Direktur BPR Kanti Arya AMitaba (nomor dua dari kiri) dan Kepala OJK Wil 8 Bali Nusra Tri Broto (nomor 2 dari kanan) bersama pimpinan Parberindo Bali. (Foto: gs)
Gianyar, baliilu.com – Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan proses bisnis, BPR Sukawati Pancakanti (BPR Kanti) menggelar pelatihan penguatan proses legal, etika bisnis, dan digitalisasi BPR/koperasi di Pusdiklat BPR Kanti, Batubulan Gianyar, Kamis, 14 April 2022.
Pelatihan yang dibuka Kepala OJK Wilayah 8 Bali Nusra Tri Broto menghadirkan keynote speaker Roberto Akyuwen, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK, Direktur Utama BPR Kanti Arya Amitaba, Sekjen I Pro BPR, Pimpinan Perbarindo Bali, Dekopengwil Bali dan Dekopinda Gianyar, Digidata, dan 50-an komisaris BPR dan koperasi dari beberapa daerah di seluruh Indonesia.
Kepala OJK Wil Bali Nusra Tri Broto. (Foto: gs)
Kepala OJK Tri Broto dalam sambutannya mengatakan, BPR dan koperasi membutuhkan perhatian lebih untuk bisa bertahan agar bisa meningkatkan daya saing. Karena ke depan persaingan perbankan sangat ketat, baik perkembangan dan tantangan di eksternal dan juga di internal masing-masing perbankan.
‘’Jadi perlu adanya peningkatan kapasitas di SDM maupun di sisi proses bisnisnya. Termasuk pada hari ini pelatihan terkait dengan etika bisnis, proses legal, terutama digitalisasi. Digitalisasi di sektor perbankan khususnya di BPR itu merupakan suatu hal yang harus dilakukan karena ke depan, semua bisnis mengarahnya kepada satu titik digitalisasi,’’ terang Tri Broto, usai acara.
Kalau tidak berubah, lanjut Tri Broto, dimana lembaga keuangan tidak bertransformasi tentunya tidak akan ada daya saing yang dimiliki dan bisa menjadi sesuatu permasalahan di kemudian hari. Dan tentunya sebagai otoritas dan regulator, OJK sudah menyiapkan perangkat kebijakan dan peraturannya ke arah itu. Ditambah dalam implementasinya selalu membuka diri untuk berkolaborasi. Bukan hanya kepada industri tetapi OJK bermitra diri untuk berkolaborasi atau bersinergi dengan regulator lainnya, seperti terkait dengan sisi pembayaran OJK bersinergi dengan Bank Indonesia.
Sementara, Direktur BPR Kanti Arya Amitaba menyampaikan pelatihan tingkat nasional yang dihadiri 50 komisaris BPR dan keperasi dari beberapa daerah di Indonesia seperti dari Jabar, Papua, Lombok dan tentunya Bali ini tujuannya dalam rangka penguatan sisi kelembagaannya, baik dari sisi bagaimana proses legal, etika bisnis maupun digitalisasi. ‘’Kami melihat bahwa pokok-pokok kunci harus dipersiapkan lembaga keuangan,’’ ujar Amitaba.
Amitaba mengungkapkan, pentingnya mempersiapkan aspek legal, karena dalam kondisi krisis ketika terjadi permasalahan seyogyanya bisa diselesaikan secara baik-baik, namun karena kondisi tidak bisa mendukung bisa saja dari pihak yang diajak kerja sama mencari celah kekurangan lembaganya baik BPR maupun koperasi.
‘’Oleh karena itu, pelatihan ini bisa memberikan suatu pemahaman secara komprehensif. Aspek legal harus diperhatikan, baik pengikatan, perjanjian kredit sebagai konsep utama. Ketika permasalahan tidak terjadi tidak apa-apa, tapi ketika permasalahan terjadi, apa apa dia. Yen sing kenken sing kenken, yen kenken kenken,’’ ucap Amitaba.
