Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Bupati Giri Prasta Ikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggota Panitia Kerja Komisi XI DPR RI

BALIILU Tayang

:

eka
RAPAT DENGAR PENDAPAT: Bupati Giri Prasta saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggota Panitia Kerja Komisi XI DPR RI di Bupati Badung, Kamis (8/7).

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum Dengan Anggota Panitia Kerja Komisi XI DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Ruang Kerja Rumah Jabatan Bupati Badung, Kamis (8/7).

Turut mendampingi Asisten Administrasi Umum Badung Cokorda Raka Darmawan, Inspektur Badung Luh Suryaniti, Kepala Bappeda Badung Wira Dharmajaya, Kepala Bapenda I Made Sutama dan Kabag Tata Pemerintahan I Dewa Gede Sudirawan.

Bupati Badung Giri Prasta mengatakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mendukung Pemerintah untuk dapat menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, dimana diharapkan dengan lahirnya undang-undang ini dapat menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Di samping itu, rancangan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan pengaturan atas pelaksanaan penyelenggaraan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah agar dapat berjalan efisien dan efektif dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut dikatakan terkait dengan DAU untuk masing-masing daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal yang dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal daerah yang merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan potensi pendapatan daerah yang merupakan penjumlahan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan alokasi dana bagi hasil (DBH).

Selama ini DAU yang diterima daerah ada yang kurang dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai karena berdasarkan perhitungan celah fiskalnya dianggap positif. Dalam situasi normal sebelum pandemi Covid-19 kekurangan tersebut dapat terpenuhi murni dari APBD. Dalam kondisi pandemi sekarang tahun 2021, PAD yang ditargetkan jauh menurun sedangkan penghitungan celah fiskal yang digunakan untuk penghitungan DAU menggunakan data-data tahun sebelum pandemi sehingga DAU yang didapatkan tidak memenuhi kebutuhan dasar untuk menunjang belanja pegawai. “Untuk itu dimohonkan rumusan penghitungan DAU tersebut agar berdasarkan kebutuhan dasar riil belanja pegawai dan perlu dipertimbangkan juga keadaan darurat atau waktu di saat pandemi seperti sekarang ini. Di samping itu juga dimohonkan Dana Bagi Hasil dari sektor pariwisata yang sangat diharapkan oleh daerah-daerah yang memiliki potensi yang sangat besar dari sektor pariwisata,” jelasnya.

Baca Juga  Jelang "Pamlepeh Jagat" di Pura Dalem Ped Nusa Penida, Paguyuban Seniman Bali Temui Bupati Giri Prasta

Pihaknya juga mengatakan terkait dengan objek PBB-2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, yang dikecualikan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Untuk mewujudkan lahan pertanian yang berkelanjutan dalam pemenuhan ketahanan pangan terutama di lahan basah (sawah) di masing-masing daerah dimohonkan agar lahan pertanian tersebut juga dibebaskan pengenaan PBB-P2.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi berharap kepada semua kepala daerah yang mengikuti rapat ini untuk memberikan masukan sehingga nantinya RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat disahkan. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, dimana terhadap penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

Sementara terhadap penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. (gs)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Demer: Bali Siap Menjadi Wajah Baru Investasi Global Indonesia

Published

on

By

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih di sela Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di Surabaya, Jawa Timur.
KUNKER: Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih di sela Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026). (Foto: dpr.go.id)

Surabaya, Jatim, baliilu.com – Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menilai Bali memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui implementasi Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (UU PFII). Menurutnya, regulasi tersebut akan menjadi instrumen penting untuk menarik investasi langsung dari luar negeri (foreign direct investment/FDI) yang berdampak luas terhadap perekonomian nasional, sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai gerbang investasi global.

“Pada prinsipnya kita sangat memerlukan sekali yang namanya foreign direct investment atau investasi langsung dari luar negeri, di mana itu nantinya akan menjadi sebuah kekuatan baru dalam perekonomian kita, untuk pertumbuhan kita, dan juga untuk Bali pada khususnya,” ujar Demer, sapaan akrabnya, di sela Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, kehadiran pusat finansial internasional di Bali akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian. Selain membuka peluang penyerapan produk-produk dalam negeri, kawasan tersebut juga diyakini mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja serta mendorong masuknya investasi ke berbagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

“Banyak hal nanti produksi yang akan diserap oleh kawasan daripada International Finance Center itu, dan juga tentu sumber daya manusia kita akan terserap. Bahkan investasinya tidak hanya di Bali, tetapi meluas ke seluruh Indonesia yang kaya akan potensi sumber daya alam maupun manusia,” jelasnya dikutip dari laman dpr.go.id.

Lebih lanjut, Demer menekankan bahwa pengembangan pusat finansial internasional harus menjadi momentum untuk menciptakan pemerataan pembangunan di Pulau Dewata. Ia mengingatkan agar kawasan tersebut tidak kembali terpusat di wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan), melainkan diarahkan ke Bali Utara, Bali Timur, atau Bali Barat.

Baca Juga  Bupati Giri Prasta Buka Lokasabha Pangeran Tangkas Kori Agung Ke-1 Tahun 2022

“Pertumbuhan di Bali saat ini tidak merata, hanya di selatan saja. Saya minta financial center itu keberadaannya jangan di kawasan Sarbagita, tetapi mengarah ke wilayah Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat agar tercipta pertumbuhan yang berkualitas,” tegasnya.

