Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Sinergitas KPK RI dan Pemkab Badung

Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Loading

BALIILU Tayang

:

SOSIALISASI: Bupati Wayan Adi Arnawa membuka kegiatan Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Pengendalian Gratifikasi Bagi Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh KPK RI di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Rabu (5/11). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, Bupati I Wayan Adi Arnawa membuka kegiatan Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi bagi Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, yang difasilitasi oleh Inspektorat Kabupaten Badung, berlangsung di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Rabu (5/11).

Bupati Wayan Adi Arnawa dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada KPK RI atas sinergi dan kolaborasi yang terus dibangun bersama Pemerintah Kabupaten Badung. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan internal serta menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya integritas dan budaya antikorupsi di kalangan aparatur sipil negara.

“Kegiatan ini sangat penting untuk menambah wawasan aparatur pemerintah agar memahami secara benar setiap regulasi dan tidak salah menafsirkan aturan, karena sering sekali kesalahan interpretasi justru menjadi awal dari munculnya praktik korupsi atau gratifikasi,” tegas Bupati Adi Arnawa.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah dan KPK dalam memperkuat implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP). “Delapan area utama menjadi prioritas perhatian kita bersama, mulai dari perencanaan pembangunan, pengelolaan aset, perizinan, keuangan daerah, hingga tata kelola pemerintahan yang akuntabel, maka itu terus tumbuhkan budaya antikorupsi di seluruh lini, sejalan dengan semangat “Badung Berintegrasi” untuk  menuju tata pemerintahan yang profesional, transparan, dan berdaya saing global,” ucap Adi Arnawa.

Saat menutup sambutannya, Bupati Adi Arnawa dengan refleksi filosofis mengatakan “Integritas bukan teori, tapi cara hidup. Air yang jernih adalah air yang mengalir, bergerak dan membersihkan. Begitu pula ASN dan masyarakat yang terus bergerak menjaga kejujuran, menolak suap, dan melaporkan gratifikasi demi Badung yang bersih dan berintegritas,” pungkasnya.

Baca Juga  KTT G20 Berjalan Lancar, Pemkab Badung Mapakelem di Geger

KPK RI melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP KPK) telah menyiapkan penyuluh dan ahli integritas bersertifikat yang berperan sebagai champion antikorupsi di seluruh Indonesia. Tahun 2025 tercatat lebih dari 5.000 Penyuluh Antikorupsi (PAK) dan 665 Ahli Pembangun Integritas (API) aktif di 38 provinsi. Di Provinsi Bali sendiri terdapat 63 penyuluh Antikorupsi di bawah kepemimpinan Paksi I Gusti Agung Ketut Wira Sutha, dengan Kabupaten Badung memiliki 12 penyuluh aktif.

Dalam pemaparannya, Sugiarto, selaku Kasatgas Sertifikasi dan Pemberdayaan KPK RI, menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar penyimpangan finansial, tetapi merupakan bentuk hilangnya nilai kejujuran dan tanggung jawab moral. Ia mengajak ASN untuk membangun budaya kerja berintegritas dengan prinsip “Mari biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa”. Pencegahan korupsi, menurutnya, dilakukan melalui tiga langkah utama: tidak menjadi korban, tidak menjadi pelaku, serta menanamkan nilai integritas dalam diri dan organisasi.

Kasatgas Sugiarto juga menyoroti pentingnya pemahaman terkait gratifikasi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi diartikan sebagai pemberian yang berhubungan dengan jabatan, baik berupa uang, barang, fasilitas, maupun layanan. Pemberian tersebut wajib dilaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja apabila berpotensi mempengaruhi keputusan jabatan.

Secara nasional, Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) 2024 berada di angka 71,53 (kategori rentan), sementara Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2024 tercatat 37/100, menempati peringkat 99 dari 180 negara.

Kabupaten Badung sendiri memperoleh Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 sebesar 75,06, atau sedikit menurun 4,89 poin dari tahun sebelumnya, namun tetap di atas rata-rata nasional dan berada pada kategori waspada.