Suasana saat pelatihan nasional. (Foto: gs)
Terkait aspek etika bisnis, Amitaba menegaskan tentu dalam konteks jamannya kolaborasi antara BPR, koperasi, fintek, perusahaan teknologi suatu keniscayaan, kolaborasi wajib, digitalisasi wajib. ‘’Jangan sampai berkolaborasi dengan lembaga lain, perusahaan fintek, di sisi lain melupakan kerja sama kolaborasi dengan lembaga-lembaga keuangan. Tidak jamannya lagi kita bersaing dengan lembaga keuangan yang lain. BPR dengan BPR lain, BPR dengan koperasi, BPR dengan LPD. Itu sudah tidak jamannya lagi, jamannya kolaborasi saling melengkapi satu sama lain,’’ ungkapnya.
Sejatinya, lanjut Amitaba, persaingan ada pada kualitas produk dan layanan. Sejauh mana memberikan pelayanan yang terbaik dan produk yang terbaik yang dibutuhkan masyarakat. Tak perlu mengkhawatirkan teman-teman yang sejenis BPR maupun, koperasi, LPD dan bank umum.
Sedangkan, Roberto Akyuwen mengharapkan pelatihan ini memberikan kemanfaatan yang substansial atau fundamental terhadap upaya meningkatkan kinerja BPR termasuk koperasi di masa mendatang.
Dari peta persoalan yang dihadapi, melalui pelatihan ini juga diharapkan ada beberapa aspek yang dicermati. Di antaranya aspek strategi upaya kecukupan modal, aspek kelembagaan, memperkuat SDM, baik jajaran pimpinan teratas, menengah dan yang sangat teknis. Berikutnya upaya untuk melakukan diversifikasi produk dana. Mau tidak mau dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing.
Roberto menegaskan, yang sangat menjadi konsen OJK, pelatihan ini tidak melupakan bisnis utama yakni diperlukan aspek perbaikan tata kelola, perbaikan manajemen resiko dan perbaikan upaya pemenuhan ketentuan. Selaku pengawas lembaga jasa keuangan, OJK penting mendorong BPR dan koperasi beroperasi secara efisien dan mampu memperluas jangkauan bisnisnya. Satu cara adalah dengan mendigitalisasi apakah layanan muka, proses BPR maupun memperkuat infrastruktur dasar. (gs/bi)
Infografis perkembangan tenaga kerja Bali. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang mencerminkan kinerja kegiatan dunia usaha di Provinsi Bali pada triwulan I 2026 tetap tumbuh meskipun melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan dunia usaha pada triwulan I 2026 sebesar 17,91%, melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 35,46%.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa melandainya SKDU Provinsi Bali pada triwulan I 2026 utamanya disebabkan oleh penurunan kinerja lapangan usaha (LU) utama seperti Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman (Akmamin) dari – 0,67% pada triwulan IV 2025 menjadi sebesar -8,32% pada triwulan I 2026 dan LU Konstruksi dari 8,88% pada triwulan IV 2025 menjadi -1,78% pada triwulan I 2026.
Erwin menegaskan bahwa faktor musiman perlambatan jumlah kunjungan wisatawan pasca periode libur akhir tahun (low season) memberikan dampak pada sektor pariwisata, perdagangan, dan LU pendukung lainnya. Hal tersebut memberikan efek perlambatan daya beli masyarakat. Normalisasi kinerja sektor pariwisata pasca libur akhir tahun turut tercermin dari data kunjungan wisatawan Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. “Terdapat penurunan kedatangan wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman) pada triwulan I 2026 sebesar 10,85% (qtq) atau dari jumlah kedatangan sebanyak 2,94 juta orang menjadi 2,62 juta orang,” ujarnya.
Selain faktor musiman, sebut Erwin, ketidakpastian ekonomi global turut menahan kinerja usaha seiring dengan adanya kondisi peperangan di wilayah Timur Tengah yang masih terus bergulir sehingga berpengaruh terhadap perubahan jadwal penerbangan. Lebih lanjut, instabilitas geopolitik global juga memberikan efek kenaikan harga plastik yang banyak dipergunakan di berbagai sektor di Bali. Hal tersebut seiring dengan berkurangnya pasokan bijih plastik yang berasal dari Timur Tengah.
Erwin menegaskan bahwa kenaikan harga bijih plastik turut dirasakan oleh pedagang pasar tradisional di tiga wilayah pemantauan harga Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Badung), yang menyatakan rata-rata kenaikan bijih plastik pada bulan April jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya berkisar antara 30%-60% (mtm). Fenomena kelangkaan bahan baku plastik tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha yang sebagian besar menghindari opsi menaikkan harga jual.
