Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster membuka Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Ikatan Perawat Mata Indonesia (IKPAMI) VI Tahun 2022, di Prama Hotel Sanur Beach Bali, Saniscara Kliwon Wuku Wayang (1/10). (Foto: Ist)
Denpasar, baliilu.com – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster yang juga menjabat sebagai Pembina Tim Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan Provinsi Bali memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang begitu dalam terhadap perawat dan tenaga medis yang menangani gangguan penglihatan yang rentan dialami oleh orangtua atau warga yang usia lanjut.
Provinsi Bali menjadi daerah pertama yang angka prevalensi kebutaannya paling rendah. Sejak tahun 2020, Bali mencatat jumlah penduduk yang mengalami gangguan penglihatan atau buta sebanyak 0,3 % dari jumlah penduduk secara keseluruhan. “Angka ini tidak hanya menjadi acuan untuk terus menjadikan kita semua bersemangat untuk mengentaskan Bali dari gangguan penglihatan atau kebutaan, namun juga saya harapkan mampu menjadi semangat untuk tetap memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang penglihatannya terganggu,” ucap Ny. Putri Koster dalam sambutannya saat menghadiri sekaligus membuka Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Ikatan Perawat Mata Indonesia (IKPAMI) VI Tahun 2022 di Prama Hotel Sanur Beach Bali, Saniscara Kliwon-Wuku Wayang (1/10).
Ditambahkannya, dengan memiliki indera penglihatan yang baik akan membuka wawasan lebih jauh bahkan akan mampu menguasai dunia dari kedekatan. “Jangan pernah meremehkan mata yang jernih, karena dengan mata kita mampu melihat seisi dunia dan mata hati orang lain,” imbuhnya.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster foto bersama usai membuka PIT IKPAMI VI Tahun 2022. (Foto: Ist)
Dijelaskannya lagi, “Kami Tim Penggerak PKK selalu berupaya menyentuh kondisi masyarakat sampai unsur yang terbawah, sehingga kami dalam menggerakkan kader menggunakan dua (2) metode yakni sosialisasi dan aksi sosial. Kedua kegiatan ini kami lakukan secara berkesinambungan. Sosialisasi kami lakukan melalui peran serta media baik cetak, elektronik dan juga online. Sedangkan aksi sosial adalah kegiatan yang kami laksanakan secara berkala dengan melibatkan kader PKK dari tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Desa untuk menyasar masyarakat yang memang benar-benar harus memperoleh bantuan, penanganan dan perhatian khusus, seperti kurang gizi, kelaparan, bahkan masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan termasuk kebutuhan penanganan gangguan mata. Sehingga dalam kegiatan kami di lapangan, Tim Penggerak PKK selalu menggandeng tenaga medis untuk membantu warga secara langsung. Salah satunya tenaga medis khusus gangguan mata, mulai dari pemberian kacamata gratis, hingga pemeriksaan skrining bagi lansia yang katarak,” tegas Ny. Putri Koster.
Sejalan dengan pembangunan kesehatan mata yang dicanangkan oleh pemerintah, IKPAMI sangat konsen untuk menurunkan prevalensi kebutaan di tahun 2030 sebanyak 25% dari target prevalensi dari tahun 2017 yang mencapai 8 juta orang dari jumlah penduduk di Indonesia.
Seperti yang diketahui bahwa penyebab gangguan penglihatan atau kebutaan yang tertinggi di Indonesia adalah katarak, trakoma (infeksi pada mata), amblyopia (mata malas) dan glaukoma. Oleh sebab itu, kita semua harus sadar bahwa Indonesia masuk ke dalam lima (5) negara dengan jumlah penduduk yang mengalami gangguan penglihatan terbanyak selain China, India, Pakistan dan Amerika Serikat.
Ketua Umum DPP Ikatan Perawat Mata Indonesia (IKPAMI) Pusat Rosikin mengatakan melalui strategi tata laksana konsep penanganan penyakit mata, diharapkan IKPAMI menjadi organisasi yang turut serta aktif memberikan layanan kesehatan mata. “Untuk Provinsi Bali yang memiliki visi mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, berkualitas dan didukung dengan pengembangan sistem database riwayat kesehatan krama Bali bebas kacamata, sehingga IKPAMI mendorong Tim Penggerak PKK Provinsi Bali untuk melibatkan organisasi kami di Bali dalam upaya pengentasan kebutaan utamanya katarak,” ungkapnya.
