Denpasar, baliilu.com – Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, mendorong penguatan peran Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat yang tidak lagi terbatas pada bidang kesehatan, tetapi mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Hal tersebut disampaikan Ny. Putri Koster saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Bina Posyandu Angkatan XII di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (Bapelkesmas) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Denpasar, Senin (14/9/2026).

Menurut Ny. Putri Koster, paradigma Posyandu telah mengalami perubahan mendasar. Posyandu yang sebelumnya identik dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk penimbangan bayi dan balita, kini memiliki cakupan pelayanan yang lebih luas, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

Perluasan peran tersebut, kata Ny. Putri Koster, harus diikuti dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi kader. Terlebih, kader Posyandu berada di tengah masyarakat dan berinteraksi langsung dengan keluarga sehingga memiliki posisi strategis dalam mengenali sekaligus membantu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

“Kader Posyandu tidak cukup hanya memahami pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga harus mampu menjadi edukator, motivator, sekaligus fasilitator bagi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kader Posyandu diharapkan mampu memberikan edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat, menjaga kelestarian lingkungan, mendorong pendidikan anak, memperkuat kepedulian sosial, serta mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai program pemerintah.

Dengan demikian, kader tidak hanya berperan sebagai pelaksana pelayanan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Peran tersebut dinilai penting karena pembangunan yang berkualitas berawal dari keluarga yang sehat, lingkungan yang tertata, serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kondisi di sekitarnya.

“Melalui pendekatan yang humanis dan semangat gotong-royong, kader diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan perilaku masyarakat, membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan, kebersihan lingkungan, dan gizi keluarga, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat,” jelasnya.

Ny. Putri Koster juga mengajak seluruh peserta mengikuti Bimtek dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan kegiatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta bertukar pengalaman antarkader.

Ia menekankan agar pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi diterapkan dan dibagikan kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

“Ilmu yang diperoleh selama Bimtek ini agar dapat diterapkan di wilayah masing-masing. Jadikan Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat yang benar-benar hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pesannya.

111 Kader Posyandu Bangli Ikuti Bimtek

Sementara itu, Ketua Panitia Bimtek Posyandu, Komang Sriani, melaporkan bahwa Bina Posyandu Angkatan XII Tahun 2026 diikuti 111 kader Posyandu dari Kabupaten Bangli. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 14–16 September 2026, di UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Denpasar.

Menurutnya, Bimtek diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan keterampilan teknis kader dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai penerapan enam bidang SPM dalam penyelenggaraan Posyandu.

Selain peningkatan kompetensi kader, kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara kader Posyandu dan pemerintah desa serta mengoptimalkan peran Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

“Bina Posyandu ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan keterampilan kader agar mampu memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat, sekaligus memahami peran Posyandu dalam enam bidang SPM,” ujar Komang Sriani.

Melalui Bimtek tersebut, kader Posyandu diharapkan semakin siap menjalankan perluasan peran Posyandu sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih aktif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali mengapresiasi pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2026-2027, bertempat di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9). Gubernur menyatakan siap berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Bali dalam proses pembahasan dan penyempurnaan rancangan Perubahan APBD 2026, serta menyampaikan terima kasih atas berbagai kritik, saran, masukan, dan catatan konstruktif yang disampaikan oleh seluruh fraksi sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Bali.

Pandangan fraksi-fraksi DPRD, menurut Gubernur, menjadi masukan penting bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam memastikan pengelolaan APBD semakin adaptif, prudent, efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. APBD tidak semata-mata dipandang sebagai dokumen keuangan daerah, tetapi sebagai instrumen kebijakan publik yang harus mampu menerjemahkan arah pembangunan Bali ke dalam program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Gubernur juga memberikan perhatian terhadap masukan fraksi-fraksi mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya meningkatkan PAD akan terus dilakukan dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan tidak semata-mata membebani masyarakat maupun dunia usaha. Optimalisasi PAD diarahkan melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, peningkatan kepatuhan, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali akan terus memperkuat sistem pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah, termasuk retribusi dan Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Setiap penerimaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan kebudayaan Bali.