KPK juga mendorong partisipasi masyarakat melalui sistem pelaporan (Whistleblowing), riset sosial, dan komunitas antikorupsi di berbagai daerah. “Ada lima jurus tahan godaan integritas, yakni Iman yang kuat, Konsistensi dalam prinsip, Kewaspadaan terhadap modus, Kerelaan berkorban, dan Kesadaran akan akibat di kemudian hari,” kata Kasatgas Sugiarto.

Baca Juga  Bupati Adi Arnawa Hadiri Puncak “Piodalan” di Pura Dalem Puri Bongkasa

Hadir pada kegiatan tersebut, Plt. Asisten Administrasi Umum I Gusti Ayu Agung Trisna Dewi, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat I Wayan Wijana, Asisten Perekonomian dan Pembangunan IB Gede Arjana, Inspektur Luh Suryaniti, para Kepala OPD serta ASN Lingkup Pemkab Badung. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Gubernur Koster Resmi Tutup Bali Digifest V 2026, Dorong Kreativitas Digital Bali Tembus Pasar Dunia

Published

on

By

Gubernur Koster Luncurkan Tap QRIS Shuttle Bus Listrik Sanur
LUNCURKAN TAP QRIS: Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi meluncurkan fasilitas Tap QRIS untuk layanan shuttle bus listrik di kawasan Sanur sebelum menutup secara resmi Bali Digital Festival (Bali Digifest) V Tahun 2026 di Ballroom Hotel Prime Plaza Sanur, Denpasar, Sabtu (14/11/2026). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pelaku ekonomi kreatif dan generasi muda Bali untuk terus mengembangkan inovasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta membawa produk kreatif lokal menembus pasar internasional. Pemerintah Provinsi Bali juga berkomitmen memperkuat dukungan terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif digital, termasuk melalui fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI).

Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menutup secara resmi Bali Digital Festival (Bali Digifest) V Tahun 2026 di Ballroom Hotel Prime Plaza Sanur, Denpasar, Sabtu (14/11/2026). Penutupan yang bertepatan dengan Rahina Tumpek Landep tersebut menjadi momentum untuk menegaskan pentingnya kreativitas, inovasi, dan ketajaman pikiran dalam menghadapi perkembangan zaman.

Gubernur Koster menyampaikan bahwa penyelenggaraan Bali Digifest merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai Tumpek Landep dalam kehidupan modern. Secara filosofis, Tumpek Landep dimaknai sebagai momentum mengasah ketajaman pikiran. Nilai tersebut diwujudkan melalui pengembangan karya dan inovasi digital.

Ia mengaku gembira melihat perkembangan Bali Digifest tahun ini yang dinilai semakin maju. Keterlibatan generasi muda dan komunitas kreatif juga semakin kuat, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Gubernur menegaskan bahwa Bali Digifest merupakan wahana yang disediakan Pemerintah Provinsi Bali untuk membangun iklim ekonomi digital, mendorong inovasi, memperkenalkan karya kreatif, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha dan daerah.

Menurutnya, keterlibatan komunitas, asosiasi, dan generasi muda menjadi kekuatan penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Melalui pertemuan lintas sektor dan subsektor, para pelaku kreatif dapat mengenali potensi masing-masing serta membangun kolaborasi yang saling menguntungkan.

Gubernur Koster mencontohkan sejumlah karya yang ditampilkan dalam Bali Digifest V, termasuk perpaduan produk kriya dan musik. Ia menilai karya-karya tersebut menunjukkan bahwa kreativitas dapat berkembang melalui kolaborasi berbagai disiplin ilmu dan bidang usaha.

Baca Juga  Bupati Adi Arnawa Hadiri “Karya Atma Wedana” Desa Adat Kekeran

Ia juga mendorong kolaborasi antara seni dan teknologi, seperti menghadirkan unsur gamelan Bali dalam permainan digital, memadukan tari dan wayang dengan tata visual modern, serta mempertemukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan kreator konten dan fotografer.

“Orang Bali memiliki keunggulan dalam industri kreatif. Kreativitas sudah ada dalam diri kita dan harus terus ditumbuhkembangkan menjadi kekuatan ekonomi,” ujarnya.