Dengan program “Kami Datang, Penglihatan Terang” tentu saja menjadikan kerja sama antara IKPAMI Bali dengan Tim Penggerak PKK Bali menjadi sangat penting, karena dari data tahun 2017 mencatat bahwa 80% dari 87,8% penderita gangguan penglihatan sudah mengalami perbaikan penglihatan. (gs/bi)
Balita saat menerima suntikan Vaksin Heksavalen. (Foto: Hms Buleleng)
Buleleng, baliilu.com – Orang tua kini bisa sedikit bernapas lega. Keluhan tentang banyaknya suntikan saat imunisasi dasar pada bayi akhirnya direspons pemerintah dengan meluncurkan Vaksin Heksavalen, inovasi yang menggabungkan enam perlindungan penyakit ke dalam satu suntikan.
Provinsi Bali menjadi salah satu dari tiga wilayah percontohan nasional bersama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mulai mengimplementasikan vaksin pada bulan Oktober tahun ini, dan menyasar bayi yang lahir setelah 9 Juli 2025.
Vaksin Heksavalen memberikan perlindungan terhadap Difteri, Pertusis, TetanusH hepatitis B, Haemophilus Influenzae tipe B (Hib), dan Polio, serta menggantikan jadwal imunisasi dasar pada usia 2, 3, dan 4 bulan.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, dr. Gede Nyoman Sebawa, menyebut terobosan ini merupakan hasil evaluasi lapangan terhadap berbagai keluhan masyarakat.
“Kami menemukan banyak orang tua mengeluhkan anaknya terlalu sering disuntik saat imunisasi. Kalau dulu dua jenis vaksin disuntikkan terpisah, sekarang cukup satu kali,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/10).
Menurutnya, pengurangan jumlah suntikan tidak hanya mengurangi rasa sakit dan trauma pada bayi, tetapi juga meningkatkan kepatuhan orang tua untuk menuntaskan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).
Selain dari sisi kenyamanan, vaksin kombinasi ini juga menjadi langkah strategis untuk menutup kesenjangan cakupan imunisasi yang sebelumnya kerap muncul antara vaksin Pentavalen dan Polio injeksi.
“Dengan dijadikan satu dosis Heksavalen, cakupannya akan sama. Ini langkah penting agar semua bayi mendapat perlindungan penuh,” jelas dr. Sebawa.
Dari sisi pelaksanaan, pihaknya menambahkan efisiensi juga dirasakan oleh tenaga kesehatan. Pemberian vaksin kini lebih praktis dan efektif, sehingga pelayanan dapat dioptimalkan di berbagai fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas, klinik, bidan praktik mandiri, hingga posyandu.
“Untuk Kabupaten Buleleng, sasaran awal bayi usia 2 bulan sampai 2 bulan 29 hari sudah terdata sekitar 2.450 bayi,” tambahnya.
Dr. Sebawa berharap, dengan penerapan vaksin Heksavalen ini, pemerintah menargetkan capaian IDL sebesar 95 persen, sekaligus mencegah potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat enam penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi. (gs/bi)
SAFARI KESEHATAN: Pelaksanaan safari kesehatan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dengan menyasar wilayah terdampak pada Minggu (14/9). (Foto: Hms Dps)
Denpasar, baliilu.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Denpasar terus berupaya memastikan kesehatan warga yang terdampak banjir melalui program Safari Kesehatan yang digelar secara rutin. Giat tersebut dikemas dengan sistem jemput bola yang menyasar titik-titik wilayah terdampak.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, AA Ayu Agung Candrawati saat dikonfirmasi Minggu (14/9) menyatakan bahwa upaya ini dilakukan untuk memantau dan menjaga kesehatan warga yang berada di kantong-kantong pengungsian akibat banjir.
