Badung, baliilu.com – Sebagai daerah tujuan pariwisata internasional, Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen menciptakan tata ruang yang memiliki nilai estetika keindahan, keasrian, serta kenyamanan bagi wisatawan dan masyarakat.

Hal ini tercermin dari upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten dalam menata saluran utilitas tidak aktif yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Badung. Salah satunya berlokasi di ruas Jalan Tegal Gundul hingga Jalan Subak Sari Batu Belig, Kecamatan Kuta Utara, Jumat (5/6/2026).

Di lokasi yang telah ditetapkan, petugas gabungan yang terdiri dari DPUPR, Dishub, DLHK, Diskominfo, Satpol PP, Jajaran Polsek Kuta Utara, APJATEL, PT Telkom Indonesia, bersama-sama menurunkan kabel jaringan utilitas yang sudah tidak berfungsi di sepanjang 750 meter ruas Jalan Tegal Gundul hingga Jalan Subak Sari Batu Belig.

Mewakili Kepala Dinas PUPR Kabupaten Badung, Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Badung Putu Teddy Widnyana Putra, S.T., M.A.P, menjelaskan penataan jaringan utilitas di Kabupaten Badung telah terbangun sejak tahun 2024 dan tetap berlanjut hingga kini.

Pihaknya mengatakan Kabel Provider yang diturunkan merupakan kabel yang sudah tidak berfungsi lagi. Sedangkan kabel yang masih berfungsi sudah berada di jalur utilitas bawah tanah yang telah disiapkan Pemkab Badung.

“Kondisi saat ini, yang di atas ini adalah kabel yang sudah tidak terpakai. Kabel-kabel yang sudah terkoneksi, sudah kita siapkan pada jaringan utilitas bawah tanah atau di bawah trotoar,” ujar Putu Teddy Widnyana.

Tak hanya menangani persoalan kabel yang sudah tidak aktif, ke depan Dinas PUPR akan segera mencabut tiang kabel tersebut, sehingga tidak menimbulkan kesan kumuh di sepanjang Jalan Tegal Gundul hingga Jalan Subak Sari Batu Belig.

Melalui langkah ini pihaknya berharap kedepannya dapat menciptakan estetika wilayah yang baik kepada wisatawan dan masyarakat sekitar.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, Dr. I Ketut Gede Arta, A.P., S.H., M.Si., menambahkan kegiatan penurunan kabel merupakan langkah nyata dalam penataan estetika wilayah, khusunya yang ada di Desa Tibubeneng.

“Kita berharap ini dilaksanakan terus-menerus dalam rangka menjaga estetika wilayah. Karena kawasan kita merupakan daerah pariwisata kelas dunia. Jadi ini merupakan kewajiban yang harus kita lakukan bersama-sama,“ ujar I Ketut Gede Arta.

Pihaknya mengatakan bahwa pemerintah daerah saat ini telah melakukan penataan secara menyeluruh terhadap infrastruktur penunjang kepariwisataan. Untuk itu, kepada pihak penyelenggara provider dalam menjalankan usahanya diharapkan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan.

“Rekan-rekan di provider ini bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah ditetapkan. Kami berharap ini tidak berhenti disini, besok lusa dan seterusnya. Bersama kita menjaga wilayah ini agar menjadi kawasan destinasi berkelas. Kita lakukan bersama pasti bisa,” imbuh Ketut Gede Arta. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Pemkab Badung melalui Dinas Sosial melaksanakan uji coba perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui penggunaan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Camat Kuta Utara, Kamis (4/6/2026) ini, menjadi langkah awal dalam memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial sehingga layanan sosial dapat tersalurkan secara lebih tepat sasaran.

Kepala Dinsos Badung, Drs. I Gde Eka Sudarwitha menjelaskan bahwa Badung mendapat tugas untuk melaksanakan uji coba atau trial perluasan piloting digitalisasi bansos. Pada tahap awal, program ini menyasar 182 perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kuta Utara. Selain itu, sebanyak 88 agen pendamping perlindungan sosial (Perlinsos) turut mengikuti proses aktivasi dan pendampingan penggunaan aplikasi.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk menguji coba aplikasi Perlinsos yang telah diluncurkan pemerintah pusat agar dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat dan para pendamping,” ujarnya.

Ia menambahkan, secara umum pelaksanaan uji coba berjalan lancar. Meski demikian, masih terdapat beberapa penyesuaian teknis terkait sentralisasi data pada server pusat. Namun, masyarakat, agen pendamping, maupun Pemerintah Kabupaten Badung menyambut positif pelaksanaan program tersebut.

“Melalui aplikasi ini, masyarakat nantinya dapat melakukan aktivasi dan pembaruan data kepesertaan bansos secara mandiri. Harapannya, bantuan sosial dapat tersalurkan secara lebih tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat Kabupaten Badung,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa digitalisasi bansos diharapkan mampu mengurangi berbagai permasalahan dalam pendataan penerima bantuan, khususnya inclusion error dan exclusion error. Inclusion error terjadi ketika seseorang tercatat sebagai penerima bantuan meskipun sebenarnya tidak memenuhi kriteria, sedangkan exclusion error terjadi ketika warga yang berhak menerima bantuan justru tidak terdaftar.