Di sisi lain, LU Jasa Keuangan diharapkan mampu memberikan optimisme pada dunia usaha, dengan peningkatan SBT LU Jasa Keuangan sebesar 2,95% (qtq) atau dari 0,27% pada triwulan IV 2025 menjadi 3,22% pada triwulan I 2026. Peningkatan pada LU Jasa Keuangan tidak terlepas dari masih adanya geliat aktivitas ekonomi selama triwulan I 2026 dari rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Nyepi dan Idul Fitri.
Dikatakan, SKDU merupakan survei triwulanan Bank Indonesia yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dunia usaha, memberikan indikasi arah perkembangan perekonomian, serta menyediakan informasi tentang ekspektasi pelaku usaha terhadap perkiraan inflasi. Pelaksanaan SKDU di Provinsi Bali dilakukan terhadap 130 pelaku usaha yang tersebar di seluruh Provinsi Bali dan mewakili 17 kategori lapangan usaha. Metode perhitungan dilakukan dengan saldo bersih tertimbang yakni dengan menghitung selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban meningkat dengan persentase jumlah respons yang memberikan jawaban menurun, dan dengan memperhitungkan bobot masing-masing lapangan usaha. (gs/bi)
Infografis penjualan eceran di Provinsi Bali. (Foto: Hms BI)
Denpasar, baliilu.com – Optimisme penjualan eceran di Provinsi Bali pada bulan Maret 2026 masih terus bertumbuh secara tahunan. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali sebesar 123,8 atau secara tahunan tumbuh 5,1% (yoy), dan masih berada di level optimis (>100). IPR Bali secara bulanan turut meningkat sebesar 0,5% (mtm) seiring dengan adanya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Idulfitri. Rangkaian HBKN mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi barang-barang ritel seperti bahan bakar kendaraan bermotor (BBM), pakaian, serta makanan dan minuman.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui keterangan tertulis mengatakan bahwa Survei Penjualan Eceran (SPE) Bali merupakan survei bulanan terhadap 100 penjual eceran/pengecer di Kota Denpasar dan sekitarnya yang bertujuan untuk memperoleh informasi dini mengenai arah pergerakan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi.
Berdasarkan komponen pembentuknya, 6 (enam) sub-sektor pembentuk IPR dengan pertumbuhan bulanan tertinggi ada pada kategori Barang Lainnya (farmasi, kosmetik, elpiji rumah tangga, dan barang kimia untuk rumah tangga) dengan peningkatan sebesar 2,4% (mtm); Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan peningkatan sebesar 1,5% (mtm); Peralatan Informasi dan Komunikasi dengan peningkatan sebesar 1,5% (mtm); Sandang dengan peningkatan sebesar 1,2% (mtm); Barang Budaya dan Rekreasi (mainan anakanak, kertas, karton, alat tulis, alat olahraga, dan alat musik) dengan peningkatan sebesar 1,2% (mtm); serta Makanan, Minuman dan Tembakau dengan peningkatan sebesar 0,8% (mtm).
Tingkat konsumsi yang tumbuh terkendali tercermin dari inflasi tahunan pada bulan Maret 2026 sebesar 2,81% (yoy). Tingkat inflasi tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi Indonesia sebesar 2,5±1%, dengan target kisaran inflasi berada di antara 1,5% hingga 3,5%.
Data Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) berkaitan dengan perkembangan kredit tahunan pada Lapangan Usaha (LU) Perdagangan pada hingga Februari 2026 turut menunjukkan peningkatan sebesar 1,46% (yoy). Berlanjutnya prospek positif penjualan ritel di Bali terlihat dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP). IEP menggambarkan keyakinan pelaku usaha terhadap kinerja penjualan dalam jangka pendek hingga menengah.
Para responden memperkirakan penjualan dalam 3 bulan yang tercermin dari IEP Mei 2026 sebesar 174, lebih tinggi dari IEP April 2026 sebesar 170. Di sisi lain, prakiraan penjualan dalam 6 bulan ke depan, tepatnya pada Agustus 2026 sebesar 194, lebih tinggi dibandingkan IEP Juli 2026 sebesar 184. Kedua IEP berada di zona optimis (IEP > 100).