Menurut Demer, pemerataan investasi juga harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur strategis. Ia menilai kapasitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sudah mendekati batas maksimal sehingga diperlukan bandara baru untuk mendukung mobilitas pelaku bisnis dan wisatawan mancanegara.

“Kapasitas Bandara Ngurah Rai saat ini sudah sangat penuh, sehingga perlu segera ada airport baru untuk menunjang pergerakan bisnis dan wisatawan internasional. Dengan daya tarik pariwisata serta reputasi Bali di kancah dunia, saya sangat optimistis kawasan finance center ini akan dipercaya oleh para pelaku bisnis internasional,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Hari Kedua Lovina Festival, Gemarikan Jadi Daya Tarik Pengunjung

Published

on

By

Suasana hari kedua Lovina Festival dengan sajian kuliner olahan ikan laut Gemarikan di Pantai Tasik Madu, Lovina, Buleleng.
Suasana hari kedua Lovina Festival dengan sajian Gemarikan. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Setelah resmi dibuka oleh Bupati Buleleng kemarin, Hari kedua Lovina Festival digelar Gemar Makan Ikan (Gemarikan) yang menyediakan 500 porsi makanan dari olahan ikan bertempat di Pantai Tasik Madu Lovina. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (Distankan) Kabupaten Buleleng Gede Melandrat, Sabtu (25/7).

Kadis Melandrat lanjut menjelaskan bahwa rangkaian Lovina Festival hari kedua menyediakan kuliner laut yaitu olahan ikan berupa bakso, sate, ikan panggang sebanyak 500 porsi dengan tujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar gemar makan ikan laut, karena seperti diketahui gizi ikan laut itu sangat tinggi.

“Ini upaya promosi kita untuk perbaikan gizi masyarakat utamanya anak-anak, ibu hamil dan orang tua, karena kandungan gizi protein ikan laut sangat baik bagi tumbuh kembang anak dan tentu dapat mencegah stunting,” ujarnya.

Kadis Lingkungan Hidup ini menambahkan, tema Lovina Festival sekarang selaras dengan aktivitas bahari wilayah Buleleng yang memiliki garis pantai terpanjang. Dengan potensi laut yang dimiliki berlimpah, melalui kegiatan inilah kita mengajak seluruh masyarakat untuk gemar makan ikan laut beserta olahannya.

Salah satu pengunjung bernama Sri Yulianti mengatakan acara Lovina sangat keren, konsepnya sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dengan berbagai inovasi.

Disinggung terkait menu gemarikan, Yuli mengakui sangat suka dengan olahan ikan laut terutama sate.”Masakan Bali sangat suka, karena bumbunya, sate ini sangat menggoda dengan bumbunya enak banget pasti,” imbuhnya.

Di akhir Yulianti menilai suasana Lovina saat ini sudah tertata dengan baik, menurutnya kawasan ini sangat bagus terutama saat sunsetnya, keren sekali. Ia berharap event Lovina Festival makin bagus lagi kedepannya. (gs/bi)

Baca Juga  Bupati Giri Prasta Sambut Baik Event HSS Seri 3

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya Sampaikan Duka Mendalam atas Peristiwa di Juwuk Legi, Baturiti

Published

on

By

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bersama Wakil Bupati Dirga.
Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bersama Wabup Dirga. (Foto: dok)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menyampaikan rasa duka cita dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi di Banjar Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, yang mengakibatkan hilangnya nyawa salah seorang warga.

“Sebagai Bupati Tabanan, sekaligus sebagai bagian dari masyarakat Tabanan, saya turut prihatin dan berbela sungkawa sedalam-dalamnya atas musibah ini. Kehilangan satu nyawa adalah duka bagi kita semua. Doa dan simpati kami menyertai keluarga yang ditinggalkan serta seluruh pihak yang terdampak,” ujar Sanjaya.

Menurutnya, peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat akan pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan, keamanan, serta keharmonisan kehidupan bermasyarakat yang selama ini menjadi kekuatan Tabanan.

Di tengah suasana duka, Bupati Sanjaya mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

“Indonesia adalah negara hukum. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi adat, etika, dan nilai-nilai susila, mari kita bersama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Berikan ruang kepada aparat yang berwenang untuk bekerja secara profesional sehingga nantinya dapat menghasilkan keputusan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Sebagai wujud kepedulian dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah, Pemerintah Kabupaten Tabanan juga telah menyiapkan santunan bagi keluarga korban yang terdampak sebagai bentuk tali kasih. Santunan tersebut merupakan ungkapan empati dan perhatian pemerintah kepada keluarga yang tengah menghadapi masa sulit.

Bupati Sanjaya berharap seluruh masyarakat Tabanan tetap menjaga persatuan, saling menghormati, serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif, sehingga proses hukum dapat berlangsung dengan baik dan kehidupan bermasyarakat kembali berjalan dalam semangat kebersamaan, kedamaian, dan saling menghargai. (gs/bi)

Baca Juga  Bupati Giri Prasta Melayat di Puri Agung Carangsari, Jelang ‘’Karya Pelebon’’ Penglingsir Puri

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca