, program ini telah menjangkau 61,6 juta penerima yang terdiri dari 50 juta siswa dan 10,5 juta nonsiswa (ibu hamil, menyusui, dan lansia) dengan total serapan anggaran mencapai Rp 44 triliun.

Selain itu, Kemenkeu juga melaporkan realisasi pembayaran THR ASN, TNI, dan Polri tahun 2026. Hingga 10 Maret, pemerintah telah menyalurkan Rp 24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari total alokasi Rp 55 triliun. “Kami mendorong seluruh K/L dan Pemerintah Daerah segera menuntaskan pembayaran THR agar tuntas sebelum hari raya,” tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia (ICP) akibat konflik di Timur Tengah. Meskipun sempat menyentuh angka di atas US$100 per barel, harga minyak menunjukkan tren volatilitas tinggi. Suahasil menegaskan bahwa APBN akan terus berfungsi sebagai peredam kejut (shock absorber) melalui skema subsidi dan kompensasi energi untuk melindungi daya beli masyarakat dari fluktuasi harga global.

Dalam bidang kepabeanan, terdapat peningkatan signifikan pada frekuensi penindakan rokok ilegal, dari 1.993 kali pada tahun lalu menjadi 2.872 kali penindakan di tahun 2026. Jumlah rokok ilegal yang disita naik dua kali lipat menjadi 369 juta batang.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp 147,7 triliun. Pemerintah juga memberikan atensi khusus pada daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp 10,65 triliun yang disalurkan dalam tiga tahap mulai Februari hingga April 2026. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Penjualan eceran di Provinsi Bali pada bulan Februari 2026 masih terus bertumbuh secara tahunan. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali sebesar 124,3 atau secara tahunan tumbuh 6,4% (yoy), dan masih berada di level optimis (>100). Meski demikian, IPR Bali secara bulanan melambat sebesar 0,1% (mtm) seiring dengan periode low season wisatawan. Selain karena dampak musiman setelah libur tahun baru pada Januari 2026, terdapat periode puasa dan lebaran yang mendorong wisatawan domestik untuk memilih destinasi liburan ke kampung halaman selain Bali.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja mengatakan dari sisi masyarakat Bali, pelaku usaha melihat adanya kecenderungan masyarakat untuk menahan pengeluaran di bulan Februari sebagai langkah persiapan dana lebih untuk HBKN pada bulan Maret. “Survei Penjualan Eceran (SPE) Bali merupakan survei bulanan terhadap 100 penjual eceran/pengecer di Kota Denpasar dan sekitarnya yang bertujuan untuk memperoleh informasi dini mengenai arah pergerakan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi,” ujar Erwin Soeriadimadja.

Berdasarkan komponen pembentuknya, 5 (lima) sub-sektor pembentuk IPR dengan pertumbuhan bulanan tertinggi pada kategori Peralatan Informasi dan Komunikasi dengan penurunan sebesar 2,8% (mtm); Sandang dengan penurunan sebesar 2,4% (mtm); Suku Cadang dan Aksesori dengan penurunan sebesar 1,7% (mtm); Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan penurunan sebesar 1,6% (mtm); serta Makanan, Minuman dan Tembakau dengan penurunan sebesar 0,2% (mtm).

Data Angkasapura menunjukkan penurunan wisatawan domestik sebesar 15% (mtm), di mana faktor-faktor yang berpengaruh terhadap laju kunjungan wisatawan domestik yaitu adanya periode Ramadhan dan musim mudik. Meskipun terjadi efek penurunan akibat faktor musiman, pelaku usaha masih memiliki optimisme kinerja ritel di masa depan. Hal tersebut terlihat dari data Laporan Umum Bank Terintegrasi pada Lapangan Usaha (LU) Perdagangan per Januari 2026 dengan pertumbuhan sebesar 1,83% (yoy), lebih tinggi dari Desember 2025 sebesar 1,44% (yoy).

“Kinerja IPR di Bali yang bertumbuh menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat di Bali masih dalam tren positif. Selaras dengan pertumbuhan kredit, prospek penjualan ritel di Bali yang tercermin dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) diperkirakan meningkat,“ ujarnya.

IEP menggambarkan keyakinan pelaku usaha terhadap kinerja penjualan dalam jangka pendek hingga menengah. Para responden memperkirakan penjualan dalam 3 bulan yang tercermin dari IEP April 2026 sebesar 170, lebih tinggi dari IEP Maret 2026 sebesar 126. Di sisi lain, prakiraan penjualan dalam 6 bulan ke depan, tepatnya pada Juli 2026 sebesar 184, sama seperti IEP Juni 2026. Kedua IEP berada di zona optimis (IEP > 100).

Untuk mendukung stabilitas ekonomi domestik, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga kebijakan di bulan Februari 2026. Dari sisi fiskal, Pemerintah turut menggelontorkan insentif promo tiket kapal laut dan pesawat untuk mendukung geliat perekonomian masyarakat. Lebih lanjut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali terus mengakselerasi operasi pasar murah menjelang libur Nyepi dan Idulfitri untuk komoditas strategis. Bank Indonesia Provinsi Bali bersama TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan agar perekonomian Bali tetap tumbuh berkelanjutan. (gs/bi)