Terkait sektor pariwisata, Gubernur menyambut baik masukan mengenai pentingnya mitigasi terhadap berbagai risiko yang dapat memengaruhi kunjungan wisatawan dan penerimaan daerah. Pemerintah Provinsi Bali akan terus menyiapkan berbagai skenario dan langkah antisipasi agar perubahan kondisi eksternal, termasuk gangguan konektivitas dan mobilitas, tidak mengganggu stabilitas ekonomi Bali. Pada saat yang sama, penguatan sektor-sektor ekonomi lainnya terus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

Dalam aspek belanja daerah, Gubernur menegaskan bahwa peningkatan anggaran harus benar-benar diarahkan pada program prioritas dan produktif. Efisiensi tidak boleh dimaknai sekadar mengurangi belanja, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal dan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan program juga akan terus diperkuat sehingga laporan yang disampaikan benar-benar mencerminkan kondisi dan capaian di lapangan.

Gubernur juga mencermati perhatian fraksi-fraksi terhadap realisasi belanja modal yang masih perlu dipercepat. Pemerintah Provinsi Bali akan terus mendorong percepatan pelaksanaan proyek-proyek prioritas yang telah direncanakan, sekaligus memastikan kualitas pembangunan. Anggaran juga diarahkan untuk mendukung pemeliharaan infrastruktur dasar, jalan, trotoar dan pasar, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali.

Di samping itu, pembangunan infrastruktur akan terus diarahkan agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk melalui penguatan pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM, digitalisasi, konektivitas dan pariwisata. Pemerintah Provinsi Bali juga akan mendorong pemanfaatan aset daerah secara produktif, termasuk untuk pengembangan green tourism dan sport tourism, sehingga aset tidak hanya tercatat sebagai kekayaan daerah, tetapi mampu memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Mengenai SiLPA dan rencana pinjaman daerah, Gubernur menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembiayaan akan dilakukan secara hati-hati, terukur, transparan, dan memperhatikan kesehatan fiskal daerah. Penggunaan SiLPA akan diarahkan sesuai ketentuan dan kebutuhan prioritas, sementara kebijakan pinjaman harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan, kewajiban pembayaran serta manfaat yang akan dihasilkan bagi masyarakat.

Gubernur juga menyambut perhatian DPRD terhadap pengelolaan hibah. Peningkatan belanja hibah harus diikuti dengan penguatan verifikasi, transparansi, akuntabilitas, pengawasan serta evaluasi manfaat. Hibah diharapkan benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan mendukung program pembangunan, bukan sekadar penyaluran anggaran.

Dalam hal pengelolaan aset dan penyertaan modal daerah, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen memastikan seluruh aset daerah dikelola secara tertib, transparan, legal, produktif dan memberikan manfaat bagi daerah. Penyertaan modal juga akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan fisik, keuangan, potensi manfaat, tingkat pengembalian serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Terkait pemerataan pembangunan, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan Bali harus memberikan manfaat yang semakin merata di seluruh wilayah. Penguatan Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat menjadi bagian penting untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan dan mencegah konsentrasi pertumbuhan hanya di Bali Selatan.

Masukan fraksi-fraksi mengenai tata ruang dan investasi juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur menegaskan bahwa pembangunan dan investasi harus berjalan sesuai dengan ketentuan tata ruang, lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan. Penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Dalam bidang kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Bali juga terus memperkuat kebijakan pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui pengendalian harga kebutuhan pokok, peningkatan produksi pangan, penguatan sektor pertanian dan peternakan, serta berbagai kebijakan yang mendukung ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas.