Demi menjaga stabilitas ekonomi domestik, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga kebijakan di bulan Maret 2026. Lebih lanjut, Pemerintah melanjutkan kebijakan subsidi BBM untuk mendukung pertumbuhan perekonomian. Sedangkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali terus mengimplementasikan operasi pasar murah bagi komoditas strategis. “Bank Indonesia Provinsi Bali bersama TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan agar perekonomian Bali tetap tumbuh berkelanjutan,“ ujar Erwin. (gs/bi)
Infografis optimisme konsumen di Bali. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Optimisme konsumen terhadap perekonomian di Bali masih terus berlanjut yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2026 sebesar 127,3 (nilai indeks > 100), meskipun mengalami perlambatan atau turun sebesar 2,6% (mtm). Penurunan tersebut melandai dibandingkan dengan IKK Februari 2026 yang turun sebesar 3,6% (mtm).
Lebih lanjut, IKK Provinsi Bali masih lebih tinggi dari IKK Nasional dengan IKK sebesar 122,9. Keyakinan konsumen mayoritas didorong oleh kelompok pendapatan Rp 3-4 juta (138,6), Rp 5-6 juta (136,8), dan kelompok pendapatan Rp 2-3 juta (130,5). Optimisme IKK turut tercermin dari responden kategori pekerja di sektor formal (127,2) dan informal (127,3).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui siaran pers menyatakan bahwa Survei Konsumen adalah survei yang dilaksanakan setiap bulan oleh Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini serta harapan konsumen mengenai perkembangan perekonomian di masa mendatang. Perlambatan komponen IKK tertahan oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dari sebelumnya 140,2 menjadi 124,7. Faktor penahan pertumbuhan IEK berasal dari penurunan seluruh komponen pembentuk IKE, antara lain indeks prakiraan penghasilan 6 bulan mendatang dibandingkan saat ini yang menurun sebesar 15,5% (mtm) atau sebesar 123,0, indeks prakiraan ketersediaan lapangan kerja 6 bulan mendatang yang menurun sebesar 9,6% (mtm) atau sebesar 122,0, serta indeks prakiraan kegiatan usaha 6 bulan mendatang dibandingkan saat ini sebesar 7,9% (mtm) atau sebesar 129,0.
Responden menyatakan adanya kecenderungan penurunan perjalanan wisatawan ke Bali seiring dengan konflik perang di Timur Tengah yang meningkatkan risiko kenaikan harga avtur dan keterbatasan maskapai. Adanya sejumlah pembatalan perjalanan wisatawan ke Bali ini memberikan efek domino bagi keberlangsungan kondisi usaha di Bali sebagai wilayah yang bergantung dari sektor pariwisata.
Meskipun demikian, Erwin Soeriadimadja menegaskan momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri turut mendorong IKK Maret 2026 tumbuh lebih baik jika dibandingkan IKK Februari 2026. Optimisme tersebut sejalan dengan data Angkasapura pada bulan Maret 2026 yang menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 9,6% (mtm) atau total jumlah kunjungan sebanyak 892 ribu orang. Adapun peningkatan wisatawan didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan nusantara sebesar 26,3% (mtm), lebih tinggi dibandingkan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 0,8% (mtm). Peningkatan kunjungan wisatawan yang selaras dengan peningkatan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mampu menahan penurunan IKK lebih lanjut, dari IKE 121,0 menjadi 129,8 (naik 7,3%; mtm).
Erwin lanjut mengungkapkan bahwa faktor pendorong pertumbuhan IKE berasal dari peningkatan tiga komponen yaitu indeks konsumsi barang-barang kebutuhan tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu sebesar 15,0% (mtm), indeks penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu sebesar 5,5% (mtm), serta indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu sebesar 3,0% (mtm).
Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. TPID terus memastikan ketersediaan pasokan pangan melalui penyelenggaraan operasi pasar murah, pengawasan harga pada komoditas pangan utama, serta koordinasi rutin untuk memastikan jalur distribusi pangan tetap terjaga.
Demi mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia pada 16-17 Maret 2026 masih mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Lebih lanjut, untuk menjaga konsumsi masyarakat di tengah instabilitas geopolitik, pada tanggal 1 April 2026 Pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Stimulus tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya stabilitas harga (pro stability) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth). (gs/bi)