Gubernur Koster menyebutkan bahwa sekitar 665 ribu tenaga kerja di Bali telah bekerja di sektor ekonomi kreatif. Potensi tersebut perlu terus dikembangkan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, perluasan akses pasar, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku industri.

Ia berharap produk kreatif Bali tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga mampu menembus pasar internasional.

Harapan tersebut sejalan dengan gagasan menjadikan Bali sebagai superhub bertaraf internasional, sebagaimana disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas. Pengembangan sektor kreatif dan digital juga sejalan dengan konsep Ekonomi Kerthi Bali yang menempatkan kedua sektor tersebut sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, Gubernur Koster mengajak para pelaku kreatif untuk memanfaatkan Bali Creative Box yang disiapkan di sekitar Pura Candi Narmada.

Fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang bagi para pelaku kreatif untuk berkumpul, bertukar gagasan, membangun jejaring, serta mengembangkan peluang pemasaran dan kolaborasi.

Selain pengembangan ekosistem, Pemprov Bali juga terus memperkuat perlindungan kekayaan intelektual bagi para kreator. Melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), pemerintah daerah memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual agar karya kreatif memperoleh perlindungan hukum sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya.

Koster menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung para pelaku kreatif di Bali dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Ia juga berharap Bali Digifest semakin berkembang sebagai wadah untuk berkarya, membangun jejaring, serta menghasilkan manfaat ekonomi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal.

Baca Juga  Wabup Suiasa Dampingi Menparekraf pada Acara Kelana Nusantara

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster turut menyampaikan rencana pengembangan penyelenggaraan Bali Digifest. Ia berharap dalam dua tahun mendatang kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di kawasan Pesta Kesenian Bali (PKB) di Klungkung dan semakin dikenal hingga tingkat internasional.

Sementara itu, penyelenggaraan Bali Digifest V Tahun 2026 yang berlangsung selama tiga hari menjadi ruang pertemuan bagi kreator, pelaku usaha, komunitas, asosiasi, serta generasi muda untuk menampilkan inovasi dan memperluas kolaborasi di bidang ekonomi kreatif digital.

Salah satu agenda penutupan Bali Digifest V Tahun 2026 adalah penyerahan penghargaan kepada para pemenang kompetisi yang diselenggarakan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali melalui program Bali Digital Innovation (Baligivation).

Sebanyak 85 pemenang dari 11 kategori lomba mendapat apresiasi atas karya dan inovasi yang dihasilkan.

Berbagai kompetisi tersebut mencakup kampanye digitalisasi sistem pembayaran QRIS, lomba mewarnai, AI Web Innovation Challenge, esports, inovasi, ide bisnis dan presentasi bisnis, literasi digital, konten video kreatif, film pendek, film animasi, hingga pengembangan karakter kekayaan intelektual (IP).

Kompetisi tersebut melibatkan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMA/SMK, hingga perguruan tinggi, serta masyarakat umum. Keterlibatan lintas generasi ini menunjukkan tumbuhnya potensi kreativitas digital di Bali.

Rangkaian penutupan Bali Digifest V Tahun 2026 juga dimeriahkan penampilan Kita Poleng melalui pertunjukan yang mengangkat pesan tentang semangat inovasi dan masa depan digital. Cahaya yang dihadirkan dalam pertunjukan tersebut menjadi simbol harapan dan estafet kreativitas kepada generasi muda.

Malam penutupan turut menghadirkan penyanyi Nyoman Paul serta Dek Ulik bersama Widi Widiana sebagai hiburan bagi masyarakat.