“Sebagai upaya memastikan kesehatan warga terdampak banjir, Pemkot Denpasar melalui Dinas Kesehatan secara rutin menggelar Safari Kesehatan. Pemeriksaan menyasar kantong-kantong pengungsian, dengan menerjunkan Tim Kesehatan Puskesmas yang mewilayahi,” kata Agung Candrawati.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan kesehatan warga terdampak banjir tetap terjaga dan dapat segera mendapatkan penanganan jika ditemukan masalah kesehatan.
“Harapannya dapat memastikan kesehatan warga terdampak,” ujarnya.
Bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, Agung Candrawati mengimbau untuk menghubungi Dinas Kesehatan, Puskesmas terdekat, atau Perbekel/Lurah serta Kaling/Kadus di wilayah masing-masing.
“Warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat menghubungi Dinas Kesehatan, Puskesmas terdekat atau Perbekel/Lurah serta Kaling/Kadus,” tambahnya.
Dalam pelaksanaan Safari Kesehatan, tim kesehatan juga memberikan edukasi dan penyuluhan tentang kesehatan kepada warga terdampak, termasuk cara pencegahan penyakit yang umum terjadi pasca-banjir seperti diare dan penyakit kulit. Selain itu, dilakukan juga distribusi obat-obatan dan peralatan kesehatan dasar untuk mendukung pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian.
Dengan upaya ini, Dinkes Denpasar berharap dapat meminimalisir risiko kesehatan bagi warga terdampak banjir dan memberikan pelayanan kesehatan yang memadai.
“Kerja sama antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pemerintah setempat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kesehatan warga terdampak dan mempercepat proses pemulihan pasca-banjir,” ujarnya. (eka/bi)
Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng saat intensifkan program Kunjungan Spesialis Obgyn (SPOG) ke Puskesmas yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali. (Foto: Hms Buleleng)
Buleleng, baliilu.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng intensifkan program Kunjungan Spesialis Obgyn (SPOG) ke Puskesmas yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Program ini tidak hanya memberikan akses pemeriksaan bagi ibu hamil oleh dokter spesialis, tetapi juga bertujuan meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas dalam memberikan pelayanan prima kepada ibu hamil.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Buleleng, Nyoman Budiastawan, menjelaskan bahwa melalui kunjungan ini, dokter umum dan bidan di Puskesmas mendapatkan pelatihan langsung dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi dalam hal pemeriksaan kehamilan, deteksi risiko tinggi, serta penggunaan USG dasar.
“Diharapkan setelah mendapatkan pendampingan dari dokter spesialis, tenaga medis di Puskesmas mampu melakukan pemeriksaan dengan USG secara mandiri. Ini akan sangat membantu dalam deteksi dini risiko kehamilan, sehingga ibu hamil dapat memperoleh penanganan yang tepat sejak awal,” ujar Budiastawan, Jumat (14/3).
Budiastawan menjelaskan, pada semester pertama, program ini telah dilaksanakan di 16 Puskesmas, dengan setiap Puskesmas memeriksa 10 ibu hamil oleh dokter spesialis. Hasilnya menunjukkan bahwa hampir 90% ibu hamil mengalami kehamilan berisiko tinggi, terutama akibat kurangnya perencanaan kehamilan, usia di atas 35 tahun, serta anemia.
Dengan adanya peningkatan keterampilan tenaga kesehatan, Puskesmas diharapkan mampu memberikan pelayanan prima secara mandiri, mulai dari deteksi dini, pemeriksaan rutin, hingga penanganan awal bagi ibu hamil. Jika ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, maka rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut akan segera disiapkan.
Selain itu, Budiastawan mengimbau pasangan usia subur untuk merencanakan kehamilan dengan baik, termasuk memperhatikan usia dan kondisi kesehatan sebelum hamil. Bagi ibu hamil, pemeriksaan rutin ke Puskesmas setiap bulan sangat dianjurkan agar potensi risiko dapat terdeteksi sejak dini.
“Dengan peningkatan keterampilan tenaga medis di Puskesmas, kami berharap ibu hamil dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik, cepat, dan tepat. Langkah ini juga berkontribusi dalam menekan angka kematian ibu dan bayi, serta mencegah risiko seperti bayi lahir dengan berat badan rendah, gizi buruk, dan stunting,” tutup Budiastawan. (gs/bi)