Pemerintah Provinsi Bali juga memberikan perhatian terhadap persoalan harga tanah dan hunian yang semakin tinggi di sejumlah wilayah. Kebijakan pembangunan ke depan perlu tetap memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk hidup, bekerja dan berkembang di Bali, sejalan dengan arah pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Di bidang lingkungan, penanganan sampah terpadu, pengelolaan lingkungan, pencegahan kebakaran hutan dan mangrove serta penguatan transportasi publik akan terus menjadi bagian dari prioritas pembangunan Bali. Demikian pula di bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Bali akan terus memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta konektivitas sistem rujukan antar rumah sakit kabupaten/kota.

Gubernur menegaskan, seluruh masukan tersebut akan menjadi bagian dari proses pembahasan bersama DPRD Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan Perubahan APBD 2026 tidak hanya tepat secara administratif dan fiskal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung arah pembangunan Bali yang berkelanjutan.

“Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari DPRD. Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” ujar Gubernur.

Ia menambahkan, sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, DPRD, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, terukur dan akuntabel.

“Harapan kita, apa yang kita sepakati bersama dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali yang sejahtera, maju, berkeadilan, serta tetap menjaga alam, budaya dan jati diri Bali,” pungkasnya. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Semangat gotong-royong dan tradisi menyama braya kembali ditunjukkan secara nyata oleh krama Desa Adat Jagapati, Kecamatan Abiansemal. Dalam rangka menyucikan roh leluhur, warga bahu-membahu menyelenggarakan Karya Ngeraja Singa dan Ngeraja Sewala serangkaian Karya Pitra Yadnya Ngaben Kinembulan/Ngaben Ngerit dan Metatah (potong gigi) Tahun 2026 yang dipusatkan di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Jagapati, Senin (14/9).

Karya yang dipuput oleh Ida Pandita Mpu Jaya Reka Merta Yoga ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta selaku upasaksi. Kehadiran pimpinan daerah ini sekaligus memberikan dukungan moral atas lestarinya ritual keagamaan berkala yang lahir dari hasil pararem desa adat setempat setiap 5 tahun sekali.

Dalam sambrama wacananya, Wabup Bagus Alit Sucipta mengapresiasi tinggi kemandirian warga yang memilih membuat sendiri seluruh sarana upakara alih-alih membelinya. Menurutnya, hal tersebut menjadi cerminan bahwa nilai-nilai ketulusan dan persatuan di Badung masih terjaga dengan sangat kuat.

“Pelaksanaan Pitra Yadnya merupakan bentuk penghormatan dan tanggung jawab kita kepada orang tua dan leluhur yang telah berpulang. Yadnya ini bertujuan untuk menyucikan dan menyempurnakan roh atau atma orang yang telah meninggal, melepaskan ikatan roh dari unsur duniawi, serta mengantarkan roh menuju alam leluhur atau alam Pitra agar menjadi Pitara dan Pitari,” ungkapnya.

Wabup juga mendoakan agar seluruh krama senantiasa dianugerahi kesehatan dan kesejahteraan. “Saya sangat mengapresiasi krama yang telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana upakara dengan membuat sendiri, tidak membeli. Ini merupakan bentuk nyata semangat gotong-royong. Saya berpesan agar persatuan dan semangat menyama braya terus dijaga, karena segala sesuatu yang dikerjakan bersama-sama akan menjadi lebih mudah,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Karya, Made Sadia, melaporkan bahwa pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBDes serta punia krama. Puncak karya pengabenan sendiri telah sukses terlaksana pada 3 September 2026 lalu, di mana total rangkaian yadnya tahun ini diikuti oleh 24 sawa dalam prosesi Ngaben, 32 sawa dalam prosesi Nyekah, 12 orang dalam Ngarajeng Singa, serta 11 orang dalam prosesi Metatah.

Turut hadir anggota DPD RI Komang Merta Jiwa, Plt. Camat Abiansemal Wayan Bagiarta Gunawan, tokoh masyarakat Wayan Muntra, serta Bendesa Adat dan Perbekel Desa Jagapati. (gs/bi)