Dalam rangkaian acara yang sama, Gubernur Koster juga secara resmi meluncurkan fasilitas Tap QRIS untuk layanan shuttle bus listrik di kawasan Sanur bersama Achris Sarwani dan Direktur Utama Bank BPD Bali Nyoman Sudharma. (gs/bi)

Baca Juga  Bupati Badung Kukuhkan Anggota Paskibraka Badung 2025

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Rencana Tak Layani Pasien BPJS 2027, Komisi IV DPRD Badung Siap Panggil RS Siloam Denpasar

Published

on

By

Ketua Komisi IV DPRD Badung Graha Wicaksana Beri Keterangan
BERI KETERANGAN: Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana memberikan keterangan di sela-sela kegiatan Aksi Kerja Bakti Massal dan Pilah Sampah PDI Perjuangan di depan Tsunami Shelter Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (14/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Badung berencana memanggil manajemen RS Siloam Denpasar (Siloam Hospitals Bali), menyusul informasi mengenai rencana rumah sakit tersebut tidak lagi melayani pasien BPJS Kesehatan mulai 2027 mendatang.

Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana menegaskan pihaknya akan meminta klarifikasi langsung kepada manajemen rumah sakit, jika benar adanya rencana tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, di sela-sela kegiatan Aksi Kerja Bakti Massal dan Pilah Sampah PDI Perjuangan di depan Tsunami Shelter Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, rumah sakit swasta tetap memiliki kewajiban memberikan penanganan pertama terhadap pasien dalam kondisi gawat darurat, termasuk pasien BPJS Kesehatan yang membutuhkan pertolongan untuk menyelamatkan jiwa.

“Kalau mereka tidak menerima pasien BPJS kan berarti mereka melanggar aturan,” kata Graha Wicaksana.

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Graha Wicaksana meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Badung melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kebijakan yang akan diterapkan RS Siloam.

“Sejauh ini kami belum mendapat informasi baik dari pihak rumah sakit maupun dari Dinas Kesehatan. Tentunya bila itu benar, kami melalui Komisi IV DPRD Badung akan memanggil untuk dapat mendengar alasan pihak rumah sakit, namun sejauh ini kami belum mendapat informasi,” kata Graha Wicaksana.

Graha Wicaksana menyayangkan, apabila RS Siloam benar-benar tidak memperpanjang kerja sama pelayanan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi akses masyarakat menengah ke bawah terhadap layanan kesehatan, khususnya warga Badung yang selama ini bergantung pada BPJS.

“Kalau mereka tidak memperpanjang BPJS Kesehatan, ya berarti kan hanya bisa menangani pasien yang menengah ke atas, and the have (yang punya), seperti itu kalau penafsiran saya. Seyogyanya mereka pasien BPJS, bagaimanapun juga masyarakat menengah ke bawah sangat menggantungkan layanan kesehatan kepada BPJS itu,” kata Graha Wicaksana.

Baca Juga  Wabup Suiasa Dampingi Menparekraf pada Acara Kelana Nusantara

Graha Wicaksana menegaskan, keberadaan fasilitas kesehatan di wilayah Badung semestinya turut memberikan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk kelompok ekonomi menengah ke bawah yang membutuhkan akses layanan kesehatan terjangkau.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Badung juga pernah memanggil RS Kasih Ibu dan RSUD Mangusada untuk meminta penjelasan terkait keluhan masyarakat atas pelayanan rumah sakit. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Anom Gumanti Minta Warga Siaga Ingatkan Sampah Kiriman Serbu Pantai Kuta saat Klimaks Bisa Berton-ton

Published

on

By

Ketua DPRD Badung Anom Gumanti Pungut Sampah di Pantai Kuta
PUNGUT SAMPAH: Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti memungut sampah saat mengikuti kegiatan "Aksi Kerja Bakti Massal dan Pilah Sampah PDI Perjuangan" di depan Tsunami Shelter Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (14/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti mengingatkan potensi lonjakan sampah kiriman di Pantai Kuta mulai November 2026.

Untuk itu, Anom Gumanti meminta seluruh elemen masyarakat, khususnya stakeholder pariwisata dan Desa Adat Kuta memperkuat gotong-royong, guna mengantisipasi puncak musim sampah kiriman yang berpotensi datang berton-ton.

Meski sampah kiriman mulai berdatangan, kondisi Pantai Kuta masih terpantau sangat bersih, Sabtu (14/11/2026). Namun, Anom Gumanti mengingatkan kondisi tersebut tidak boleh membuat masyarakat lengah terhadap ancaman sampah kiriman yang bisa mencapai puncaknya dalam waktu mendatang.