“Melalui sistem ini, masyarakat dapat memperbarui data secara langsung sehingga kesalahan data dapat diminimalkan. Pengalaman di Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi percontohan tahap pertama menunjukkan adanya perbaikan data yang signifikan, bahkan peningkatan basis data penerima bantuan mencapai hampir 20 persen. Kami berharap hasil serupa juga dapat dicapai di Kabupaten Badung,” jelasnya.

Terkait penggunaan aplikasi Perlinsos, masyarakat dapat mengakses layanan melalui dua mekanisme. Pertama, secara mandiri dengan mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital, proses tersebut dapat dibantu oleh agen pendamping.

“Agen pendamping terdiri dari kepala lingkungan, anggota Karang Taruna, kelompok Dasa Wisma, serta berbagai unsur tokoh masyarakat untuk membantu masyarakat mengakses layanan ini,” ungkapnya.

Eka juga menjelaskan bahwa aplikasi Perlinsos merupakan bagian dari sistem data perlindungan sosial yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ke depan, seluruh program bantuan pemerintah akan menggunakan satu basis data yang sama atau interoperabilitas data sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih akurat dan terkoordinasi.

“Data tunggal ini akan digunakan oleh berbagai instansi pemberi bantuan, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Badan Pertanahan Nasional, PLN, hingga Korlantas Polri untuk data kepemilikan kendaraan. Dengan demikian, masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan dapat teridentifikasi secara lebih jelas,” katanya.

Ia menambahkan, uji coba tahap kedua ini dilaksanakan pada tahun 2026 dan direncanakan berlangsung selama tiga bulan, mulai Juni hingga Agustus. Dalam periode tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung akan melakukan implementasi secara bertahap ke 62 desa/kelurahan di Badung.

“Kami akan melaksanakan step by step di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Badung. Sebagai langkah awal, direncanakan masing-masing desa dan kelurahan melibatkan sekitar 100 keluarga penerima manfaat sebagai percontohan,” jelas Eka.

Selain itu, pemerintah pusat juga direncanakan akan melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program ini di Bali.

“Informasi yang kami terima, Presiden dijadwalkan mengunjungi Provinsi Bali sebagai salah satu lokasi perluasan piloting digitalisasi bansos pada sekitar bulan Juni atau Juli mendatang untuk melihat secara langsung pelaksanaannya,” tambahnya. (gs/bi)

Yogyakarta, baliilu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan alasan unik di balik pemindahan posisi Provinsi Bali dalam ajang Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026. Bali sengaja “digeser” dari regional asalnya NTB-NTT dan dipindahkan untuk berkompetisi dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa.

Langkah ini diambil karena performa pembangunan dan ekonomi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dinilai terlalu tangguh di regional Bali Nusra.

“Bali sebetulnya dulu ikut regional NTB dan NTT. Tapi setelah kita melihat semua angka-angkanya, pertumbuhan ekonominya cepat, pembangunannya berjalan relatif cepat di sana. Kalau bertanding melawan NTB-NTT, menangnya Bali terus,” ujar Tito Karnavian kepada awak media di Grand Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6/2026).

Mantan Kapolri tersebut menjelaskan, demi menjaga kompetisi yang sehat dan berimbang, Kemendagri akhirnya memutuskan untuk menaikkan “kelas” Bali agar bertanding dengan daerah lain yang sepadan di daratan Jawa.

Strategi pemindahan itu rupanya tetap menempatkan Bali di panggung tertinggi. Dalam ajang bergengsi tersebut, Pemprov Bali sukses menyabet dua penghargaan sekaligus secara nasional, yakni dalam kategori Penurunan Angka Kemiskinan dan Stunting, serta Pengendalian Inflasi Terendah secara nasional.

Mengingat dominasi Bali yang begitu kuat, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa dirinya mengawasi ketat kerja tim penilai. Ia memastikan seluruh proses penilaian berjalan objektif berdasarkan data kuantitatif yang riil di lapangan, mulai dari angka pengangguran, kemiskinan, stunting, hingga laju inflasi.

Tito menekankan, dirinya tidak ingin kredibilitas kementerian yang dipimpinnya tercoreng oleh kesan bahwa penghargaan tersebut bisa diatur demi kepentingan tertentu.

“Jadi kita pindahkan Bali bertanding lawan yang imbang di Jawa. Jujur saja tim yang menilai betul-betul saya awasi. Saya katakan bahwa kredibilitas Kemendagri harus kita jaga, kalau tidak akan kehilangan marwah jika ini diatur-atur,” tegas Mendagri Tito.

Ia menambahkan, salah satu indikator valid yang dipantau ketat setiap minggu adalah pengendalian inflasi nasional yang saat ini terjaga di angka 3,08 persen.

Mendagri menyampaikan apresiasi tinggi kepada semua kepala daerah berprestasi. Ia berharap apresiasi ini tidak membuat daerah cepat puas, melainkan menjadi pemantik untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Sementara bagi daerah yang belum berhasil membawa pulang penghargaan pada tahun ini, Tito meminta agar momentum ini dijadikan bahan evaluasi dan motivasi untuk bekerja lebih keras pada periode berikutnya. (gs/bi)