“Jadi, sudah sangat jelas, bahwa satu yang harus kita jaga adalah pesan peduli sampah dan selalu merawat pertiwi ini dengan baik,” kata Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, sekaligus Koordinator Kegiatan, saat diwawancarai insan media dalam kegiatan “Aksi Kerja Bakti Massal dan Pilah Sampah PDI Perjuangan” di depan Tsunami Shelter Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, Pantai Kuta merupakan salah satu ikon pariwisata yang menjadi pusat perhatian nasional maupun internasional. Jika kawasan tersebut sampai tercemar sampah bakal berdampak tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi mempengaruhi citra pariwisata Bali di mata internasional.

Oleh karena itu, Anom Gumanti mengajak masyarakat tetap konsisten menjaga kebersihan Pantai Kuta, meskipun harus bekerja keras dan menghadapi kelelahan.

Anom Gumanti juga menyampaikan apresiasi kepada pedagang pantai, elemen masyarakat serta pelaku usaha yang selama ini rutin melakukan pembersihan kawasan pesisir pantai Kuta.

“Itu selalu rutin mereka laksanakan. Walaupun hal itu yang bisa dilakukan, tapi minimal kepedulian atas kebersihan Pantai Kuta ini sudah sangat luar biasa,” kata Anom Gumanti.

Baca Juga  Wabup Suiasa Dampingi Menparekraf pada Acara Kelana Nusantara

Anom Gumanti berharap kepedulian tersebut dapat digetoktularkan kepada masyarakat luas, terutama warga di wilayah Kuta.

Menurutnya, kegiatan kerja bakti tidak sekadar membersihkan pantai, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

“Jadi, gini, ini khan sudah dilaksanakan rutin ya melalui petugasnya. Saya kira kalau merawat pertiwi itu enggak ada istilah mubazir, itu menurut saya,” tegasnya.

Anom Gumanti juga menyoroti pentingnya pembersihan sampah hingga ke bagian bawah pasir pantai. Sebab, meskipun permukaan terlihat bersih, masih terdapat potensi sampah tersembunyi seperti puntung rokok, plastik, dan berbagai jenis sampah lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Anom Gumanti juga menegaskan PDI Perjuangan menggelar Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 secara serentak di seluruh Indonesia dengan subtema “Merawat Pertiwi”. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemecahan rekor MURI.

Sementara itu, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung melaksanakan “Aksi Kerja Bakti Bersama dan Pemilahan Sampah” secara serentak di enam (6) Kecamatan di Kabupaten Badung.

“Untuk gerakan Pekan Peduli Sampah Nasional dari Partai PDI Perjuangan digelar secara serentak di seluruh Indonesia, bukan hanya di Kuta, sudah pasti, seluruh Bali,” kata Anom Gumanti.

Lebih lanjut, Anom Gumanti menegaskan gerakan tersebut merupakan implementasi pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri agar seluruh elemen masyarakat tidak melupakan pentingnya merawat pertiwi.

“Kita harus jaga pantai ini, kita harus bersihkan pantai ini untuk selalu menjadi the top destination di wilayah Badung yang kita cintai,” kata Anom Gumanti.

Anom Gumanti mengakui aksi memungut sampah mungkin terlihat sederhana dan belum langsung memberikan dampak besar atas kebersihan Pantai Kuta. Namun, menurutnya, gerakan kecil dengan niat tulus dapat menjadi pemantik perubahan perilaku masyarakat.

Baca Juga  KTT G20 Berjalan Lancar, Pemkab Badung Mapakelem di Geger

“Karena inilah satu-satunya aset kita yang memang perlu kita jaga demi kelangsungan pariwisata di Kuta,” pungkasnya.

Turut hadir, Jero Bandesa Adat Kuta bersama Krama Desa Adat Kuta, karyawan hotel, pengemudi dokar serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Hadir pula, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Badung, Nyoman Graha Wicaksana, yang juga Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kecamatan Kuta dan sejumlah kader PDI Perjuangan tingkat kecamatan, kelurahan hingga banjar. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca